Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 06 November 2025

Aliansi Pejuang PPS Sumbawa Mantapkan Konsolidasi, Rindu Permata Tegaskan Tidak ada Aksi yang Nunggangi Perjuangan PPS!

     


Sumbawa, Media Dinamika Global.Id - Semangat perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menggelora. Ketua Umum Aliansi Pejuang Provinsi Pulau Sumbawa–Kabupaten Sumbawa (PPS-KS), Rindu Permata, bersama jajaran pengurusnya menggelar rapat internal di salah satu kaffe di wilayah Kabupaten Sumbawa, Kamis (6/11/2025).

Pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat langkah perjuangan di tingkat kabupaten hingga ke desa-desa. Dalam keterangan persnya usai rapat, Rindu Permata menegaskan bahwa PPS-KS kini tengah fokus membangun kekuatan struktural dan memperluas koordinasi lintas kabupaten di Pulau Sumbawa.

“Pertemuan hari ini kami fokuskan untuk membahas program aliansi, terutama konsolidasi ke bawah di 157 desa se-Kabupaten Sumbawa. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan kabupaten lain di Pulau Sumbawa. Tidak ada alasan bagi PPS untuk tidak jadi—PPS harus jadi! Kami akan tetap kompak memperjuangkannya bersama seluruh pejuang PPS,” ujar Rindu dengan penuh keyakinan.

Ia juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk sekretariat resmi PPS-KS serta melakukan audiensi dengan Sultan Sumbawa untuk memperkuat dukungan kultural dan moral terhadap perjuangan tersebut.

“Kami juga akan sowan ke Sultan Sumbawa dalam waktu dekat. Sementara terkait rapat akbar yang akan digelar Presidium pada 10 November mendatang, kami memilih fokus dulu pada konsolidasi internal di Kabupaten Sumbawa,” tambahnya.

"Kegiatan Rapat Akbar sebagai bentuk perjuangan PPS, akan tetapi agar aksi tersebut tidak ditunggangi kepentingan apalagi adanya rencana Konvoi menuju PT. Amman yang dinilai sarat adanya tendensi lain".

Tetap jaga Keamanan dan ketertiban sehingga pembentukan PPS bisa terlaksana, jangan ada lagi aksi-aksi yang bisa menimbulkan antipati dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPS-KS, Berian Parado, menegaskan bahwa semangat juang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tidak akan surut sedikit pun tetapi harus dilakukan dengan cara-cara diplomatis tanpa adanya aksi-aksi anarkhis.

“Kami di Aliansi Pejuang Pulau Sumbawa tetap berada di garis perjuangan. Fokus kami saat ini adalah melakukan konsolidasi ke semua kalangan — baik tokoh elit, masyarakat, hingga stakeholder di seluruh desa. Ini adalah gerakan rakyat, bukan gerakan segelintir orang. Kami mendorong percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dengan semangat kolektif,” tegas Berian.

Senada dengan itu, Koordinator Umum Bidang Organisasi PPS-KS, Jahudin Denis, menyampaikan bahwa PPS-KS telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menguatkan gerakan perjuangan, terutama di wilayah Kabupaten Sumbawa yang dinilai strategis sebagai calon ibu kota provinsi.

“Kami fokuskan kegiatan percepatan pembentukan provinsi ini di Kabupaten Sumbawa, karena di sinilah pusatnya. Dalam waktu dekat, kami akan gelar pertemuan besar di Sumbawa sembari menyiapkan anggaran dan konsolidasi ke bawah. Selain itu, kami akan gencarkan kampanye lewat spanduk dan baliho di seluruh kecamatan dan desa di Pulau Sumbawa,” ungkap Jahudin.

Sementara itu, Rudini, Wakil Ketua PPS-KS, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperkuat basis pemahaman dan arah perjuangan PPS agar gerakan ini benar-benar berdampak dan terarah.


“Hari ini kami tegaskan kembali bahwa konsolidasi di Kabupaten Sumbawa adalah prioritas utama. Sebelum melangkah ke wilayah lain, kita harus kuat di rumah sendiri. Gerakan ini harus menghasilkan dampak nyata, tidak sekadar simbolik. Karena itu, kita harus siapkan langkah-langkah dengan matang agar hasilnya jelas dan terukur. Semangat kami satu — PPS harus jadi!” tandasnya dengan penuh semangat.

