Media Dinamika Global
Home All Post

Senin, 11 Mei 2026

Gubernur Resmi Lantik Forum Ikan NTB, Perkuat Gerakan Konsumsi Ikan

     

Gubernur NTB Lantik Ketua dan Pengurus FORIKAN NTB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global — Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mendorong pengembangan budidaya perikanan di daerah sebagai langkah strategis meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat gizi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melantik Ketua dan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, (12/5/26).

Gubernur NTB menilai peluang pengembangan budidaya perikanan di NTB sangat besar dan perlu dikerjakan secara kolaboratif bersama FORIKAN, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Kesempatan kita memperluas budidaya perikanan sangat besar. Bersama FORIKAN kita bisa mendorong budidaya perikanan berkembang lebih luas,” ujarnya

Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur, mengungkapkan Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait penguatan sektor pangan dan gizi masyarakat yang rencananya diterbitkan pada Juli mendatang. Dalam skema tersebut, kebutuhan bahan pangan diharapkan dapat dipasok oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang siap memenuhi standar kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, upaya peningkatan konsumsi ikan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi 15 tahun mendatang akan sangat besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Gubernur mencontohkan negara seperti Jepang yang sejak lama menaruh perhatian serius terhadap pemenuhan gizi masyarakat, termasuk konsumsi ikan yang kaya protein dan kalsium. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mencegah berbagai persoalan kesehatan di masa depan.

Karena itu, ia mendorong FORIKAN NTB membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan konsumsi ikan di daerah. Salah satu gagasan yang didorong adalah gerakan minimal satu kali dalam seminggu menu ikan di lingkungan masyarakat dan sekolah.

“Ini tentu membutuhkan kesiapan budidaya ikan di desa dan kecamatan. Ikan laut memang kaya omega tiga, tetapi ikan air tawar juga memiliki nilai gizi yang baik dan sangat dianjurkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” katanya.

Selain produksi ikan, Gubernur menekankan pentingnya inovasi menu berbasis ikan agar masyarakat, khususnya anak-anak, semakin tertarik mengonsumsi ikan secara rutin.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah riset dan pengembangan menu yang sehat, bergizi, terjangkau, tetapi tetap disukai anak-anak,” ujarnya.

Miq Iqbal juga mengajak seluruh pihak menjadikan sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat NTB. Menurutnya, berbagai konsep pengembangan budidaya ikan seperti nila, patin, dan lele telah tersedia dan tinggal diperkuat implementasinya.

Sementara itu, Ketua FORIKAN NTB periode 2026–2031, Sinta Agathia mengatakan FORIKAN akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan konsumsi ikan, khususnya bagi anak-anak.

Ia menyoroti masih tingginya angka gizi buruk di sejumlah wilayah pesisir yang sejatinya dekat dengan sumber protein ikan. Karena itu, FORIKAN akan terus mengedukasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan olahan ikan yang menarik dan bernilai gizi.

“Ada banyak inovasi menu berbasis ikan memiliki kandungan gizi baik. Inovasi seperti ini perlu kita dukung untuk membantu mengurangi masalah gizi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, FORIKAN juga akan terus turun langsung ke masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan kampanye gemar makan ikan demi mewujudkan generasi NTB yang lebih sehat, cerdas, dan unggul.

Redaksi |

Di Forum MPU 2026, Wagub NTB Tegaskan Kekuatan Bali–Nusra

     

Wagub NTB saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur FKD MPU
Tahun 2026 di Hotel Tentrem, (Ist/Surya)

Semarang, Media Dinamika Global — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya penguatan kerja sama kawasan Bali–Nusa Tenggara sebagai kekuatan strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas wilayah, dan transisi energi berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub NTB saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026 di Hotel Tentrem, Semarang, Selasa (12/5/26).

Rapat kerja tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antarprovinsi anggota FKD MPU untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan global, khususnya di sektor pangan, energi, dan konektivitas kawasan.

