Media Dinamika Global
Home All Post

Selasa, 02 Juni 2026

Anggota Komisi II DPRD Lombok Timur Minta Dikbud Kaji Ulang Penambahan Seragam Sekolah

     


Lombok Timur, Media Dinamika Global.id.– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Fraksi PKB, Dedy Akwarizal Pebriyanto, A.Md.Kep, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur untuk mengkaji ulang Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/886/Dikbud/2026 tentang pakaian dinas dan seragam sekolah bagi siswa-siswi di lingkungan pendidikan Kabupaten Lombok Timur.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya wali murid dari kalangan kurang mampu yang dinilai berpotensi terbebani dengan adanya penambahan jenis seragam sekolah.

Menurut Dedy Akwarizal Pebriyanto, kebijakan yang mengatur penggunaan berbagai jenis seragam seperti batik khas sekolah, busana muslim, pakaian adat Sasak, hingga seragam lainnya perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

“Kita mendukung upaya pelestarian budaya daerah dan penguatan karakter peserta didik. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi riil masyarakat. Jangan sampai semangat yang baik justru menambah beban biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu,” ujarnya.

Dedy menjelaskan bahwa saat ini masih banyak orang tua siswa yang menghadapi tantangan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan pengeluaran tambahan perlu dievaluasi secara matang.

Ia juga mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan berbagai pihak, termasuk komite sekolah, orang tua siswa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

“Kami berharap ada kajian yang komprehensif sehingga kebijakan pendidikan yang diterapkan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak menimbulkan beban baru bagi wali murid,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat di Komisi II DPRD Lombok Timur, Dedy menegaskan bahwa akses pendidikan yang terjangkau harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak boleh terhambat oleh persoalan biaya yang harus ditanggung keluarga peserta didik.

Ia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih bijaksana, adil, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Lombok Timur.

Dengan adanya masukan tersebut, diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur dapat meninjau kembali implementasi surat edaran tersebut demi menjaga keseimbangan antara tujuan pendidikan, pelestarian budaya, dan kemampuan ekonomi masyarakat.(***)

KELUARGA BESAR WOLLA BIMA LAW MENILAI DEMOKRASI KAMPUS UM BIMA TAHUN INI CACAT

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Keluarga Besar Wolla Bima Law menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang IMM yang dinilai telah membatasi ruang demokrasi kader dalam kontestasi BEM dan DPM. Kebijakan tersebut dianggap tidak mencerminkan semangat demokrasi, kebebasan berpendapat, serta hak setiap kader untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik kampus.

Sebagai organisasi kader, IMM seharusnya menjadi ruang yang menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh kader tanpa adanya perlakuan yang menguntungkan pihak atau kelompok tertentu. Namun, kebijakan yang diambil justru menimbulkan persepsi bahwa kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan organisasi dan kader secara keseluruhan.

Wolla Bima Law menilai bahwa pembatasan terhadap hak kader untuk ikut serta dalam kontestasi BEM dan DPM berpotensi menghambat proses kaderisasi yang sehat serta mengurangi nilai-nilai demokrasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan.

Oleh karena itu, kami mendorong agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan hak politik kader dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan prinsip musyawarah, sehingga tidak menimbulkan kesan keberpihakan maupun upaya membungkam aspirasi kader. Demokrasi kampus harus menjadi ruang yang terbuka bagi seluruh mahasiswa untuk berkompetisi secara sehat, kritis, dan bertanggung jawab.(Sekjend MDG)

Penerima Mahasiswa Baru UM Bima tahun Akademik 2026/2027

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- 1. Program studi fakultas hukum dan ekonomi 

S1 ilmu hukum (SH)

S1 kewirausahaan (S.Bns)

2. Fakultas Agama Islam:

S1 pendidikan agama Islam (SPD)

S1 pendidikan Islam anak usia dini (SPD)

S1 pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (SPD)

S1 pendidikan bahasa arab (SPD)

S1 hukum keluarga (SH)

S1 hukum keluarga (SH)

Ekonomi syariah (SE)

3. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer:

S1 teknik sipil (ST)

S1 ilmu komputer (S.kom)

Fakultas Kesehatan 

S1 Gizi (S.Gz)

4. Pascasarjana:

S2 magister hukum (M.H)

S2 magister pendidikan agama Islam ( M.pd)

S2 magister pedagogi (M.pd)

5. Pendaftaran:

Gelombang 1: 11 Desember 2025- 26 April 2026

Gelombang 2: 01 mei -22 Juni 2026

Gelombang 3: 01 juli -23 Agustus 2026

Kuliah berprestasi UM Bima solusinya....???!!!

