SDN 01 Tente Diduga Kurang Perawatan, Warga Soroti Kebersihan Lingkungan Sekolah.

SDN 01 Tente Diduga Kurang Perawatan, Warga Soroti Kebersihan Lingkungan Sekolah.

Media Dinamika Global       Comment   

Bima. Media Dinamika Global.Id_Kondisi lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menuai sorotan dari masyarakat sekitar. Sekolah yang berada di jalur utama dan jantung ibu kota kabupaten tersebut dinilai kurang mendapatkan perawatan yang semestinya.

Pantauan di lokasi menunjukkan area depan sekolah, termasuk tugu dan pagar, dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi dan menutupi sebagian fasilitas sekolah. Kondisi tersebut terkesan dibiarkan tanpa penanganan oleh pihak sekolah.

Padahal, SDN 01 Tente merupakan salah satu sekolah penggerak yang seharusnya menjadi contoh bagi sekolah lain, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan dan kebersihan sekolah di wilayah Kecamatan Woha.

Masyarakat sekitar menyayangkan kondisi tersebut. Menurut mereka, lingkungan sekolah yang bersih dan terawat sangat penting untuk menunjang kenyamanan proses belajar mengajar serta menciptakan kesan positif bagi masyarakat.

“Seharusnya kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah diperhatikan, baik di dalam kelas maupun di luar area sekolah. Tapi kondisi SDN 01 Tente saat ini terlihat seperti tidak terurus dan seakan-akan tidak ada aktivitas,” ujar salah seorang warga.

Warga berharap pihak terkait, baik kepala sekolah maupun dewan guru, dapat segera mengambil langkah untuk membenahi lingkungan sekolah demi menciptakan suasana belajar yang nyaman serta menjaga citra sekolah sebagai lembaga pendidikan.(Mdg/04)

Rekam Medis Ungkap Latar Belakang, Polisi Nyatakan Kematian Perempuan di Pantai Nipah Tanpa Unsur Pidana

Rekam Medis Ungkap Latar Belakang, Polisi Nyatakan Kematian Perempuan di Pantai Nipah Tanpa Unsur Pidana

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Utara, Media Dinamika Global.Id — Kepolisian Resor Lombok Utara memastikan kematian seorang perempuan berinisial S.A.H. (35) yang ditemukan meninggal dunia di Pantai Nipah, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, tidak terkait dengan tindak pidana. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan, data medis, dan keterangan resmi pihak keluarga.

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K. melalui Kasat Reskrim IPTU I Komang Wilandra, S.H., M.H. mengatakan, penyidik telah mengkaji rekam medis korban serta meminta keterangan dokter spesialis dan keluarga.

“Berdasarkan rekam medis dan keterangan dokter spesialis, korban memiliki riwayat gangguan afektif bipolar tipe campuran. Dari keterangan keluarga, korban juga memiliki riwayat gangguan cemas menyeluruh, mengalami keluhan sakit di bagian leher sejak sekitar 10 tahun lalu, serta pernah mengalami depresi,” kata Wilandra, Senin (19/1).

Ia menegaskan, pihak keluarga korban telah menyatakan menerima dan mengikhlaskan peristiwa tersebut serta tidak menuntut secara hukum, yang dituangkan dalam surat pernyataan resmi.

“Dengan mempertimbangkan seluruh fakta medis, keterangan keluarga, dan hasil penyelidikan di lapangan, kami memastikan tidak ditemukan unsur pidana dalam peristiwa ini,” ujarnya.

Korban ditemukan warga pada Minggu (18/1) sekitar pukul 09.25 WITA di tepi Pantai Nipah, Dusun Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk dilakukan visum luar.

Penyelidikan juga mengungkap korban sebelumnya dilaporkan meninggalkan tempat tinggalnya sejak Selasa (13/1). Rekan satu rumah korban sempat menemukan sepeda motor korban terparkir di pinggir jalan di wilayah Malaka. Informasi itu kemudian disampaikan kepada keluarga korban di Sidoarjo, Jawa Timur, yang datang ke Lombok dan ikut melakukan pencarian hingga korban ditemukan.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan dokumen medis korban. Pihak keluarga secara resmi menolak dilakukan autopsi dan menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan kepada kepolisian.