Rapat internal yang berlangsung hangat tersebut menandai babak baru perjuangan PPS-KS dalam memperkuat barisan dan menyalakan kembali bara perjuangan rakyat Pulau Sumbawa menuju cita-cita besar, terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa sebagai daerah otonomi baru yang mandiri, maju, dan berkeadilan. (**).

Akbid Harapan Bunda Bima, BPJS Kesehatan Dorong Literasi JKN

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— BPJS Kesehatan Cabang Bima menggelar program BPJS Kesehatan Goes to Campus di Akademi Kebidanan (Akbid) Harapan Bunda, Kamis (28/8/2025). Kegiatan ini  untuk meningkatkan literasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kalangan mahasiswa. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha mendorong generasi muda, khususnya calon tenaga kesehatan, agar memahami sistem JKN sekaligus berperan aktif menyebarkan informasi mengenai manfaat dan kemudahan layanan kepada masyarakat.

 “Saya ingin mahasiswa tidak hanya tahu bahwa program JKN dari sisi teori, tapi juga memahami manfaatnya secara praktis. Karena mereka nanti akan menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan itu sendiri,” ujar Arie. Ia menjelaskan,  program JKN merupakan bentuk nyata dari sistem jaminan kesehatan nasional yang menjamin perlindungan kesehatan seluruh penduduk Indonesia. Program ini tidak berorientasi pada profit, melainkan pada prinsip gotong royong dan keadilan sosial. Arie menyebut, pelaksanaan program JKN menggunakan model bisnis yang berbasis pada prinsip pengumpulan iuran, pengelolaan risiko secara kolektif (risk pooling), dan pembelian layanan strategis (strategic purchasing). Arie menambahkan,  pendekatan ini memungkinkan sistem JKN tetap berkelanjutan dan inklusif, dengan cakupan kepesertaan yang kini telah mencapai lebih dari 98% penduduk Indonesia. 

 “Semakin tinggi tingkat penggunaan layanan, semakin besar pula ekspektasi masyarakat terhadap kualitasnya,” jelas Arie. Arie juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC). Dengan cakupan lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Capaian ini bahkan mendapat pengakuan dari International Social Security Association (ISSA) pada tahun 2024. 

“Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana negara hadir untuk melindungi rakyatnya dari risiko finansial akibat sakit,” tambah Arie. Dalam kesempatan tersebut, Arie juga mengajak mahasiswa untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN, membuat akun, serta mencoba berbagai fitur yang disediakan dalam aplikasi tersebut, seperti antrean online, informasi fasilitas kesehatan, hingga layanan konsultasi daring, sekaligus mendorong masyarakat khususnya kalangan remaja untuk aktif memanfaatkan aplikasi tersebut.

 “Dengan Mobile JKN, peserta tidak perlu lagi antre panjang atau datang ke kantor cabang. Semua bisa diakses dari ponsel,” ungkap Arie sambil mendampingi peserta yang mencoba aplikasi secara langsung. Mahasiswa terlihat antusias mengikuti panduan instalasi, bahkan beberapa di antaranya langsung mencoba fitur antrean online dan melihat daftar fasilitas kesehatan terdekat. Tak hanya mahasiswa, dosen pun mengapresiasi kegiatan ini. Yati Purnama, salah satu dosen Akbid Harapan Bunda, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPJS Kesehatan dalam memberikan pemahaman terkait dengan Program JKN. 

“Saya jujur sangat berterima kasih. Selain menambah ilmu bagi mahasiswa, kami para dosen juga mendapatkan banyak wawasan baru. Harapan saya, ke depan BPJS Kesehatan bisa menjalin kerja sama lebih luas lagi dengan kampus kami,” ungkap Yati. Dengan pendekatan yang komunikatif dan menyenangkan, kegiatan ini berhasil menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif. Mahasiswi Akbid Harapan Bunda pulang dengan pemahaman baru, semangat baru, dan harapan akan kolaborasi yang lebih erat antara dunia pendidikan dan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.(Sekjend MDG)


Anggota DPRD NTB Harwoto Nilai Pembangunan Jembatan Lewa Mori Bukan Prioritas Infrastruktur.

