Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Keluarga Besar Wolla Bima Law menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang IMM yang dinilai telah membatasi ruang demokrasi kader dalam kontestasi BEM dan DPM. Kebijakan tersebut dianggap tidak mencerminkan semangat demokrasi, kebebasan berpendapat, serta hak setiap kader untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik kampus.
Sebagai organisasi kader, IMM seharusnya menjadi ruang yang menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh kader tanpa adanya perlakuan yang menguntungkan pihak atau kelompok tertentu. Namun, kebijakan yang diambil justru menimbulkan persepsi bahwa kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan organisasi dan kader secara keseluruhan.
Wolla Bima Law menilai bahwa pembatasan terhadap hak kader untuk ikut serta dalam kontestasi BEM dan DPM berpotensi menghambat proses kaderisasi yang sehat serta mengurangi nilai-nilai demokrasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan.
Oleh karena itu, kami mendorong agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan hak politik kader dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan prinsip musyawarah, sehingga tidak menimbulkan kesan keberpihakan maupun upaya membungkam aspirasi kader. Demokrasi kampus harus menjadi ruang yang terbuka bagi seluruh mahasiswa untuk berkompetisi secara sehat, kritis, dan bertanggung jawab.(Sekjend MDG)