Kegiatan dibuka dengan arahan Wakil Presiden RI yang disampaikan secara virtual. Dalam arahannya, Wapres menekankan bahwa wilayah anggota FKD MPU memiliki posisi strategis karena dihuni sekitar 183 juta jiwa dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Presiden menginstruksikan percepatan swasembada pangan dan energi sebagai benteng pertahanan nasional. Saya berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan inovatif,” tegas Wapres.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wagub NTB memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov NTB dalam memperkuat kawasan Bali–Nusra yang meliputi Bali, NTB, dan NTT.

Menurut Wagub, NTB memiliki kapasitas besar sebagai daerah penyangga pangan nasional, termasuk dalam sektor peternakan dan perikanan.

“Beberapa komoditas kami seperti perikanan sekarang sudah bisa diekspor langsung dari NTB. Begitu juga sapi, karena sebagian kebutuhan Jabodetabek dipenuhi dari wilayah kami,” ujar Wagub.

Selain sektor pangan, NTB juga terus memperkuat investasi dan pengembangan energi terbarukan melalui potensi pertambangan dan keberadaan fasilitas smelter PT Amman Mineral.

Wagub menegaskan, kerja sama antardaerah tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, tetapi harus memiliki arah, target, dan implementasi yang terukur.

Karena itu, Pemprov NTB bersama daerah kawasan Bali–Nusra mulai melibatkan perguruan tinggi dan akademisi untuk memetakan potensi energi terbarukan dan sumber daya strategis daerah.

“Kami ingin kerja sama ini menghasilkan tindak lanjut yang nyata, berbasis riset, dan memiliki dampak langsung bagi pembangunan kawasan,” jelasnya.

Langkah kolaboratif tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, yang menilai kerja sama Bali, NTB, dan NTT sebagai model kolaborasi regional yang progresif dan perlu diperkuat melalui target yang lebih konkret.

“Kerja sama Bali, NTB, dan NTT ini sangat baik. Yang dibutuhkan sekarang adalah ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari target energi terbarukan hingga output pembangunan yang terukur,” ujar Bima Arya.

Rapat kerja FKD MPU 2026 turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, serta perwakilan kepala daerah dari seluruh provinsi anggota FKD MPU.

Redaksi |

SEMMI NTB Kritik Keras Pemprov: APBD Goyah Karena Terlalu Bergantung pada AMNT

     

Ketua PW SEMMI NTB dengan background PT AMNT, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, terkait anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang turun hingga Rp110 miliar pada tahun 2025.

PW SEMMI NTB menilai kondisi tersebut menjadi bukti nyata rapuhnya struktur fiskal Pemerintah Provinsi NTB yang selama ini terlalu bergantung pada sektor tambang, khususnya aktivitas PT AMNT.

Ketua PW SEMMI NTB menegaskan, turunnya DBH tidak seharusnya hanya dijawab dengan penyesuaian belanja daerah melalui APBD Perubahan. Menurutnya, pemerintah daerah justru harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan ekonomi NTB yang dinilai terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.

“Turunnya DBH AMNT ini adalah alarm keras bahwa NTB sedang berada dalam jebakan ketergantungan tambang. Sangat ironis ketika fiskal daerah langsung goyah hanya karena satu perusahaan mengalami gangguan produksi,” tegasnya dalam keterangan pers, Senin (11/5/2026).

SEMMI menilai pernyataan Pemprov NTB yang terus mengaitkan stabilitas ekonomi daerah dengan aktivitas ekspor konsentrat PT AMNT menunjukkan kegagalan pemerintah membangun sektor ekonomi alternatif selama bertahun-tahun.

“Kalau hari ini APBD sampai tertekan hanya karena ekspor konsentrat berhenti dua triwulan, itu artinya pemerintah gagal menciptakan fondasi ekonomi yang mandiri. NTB seperti dipaksa hidup dalam bayang-bayang korporasi tambang,” ujarnya.