     


Bima, Media Dinamika Global.Id_Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Harwoto, menyampaikan pandangannya terkait rencana pembangunan Jembatan Lewa Mori di Kabupaten Bima yang diperjuangkan oleh anggota DPR RI Mori Hanafi. Menurut Harwoto, proyek tersebut belum termasuk dalam skala prioritas untuk perbaikan infrastruktur di wilayah Bima.


“Pembangunan Jembatan Lewa Mori memang penting untuk membuka akses antarwilayah, namun jika melihat kondisi infrastruktur di Bima, masih banyak ruas jalan dan jembatan yang lebih mendesak untuk diperbaiki,” ujar Harwoto dalam keterangan resminya di Bima, Jumat (7/11/2025).


Ia menilai, alokasi anggaran infrastruktur sebaiknya difokuskan pada perbaikan fasilitas publik yang mendesak dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pemerintah daerah dan pusat perlu membuat skala prioritas yang jelas. Jangan sampai proyek baru mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat lain,” tambahnya.


Harwoto juga mendorong agar setiap rencana pembangunan infrastruktur di NTB berdasarkan kajian teknis dan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya dorongan politik atau kepentingan tertentu.


Sementara itu, proyek pembangunan Jembatan Lewa Mori yang diusulkan oleh Mori Hanafi disebut sebagai bagian dari upaya membuka konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bima. Namun, wacana tersebut masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.(Mdg/04)

Sekolah Dipalang, Ratusan Siswa Terpaksa Belajar di Lantai Teras — Pendidikan di Desa Kubung Benar-Benar Lumpuh

     


Mediadinamikaglobal.id|HALSEL — Pemandangan memilukan tampak di Desa Kubung, Halmahera Selatan. Ratusan siswa terpaksa duduk berdesakan di lantai teras sekolah, belajar di bawah terik matahari setelah gedung sekolah kembali dipalang oleh pemilik lahan. Pemalangan dilakukan karena Pemerintah Desa Kubung belum menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi lahan sekolah.Jumat, 07/11/2025.

Pemalangan berlangsung sejak Kamis (6/11/2025). Padahal, pembayaran lahan tersebut sudah tercatat dalam hasil Musyawarah Desa (Musdes) tahun anggaran 2025. Hingga Dana Desa tahap dua dicairkan, penyelesaian pembayaran tetap tidak dilakukan.

“Kami menunggu terlalu lama. Sudah ada kesepakatan tetapi tidak dilaksanakan. Palang tidak akan dibuka sebelum hak kami dibayar,” tegas pemilik lahan.

Kondisi ini membuat proses belajar mengajar lumpuh total. Foto yang diterima Redaksi, memperlihatkan siswa-siswi duduk di lantai teras tanpa meja, tanpa kursi, sebagian menahan panas matahari sambil berusaha menulis di buku mereka.


Seorang wali murid menyampaikan protes keras.

“Anak-anak belajar di lantai begini, dorang kepanasan, tidak nyaman, dan tidak bisa fokus. Pemerintah desa seperti tidak peduli. Kalau dorang kerja benar, sekolah tidak mungkin sampai dipalang begini,” ujarnya dengan nada kecewa.

Para siswa pun merasakan langsung dampaknya.

“Torang susah belajar, panas sekali. Mau tulis saja sulit karena tidak ada meja. Torang hanya berharap sekolah dibuka kembali supaya bisa belajar di dalam kelas,” kata seorang siswa.

Siswa lainnya menambahkan, “Lala dudu di lantai begini. Kalau di kelas kan ada meja, sanang. Di luar begini torang susah dengar guru.”


Situasi ini memicu kemarahan warga yang menilai bahwa pemerintah desa telah lalai mengelola anggaran dan pemerintah daerah gagal melakukan pengawasan. Persoalan ganti rugi yang seharusnya mudah diselesaikan justru berubah menjadi krisis pendidikan yang merugikan ratusan anak.

Masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terutama Ibu Gubernur Sherly Laos, segera turun tangan untuk memastikan pembayaran ganti rugi dituntaskan dan sekolah dapat kembali beroperasi normal agar siswa tidak terus belajar dalam kondisi tidak layak.

Dengan kondisi seperti ini, marwah pendidikan di Halmahera Selatan tercabik-cabik. Seolah tidak ada aturan yang dihormati, karena Kepala Desa Kubung terkesan kebal dan tak tersentuh meski masa depan pendidikan dan generasi desa ikut dikorbankan.