Wacana Pembentukan Provinsi Baru di Pulau Sumbawa, Razikin Usulkan Provinsi Nusa Tenggara Tengah Meningkatkan Aspirasi Masyarakat Terhadap Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Publik

     


Sumbawa, Media Dinamika Global.id.-- Wacana pembentukan provinsi baru di Pulau Sumbawa kembali menguat seiring meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Namun, di tengah pembahasan mengenai pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, muncul pandangan bahwa daerah otonom baru tersebut sebaiknya menggunakan nomenklatur yang lebih mencerminkan posisi geografis dan keberagaman masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

 Pandangan tersebut disampaikan oleh Razikin, Tokoh Muda Nasional asal Bima yang merupakan Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Menurut Razikin, nomenklatur Provinsi Nusa Tenggara Tengah lebih tepat digunakan dibandingkan Provinsi Pulau Sumbawa karena memiliki makna yang lebih inklusif serta mencerminkan posisi geografis wilayah yang berada di antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Pembentukan daerah baru seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga identitas kolektif yang mampu menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat. Nama Nusa Tenggara Tengah merepresentasikan posisi geografis sekaligus semangat kebersamaan seluruh masyarakat Pulau Sumbawa,” ujar Razikin di media ini Selasa (2/6/2026).

Peluncuran Program Keringanan Pembayaran Pajak Dan Bea Balik Nama Dimulai, Simak Penjelasan Wakil Gubernur Lampung Jihan.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Pelaksanaan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung hari ini dimulai di luncurkan, mulai tanggal 02 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 mendatang, Selasa 02 Juni 2026

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang tiba langsung mengecek di UPTD Samsat Rajabasa Terkait proses dan pelayanan sekaligus menyapa masyarakat yang melakukan proses pembayaran pajak maupun balik naman kendaraan. 

Dalam Konferensi Pers wakil gebernur lampung jihan Nurlela sampaikan, Hari ini, kita mulai melaksanakan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026, yang inshaa Allah akan kita laksanakan hingga tanggal 31 Agustus 2026. Program ini bertujuan untuk : Meringankan beban Masyarakat dalam membayar pajak Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendanai Pembangunan di Provinsi Lampung Meningkatkan validasi data kendaraan bermotor di Provinsi Lampung Ada Beberapa Skema Program Keringanan Tahun 2026, diantaranya :

pertama, Untuk Kendaraan yang terdapat tunggakan pajak 1 tahun sampai dengan 5 tahun, masyarakat hanya membayar PKB 1 Ya tahun saja (1 tahun pajak berjalan dan 50% tunggakan yang di hitung dari pajak tahun berjalan saja) dan untuk Biaya SWDKLLJ akan di jelaskan oleh Kanwil Jasa Raharja Lampung.

Kedua, Untuk Kendaraan yang taat pajak, mendapatkan DISKON 5% sd 25% dengan kriteria sebagai berikut : 1. Diskon 5% berlaku untuk kendaraan yang taat membayar PKB 2. Diskon 15 % berlaku untuk kendaraan yang 4 tahun berturut-turut membayar PKB di wilayah Provinsi Lampung (tidak pernah menunggak).

Diskon 20% berlaku untuk kendaraan yang 4 tahun berturut-turut membayar PKB di wilayah Provinsi Lampung (tidak pernah menunggak) dan usia kendaraanya diatas 10 tahun 4. 

Diskon 25% berlaku untuk kendaraan yang 4 tahun berturut-turut membayar PKB di wilayah Provinsi Lampung (tidak pernah menunggak) dan usia kendaraanya diatas 15 tahun ketiga Untuk kendaraan yang melakukan Balik Nama dan Mutasi Dalam Daerah mendapatkan diskon PKB tahun berjalan sebesar : 25% untuk Mobil dan 50% untuk Motor.

