Penerimaan pendaftaran murid baru Jalur Nilai Raport hanya dibuka mulai Tanggal 1-3 Juli 2026. Silahkan dimanfaatkan dengan baik untuk dapat bergabung di Sekolah Digital Terbaik di Kota Bima dengan prestasi hebat siswa dan gurunya.
"Intinya enggak usah khawatir masyarakat NTB, kita sudah menghitung (KONI NTB) yang kita serahkan kepada PB PON, bahwa anggaran untuk pelaksanaan PON itu tidak besar, yaitu Rp700 miliar. Anggaran tersebut hanya untuk revitalisasi venue-venue, khususnya GOR Turide, Kompleks GOR Turide, dan kawasan sekitarnya," jelas Ketua KONI NTB, Morri Hanafi dikutif dari AntaraNTB 26/6/2026.
Morri menjelaskan, usulan anggaran tersebut telah dihitung oleh KONI NTB dan disampaikan kepada Panitia Besar (PB) PON sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.
NTB sendiri telah resmi ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah PON XXII Tahun 2028 bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta. Penetapan tersebut menjadi tonggak penting bagi NTB dalam menyambut pesta olahraga nasional empat tahunan itu.
Melalui usulan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama KONI NTB berharap proses revitalisasi venue dapat berjalan sesuai rencana sehingga fasilitas olahraga yang digunakan saat PON nanti memenuhi standar penyelenggaraan.(Sekjend MDG)
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak ada lagi perbedaan rezim antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berlaku sepenuhnya bagi penyelenggaraan Pilkada.
Konsekuensi dari putusan ini adalah mekanisme pemilihan kepala daerah tidak dapat diubah menjadi sistem tidak langsung atau tertutup yang dilakukan oleh anggota DPRD. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.
Penegasan konstitusional ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen bangsa. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menilai sikap MK adalah langkah yang ideologis, konstitusional, dan historis. Menurutnya, kedaulatan rakyat tidak boleh dikurangi atau direduksi menjadi mekanisme yang hanya melibatkan sekelompok orang secara elitis.
Sistem langsung adalah bentuk nyata kedaulatan rakyat. Jika dikembalikan ke DPRD, hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya akan hilang dan berpotensi menimbulkan praktik transaksi politik, ujarnya.
Pakar politik dan demokrasi, Saiful Mujani, juga menegaskan bobot hukum putusan tersebut. Putusan MK bersifat final dan mengikat seluruh lembaga negara. Makna istilah ‘demokratis’ dalam UUD 1945 secara jelas diartikan sebagai dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui perwakilan semata, jelasnya.
Sementara itu, koalisi masyarakat sipil menyambut baik keputusan ini sekaligus mengingatkan agar fokus perbaikan ditujukan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilkada langsung. “Kami menolak segala upaya mengubah sistem ke DPRD. Daripada mengambil hak pilih rakyat, lebih baik perkuat pengawasan, transparansi, dan pendidikan politik agar Pilkada berjalan lebih baik,” tegas juru bicara koalisi.
Putusan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin kelangsungan sistem demokrasi daerah yang partisipatif, serta menutup ruang bagi upaya perubahan sistem yang dinilai mengurangi hak konstitusional warga negara.(Sekjend MDG)
Dan semakin saya renungkan, semakin saya memahami maksudnya. Karena memang sejak awal, perjalanan ini tidak pernah dibangun untuk membesarkan satu nama. Tapi dibangun dari kegelisahan melihat terlalu banyak orang memilih diam.
Badai NTB hanyalah sebuah pemicu. Sebuah tanda tanya yang sengaja dilempar ke ruang publik agar masyarakat kembali bertanya: apakah keadilan masih mungkin diperjuangkan bersama?
Sebagian seorang akademisi hukum UNRAM, Bang Taufan juga tidak pernah menutup mata. Beliau berulang kali mengingatkan bahwa metode yang saya gunakan selama ini menuai kontroversi dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Itu adalah kenyataan yang harus saya hadapi. Saya menerima bahwa setiap pilihan memiliki risiko. Dan saya memilih untuk bertanggung jawab atas pilihan itu melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang menurut beliau jauh lebih besar daripada perkara yang sedang saya jalani. Yaitu harapan masyarakat. Harapan agar suara rakyat tidak padam. Harapan agar keberanian untuk menyuarakan keresahan tidak hilang hanya karena seseorang harus menghadapi proses hukum. Karena apabila setiap orang memilih diam akibat takut pada risiko, maka yang pertama kali kalah bukanlah satu orang bernama Badai. Yang kalah adalah keberanian masyarakat untuk peduli.