PW SEMMI NTB juga mengkritik narasi force majeure dan insiden kebakaran smelter yang terus dijadikan alasan pembenar turunnya kontribusi perusahaan terhadap daerah. Menurut mereka, persoalan teknis operasional perusahaan tidak seharusnya menjadi beban yang akhirnya ikut dirasakan masyarakat NTB melalui menurunnya pendapatan daerah.

“Jangan sampai rakyat terus diminta memahami kerugian perusahaan, sementara dampak lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan sosial di sekitar tambang jarang dibahas secara serius,” katanya.

Selain itu, SEMMI menilai wacana kembali membuka keran ekspor konsentrat demi menjaga DBH daerah merupakan langkah mundur terhadap agenda hilirisasi nasional. Pemerintah daerah diminta tidak terus-menerus menekan pemerintah pusat agar memberikan relaksasi ekspor.

“Logika yang dibangun sekarang sangat berbahaya. Seolah-olah daerah harus memilih antara taat hilirisasi atau menyelamatkan ekonomi. Padahal akar masalahnya ada pada kegagalan tata kelola ekonomi daerah yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif,” tegasnya.

PW SEMMI NTB juga menyoroti minimnya kontribusi sektor lain terhadap pendapatan daerah. Padahal, NTB memiliki potensi besar di sektor pertanian, kelautan, peternakan, pariwisata hingga UMKM yang dinilai belum dikelola secara maksimal.

“Selama ini pemerintah terlalu nyaman dengan uang tambang. Akibatnya, sektor produktif rakyat tidak pernah benar-benar diperkuat. Ketika tambang terganggu, daerah langsung panik,” kritiknya lagi.

Terkait pernyataan pihak AMMAN yang mengaku belum mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat dan memilih fokus pada optimalisasi smelter, PW SEMMI meminta pemerintah daerah menghormati kebijakan hilirisasi nasional dan tidak membangun opini seolah NTB akan lumpuh tanpa ekspor bahan mentah.

“Yang dibutuhkan NTB hari ini bukan normalisasi ketergantungan terhadap tambang, melainkan keberanian membangun ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan,” tutupnya.

Redaksi  I

Asisten III Resmi Buka Student Futsal Competition Jilid I Tahun 2026

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— Semangat sportivitas dan antusiasme generasi muda mewarnai pembukaan Student Futsal Competition Jilid I Tahun 2026 yang berlangsung di Ulet Jaya Futsal.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten III Setda Kota Bima, Drs. Muhammad Saleh, didampingi Kepala Dinas Dikpora Kota Bima.

Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut, Asisten III menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan turnamen futsal bagi pelajar tersebut, meskipun di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah.

Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini memiliki nilai penting dalam menciptakan ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, energi dan kreativitas mereka.

“Turnamen ini bukan sekadar mencari juara. Ini adalah ruang positif bagi generasi muda Kota Bima untuk menyalurkan bakat, energi dan kreativitas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan harapannya agar Kota Bima dikenal karena prestasi generasi mudanya, bukan karena persoalan remaja.

“Saya ingin melihat Kota Bima dikenal bukan karena masalah remajanya, tetapi karena prestasi pemudanya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten III menyampaikan bahwa para peserta merupakan generasi yang kelak akan membawa nama Kota Bima ke tingkat yang lebih tinggi, baik di level provinsi, nasional hingga internasional.

Ia bahkan menyebut bukan tidak mungkin dari lapangan futsal tersebut akan lahir atlet profesional, pelatih hebat hingga pemimpin masa depan.

Pemerintah Kota Bima, lanjutnya, akan terus mendorong kegiatan olahraga dan ruang-ruang kreatif bagi anak muda agar semakin banyak kompetisi dan aktivitas positif yang dapat menjadi wadah pengembangan potensi generasi muda.

“Kami percaya, ketika anak muda sibuk berprestasi, maka Kota Bima akan semakin aman, sehat dan maju,” katanya.

Di akhir sambutannya, Asisten III berharap Student Futsal Competition ke depan dapat terus berlanjut pada jilid-jilid berikutnya dengan pelaksanaan yang lebih meriah dan partisipasi generasi muda yang semakin besar.

