NTB Optimistis Perkuat Swasembada Pangan 2026, Produksi Padi 2025 Naik 16,85 Persen

NTB Optimistis Perkuat Swasembada Pangan 2026, Produksi Padi 2025 Naik 16,85 Persen

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya mengembalikan kejayaan swasembada pangan seperti dekade 1980-an, melalui penguatan produksi, perluasan areal tanam, serta peningkatan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik bersama Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hj. Eva Dewiyani, S.P., menyampaikan tren capaian yang sangat positif di Provinsi NTB. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), capaian produksi padi NTB pada tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau meningkat 16,85% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.453.408 ton GKG. Peningkatan ini juga ditopang oleh naiknya luas panen dari 281.718 hektare pada tahun 2024 menjadi 322.927 hektare pada tahun 2025, serta produktivitas padi yang meningkat dari 51,59 kuintal/hektare menjadi 52,59 kuintal/hektare.

Secara rinci, capaian produksi padi tahun 2025 di NTB berdasarkan KSA BPS tercatat: Lombok Tengah dengan luas panen 78.639 Ha, produksi 421.941 ton GKG, produktivitas 53,66 Ku/Ha; Sumbawa luas panen 74.736 Ha, produksi 398.864 ton GKG, produktivitas 53,37 Ku/Ha; Lombok Timur luas panen 45.387 Ha, produksi 243.474 ton GKG, produktivitas 53,64 Ku/Ha; Kabupaten Bima luas panen 42.845 Ha, produksi 208.018 ton GKG, produktivitas 48,55 Ku/Ha; Dompu luas panen 30.448 Ha, produksi 151.335 ton GKG, produktivitas 49,70 Ku/Ha; Lombok Barat luas panen 25.488 Ha, produksi 135.678 ton GKG, produktivitas 53,23 Ku/Ha; Sumbawa Barat luas panen 14.548 Ha, produksi 74.496 ton GKG, produktivitas 51,21 Ku/Ha; Lombok Utara luas panen 5.536 Ha, produksi 33.320 ton GKG, produktivitas 60,19 Ku/Ha; Kota Mataram luas panen 2.736 Ha, produksi 17.727 ton GKG, produktivitas 64,78 Ku/Ha; serta Kota Bima luas panen 2.564 Ha, produksi 13.431 ton GKG, produktivitas 52,39 Ku/Ha.

Menurut Dr. Aka, capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif semua pihak dalam membangun sektor pertanian, sekaligus menjadi fondasi optimisme menuju penguatan swasembada pangan NTB tahun 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program pro-rakyat, antara lain optimasi lahan tahun 2025 di NTB yang dialokasikan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani menjadi Rp6.500/kg untuk gabah kering panen, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Eva Dewiyani mengatakan, memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan Pemerintah Pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” tutupnya.

Redaksi ||

Kantor Negara Tertutup untuk Pers? BPTD Kelas II NTB Abaikan Wartawan

Kantor Negara Tertutup untuk Pers? BPTD Kelas II NTB Abaikan Wartawan

Media Dinamika Global       Comment   

Kantor BPTD) Kelas II NTB saat di kantor ditemui wartawan, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Sikap tertutup kembali dipertontonkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat. Lembaga vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI ini diduga mengabaikan keberadaan wartawan yang datang ke kantor mereka untuk kepentingan peliputan dan konfirmasi.

Sejumlah wartawan dari berbagai media mendatangi kantor BPTD Kelas II NTB dengan maksud meminta klarifikasi terkait isu-isu transportasi darat yang menjadi perhatian publik. Namun, alih-alih mendapat penjelasan, para jurnalis justru tidak ditemui oleh pejabat berwenang. Tidak ada keterangan resmi, bahkan upaya konfirmasi melalui staf juga tak membuahkan hasil.

Kondisi ini memantik pertanyaan serius: apakah kantor negara kini tertutup bagi pers? Padahal, pers memiliki peran konstitusional sebagai pilar demokrasi dan mitra kritis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sikap menghindar tersebut dinilai bertolak belakang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Terlebih, BPTD Kelas II NTB mengelola sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari pengawasan angkutan darat, pengelolaan terminal, hingga keselamatan transportasi.

“Jika wartawan saja diabaikan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang ingin mengadu atau meminta penjelasan?” kritik Syuryadin salah satu jurnalis yang berada di kantor BPTD Kelas II NTB. Selasa, (20/01/26).

Pengamat kebijakan publik di NTB menilai, ketertutupan semacam ini berpotensi melanggar semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin hak wartawan untuk mencari dan memperoleh informasi. Aparatur negara seharusnya memahami bahwa keterbukaan informasi bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Mereka mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja serta pola komunikasi BPTD Kelas II NTB. Pejabat publik yang alergi terhadap konfirmasi dan kritik dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPTD Kelas II NTB belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak ditemuinya para wartawan yang datang ke kantor mereka.

