Bima,Mediadinamikaglobal.id – Isu pengadaan satu unit mobil bor air tanah dalam milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima saat ini sedang menjadi sorotan publik dan viral di berbagai media sosial. Anggaran pembelian yang mencapai nilai fantastis, hampir menyentuh angka Rp 4 miliar, justru menuai kontroversi hebat dan tudingan keras dari masyarakat.
Alih-alih disambut baik sebagai sarana penunjang penyediaan air bersih, alat berat tersebut justru dicap sebagai "proyek siluman". Tuduhan ini muncul karena proses pengadaannya dinilai tertutup, minim informasi, tidak ada transparansi, hingga kondisi alat yang diduga tidak sesuai spesifikasi, cacat, dan banyak komponen yang dinilai bukan barang baru.
Ketegangan memuncak ketika rencana pengoperasian alat tersebut akan dilakukan di wilayah Kecamatan Wawo. Secara bulat dan tegas, masyarakat Wawo menyatakan penolakan keras dan menolak membiarkan alat itu digunakan di wilayah mereka.
"Intinya kami masyarakat Wawo menolak. Kami tidak akan menerima keberadaan maupun pengoperasian alat ini selama belum ada penjelasan terbuka dan klarifikasi langsung dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima," tegas perwakilan warga, mewakili suara masyarakat setempat.
Warga kecewa dan merasa diabaikan. Sebagai daerah yang sering mengalami krisis air bersih, warga Wawo sebenarnya sangat berharap bantuan sarana pengeboran air yang berkualitas. Namun, melihat proses yang serba tertutup dan isu ketidaklayakan alat yang beredar luas, kepercayaan masyarakat hilang sepenuhnya. Lebih anehnya lagi, mobil bor ini hanya beroperasi di Desa Kambilo saja, sementara Kecamatan Wawo memiliki 9 desa. Ini sangat menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat didesa lain yang sangat membutuhkan juga mengalami krisis air bersih.
"Kami butuh air, kami butuh bantuan. Tapi jangan uang rakyat miliaran rupiah dimainkan, alatnya jelek, lalu kami disuruh diam saja. Kami usir karena ini bukan untuk kepentingan rakyat Wawo, tapi hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja," ujar salah satu perwakilan warga
Masyarakat mempertanyakan: ke mana saja proses lelangnya, apa spesifikasi pastinya, dan kenapa harga yang dibayarkan dari uang rakyat nilainya begitu besar namun kualitas yang didapatkan di lapangan diduga jauh di bawah standar?
Sementara saat dikonfirmasi langsung awak media ini kepada Nurdin salah satu warga Desa Kambilo, mengungkapkan masyarakat tidak menolak kehadiran program pemerintah. Hanya saja polemik ini muncul dikarenakan kurang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat oleh Pemdes Kambilo.
"Saya selaku masyarakat menekankan kepada pihak Pemdes Kambilo setiap program yang masuk di Desa Kambilo agar dilakukan sosiliasai terlebih dahulu sehingga masyarakat mengetahui. Apalagi program ini bukan pertama kalinya masuk di Desa Kambilo, ini sudah kedua kalinya. Kami tidak ingin program ini gagal, "ucapnya lewat telepon via whatsaap . Sabtu (30/5/2026).
Ia menambahkan, program pertama air bersih yang lalu tidak jelas. Akibat pengurus air tidak dapat menjalankan tupoksinya. Sehingga sampai saat sekarang pengelolaan air tidak jelas arahnya. Bahkan tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan air. Ini sebuah polemik tidak bisa dibiarkan, Pihak Pemdes segera atensi polemik yang terjadi ditengah masyarakat. Jangan dilakukan pembiaran seperti ini, perlu aksi nyata dari Pemdes Kambilo dalam memecahkan polemik yang terjadi.
"Bila perlu ganti pengurusnya, kalau tidak bisa bekerja dan tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan yang transparan kepada masyarakat. Bahkan diduga banyak temuan kejanggalan terkait pipa air," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima belum memberikan keterangan apa pun terkait polemik ini. Sikap diam dan menghindar yang ditunjukkan pihak dinas justru semakin menguatkan dugaan adanya penyimpangan dan mengukuhkan anggapan bahwa ini adalah proyek yang disembunyikan.
Bahkan, beredar informasi bahwa alat tersebut sempat dicoba dioperasikan namun mengalami kendala dan kerusakan, membuang waktu dan anggaran saja. Masyarakat Wawo menegaskan akan terus bersatu menjaga wilayahnya dan tidak akan mengizinkan alat tersebut bergerak satu sentimeter pun, sampai Kadis PUPR berani hadir, menjelaskan rincian penggunaan uang negara secara terbuka, dan mempertanggungjawabkan kualitas barang yang dibeli. (MDG05)