Pada Senin (19/1) sekitar pukul 18.00 WITA, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kapolres Lombok Utara menegaskan penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Redaksi ||

Pengerjaan Proyek Pembangunan Gerai KOPDES Merah Putih Desa Punti di Nilai Cacat SOP "Ncuhi Donggo Kritik"

Pengerjaan Proyek Pembangunan Gerai KOPDES Merah Putih Desa Punti di Nilai Cacat SOP "Ncuhi Donggo Kritik"

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Rabu, 21 Januari 2026 Pemuda Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima kritik akan pengerjaan proyek pembangunan gerai Koperasi Desa (KOPDES) Merah Putih Desa Punti yang di indikasi ada penggelapan. Pengerjaan proyek pembangunan gerai KOPDES ini dinilai cacat karena tidak memenuhi standar operasional (SOP) mulai dari keterbukaan Informasi Publik yaitu Papan Informasi hingga pada tidak adanya Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Padahal, aturan sudah sangat jelas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung mewajibkan setiap pelaksana pekerjaan konstruksi memasang papan nama proyek dengan data lengkap. Selain itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran negara adalah informasi yang wajib diumumkan.

"Pengadaan bahan dan pengerjaan lebih awal sebelum adanya Papan Informasi dalam Proyek Nasional pada pembangunan gerai KOPDES Merah Putih dapat dianggap sebagai pelanggaran karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Papan informasi proyek harus dipasang sebelum pengadaan bahan apalagi pengerjaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas namun tim pelaksana tidak memasang demikian sebagai transparansi Publik." Ujar Ncuhi Donggo

Upaya permudah dan masyarakat menghadang mempertanyakan kejelasan proyek pembangunan gerai kopdes terkait transparansi tidak membuahkan hasil karena ada salah satu pengawas pembangunan gerai kopdes yg berisial (M) tidak berani membuka RAB di lapangan dan bahkan tidak mengikuti SOP yg berlaku iya menegaskan harus ke kodim untuk mempertanyakan terkait papan informasi.

Kemudian Ncuhi Donggo dan dae mempertanyakan SK Pengawas dan SK pihak pelaksana pembangunan gerai kopdes iya menyuruh menghadap ke kodim,setelah di lakukan evaluasi terkait pernyataan salah satu pengawas bahwasanya ada upaya pengelapan dana karena tidak adanya keterbukaan informasi publik.

"Berdasarkan aturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Peraturan ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk proses pengadaan dan pemasangan papan informasi kami menduga kuat ada ketimpangan dan penggelapapan Anggaran Pembangunan gerai KOPDES Merah Putih Desa Punti yang di mainkan oleh pengawas dan pelaksananya." Ujar Ncuhi Donggo

"Dugaan skandal ini menghasilkan kebobrokan pada program yang sudah di tetapkan baik-baik oleh Bpk Presiden RI, sehingga kedepannya akibat ulah mereka Program Nasional ini di Nilai Buruk oleh Publik kedepannya nanti." Lanjut Ncuhi Donggo 

Potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) apabila pengerjaan Proyek Nasional pembangunan gerai KOPDES Merah Putih Desa Punti ini apabila di kerjakan tidak sesuai dengan SOP atau mekanisme yang sudah di tetapkan pada peraturan yang berlaku. Apabila ini terus berlanjut maka impect nya tidak baik untuk keberlanjutan Program Nasional demikian.(Sekjend MDG)

Kapolda NTB dan FKUB Perkuat Moderasi Beragama Cegah Konflik

Kapolda NTB dan FKUB Perkuat Moderasi Beragama Cegah Konflik

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., Selasa (20/1/2026) pagi, menerima audiensi dan silaturahmi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTB. Pertemuan berlangsung pukul 09.30 Wita di Ruang Kerja Kapolda NTB.

Kapolda NTB menyambut langsung Ketua FKUB Provinsi NTB, Dr. TGH. Muhammad Subki Sasaki, M.H. bersama jajaran. Suasana pertemuan berlangsung hangat dengan dialog terbuka, seputar upaya menjaga kerukunan serta mencegah potensi konflik sosial berbasis isu keagamaan.