Redaksi ||

Pengangguran NTB Naik Turun, Ketua MIO NTB Kritik Kinerja Disnaker, Kadis Abaikan Wartawan Saat Konfirmasi

Pengangguran NTB Naik Turun, Ketua MIO NTB Kritik Kinerja Disnaker, Kadis Abaikan Wartawan Saat Konfirmasi

Media Dinamika Global       Comment   

Mobil Kepala Disnakertrans NTB, saat ditemui di kantor, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Persoalan pengangguran di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapat sorotan tajam dari Ketua DPW Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB, Feryal MP, yang juga dikenal sebagai jurnalis dan pimpinan media.

Menurut Feryal, masalah pengangguran di NTB bukanlah isu baru. Namun hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum menunjukkan solusi nyata, meski program dan anggaran terus bergulir setiap tahun.

“Kalau dilihat sekilas, data memang terlihat membaik. Tapi kalau dibaca lebih jujur, masalah pengangguran di NTB sebenarnya belum pernah benar-benar selesai,” ujar Feryal.

Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari ANTARA News Mataram. Secara jangka panjang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB memang sempat menurun, dari 3,01 persen pada 2021, menjadi 2,80 persen pada 2023, lalu 2,73 persen pada Agustus 2024.

Namun di sisi lain, dinamika terbaru justru menunjukkan gejala sebaliknya. BPS mencatat jumlah pengangguran di NTB mencapai sekitar 102,63 ribu orang pada Februari 2025, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan, pada Agustus 2025, TPT kembali naik ke angka sekitar 3,06 persen, lebih tinggi dibanding Agustus 2024.

“Angka-angka ini memberi pesan ganda. Penurunan jangka panjang tidak otomatis berarti masalah selesai. Dan kenaikan pada periode tertentu menunjukkan pasar kerja NTB masih sangat rapuh,” tegasnya.

Feryal menilai, persoalan utamanya bukan pada kurangnya niat pemerintah, melainkan pada cara kerja dan arah kebijakan, khususnya di tubuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB.

Selama ini, pelatihan kerja memang rutin dilaksanakan. Kegiatan berjalan, laporan tersusun rapi, dan anggaran terserap. Namun, setelah pelatihan selesai, banyak peserta kembali ke kondisi semula: menganggur.

“Ini bukan kesalahan peserta. Ini sinyal kuat bahwa pelatihan tidak dirancang berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja. Pelatihan berjalan sendiri, tanpa peta besar,” kata Feryal.

Ia menegaskan, Disnaker seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha. Sayangnya, jembatan itu dinilai masih rapuh, bahkan nyaris tidak terlihat.

Salah satu masalah mendasar yang disorot adalah ketiadaan database komprehensif terkait kebutuhan tenaga kerja perusahaan-perusahaan di NTB.

“Berapa kebutuhan tenaga kerja setiap tahun? Bidang apa yang paling dibutuhkan? Kompetensi apa yang dicari industri? Tanpa data ini, pelatihan hanya berisiko jadi rutinitas administratif, selesai di kelas, habis di laporan, rapi di SPJ,” ujarnya.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah akses sertifikasi kompetensi nasional. Saat ini, banyak pelatihan bersertifikat justru tersedia di luar NTB, seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, hingga Medan. 

Akibatnya, pencari kerja NTB harus keluar daerah dengan biaya besar yang tidak semua orang mampu menanggung.

“Pertanyaannya sederhana, kenapa layanan dasar peningkatan kompetensi ini tidak dihadirkan di NTB sendiri?” sindirnya.

Padahal, Pemprov NTB memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di Dasan Cermen. Namun, BLK tersebut masih terkendala persoalan klasik, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana hingga belum adanya lisensi sertifikasi nasional.

Feryal mengapresiasi rencana pembentukan lembaga pelatihan bersertifikat melalui BLK yang mulai digagas. Ia menyebut, Plt Kepala Disnakertrans NTB H. Muslim sebelumnya telah menyampaikan bahwa proses pengurusan lisensi ke Badan Sertifikasi Nasional sedang dirancang, dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,25 miliar yang telah disetujui Gubernur NTB.

“Langkah ini patut diapresiasi. Tapi kritik tetap perlu disampaikan. Inisiatif strategis seperti ini seharusnya lahir dari kesadaran internal Disnaker, bukan semata dorongan pimpinan daerah,” tegasnya.