Kegiatan kemudian secara resmi dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim disertai ajakan kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menampilkan permainan terbaik demi mengharumkan nama Kota Bima.(Sekjend MDG)

Bupati Melalui Wakil Bupati Bima Hadiri Peresmian Gedung SDN Inpres Sowa Soromandi

     


Soromandi. Media Dinamika Global.Id.- Alhamdulillah dapat kunjungan dari bapak wakil Bupati Bima untuk peresmian Gedung Sekolah SDN Sowa Desa Kananta Kec. Soromandi. Kab. Bima Propinsi NTB. Kegiatan ini sengaja dilakukan agar Mutu Pendidikan makin hari makin meningkat. Selain itu, Kesejahteraan Dunia pendidikan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup sehingga Siswa dan Guru merasa nyaman, aman dan lancar. Senin, 11 Mei 2025

Pantauan langsung Media ini, Nampak Hadir Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidin bersama Rombongan nya, Camat dan Wakil Camat Soromandi bersama Jajarannya, Kepala Sekolah SDN Inpres Sowa Muhtar, S.Pd dan Jajarannya, Para Kepala Sekolah lainnya serta Dewan Guru dari Berbagai Sekolah yang ada di Kecamatan Soromandi.

Kepala Sekolah SDN Inpres Sowa Muhtar pada Media ini mengatakan bahwa Rungan yang direhabilitasi atau renovasi itu adalah Ruangan Perpustakaan/Laboratorium yang berada di atas ruangan Sekolah ini.

Ruangan ini, sengaja di perbaiki setelah beberapa tahun tidak digunakan lagi, lalu kemudian kami mengajukan Proposal Permohonan Renovasi dan Alhamdulillah hari ini, kami semua mengundang Bapak Wakil Bupati Bima untuk meresmikan Ruangan kami ini. Ujarnya

Kemudian dengan Kehadiran dari Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidin ini tentunya kami sangat berterima kasih sekali, sebab selama ini sekolah kami belum pernah dikunjungi oleh Pihak Pemerintah Daerah selama puluhan tahun ini, jadi baru kali ini saja.

Yang terakhir, kami mewakili Guru-guru yang ada di SDN Inpres Sowa ini mengucapkan Permohonan maaf, apabila dalam Pelayanan kami tidak sesuai dengan status Sosial dan lainnya. Maka sekali lagi kami Ucapkan Permohonan maaf yang tak terhingga. Pungkasnya

Hal senada disampaikan oleh Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidi dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pada hari ini sebenarnya Bapak Bupati Bima Ady Mahyudi juga maunya ikut hadir tetapi ada sesuatu hal yang sangat penting dikerjakan dan tidak bisa di wakilkan.

Oleh karena itu, biarlah saya yang akan mewakilinya, ya saya melihat SDN Inpres Sowa ini banyak peningkatan nya terutama SDMnya mulai dari Disiplin Guru, Murid hingga Sarana dan Prasarananya sudah ada perubahan yang signifikan sehingga pada hari ini kami sangat bangga sekali.

"Semoga Sekolah tersebut bisa ditingkatkan lagi, baik SDMnya maupun Sarana dan Prasarananya sehingga Peserta didik saat belajar merasa sangat nyaman sekali, dan Asri". Tuturnya

Yang terakhir saya berharap agar Pendidikan ini, terus ditingkatkan lagi, meskipun kami berdua(Bupati dan wakil Bupati Bima) baru menjalankan Tugas selama 1 tahun lebih ini. Tetapi yakin saja bahwa kami berdua tetap bertekad untuk memajukan dunia pendidikan karena orang sangat butuh pendidikan. Harapnya.(Team).

Erwin Jayadi S.H, Kuasa Hukum Ais Setiawati Lakukan Klarifikasi Terkait Perkara Kliennya di Bareskrim Mabes Polri

     


Mataram. Media Dinamika Global.Id.- Kuasa Hukum Tegaskan Ais Setiawati Bukan Bendahara Jaringan Narkoba terkait Kasus dugaan tindak pidana narkotika yang menyeret nama Didit Putra Kuncoro eks Kapolres Bima kota, Maulangi eks Kasat Narkoba beserta Yang lainnya kini memasuki babak baru.