Uches////

Jum'at Imtaq SMPN 2 Kota Bima Memperkuat Iman dan Taqwa di Kalangan Siswa

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id. – Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanawataala, SMPN 2 kobi kembali menyelenggarakan kegiatan Jumat Imtaq pada pagi hari ini, 7 November 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan dalam sekolah ini berjalan dengan lancar dan penuh khusyuk, diikuti oleh seluruh siswa, Bapak Ibu guru, dan karyawan SMPN 2 kota Bima

Dipandu oleh Bapak kepsek SMPN 2 kobi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kegiatan Jumat Imtaq diawali dengan pembacaan surah Yasin secara bersama-sama. Suasana hening dan penuh kekhusyukan menyelimuti lapangan sekolah saat lantunan ayat suci Al-Quran mengalun merdu. Usai pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan kultum yang disampaikan oleh bapak kepsek, Beliau menyampaikan tausiah yang menyentuh hati tentang pentingnya memperkuat iman dan taqwa di kalangan generasi muda.


Dalam kultumnya, Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 kobi mengingatkan para siswa untuk selalu menjaga sholat lima waktu, berbakti kepada orang tua, dan menjauhi perbuatan yang tercela. Beliau juga menekankan pentingnya ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong para siswa untuk selalu rajin belajar dan menuntut ilmu.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah jumadil dalam kultumnya disambut dengan antusias oleh para siswa. Terlihat dari raut wajah mereka yang penuh perhatian dan antusiasme dalam mendengarkan tausiah. Kegiatan Jumat Imtaq ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk selalu menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia.


SMPN 2 kobi berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan Jumat Imtaq secara rutin sebagai bagian dari upaya untuk pembinaan karakter dan akhlak mulia para siswa. Diharapkan dengan kegiatan ini, para siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda yang beriman, bertaqwa, dan berprestasi.(Sekjend MDG)

Beri Rasa Aman Bagi Warga,Sertu Syaifullah Babinsa Sangia Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman Anggota Koramil 1608-03/Sape Sertu Syaifullah Babinsa Desa Sangia Kecamatan Sape beserta 1 orang anggota melaksanakan kegiatan Patroli Siskamling dalam rangka memantau situasi wilayah dan mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.(06/11/2025)

Pada Pukul 20.00 wita anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Sangia Kec.Sape di lanjutkan dengan Pemantauan Situasinya Wilayah Sambil memberikan Himbauan kepada warga Desa agar tidak melakukan Hal-hal yang Negatif seperti Penjualan Miras, transaksi Narkoba, dan tidak boleh membawa Senjata Tajam maupun barang-barang yang di larang.

Patroli Siskamling yang dilakukan oleh Anggota Koramil 1608-03/Sape juga melibatkan Aparat pemerintah Desa Sangia Kecamatan Sape Tokoh agama,Toda dan masyarakat dalam  menjaga ketertiban yang ada khusus nya di waktu malam hari.




Kegiatan Patroli dilaksanakan  di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan, seperti Fasilitas umum dan tempat-tempat yang biasa dijadikan tongkrongan anak-anak muda serta pemukiman warga yang padat penduduk dan patroli tersebut di laksanakan secara bergantian ataur bergiliran dimana warga juga turut hadir.

Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin saat dikonfirmasi Patroli Siskamling ini akan terus dilakukan guna untuk memastikan situasi di wilayah tetap aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, Ucapnya.

Keterlibatan Unsur terkait sangat diharapkan dalam kegiatan Patroli Siskamling ini disamping menjaga Kamtibmas di wilayah agar tercipta akan menciptakan hubungan Emosinal yang sangat erat antara TNI dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Salah Satu warga yang mengikuti Patroli Siskamling menyatakan Kami sangat senang dengan ada nya kegiatan Patroli Siskamling yang di laksanakan oleh Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-03/Sape khusus nya malam hari Kami merasa aman dan harapan Kami sebagai masyarakat dengan kegiatan ini tindak kejahatan seperti, pencurian, perkelahian dll dapat kita cegah sedini mungkin.