Untuk Kendaraan yang Mutasi Masuk Ke Lampung Mendapatkan Diskon sebesar :
50% Pajak Tahun Pertama dan Diskon 50% Pajak Tahun Kedua. 

Bebas Denda PKB dan Bebas Pajak Progresif Terkait dengan jatuh tempo PKB, masyarakat bisa melalukan pembayaran 90 hari sebelum jatuh tempo.

Teman-teman bisa datang ke Seluruh Samsat Induk dan Samsat Drive Thru untuk perpanjangan STNK dan penggantian plat.

Untuk yang hanya bayar PKB tahunan dan tidak ada perpanjangan STNK, saya sarankan untuk melakukan pembayaran via Samsat Mall, Samsat Keliling, Samsat Desa, Samsat Kontainer, atau via aplikasi online e-Signal dan e-Samdes. Oleh Karena itu, kami menghimbau segera manfaatkan program keringanan pajak Kendaraan bermotor tahun 2026, karena program Keringanan tahun ini merupakan bentuk toleransi yang belum sempat mengikuti Pemutihan tahun lalu, karena di tahun depan tidak ada lagi program pemutihan, untuk Menghindari data kendaraan terhapus dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Dan program ini yang pertama kali diberikan untuk kendaraan yang taat dengan mendapatkan diskon pajak sampai dengan 25% serta diskon pajak bagi kendaraan yang melakukan balik nama dan mutasi dalam daerah sebesar 25% untuk mobil dan 50% untuk motor.

Patut diketahui Pelaksanaan program keringanan pembayaran PKB dan BBNKB sebagainmana Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/279/VI.03/HK/2026 tanggal 18 Mei 2026 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026, dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 100 Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026 tentang Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026, dan dilaksanakan di seluruh Provinsi Lampung. (Fs/Red)

Walikota Hadiri Penamatan Siswa Kelas 9 dan Launching Program Unggulan SMPN 4 Kota Bima tahun 2026/2027

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Terim kasih kepada Bapak Wali Kota Bima, Bapak H. A. Rahman H. Abidin, S.E. telah berkenan hadir di SMPN 4 Kota Bima dalam acara Penamatan Siswa Kelas 9 Tahun2025/2026 dan Launching Program Unggulan SMPN 4 Kota Bima Tahun 2026/2027

Walikota bima H. Arahman H Abidin, H. Mahfud M.pd Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bima, menghadiri acara Wisuda Tahfizh Angkatan 9 SMP Negeri 4 Kota Bima Kelas VII, VIII dan IX, sekaligus pelepasan siswa kelas IX SMP Negeri 4 kota bima, Senin (2 Juni 2026).

 pemerintah kota bima, Mahfud M.pd Kadisdik Kota Bima, yang turut didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan SMPN 4 mengapresiasi wisuda ratusan peserta didik SMP Negeri 4.

Kadis Dikpora kota bima berharap, SMP Negeri 4 melahirkan penghafal alquran berakhlakul karimah.

"Kita berharap, sekolah unggulan pemerintah kota SMP Negeri 4 kota bima ini tentu akan lahir hafiz-hafiz atau penghafal-penghafal alquran, anak-anak kota bima NTB yang nantinya punya ilmu pengetahuan, dan tentunya berakhlakul karimah," harap kadis Dikpora.

menyampaikan, ada 149 orang peserta didik yang di wisuda.

"Ada sekitar 149 orang yang di wisudah tahfiz. Dengan hafalan lima juz sampai dengan 27 juz. Alhamdulillah, sesuai dengan program bapak Walikota Bima, H. Arahman Cinta Alquran, yang mana nantinya melahirkan, mencetak 10 ribu hafiz alquran. Inilah salah satunya SMP Negeri 4 ini, yang merupakan sekolah unggulan pemerintah kota yang menjadi tempat melahirkan hafiz-hafiz alquran tentunya," ujar Kadis Dikpora.

Kadisdik Kota Bima, H. Mahfud juga mendorong sekolah negeri lainnya di Kota Bima agar mencetak penghafal alquran melalui program mengaji dan hafiz alquran.