Audiensi itu menyoroti pentingnya langkah pencegahan dini konflik, melalui komunikasi lintas iman, penguatan moderasi beragama, serta peran tokoh agama dalam meredam isu sensitif di tengah masyarakat. Sinergi Polda NTB dan FKUB dipandang penting, guna menjaga stabilitas daerah tetap sejuk.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol. Edy Murbowo menekankan peran strategis FKUB, dalam menjaga harmoni sosial.

“Pencegahan konflik perlu dimulai dari komunikasi yang baik dan moderasi beragama. Peran FKUB sangat penting sebagai jembatan antarumat, sekaligus mitra Polri menjaga keamanan daerah,” ungkap Kapolda NTB.

Sementara Ketua FKUB Provinsi NTB sapaan akrab Buya Sasaki, menyampaikan komitmen FKUB mendukung langkah tersebut.

“FKUB terus mendorong moderasi beragama dan dialog lintas iman, sebagai upaya mencegah konflik serta memperkuat persaudaraan di NTB,” kata Buya Sasaki.

Melalui audiensi tersebut, Polda NTB dan FKUB Provinsi NTB sepakat memperkuat kolaborasi, mulai edukasi toleransi hingga deteksi dini potensi konflik, demi menjaga Nusa Tenggara Barat tetap aman, damai, dan harmonis.

Redaksi ||

Hewan Ternak Bebas Rusak Lahan Warga, Ketua Pemuda Muhammadiyah Tambora Desak BPD Segera Rancang PERDES

Hewan Ternak Bebas Rusak Lahan Warga, Ketua Pemuda Muhammadiyah Tambora Desak BPD Segera Rancang PERDES

Media Dinamika Global       Comment   

Ketua Pemuda Muhammadiyah Tambora Julhaf, (Ist/Surya)

Tambora, Media Dinamika Global.Id – Kekacauan akibat ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di Kecamatan Tambora kian memantik amarah warga. Mulai dari lahan pertanian rusak, fasilitas umum tercemar kotoran hewan, hingga konflik antar warga yang terus berulang. Kondisi ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya peran pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekecamatann Tambora kabupaten Bima dalam menghadirkan aturan yang tegas dan berpihak pada ketertiban umum.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Tambora Julhaf secara terbuka melontarkan kritik keras dan mendesak BPD bersama pemerintah desa sekecamatan Tambora agar segera merancang dan menetapkan Peraturan Desa (PERDES) tentang Penertiban dan Pengelolaan Ternak.

Menurut Julhaf, pembiaran yang berlangsung selama ini bukan lagi soal kelalaian, tetapi sudah mengarah pada kegagalan pemerintah desa menjalankan fungsi dasarnya.

“Kecamatan Tambora ini bukan kandang raksasa. Ada pemukiman padat, sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lahan pertanian warga. Tapi faktanya, ternak bebas lalu-lalang, merusak tanaman, mencemari lingkungan, bahkan membahayakan keselamatan masyarakat. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegasnya.

Ia menyoroti kondisi kandang ternak yang tidak memenuhi standar, menimbulkan bau menyengat, penumpukan kotoran, serta potensi penyebaran penyakit zoonosis yang mengancam kesehatan manusia dan hewan. Ironisnya, warga yang sudah memelihara ternak secara tertib justru ikut menanggung dampak negatif dari praktik semrawut segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.

Padahal, secara hukum, desa memiliki kewenangan penuh untuk bertindak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 79 ayat (1), dengan jelas memberikan hak kepada desa untuk membentuk Peraturan Desa demi mengatur kepentingan masyarakat. Ditambah lagi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menegaskan bahwa pemeliharaan ternak tidak boleh membahayakan kesehatan dan lingkungan.

“Kalau aturan sudah ada di tingkat nasional dan daerah, lalu desa masih diam, pertanyaannya: ada apa? Jangan sampai BPD hanya jadi lembaga formal tanpa fungsi pengawasan yang nyata,” sindirnya tajam.

Pemuda Muhammadiyah Tambora mendorong agar PERDES tersebut mengatur secara rinci, mulai dari standar lokasi dan konstruksi kandang, kewajiban kebersihan dan pengelolaan limbah ternak, hingga larangan tegas ternak berkeliaran bebas di jalan, gang pemukiman, fasilitas umum, dan lahan milik warga lain tanpa izin. Sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda, hingga penyitaan atau pemindahan ternak juga harus diberlakukan tanpa pandang bulu.