Hari ini, saya akan berdiri di ruang sidang. Sebagai terdakwa. Tetapi di luar ruang sidang itu, saya berharap tetap ada masyarakat yang berani bertanya, berani mengawasi, dan berani berharap agar hukum bekerja secara adil bagi siapa pun. Sebab pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang mempertahankan nama. Melainkan tentang menjaga agar harapan akan keadilan tetap hidup di tengah masyarakat.
Terima kasih, Bang Taufan Abadi, S.H., M.H., atas setiap nasihat, kritik, serta kebersamaan yang selama ini diberikan kepada saya. Karena seorang sahabat dan sebagai seorang guru sejati bukanlah yang selalu membenarkan langkah kita, melainkan yang mengingatkan risikonya, lalu tetap memilih berjalan bersama ketika risiko itu benar-benar datang.(Sekjend MDG)
Pawai Budaya Rimpu Pesona Dana Mbojo yang diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Bima, Unsur TNI-POLRI, Instansi Terkait Lainnya, BUMN serta masyarakat dengan mengambil garis Start di Desa Talabibu dan Finish di Halaman Kantor Bupati Bima pada pada Senin, (29/6/2026) pukul 10.00 Wita.
Di momen hari jadi kabupaten Bima ke 386 dengan Mengusung tema “Bima Bermartabat Dalam Harmoni Budaya,” ini terlihat antusiasme dan kebersamaan jajaran Polres Bima Kota bersama instansi Terkait lainnya dan masyarakat turut ambil bagian dengan mengenakan rimpu dan berbagai busana adat khas Bima.
Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., menyampaikan bahwa keikutsertaan Polres Bima Kota dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi, serta partisipasi aktif dalam memeriahkan Hari Jadi Bima Ke-386.
Festival Rimpu ini menjadi salah satu agenda budaya yang tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang membanggakan bagi Kabupaten Bima.
Dengan semangat kebersamaan, kegiatan ini diharapkan terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi.(Sekjend MDG)
Pelaksanaan observasi disambut dengan antusias oleh masyarakat Desa Palama. Pemerintah Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa (Sekdes) turut memberikan sambutan hangat dan dukungan penuh terhadap kehadiran mahasiswa KKN, sebagai wujud sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun desa.
Observasi bukan sekadar melihat keadaan, tetapi belajar memahami kehidupan. Sebab, pengabdian yang bermakna tidak lahir dari asumsi, melainkan dari kesediaan untuk mendengar, memahami, dan bertumbuh bersama masyarakat. Dari langkah awal inilah, semangat kolaborasi dibangun untuk menghadirkan perubahan yang berakar pada kebutuhan nyata.
Dengan semangat "Bersama Masyarakat, Mengabdi dengan Ilmu, Berkarya dengan Hati," Posko KKN 23 Universitas Muhammadiyah Bima berkomitmen menjadikan setiap program kerja sebagai bentuk pengabdian yang berdampak, berkelanjutan, dan memberikan nilai bagi Desa Palama.(Sekjend MDG)
Kegiatan yang berlangsung di gedung baru STKIP Yapis Dompu diikuti ratusan mahasiswa dengan antusias. Sosialisasi turut dihadiri Wakil Ketua II STKIP Yapis Dompu, Enung Nurhasanah, M.Si., dan dipandu Kepala Bagian Kemahasiswaan STKIP Yapis Dompu, Mahdin, S.Pd., M.Ed.
Dalam pemaparannya, Nadirah menegaskan bahwa judi online telah berkembang menjadi ancaman serius yang tidak hanya merugikan pelakunya secara finansial, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga dan memicu berbagai persoalan sosial.
“Judi online bukan hiburan, melainkan jebakan yang dapat merusak masa depan. Banyak orang kehilangan harta, keluarga, bahkan harapan hidup akibat terjerat praktik ini,” tegas Nadirah.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk judi online.
“Saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk menjadi pelopor dalam menyuarakan penolakan terhadap judi online. Edukasi dari kalangan akademisi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming keuntungan instan,” ujarnya.
Selain judi online, Nadirah juga mengingatkan mahasiswa agar lebih berhati-hati terhadap maraknya pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Jangan mudah tergiur dengan tawaran pinjaman yang prosesnya cepat tetapi tidak memiliki legalitas. Pastikan setiap layanan keuangan yang digunakan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK agar tidak menjadi korban praktik yang merugikan,” katanya.
Ia menjelaskan, Pinjaman online ilegal kerap membebankan bunga yang tinggi, disertai penyalahgunaan data pribadi dan metode penagihan yang melanggar aturan.
Tak hanya itu, legislator NTB tersebut juga mengingatkan mahasiswa untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba yang dinilai sama berbahayanya dengan judi online dan pinjaman online ilegal.