Acara Wisuda Tahfizh Angkatan 9 SMP Negeri 4 Kota Bima Kelas VII, VIII dan IX, sekaligus pelepasan siswa kelas IX SMP Negeri 4 kota Bima, turut dihadiri Kepala SMP Negeri 4 kota Bima, Komite sekolah, para kepala sekolah pada masanya di SMP Negeri 4 kota bima, dan alumni SMPN 4.(Sekjend MDG)

Senin, 01 Juni 2026

SMPN 4 Kota Bima Gelar Gotong Royong, Wujudkan Lingkungan Sekolah Bersih dan Nyaman

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- SMPN 4 Kota Bima Gelar Gotong Royong, Wujudkan Lingkungan Sekolah Bersih dan Nyaman.

Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman, SMPN 4 Kota Bima menggelar kegiatan gotong royong yang melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga staf tata usaha.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut dilakukan dengan penuh semangat kebersamaan. Para siswa bersama guru membersihkan halaman sekolah, ruang kelas, taman, serta saluran air yang berada di sekitar area sekolah. Selain itu, peserta juga melakukan penataan taman dan pengumpulan sampah untuk menjaga keindahan lingkungan belajar.

Kepala sekolah Bapak Syarifuddin, M.Pd. menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong merupakan bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan menanamkan nilai kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat membiasakan diri menjaga kebersihan sekolah sebagai bagian dari budaya hidup sehat.

Kegiatan gotong royong ini juga sejalan dengan berbagai program kebersihan dan kepedulian lingkungan yang terus dikembangkan oleh SMPN 4 Kota Bima. Sekolah tersebut sebelumnya juga aktif mendukung program lingkungan hidup dan budaya sekolah bersih melalui berbagai kegiatan edukatif bagi peserta didik.

Para siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Dengan membawa peralatan kebersihan masing-masing, mereka bekerja sama membersihkan setiap sudut sekolah. Suasana kebersamaan dan kekompakan tampak selama kegiatan berlangsung.

Melalui kegiatan gotong royong ini, SMPN 4 Kota Bima berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman sekaligus menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk terus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Semangat gotong royong yang ditunjukkan menjadi contoh positif dalam membangun karakter pelajar yang peduli, disiplin, dan bertanggung jawab.(Sekjend MDG)

AYO BERGABUNG BERSAMA SMP NEGERI 4 KOTA BIMA

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Saatnya memilih sekolah terbaik untuk masa depan putra putri anda.

SMP Negeri 4 Kota Bima membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2026/2027 dengan berbagai program unggulan dan lingkungan belajar yang nyaman, disiplin serta berprestasi.

Program unggulan antara lain :

1. Kelas Tahfidz

2. Kelas IT

3. Kelas Sains

4. Kelas Bahasa Inggris

Mari wujudkan generasi berakhlak, berprestasi, unggul dan siap menghadapi masa depan bersama SMP Negeri 4 Kota Bima.

Daftarkan segera putra-putri anda!

"Sukses Berprestasi Bersama SMP Negeri 4 Kota Bima"

Safari Perdana di Bima Kota, Kapolda NTB Serahkan Bansos dan Tekankan Integritas

     


Mataram, Media Dinamika Global — Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Selasa (2/6/2026), melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Bima Kota. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian agenda lapangan sejak pagi hingga siang hari, bersama jajaran Pejabat Utama Polda NTB dan Bhayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat.

Kedatangan Kapolda bersama istri, Ny. Bulawan Widihastuti Kalingga, disambut Kapolres Bima Kota beserta jajaran, Forkopimda, personel kepolisian, serta Bhayangkari Cabang Kota Bima.

Dalam kunjungan tersebut, Irjen Pol. Kalingga mengikuti sejumlah agenda mulai dari penanaman pohon perindang, penyaluran bantuan sosial, penandatanganan pakta integritas personel, pemberian arahan kepada anggota, hingga pengecekan sarana pendukung operasional kepolisian.