Selain itu, aspek kesehatan dan vaksinasi ternak dinilai tak kalah penting. Pemilik ternak wajib melakukan vaksinasi rutin serta melaporkan jika ternaknya menunjukkan gejala penyakit menular kepada UPTD Peternakan Kecamatan Tambora. Tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian akibat ternak pun harus dibebankan sepenuhnya kepada pemilik.

Tak hanya menuntut sanksi, Ketua Pemuda Muhammadiyah juga menekankan pentingnya solusi berkelanjutan. Desa diminta membentuk tim pengawas yang melibatkan masyarakat dan aparatur desa, menyediakan pelatihan pengelolaan ternak yang baik, pembinaan kesehatan hewan, serta fasilitas pengolahan limbah ternak secara bersama-sama.

“PERDES bukan untuk mematikan mata pencaharian warga, tapi untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Kalau BPD dan pemerintah desa terus menunda, maka jangan salahkan warga jika kepercayaan publik semakin runtuh,” pungkasnya.

Sementara, pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita diterbitkan.

Redaksi ||

Polresta Bandar Lampung Terima Kendaraan Operasional Ramah Lingkungan, Dukung Kinerja Pamapta,

Polresta Bandar Lampung Terima Kendaraan Operasional Ramah Lingkungan, Dukung Kinerja Pamapta,

Media Dinamika Global       Comment   

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Polresta Bandar Lampung mendapatkan tambahan sarana operasional berupa kendaraan ramah lingkungan serta alat material khusus (almatsus) guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Kegiatan serah terima tersebut dilaksanakan di Lapangan Apel Polresta Bandar Lampung, Rabu 21 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Bandar Lampung secara simbolis menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 listrik untuk mendukung operasional fungsi Pamapta Polresta Bandar Lampung dan Almatsus Sat Intelkam.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan dukungan langsung dari Mabes Polri untuk meningkatkan kinerja satuan di lapangan.

“Pagi ini kami secara simbolis menyerahkan satu unit mobil ramah lingkungan atau kendaraan listrik. Kendaraan ini berasal dari Mabes Polri dan diperuntukkan khusus untuk mendukung kegiatan Pamapta,” kata Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret, Rabu (21/1/2026).

Kendaraan yang diserahkan berupa kendaraan R4 listrik merek Wuling Darion yang dikenal ramah lingkungan dan hemat energi. Selain itu, kendaraan ini dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung, seperti lampu light bar, running text untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, bemper depan, wrapping oracal, serta charger mobil untuk pengisian daya.

Selain kendaraan operasional, Polresta Bandar Lampung juga menerima 1 (satu) paket Task Kit Pamapta yang terdiri dari senter besar, senter multifungsi, insulok atau kabel ties, police line, alat pemadam api ringan (APAR), perlengkapan P3K, pengeras suara (TOA), serta jas hujan.

Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Bandar Lampung juga menyerahkan almatsus kepada Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung guna mendukung tugas operasional dan peningkatan kemampuan deteksi dini di lapangan.

“Ini juga ada beberapa almatsus Intelkam, dan ini merupakan hibah dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan harapan dapat mendukung kinerja anggota di lapangan,” ujar Kombes Pol Alfret.

Adapun almatsus yang diterima Satuan Intelkam meliputi drone, laptop, kamera, handy talky (HT), dan handycam. Seluruh sarana dan prasarana tersebut diterima dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Dengan adanya penambahan kendaraan operasional serta almatsus ini, diharapkan Pamapta dan Intelkam Polresta Bandar Lampung semakin optimal dalam melaksanakan tugas, responsif terhadap laporan masyarakat, serta mampu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. (Fs/Red) 

Prabowo Janji Naikkan Dana Desa Jadi Rp 5 M per Desa

Prabowo Janji Naikkan Dana Desa Jadi Rp 5 M per Desa

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.id.// Calon presiden (capres) 02 Prabowo Subianto berjanji akan menaikkan Dana Desa menjadi Rp 5 miliar per desa. Adapun saat ini, masing-masing desa mendapatkan Dana Desa Rp 1 miliar per tahun.