“Generasi muda adalah aset daerah dan bangsa. Jangan biarkan masa depan rusak karena narkoba, judi online, maupun pinjaman online ilegal. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan agar tetap sehat, produktif, dan berintegritas,” tutur Nadirah.
Melalui sosialisasi Raperda ini, Nadirah berharap lahir kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa untuk ikut mengawal upaya pencegahan berbagai persoalan sosial di era digital.
“keberhasilan regulasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki peran penting dalam membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.(Sekjend MDG).
Dengan gaya bicaranya yang santai, Prabowo memberi peringatan kepada pihak-pihak yang dimaksud. Dia juga menyinggung bahwa sejumlah peserta aksi tidak benar-benar memahami tujuan demonstrasi yang mereka ikuti, dan hanya mengikuti aksi karena dibayar Rp 200 ribu. Pernyataan ini disambut tawa dan tepuk tangan hadirin yang memenuhi acara tersebut.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyentil pihak yang menurutnya mengaku kaya tapi sebenarnya menyimpan dana hasil korupsi. Dia menegaskan dirinya sudah lama mengenal pola-pola semacam itu, dan menyebut pihak-pihak tersebut tidak suka kepadanya justru karena dia memahami modus mereka.
Pernyataan Prabowo ini langsung mendapat tanggapan dari Mahfud MD, pakar hukum tata negara yang juga mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Saat ditemui usai peluncuran bukunya di University Club UGM, Yogyakarta, Kamis (25/6/2026), Mahfud meminta Prabowo membuka secara terang-terangan siapa pihak yang dimaksud, lengkap dengan siapa yang membayar dan siapa yang dibayar.
Menurut Mahfud, keterbukaan semacam itu penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Dia membandingkannya dengan cara mahasiswa menyampaikan kritik, yang menurutnya selalu jelas menyebut kebijakan, kasus, dan pihak yang menjadi sasaran kritik, sehingga tudingan soal demo bayaran semestinya juga disertai bukti dan nama yang jelas.
Saling respons antara dua tokoh ini menjadi sorotan publik di tengah gelombang demonstrasi yang masih berlangsung di berbagai daerah, dan menambah dinamika baru dalam situasi sosial-politik nasional saat ini.(Sekjend MDG)
Dalam Pawai Rimpu memperingati HUT Ke-36 Kabupaten Bima ini diikuti oleh ribuan peserta dari 18 Kecamatan, mulai dari Pemerintah Desa, Sekolah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Etnis, hingga berbagai komunitas budaya tampil mengenakan busana Rimpu, pakaian adat, serta menampilkan beragam atraksi budaya khas Mbojo.
Belasan ribu peserta Pawai Rimpu begitu antusias dan tumpah ruah di sepanjang jalan dengan rute Star dari Cabang Talabiu Finis di halaman Kantor Bupati Bima.
Pawai Rimpu kali ini nampak berbeda dengan sebelumnya, dimana di barisan depan terdapat rombongan Dandim/1608 Bima yang menunggangi kuda, selain menunjukkan nuansa yang berbeda, tentunya hal ini menunjukkan nuansa budaya yang begitu kental dan mendapat sambutan meriah dari masyarakat.
Setibanya di halaman Kantor Kantor Bupati Bima, para peserta disambut dengan penuh oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima Ady Mahyudi sebagai Bupati dan dr. H. Irfan Zubaidy.
Dalam moment ini, Bupati Bima, Ady Mahyudi, mengutarakan apresiasi dengan penuh kehangatan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi mensukseskan kegiatan Pawai Rimpu memperingati HUT Ke-36 Kabupaten
”Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua peserta yang telah meriahkan acara ini. Kehadiran dan partisipasi masyarakat adalah bukti tak terbantahkan bahwa semangat menjaga dan melestarikan budaya daerah masih terjaga dengan baik,” ungkapnya.
Beliau menambahkan bahwa Pawai Rimpu tak hanya seremonial semata, tapi ini sebuah momentum untuk memperkuat nilai budaya daerah, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Bima, dengan kebersamaan ini tentunya akan menjadi dasar bagaimana kedepannya kita menghadapi pengaruh globalisasi di era modern.
Bupati Bima Ady Mahyudi juga berharap tradisi ini terus dipertahankan sebagai agenda tahunan yang mampu mempererat persatuan masyarakat sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang membanggakan daerah.
Kemeriahan Pawai Rimpu HUT ke-386 Kabupaten Bima pun menjadi bukti bahwa budaya lokal tetap hidup, lestari, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi di tengah perkembangan zaman.
Acara dilanjutkan dengan pengumuman Door prize dengan hadiah yang bervariasi, mulai dari alat-alat elektronik yang kecil hingga hadiah utama yaitu satu buah Sepeda Motor. (Tim)