"Erwin Jayadi, S.H kuasa Hukum Ais Setiwati dari Kantor Hukum SLO 101,  membantah keras keterlibatan klien nya dalam jaringan narkotika, terutama tudingan yang menyebut bahwa kliennya berperan sebagai bendahara bagi tersangka utama, Koko Erwin alias Erwin Iskandar.

​"Erwin Jayadi S.H Menyampaikan, Klien kami hanyalah korban manipulasi keadaan, Tegas nya Pada saat diwawancarai Oleh awak media ini.

"Menurutnya, hubungan antara Ais dan Koko Erwin murni bersifat personal di masa lalu, bukan hubungan bisnis gelap. Mereka merupakan pasangan suami istri nikah sirih di masa lalu, dan sudah bercerai namun memiliki satu orang anak. Hasil dari hubungan mereka tanpa ada ikatan pasti secara hukum.

​


"Kami mengklaim bahwa Ais Setiawati sama sekali tidak terlibat dalam jaringan narkotika ini. Apalagi jika dikaitkan dengan aliran dana atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tuduhan sebagai bendahara itu sama sekali tidak benar, tegas Erwin.

"Erwin mengungkapkan bahwa Ais dan Koko Erwin pernah memiliki hubungan emosional sekitar 15 tahun yang lalu. Dari hubungan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang kini berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Meski telah berpisah lama, Koko Erwin masih berkomunikasi dengan dalih bertanggung jawab atas kebutuhan sang anak.

​Kedekatan inilah yang diduga dimanfaatkan oleh Koko Erwin. 

"Erwin mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dari empat rekening bank atas nama Ais Setiawati, hanya satu rekening (BNI) yang benar-benar dikuasai dan digunakan oleh Ais untuk keperluan sehari-hari.

​


"Tiga rekening lainnya, beserta kartu ATM-nya, justru dipegang dan dikendalikan sepenuhnya oleh Koko Erwin. Jadi, meskipun rekening itu atas nama Ais, klien kami tidak tahu-menahu soal lalu lintas uang di dalamnya, tambahnya.

"Terkait temuan aliran dana sebesar kurang lebih Rp 729 juta dalam kurun waktu delapan bulan, tim kuasa hukum menjelaskan bahwa Ais memang sempat mengetahui adanya uang masuk ke rekening BNI miliknya. Namun, setiap kali dana tersebut masuk, Koko Erwin langsung menghubungi Ais dan memintanya untuk segera mentransfer kembali uang tersebut ke rekening lain. Bebernya.

​"Klien kami tidak tahu asal-usul uang itu. Dia hanya diminta tolong untuk transfer balik. Ada juga dana sekitar Rp 120 juta yang memang diberikan Koko Erwin dan itupun ditransfer langsung ke rekening Developer untuk pembayaran rumah  bagi anak mereka. Itu murni untuk urusan anak, karena Koko Erwin merasa bersalah telah menelantarkan anak nya. Maka lewat itulah Koko Erwin bisa menebus kesalahannya selama ini,  jelas Erwin.


"​Pihak kuasa hukum berharap masyarakat dan aparat penegak hukum melihat posisi Ais secara jernih sebagai korban, bukan sebagai pelaku aktif dalam sindikat narkoba maupun pencucian uang. (Tim)

Wali Kota Bima Ingatkan: Dana BOS dan BOP 2026 Harus Dikelola Jujur, Terbuka dan Sesuai Aturan

     


KOTA BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana BOS dan BOP Tahun 2026 tingkat TK, SD dan SMP Negeri se-Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE, didampingi Sekretaris Daerah, Plt. Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Dikpora, Koordinator Pengawas Pendidikan beserta jajaran, serta seluruh kepala sekolah TK, SD dan SMP Negeri se-Kota Bima.