"Ini berarti yang sekarang Dana Desa Rp 1 miliar di tiap desa, itu pun kami yang perjuangkan sekian tahun yang lalu. Tapi dengan makan bergizi, maka akan berputar di desa-desa, dusun-dusun, kecamatan, kabupaten, akan beredar di tiap desa sekitar Rp 5 miliar saudara-saudara," ujar Prabowo di Ndaru Bersholawat, Seribu Ulama, Sejuta Santri, di Serang, Banten, Sabtu (27/1).

Dia mengatakan, anggaran Dana Desa itu juga untuk mengatasi kekurangan gizi hingga stunting yang banyak terjadi di desa. Menteri Pertahanan itu menilai, setiap anak di desa dan ibu hamil perlu mendapatkan gizi yang cukup.

"Yang di TK, bahkan yang masih usia dini, yang di SD, yang di pesantren-pesantren, yang di sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas, semua akan kita beri makan bergizi. Bahkan yang masih dalam kandungan ibunya kami akan jamin tambahan gizi untuk ibu-ibu hamil," jelasnya.

Prabowo memastikan, kenaikan Dana Desa itu memungkinkan untuk dilakukan. Ia pun tak ingin rakyat Indonesia kelaparan dan miskin.

"Nanti ada yang tanya apa bisa? apa bisa? sorry ye. Kita sudah pelajari dan saya nyatakan di sini, kita bisa dan kita akan! Kita enggak ragu, kita tidak mau rakyat kita menderita kelaparan, kemiskinan, kita tidak mau itu adalah berarti Indonesia belum merdeka," kata Prabowo.

"Indonesia akan merdeka sepenuhnya kalau rakyat kita bahagia, kalau rakyat kita cukup pangan sandang papan dan anak-anaknya tumbuh kuat, cerdas dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini," pungkasnya.

Pemerintah menetapkan Dana Desa sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2024. Angka ini naik dari alokasi tahun 2023 yang sebesar Rp 70 triliun.(Sekjend MDG)

Gegana Brimob Lampung Amankan Rumah Ibadah Melalui Patroli Dialogis Demi Terciptanya Suasana Kondusif.

Gegana Brimob Lampung Amankan Rumah Ibadah Melalui Patroli Dialogis Demi Terciptanya Suasana Kondusif.

Media Dinamika Global       Comment   

Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Lampung melaksanakan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah Kota Bandar Lampung. Minggu,18 Januari 2026.

Kegiatan pengamanan dan pendekatan kepada masyarakat ini difokuskan pada sejumlah rumah ibadah, yang sedang melaksanakan peribadatan pada hari Minggu.

Kegiatan Patroli kali ini dipimpin oleh Aipda Miarno. Tim patroli bergerak menggunakan kendaraan roda dua (Ran R2) dan dilengkapi dengan matlog standar pengamanan, termasuk laras licin, bodyvest, dan helm untuk memastikan kesiapsiagaan operasional.

Titik fokus patroli dialogis adalah Rumah Ibadah dimulai seputaran Gereja Ratu Damai, Gereja Methodist Immanuel. Personel Brimob berinteraksi dengan masyarakat dan pihak pengelola gereja, memberikan imbauan kamtibmas dan memastikan situasi sekitar terkendali. Seluruh rangkaian kegiatan interaktif ini bertujuan untuk memutus ruang potensi gangguan keamanan

Kombes Pol Yustanto Mujiharso selaku Dansat Brimob Polda Lampung menyampaikan bahwa patroli dialogis ini merupakan bagian penting dari upaya kepolisian untuk menjamin rasa aman bagi seluruh warga, khususnya saat mereka melaksanakan ibadah. Beliau menekankan bahwa kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat bertujuan untuk membangun sinergi kuat sekaligus menunjukkan kesiapan satuan dalam menghadapi potensi ancaman keamanan.

Pelaksanaan patroli dialogis ini juga menegaskan komitmen Brimob Lampung dalam menjaga situasi Harkamtibmas yang kondusif, terutama di lokasi-lokasi vital dan objek khusus di ibu kota provinsi. Kegiatan rutin ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan Bandar Lampung yang damai dan terjamin keselamatannya.Tambahnya.