"Kehadiran pimpinan di tengah anggota bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi juga untuk memastikan pelayanan, disiplin, dan kesiapan personel berjalan sesuai harapan masyarakat," ungkap Irjen Pol. Kalingga.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian yakni gerakan penanaman pohon perindang, di lingkungan Polres Bima Kota bersama Forkopimda. Kegiatan itu menjadi simbol komitmen menjaga lingkungan, sekaligus menciptakan kawasan kantor yang lebih hijau dan nyaman.

Usai penanaman pohon, Kapolda menyerahkan bantuan sosial kepada Warakawuri, anggota Bhayangkari Dian Kemala, serta perwakilan masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

"Polri tidak hanya hadir saat penegakan hukum, tetapi juga ingin terus dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan," kata Kapolda NTB.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas personel Polres Bima Kota, terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, pelanggaran disiplin, serta pelanggaran kode etik profesi Polri.

Irjen Pol. Kalingga menegaskan, integritas anggota menjadi fondasi utama, dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Saya ingin seluruh personel menjaga kehormatan diri dan institusi. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba maupun pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat," tegasnya.

Dalam arahannya kepada personel Polres Bima Kota dan personel Yon C Pelopor Satbrimob, Kapolda NTB mengingatkan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, serta pelayanan yang humanis di tengah dinamika tugas kepolisian yang terus berkembang.

Setelah memberikan arahan, Irjen Kalingga bersama rombongan, melakukan pengecekan gudang senjata api dan amunisi, ruang tahanan, ruang penjagaan, serta ruang pelayanan Call Center 110. Pengecekan tersebut bertujuan memastikan seluruh fasilitas pendukung operasional berada dalam kondisi baik dan siap digunakan.

"Pelayanan publik harus berjalan optimal. Sarana pendukung, keamanan tahanan, pengelolaan senjata api, hingga respons laporan masyarakat wajib mendapat perhatian serius," ujarnya.

Diketahui, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, resmi dilantik Kapolri sebagai Kapolda NTB pada 17 Mei 2026. Alumni Akpol 1992 kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 2 November 1970 itu tiba di NTB bersama istri pada 21 Mei 2026.

Kurang dari dua pekan sejak menginjakkan kaki di Gumi Sasak, Kapolda baru tersebut langsung bergerak menyambangi satuan kewilayahan, guna memastikan kesiapan personel, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NTB.

Redaksi |

𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼 𝗧𝘂𝗻𝗴𝗴𝘂 𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗙𝗶𝘀𝗸𝗮𝗹 𝗦𝗲𝗯𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗦𝗲𝘁𝘂𝗷𝘂𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗣𝗦

     


PPS, Media Dinamika Global.id.-- Tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih dalam status moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.

Meskipun Prabowo Subianto selalu meraih kemenangan telak di wilayah Pulau Sumbawa maupun NTB pada setiap perhelatan Pilpres, restu dari pemerintah belum diberikan karena kebijakan pemekaran wilayah harus melalui evaluasi teknis yang menyeluruh secara nasional.

Presiden Prabowo belum merestui pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan karena penolakan politis, melainkan terbentur oleh kebijakan moratorium (penundaan sementara) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berlaku secara nasional.

Hingga saat ini, pemerintah pusat belum mencabut moratorium tersebut karena masih mengevaluasi kesiapan fiskal dan kemampuan wilayah. Pemerintah belum dapat mengesahkan pembentukan provinsi baru sebelum kebijakan moratorium ini resmi dicabut dan kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Meskipun demikian, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Presidium Pemekaran terus melakukan desakan, seperti aksi unjuk rasa di wilayah Pulau Sumbawa hari ini yang menuntut pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran tersebut demi pemerataan ekonomi.

Mau berapa kali pun masyarakat menggelar demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, jika Pemerintah Pusat belum menerbitkan payung hukum atau mencabut moratorium, maka tuntutan tersebut tidak akan pernah terealisasi.

Solusi agar Pemerintah Pusat mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), adalah dengan menempuh langkah diplomasi administratif, memenuhi parameter fiskal dan kewilayahan, serta mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) oleh Kemendagri.

Moratorium diberlakukan karena tingginya tingkat ketergantungan DOB terhadap dana pusat. Oleh karena itu, pendekatan akademis dan pembuktian kesiapan ekonomi menjadi kunci utama agar usul pemekaran daerah disetujui.(Sekjend MDG)