(Team.MDG.03)

Praperadilan Jadi Jalan Terakhir: BARAH Tantang Legalitas SP3 BPRS Saruma

     


 Mediadinamikaglobal.id|Halsel – Upaya penghentian penyidikan (SP3) dalam kasus dugaan penyimpangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma kembali berbuntut panjang. Mahkamah Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) resmi menyatakan siap memberikan pendampingan hukum dan membawa kasus ini ke ranah praperadilan, setelah menemukan sejumlah titik gelap dalam proses penghentian penyidikan.

Ketua Mahkamah BARAH, Bambang joisangadji menilai bahwa penerbitan SP3 oleh penegak hukum perlu diuji ulang. Menurutnya, terdapat indikasi ketidakterbukaan informasi mengenai alasan hukum yang digunakan sebagai dasar penghentian penyidikan.

“SP3 tidak otomatis menutup perkara. Bila terdapat kejanggalan prosedural atau indikasi pelanggaran dalam proses penyidikan, praperadilan adalah ruang hukum yang sah untuk membongkarnya,” tegas Bambang, Kamis (6/11/2025).

Mahkamah BARAH menilai bahwa publik berhak mengetahui apakah penghentian penyidikan dilakukan sesuai prosedur, atau justru terdapat unsur kelalaian, tekanan, atau potensi konflik kepentingan yang perlu ditelusuri lebih jauh.

Selain mempertanyakan SP3, Mahkamah BARAH juga menyoroti pengelolaan dana BPRS Saruma yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Besarnya nilai anggaran ini menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan sebagai isu sentral yang tak boleh diabaikan.

Bambang menegaskan bahwa kasus keuangan daerah kerap menyimpan pola penyimpangan yang sulit terdeteksi tanpa tekanan publik dan kajian hukum independen.

“Ini adalah lembaga keuangan daerah yang mengelola dana sangat besar. Proses hukum harus dibuka seterang mungkin. Publik berhak tahu uang itu mengalir ke mana, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang sebenarnya terjadi di internal BPRS Saruma,” ujarnya.

Mahkamah BARAH memastikan akan melakukan:Kajian hukum mendalam atas dokumen SP3 dan berkas penyidikan,Inventarisasi potensi pelanggaran prosedur selama proses penyelidikan,Koordinasi resmi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas,

Bambang menambahkan bahwa BARAH memiliki mandat moral dan legal untuk mengawal setiap proses hukum yang berpotensi merugikan kepentingan publik, terutama dalam kasus sektor keuangan daerah.

Ketua Umum BARAH, Ady Hi. Adam, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Mahkamah BARAH. Ia menegaskan bahwa BARAH tidak akan mundur dari upaya mengawal transparansi dan akuntabilitas di Halmahera Selatan.

“Kami konsisten: setiap kebijakan atau keputusan hukum yang merugikan publik wajib dikritisi. Tidak boleh ada praktik tertutup dalam kasus BPRS Saruma,” tegas Ady.



Uches////

Penyusunan Proposal dan RAB Hibah DRTPM Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2025 di STKIP Tamsis Bima

     


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.---Dalam upaya meningkatkan kualitas serta kuantitas proposal hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dana eksternal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP tamsis bima akan mengadakan pelatihan bertajuk “Pelatihan Penyusunan Proposal dan RAB Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DRTPM Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2025.”

Bareng dua pembicara inspiratif:

Dr. Rabwan Satriawan, M.Pd.

Adi Apriadi Adiansha, M.Pd.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu hari, Jum'at 7 November 2025, bertempat di gedung Beradab, dan Kelas 6.2.2 STKIP tamsis bima. Pelatihan akan berlangsung mulai pukul 13.00 WITA hingga selesai.

Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan tempat, LPPM STKIP tamsis bima mengimbau kepada seluruh dosen yang berminat untuk segera mendaftarkan diri sebelum batas akhir pendaftaran pada Jum'at 7 November 2025 pukul 13.00 WITA. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan berikut: stkip .ac.id/ProposalRAB2025.

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta meningkatkan kompetensi para dosen dalam menyusun proposal hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang kompetitif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DRTPM Kemdiktisaintek.

Bagi para dosen STKIP tamsis bima yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, segera daftarkan diri dan manfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh bimbingan langsung dari para ahli di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Undangan Lengkap bisa di lihat di surat dalam lampiran informasi ini.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPPM STKIP tamsis bima.(Sekjend MDG)

Aksi LesHam NTB Geruduk Polres Bima Kota Hingga Depan Pintu SatReskrim (Sejarah Pertama Aksi Di Bima)" ‎

     


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.— Lembaga Studi Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LesHam) NTB kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman Polres Bima Kota, Kamis (6/11/2025). Massa mendesak penyidik segera menetapkan Ismail sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan dokumen tanah yang disebut melibatkan jaringan mafia tanah.