Dalam arahannya, Wali Kota Bima menyampaikan rasa bahagia dapat bersilaturahmi langsung dengan keluarga besar dunia pendidikan di Kota Bima yang menurutnya selalu menghadirkan aura positif dan semangat dalam membangun generasi daerah.

Wali Kota juga menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah setiap tahun semakin ketat sehingga dibutuhkan integritas dan tanggung jawab tinggi dari seluruh kepala sekolah maupun bendahara dalam pengelolaan dana pendidikan.

“Saya berharap kepala sekolah dan bendahara memiliki integritas yang kuat, serta seluruh pengeluaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Wali Kota.

Menurutnya, kepala sekolah saat ini harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Karena itu, rapat koordinasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa ruang fiskal Pemerintah Kota Bima pada tahun 2026 semakin terbatas dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan perhatian besar terhadap dunia pendidikan, khususnya para guru.

“Meskipun ruang fiskal semakin terbatas, kami tetap berupaya mengutamakan guru serta peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar dana BOS dan BOP benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk mendukung kualitas pembelajaran, kebutuhan sekolah serta peningkatan mutu pendidikan di Kota Bima.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Bima berharap pengelolaan dana pendidikan ke depan semakin transparan, profesional dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan daerah. (MDG05) 

Tidak Pernah Masuk Sekolah Sekali Pun, Baru Datang Pas Ujian" – Penjelasan Tegas Kepsek Soal Siswa Tak Lulus

     
Foto : Kepsek SMAN 1 Wawo
Irwan, S. Pd

BIMA,Mediadinamikaglobal.id – Isu mengenai sejumlah siswa SMAN 1 Wawo yakni sebanyak empat siswa yang dinyatakan tidak lulus ujian sempat memicu pertanyaan dan kekecewaan di kalangan orang tua maupun masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Wawo Irwan, S. Pd yang didampingi langsung Wakasek Kesiswaan Abdul Munir, S. Pd memberikan penjelasan tegas dan gamblang terkait alasan utama di balik keputusan tersebut, sekaligus membongkar fakta di balik rendahnya capaian hasil belajar para siswa yang bersangkutan.

Dalam pernyataannya, Irwan, S. Pd menegaskan bahwa ketidaklulusan itu bukan terjadi tanpa alasan yang jelas, melainkan murni karena ketidakhadiran siswa dalam seluruh proses pendidikan yang berlangsung. Berdasarkan data kehadiran dan administrasi sekolah yang lengkap, tercatat bahwa para siswa tersebut sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran.

“Artinya, anak-anak yang tidak lulus ini tidak pernah masuk sekolah satu kali pun untuk mengikuti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Mereka tiba-tiba hadir saat ujian akhir sekolah saja,” ujar Kepala Sekolah dengan nada tegas saat dikonfirmasi awak media ini. Senin (11/5/2026). 

Ia menjelaskan, aturan penilaian dan kelulusan pendidikan tidak hanya didasarkan pada hasil ujian akhir semata, melainkan merupakan akumulasi dari kehadiran, partisipasi, tugas harian, penilaian tengah semester, hingga penguasaan materi selama satu tahun ajaran. Karena tidak pernah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, secara otomatis syarat-syarat kelulusan tidak dapat terpenuhi, terlepas dari seberapa pun hasil yang mereka peroleh saat ujian.

“Bagaimana mungkin kami bisa meluluskan siswa yang tidak pernah kami ajar, tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah berinteraksi dengan guru dan teman sekelas? Kelulusan itu bukti bahwa siswa sudah melalui proses, memahami materi, dan memenuhi standar kompetensi. Kalau tidak pernah hadir, proses itu tidak ada, jadi syarat lulus pun tidak terpenuhi,” tambahnya.

Irwan, S. Pd juga menyayangkan sikap sebagian orang tua yang justru menyalahkan sekolah, padahal pihaknya sudah berulang kali berupaya menghubungi dan mengundang serta pemanggilan secara langsung kepada siswa serta wali murid untuk datang ke sekolah, namun tidak mendapat tanggapan. Surat pemberitahuan ketidakhadiran juga sudah dikirimkan, namun tidak ada respons hingga pelaksanaan ujian tiba.

