 |
| Sekertaris GP Ansor Kabupaten Bima Ardiansyah, dan masyarakat Gotong Royong Jalan Rusak di Soromandi - Bima, (Ist/Surya Gempar) |
Bima-NTB, Media Dinamika Global – Wajah buram pembangunan infrastruktur kembali terlihat nyata di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Ruas jalan provinsi yang seharusnya menjadi nadi kehidupan masyarakat, kini justru berubah menjadi ancaman serius - kubangan mematikan saat hujan dan lautan debu saat kemarau.
Kondisi ini memantik kemarahan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bima yang menilai pemerintah provinsi seolah menutup mata terhadap penderitaan rakyat di wilayah tersebut.
Sekretaris GP Ansor Kabupaten Bima, Ardiansyah, dengan nada keras menyebut pembiaran ini bukan lagi sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk nyata pengabaian terhadap hak dasar masyarakat.
“Kami mendesak Gubernur NTB untuk segera turun tangan. Jangan hanya nyaman di balik meja, sementara rakyat Soromandi setiap hari mempertaruhkan nyawa di jalan rusak. Kami butuh hotmix, bukan tambal sulam murahan yang cepat hancur!” tegasnya.
Akses Terputus, Rakyat Tercekik
Jalan rusak di Soromandi bukan sekadar persoalan infrastruktur - ini adalah soal hidup dan mati. Jalur tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan aktivitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian warga.
Akibatnya, roda ekonomi tersendat. Biaya distribusi melonjak, petani merugi, dan masyarakat semakin terhimpit dalam ketidakpastian.
“Lubang Maut” Mengintai
GP Ansor juga menyoroti meningkatnya angka kecelakaan akibat kondisi jalan yang dipenuhi lubang dalam dan tajam. Bagi warga, melintas di jalur ini bukan lagi perjalanan biasa, melainkan pertaruhan nasib.
Lebih ironis lagi, masyarakat harus turun tangan sendiri menambal jalan secara swadaya. Pemandangan ini dinilai sebagai tamparan keras bagi pemerintah yang seharusnya hadir memberikan solusi, bukan sekadar janji.
Ultimatum untuk Pemerintah
Ardiansyah menilai respons pemerintah selama ini terlalu lamban dan terkesan abai. Ia menegaskan bahwa infrastruktur layak bukan hadiah, melainkan hak konstitusional rakyat.
“Jangan tunggu korban jiwa berikutnya. Kami menuntut jadwal perbaikan yang jelas, anggaran yang transparan, dan survei lapangan yang jujur. Rakyat tidak butuh janji politik - rakyat butuh jalan yang layak!” ujarnya lantang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian dari Dinas PUPR Provinsi NTB terkait langkah konkret penanganan jalan rusak di Soromandi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, gelombang protes dari pemuda dan masyarakat dipastikan akan semakin membesar.
Redaksi | Surya Gempar.