‎Berdasarkan pantauan media ini secara langsung, aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 Wita itu diwarnai orasi bergantian oleh peserta aksi. Koordinator lapangan, Isman, menilai penegakan hukum di Polres Bima Kota berjalan lamban dan tidak transparan. Ia menyebut alat bukti dalam kasus tersebut telah lengkap, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka.

‎“Kami dari LesHam sangat kecewa terhadap proses penegakan hukum di Polres Bima Kota. Alat bukti telah lengkap, tetapi sampai detik ini Ismail belum juga ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Isman di tengah orasi.

‎Ia menambahkan, kelambanan itu menimbulkan kecurigaan publik. “Kalau berdasarkan hukum acara pidana, ketika dua alat bukti sudah terpenuhi, seharusnya penyidik dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ini justru menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.

‎Aksi sempat memanas ketika massa mendorong pengeras suara hingga ke depan ruang Satuan Reserse Kriminal Polres Bima Kota. Massa menuntut agar Kasat Reskrim menemui mereka dan memberikan penjelasan mengenai alasan belum ditetapkannya tersangka. Namun, hingga aksi berakhir, Kasat Reskrim tidak memiliki alasan yang jelas mengenai tidak ditetapkannya tersangka atas nama Ismail tersebut. 

‎“Kami hanya ingin kejelasan. Kenapa gelar perkara tak kunjung dilakukan, padahal keterangan ahli perdata sudah masuk dan tercatat resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan,” lanjut Isman.

‎Sementara itu, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir yang diterima pelapor, penyidik menyebut proses tinggal menunggu keterangan ahli perdata sebelum gelar perkara penetapan tersangka. Namun setelah keterangan ahli diserahkan, LesHam menilai tidak ada tindak lanjut berarti dari penyidik.

‎LesHam menduga ada unsur kelalaian atau intervensi di balik lambannya proses penetapan tersangka tersebut. Mereka berjanji akan terus mengawal kasus itu hingga ada kejelasan hukum yang pasti. 

‎Sebagi informasi, kasus yang melibatkan Ismail yang disebut mafia tanah ini telah bergulir sejak 2023 dan secara ketat dikawal oleh LesHam NTB hingga tahun 2024 statusnya naik ke tahap penyidikan, dan berdasarkan keterangan resmi dari Korlap, 4 alat bukti sudah lengkap, namun tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka.(Sekjend MDG)

Wali Kota Bima Terima Hibah Mobil Damkar Dari Kemdagri di Jakarta Pusat, Perkuat Armada Dinas Pemadam Kebakaran

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.---Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE, menghadiri acara Serah Terima Hibah Mobil Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, pada Rabu (5/11).

Pada kesempatan tersebut, Kota Bima ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima bantuan armada pemadam kebakaran yang berasal dari kerja sama internasional.

Acara ini merupakan tindak lanjut bantuan kemanusiaan dari Jeju Special Self-Governing Province (Korea Selatan) dan Ehime Prefecture (Jepang) kepada pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat kemampuan penanggulangan kebakaran dan keselamatan masyarakat di daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat serta pemerintah Jeju dan Ehime atas dukungan ini," ujar Wali Kota.

H. A. Rahman menegaskan, armada baru ini akan meningkatkan kesiapsiagaan Kota Bima dalam menangani keadaan darurat dan melindungi keselamatan warga.

Dengan adanya tambahan sarana pemadam kebakaran ini, Pemerintah Kota Bima berharap pelayanan kedaruratan dapat dilakukan secara lebih cepat, responsif, dan menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk kawasan padat permukiman yang memiliki risiko tinggi kebakaran.

Selain serah terima simbolis, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemanfaatan aset hibah secara optimal serta pemenuhan standar operasional peralatan damkar internasional.

Pemkot Bima menargetkan armada hibah tersebut dapat segera melengkapi kekuatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima, setelah melalui proses administrasi dan penyesuaian teknis sesuai ketentuan yang berlaku.(Sekjend MDG)