“Kami sudah berusaha maksimal. Guru sudah mencatat, sudah melapor, sudah mengirim surat panggilan. Tapi kalau siswanya tidak mau datang, orang tuanya pun tidak merespons, apa lagi yang bisa kami lakukan? Sekolah ini tempat belajar, bukan tempat mencetak ijazah bagi yang tidak mau berproses,” tegasnya.

Lanjutnya, salah satu dari keempat siswa yang tidak lulus tersebut, diketahui sudah menikah sebelum ujian berlangsung. Sesuai dengan aturan tata tertib didunia pendidikan, perilaku siswa ini tidak diperbolehkan untuk diluluskan pada sekolah yang bersangkutan. 

Ketika ditanya, mengenai ada salah satu keluarga siswa yang tidak lulus pernah mengajukan surat pemindahan namun tidak ditanggapi pihak sekolah.  kepsek SMAN 1 Wawo mengungkap bahwa pihak sekolah tidak ada menerima permohonan itu. 

"Kami pihak sekolah menyatakan tidak ada . Kalau memang benar adanya seperti itu, tolong katakan kapan, dimana, kepada siapa?, berulang kali ucapkan tidak ada," ucapnya. 

Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terutama di platform media sosial yang saat ini sedang viral, yang sebagiannya menuduh sekolah terlalu ketat atau tidak adil. Kepala Sekolah SMAN 1 Wawo Irwan, S. Pd menegaskan bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman penilaian pendidikan yang berlaku, serta didukung data administrasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia kembali mengingatkan kepada seluruh orang tua bahwa tanggung jawab kehadiran anak di sekolah adalah hal mendasar. Pendidikan adalah kerja sama, dan keberhasilan anak sangat bergantung pada dukungan keluarga agar anak mau hadir, belajar, dan berpartisipasi aktif.

“Jangan sampai anak hanya datang saat ujian saja, tapi tidak tahu apa yang dipelajari. Itu sama saja merugikan masa depan anak itu sendiri. Kami tetap membuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti program perbaikan atau pendaftaran ulang, asalkan mau mengikuti seluruh proses belajar dengan benar dan disiplin,” pungkas Irwan, S. Pd. (MDG05) 

NTB Targetkan Masuk Tiga Besar Nasional Keterbukaan Informasi Publik 2026

     

Kadis Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mematangkan persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2026 yang akan dilaksanakan Komisi Informasi Pusat yang dimulai akhirMei ini.

Melalui Rapat Koordinasi yang digelar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemprov NTB pada Senin (11/5/2026), pemerintah provinsi NTB menargetkan NTB kembali masuk jajaran provinsi terbaik nasional dalam e-monev Keterbukaan Informasi Publik, minimal menempati posisi tiga besar nasional.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik menegaskan, seluruh PPID pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan kualitas pengelolaan serta penyajian dan pelayanan informasi publik, terutama terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah dalam sistem E-Monev dimaksud.

“Catatan penting dalam evaluasi sebelumnya adalah masih ditemukannya ketidaksesuaian data yang diunggah oleh OPD," ungkap Ahsanul didampingi Kabid IKP Savrudin, MH.

Menurut Juru Bicara Pemprov NTB itu, tantangan tahun ini juga semakin kompleks seiring perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang menyebabkan sejumlah OPD bergabung, sehingga membutuhkan penyesuaian data dan informasi secara menyeluruh.

Sebagai langkah pembenahan, Pemprov NTB juga akan melakukan sejumlah penguatan dari sisi sistem layanan informasi publik. Salah satunya melalui pembaruan tampilan website PPID dengan mengangkat identitas lokal NTB melalui desain rumah adat.

Selain itu, akses dokumen publik nantinya dibuat lebih mudah karena masyarakat dapat langsung mengakses dokumen tanpa harus melalui layanan pihak ketiga seperti Google Drive.