Menurutnya, Disnaker tidak cukup hanya menjadi pelaksana anggaran, melainkan harus berperan sebagai arsitek kebijakan ketenagakerjaan. 

Transformasi BLK menjadi UPT berstatus BLUD juga dinilai sebagai kebutuhan mendesak agar pengelolaan pelatihan dan sertifikasi lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Selain itu, Feryal mendorong Pemprov NTB untuk menghadirkan regulasi yang mewajibkan perusahaan, terutama di sektor industri strategis dan K3, melaporkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara berkala.

“Tanpa data, ironi akan terus berulang, pemerintah sibuk melatih, sementara dunia usaha mengeluh kekurangan tenaga kerja yang sesuai,” ujarnya.

Ia juga menyinggung penunjukan H. Aidy Furqon sebagai Kepala Disnakertrans NTB yang berlatar belakang dunia pendidikan. Menurutnya, publik kini menunggu apakah penunjukan tersebut mampu menghadirkan terobosan nyata.

“Kita akan lihat apakah ini bisa menjadi angin segar atau justru mengulang pola lama. PR pengangguran ini terlalu besar untuk diselesaikan dengan pendekatan biasa,” kata Feryal.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan, melainkan sebagai pengingat keras bahwa persoalan pengangguran dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan rutin dan administratif.

“Jika visi Gubernur NTB adalah ‘terampil dan tangkas’, maka Disnaker harus menerjemahkannya menjadi kerja nyata. Bukan sekadar program, tapi solusi yang benar-benar dirasakan pencari kerja,” pungkasnya.

“NTB tidak butuh Disnaker yang hanya hadir di struktur organisasi. NTB butuh Disnaker yang hadir dalam kehidupan warganya.”

Sementara, Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan yang baru dilantik oleh gubernur NTB abaikan sejumlah wartawan saat dikonfirmasi langsung di kantor, Selasa (20/01/26) hingga berita ini dipublikasikan.

Redaksi ||

Ditpolairud Polda NTB Berikan Pelayanan Cepat Evakuasi Warga Terpeleset di Gili Trawangan

Ditpolairud Polda NTB Berikan Pelayanan Cepat Evakuasi Warga Terpeleset di Gili Trawangan

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda NTB Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K.,M.H. menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa mengedepankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas di wilayah perairan maupun pesisir.(15/1/2026).

Sebagai bentuk implementasi dari arahan tersebut, personel Ditpolairud Polda NTB melalui Kapal Polisi XXI-2015 bersama masyarakat setempat melaksanakan evakuasi terhadap seorang warga atas nama Buldani (35), asal Dusun Teluk Kombal, yang mengalami kecelakaan terpeleset di wilayah Gili Trawangan akibat kondisi jalan yang licin. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang pada bagian kaki.

Mengetahui kejadian tersebut, personel Kapal Polisi XXI-2015 Ditpolairud Polda NTB dengan sigap memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban menggunakan speed boat warga menuju Teluk Nare guna mendapatkan penanganan awal, dengan pendampingan personel kepolisian dan masyarakat.

Dirpolairud Polda NTB menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan cepat dan responsif, khususnya pada situasi darurat. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Seluruh rangkaian kegiatan evakuasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat sinergi yang baik antara personel Ditpolairud Polda NTB dan masyarakat setempat.

Redaksi||

Perkuat Swasembada Pangan, Wakapolda NTB Pimpin Rakor Evaluasi Sentra Pertanian Jagung

Perkuat Swasembada Pangan, Wakapolda NTB Pimpin Rakor Evaluasi Sentra Pertanian Jagung

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Dalam rangka mendukung percepatan swasembada pangan nasional, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, SIK., didampingi Karo SDM Polda NTB memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral sebagai agenda evaluasi dan pengembangan Sentra Pertanian Jagung di Nusa Tenggara Barat. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Presisi Polda NTB, Rabu (14/01/2026).

Rakor ini dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polda NTB serta para pemangku kepentingan terkait, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Kadin NTB, Rektor Universitas Mataram, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Polres/ta jajaran Polda NTB beserta stakeholder terkait di masing-masing wilayah melalui zoom meeting, sehingga koordinasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., dalam keterangannya menjelaskan bahwa rapat tersebut diisi dengan pemaparan dari berbagai instansi terkait, di antaranya Karo SDM Polda NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, serta Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB. Paparan tersebut membahas capaian, tantangan, serta peluang pengembangan sentra pertanian jagung sebagai salah satu komoditas strategis pangan nasional.

Tidak hanya mendengarkan paparan, rakor juga diisi dengan sesi diskusi untuk membedah berbagai kendala yang masih dihadapi, khususnya dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat, mulai dari aspek produksi, distribusi, hingga stabilitas harga.