( Fs/Red) 

Ibrahim atau Pak Bram Salah Satu P3K Paruh Waktu yang Viral Saat Pelantikan Kemarin

Ibrahim atau Pak Bram Salah Satu P3K Paruh Waktu yang Viral Saat Pelantikan Kemarin

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Pagi ini pihak sekolah mewawancarai beliau, Beliau adalah menceritakan tentang pengalaman mengajarnya di mulai dari tahun 1991 di Kota Bima bima dan beliau melanjutkan mengajar sebagai guru olahraga di SDN inpres Rababuntu Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Beliau adalah peserta K2 namun beliau tidak pernah terjaring saat tes pengangkatan PNS selama ini.

Lalu pada tahun 2026 ini beliau diangkat menjadi P3K PW sebagai tenaga teknis, karena ijasah guru (SGO) yang beliau miliki tidak bisa untuk menjadi persyaratan mengikuti tenaga guru.

Oleh karena itu, dibulan April 2026 ini beliau akan pensiun sebagai P3K PW, tenaga teknis, penjaga sekolah, (Usia pensiun 58 THN), sisa waktu pengabdian tinggal 3 bulan lagi.

Beliau menceritakan pada saat selesai pelantikan kemarin, beliau gak punya uang untuk isi bensin pulang,akhirnya beliau pergi minta di keluarganya yang pegawai BKD, mereka semua menangis melihat keadaan pak Bram, lalu mereka memberikan uang bensin untuk pulang.

Mungkin ada hamba Allah yang bisa membantu beliau, karena beliau tidak memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi guru honorer selama ini.

Jika ada hamba Allah yang mau membagikan rezekinya kepada beliau, bisa hubungi FB Santry Syarief. Atau bisa langsung datang ke rumah beliau di dusun oi wontu desa nggembe kecamatan bolo. 

Hankam Hasan Wakil Bupati Tuba Pimpin Langsung Rakor Tingkat Kecamatan Meraksa Aji.

Hankam Hasan Wakil Bupati Tuba Pimpin Langsung Rakor Tingkat Kecamatan Meraksa Aji.

Media Dinamika Global       Comment   

Tulang Bawang, Lampung - Mediadinamikaglobal.id ||

Wakil Bupati Tulang bawang Hankam Hasan hadiri dan pimpin langsung rapat koordinasi (Rakor) tingkat Kecamatan Meraksa Aji. Kegiatan ini digelar di Balai Kampung Bina Bumi wilayah setempat, Selasa 20 Januari 2026.

Seperti diketahui, Rakor tersebut merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan daerah. Apalagi Kecamatan menjadi simpul penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan pelaksanaan langsung di tingkat kampung. 

"Peran kecamatan beserta seluruh unsur di dalamnya sangat menentukan keberhasilan program-program pemerintah daerah," jelas Wakil Bupati Hankam Hasan saat arahannya.

Maka dari itu, ia menuturkan pentingnya dukungan semua pihak terhadap berbagai program prioritas pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan tentunya yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan.

"Program-program ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah," paparnya.

Ia juga mengungkapkan keberhasilan seluruh program tersebut tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten di lapangan. 

Untuk itu, dirinya mengingatkan seluruh aparatur pemerintah kecamatan, kampung, serta seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Meraksa Aji agar terus berperan aktif untuk memastikan program tersebut berjalan dengan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Selain fokus pada pembangunan dan program prioritas, saya juga ingin mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah. Karena, Stabilitas wilayah merupakan salah satu syarat utama bagi kelancaran pembangunan," ungkap dia.

Untuk mensukseskan hal tersebut dirinya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga situasi yang aman, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat.

Bahkan Hankam juga mengimbau agar kiranya dalam setiap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dapat disikapi secara bijak, mengedepankan musyawarah, serta pendekatan persuasif. 

"Jangan sampai perbedaan pandangan atau kepentingan justru menimbulkan konflik yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat," tuturnya.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi. Lantaran, tidak ada program yang berhasil jika dijalankan secara sendiri-sendiri. Selalu koordinasi, karena koordinasi yang baik akan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan, mempercepat penyelesaian permasalahan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

"Saya yakin dengan komunikasi yang baik, setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama," ucapnya.

Ia berharap Rakor yang dijalankan hari ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan kesepakatan, langkah konkret, dan tindak lanjut yang jelas. 

"Jadikan forum ini sebagai sarana untuk bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutupnya.

(Fs/Red)