Pemprov NTB juga mulai memperluas penyebaran informasi publik melalui berbagai platform media sosial agar pelayanan informasi dapat menjangkau masyarakat lebih cepat dan luas.

Meski demikian, evaluasi internal masih menemukan sejumlah kelemahan. Beberapa OPD tercatat belum melengkapi sejumlah dokumen pada tahun 2025. Kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera dibenahi sebelum pelaksanaan E-Monev nasional.

Ke depan, seluruh OPD diarahkan menggunakan sistem penyimpanan terintegrasi milik Pemprov NTB atau storage ntbprov guna memperkuat integrasi data antar perangkat daerah.

Ahsanul menegaskan, keberhasilan meraih predikat provinsi informatif tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga koordinasi dan komitmen seluruh OPD dalam menyediakan informasi publik yang akurat, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.

“PPID di masing-masing OPD, agar tetap perkuat Koordinasi komunikasi agar kekurangan dan kendala segera kita perbaiki bersama,” harap Ahsanul.

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, Pemprov NTB optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik sekaligus mengembalikan posisi NTB sebagai salah satu provinsi paling informatif di Indonesia.

Redaksi |

APBDes Desa Leu Diduga Fiktif, ALAMTARA Seret Kasus ke Inspektorat NTB

     

ALAMTARA saat laporkan di Inspektorat NTB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global -  Aroma dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2025 di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, mulai menyeruak ke publik. Aksi Mahasiswa Leu Mataram yang tergabung dalam ALAMTARA secara resmi melaporkan dugaan tersebut ke Inspektorat Wilayah Nusa Tenggara Barat pada Senin, 11 Mei 2026.

Laporan bernomor “001/E/PELAPORAN-PENGADUAN/05/2026” itu memuat tuntutan agar dilakukan audit investigatif terhadap pengelolaan APBDes dan penyusunan LKPPD Desa Leu yang diduga sarat manipulasi serta penyimpangan administrasi.

Imam Sofian menegaskan, dana desa yang semestinya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga berubah fungsi menjadi “ladang kesejahteraan” bagi oknum pemerintah desa.

“Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, justru diduga menjadi dana kesejahteraan pemerintah desa,” tegas Imam Sofian.

ALAMTARA mengaku menemukan banyak kejanggalan berdasarkan observasi dan analisis terhadap dokumen APBDes maupun LKPPD Tahun 2025. Mereka menduga adanya keterlibatan aparatur desa yang secara sadar dan terorganisir melakukan praktik penyalahgunaan anggaran.

Ironisnya, Desa Leu selama ini dikenal memiliki citra sebagai desa maju di wilayah Kecamatan Bolo. Namun di balik citra tersebut, ALAMTARA menilai terdapat dugaan praktik “kejahatan administrasi” yang sengaja ditutupi rapat-rapat.

“Desa Leu dikenal maju, tapi justru diduga menyimpan banyak persoalan serius dalam pengelolaan APBDes dan penyusunan LKPPD fiktif,” ungkap pernyataan ALAMTARA.

Mereka juga menuding adanya manipulasi laporan yang diduga dilakukan untuk menutupi kesalahan pengelolaan anggaran desa. Karena itu, ALAMTARA meminta Inspektorat NTB tidak bermain-main dalam menangani laporan tersebut.

M. Rizkikal Aulia menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan ataupun jabatan.

“Tidak ada yang kuat di mata hukum, tidak ada yang istimewa di mata hukum. Jika melakukan kesalahan, maka wajib diadili seadil-adilnya,” tegasnya.

ALAMTARA turut memperingatkan Inspektorat Wilayah NTB agar serius membongkar dugaan penyimpangan yang terjadi, khususnya di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Mereka bahkan mengancam akan menggelar gelombang aksi demonstrasi jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius.

“Jika laporan ini tidak ditindaklanjuti, maka akan lahir gelombang-gerakan besar di depan kantor Inspektorat Wilayah Nusa Tenggara Barat,” tutupnya.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita diterbitkan.

Redaksi |