“Rakor ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan melalui penanaman jagung yang telah berjalan, sekaligus membahas pengembangan Sentra Pertanian Jagung di NTB. Melalui diskusi ini diharapkan lahir ide-ide positif yang mampu mendorong peningkatan dan pengembangan sentra jagung di daerah,” ungkap Kombes Pol. Mohammad Kholid.

Selaku Satgas Pangan di wilayah NTB, Polda NTB berharap momentum evaluasi lintas sektoral seperti ini dapat melahirkan pemahaman baru, memperkuat sinergi antarinstansi, serta menjadi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi sebelumnya. Dengan demikian, upaya percepatan swasembada pangan nasional, khususnya melalui komoditas jagung di NTB, dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Redaksi ||

Aksi Demo di KPK, Usrah Nilai Fakta Lapangan Berbanding Terbalik

Aksi Demo di KPK, Usrah Nilai Fakta Lapangan Berbanding Terbalik

Media Dinamika Global       Comment   

Usrah saat berada di KPK, (Ist/Surya)

Jakarta, Media Dinamika Global.Id – Dalam beberapa hari terakhir, aksi demonstrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatasnamakan mahasiswa asal Bima di Jakarta ramai menjadi perbincangan publik. Menyikapi hal tersebut, pemerhati kebijakan publik sekaligus pegiat antikorupsi, Usrah, S.H., memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan.

Saat ini Usrah berada di Jakarta, ia menilai bahwa tudingan yang disuarakan dalam aksi tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia justru menegaskan bahwa transparansi Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dinilai sangat terbuka, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sejauh yang saya amati, transparansi Bupati Bima Ady Mahyudi dalam menjalankan pembangunan daerah melalui APBD itu luar biasa. Ini sangat berbanding terbalik dengan kepemimpinan sebelumnya,” ujar Usrah, Jumat (16/1/25).

Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran saat ini sangat mudah diakses, tidak hanya oleh masyarakat di Kabupaten Bima, tetapi juga oleh publik yang berada di luar daerah, termasuk di Jakarta. Oleh karena itu, Usrah menilai aksi demonstrasi yang menyasar Bupati Bima beserta keluarganya dinilai salah alamat.

“Jangan masyarakat di Bima saja, kami yang berada di Jakarta pun bisa mengakses informasi anggaran. Jadi menurut saya, tidak tepat jika Bupati Bima dan keluarganya didemo dengan tudingan-tudingan seperti itu,” tegasnya.

Meski demikian, pendiri dan pembina LSM BCW NTB tersebut menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Ia menekankan bahwa kritik dan protes adalah bagian dari demokrasi.

“Bukan berarti kita anti terhadap aksi protes. Itu hak yang dijamin undang-undang,” jelasnya.

Di sisi lain, Usrah juga mengingatkan Bupati Bima agar lebih waspada dan memantau loyalitas para pejabat di lingkup pemerintahannya. Ia menduga, informasi yang disampaikan dalam aksi tersebut bisa saja bersumber dari oknum internal yang membocorkan data tidak utuh atau menyesatkan.

“Dengan adanya isu kebocoran ini, saya justru mengingatkan Bupati agar lebih memperhatikan para pejabat di sekitarnya. Bisa saja ada pihak-pihak yang membelokkan informasi, padahal transparansi Pemda Bima dalam penggunaan anggaran sudah sangat terbuka,” tambahnya.

Berdasarkan pengalamannya selama ini, Usrah menegaskan bahwa kepemimpinan Ady Mahyudi–Irfan jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya, terutama dalam hal keterbukaan pengelolaan keuangan daerah.

“Transparansi penggunaan APBD saat ini sangat terbuka. Sampai sejauh ini, saya belum melihat adanya penyalahgunaan anggaran seperti yang disangkakan,” pungkasnya.

(Red)

HMI MPO Badko Bali Nusra: NTB Jadi Tuan Rumah PON 2028

HMI MPO Badko Bali Nusra: NTB Jadi Tuan Rumah PON 2028

Media Dinamika Global       Comment   

Ketua HMI MPO Badko Bali Nusra, Abdul Halik, (Ist/Surya)

 
Mataram, Media Dinamika Global.Id — Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara (HMI MPO Badko Bali Nusra) menyatakan dukungan penuh terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Ketua HMI MPO Badko Bali Nusra,  Abdul Halik, menilai penunjukan NTB sebagai tuan rumah PON merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Gubernur NTB, dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

“Ini momentum besar untuk percepatan pembangunan NTB. Dengan adanya PON, dampaknya tidak hanya pada olahraga, tetapi juga ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, NTB memiliki potensi besar sebagai daerah tujuan wisata nasional maupun internasional. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, NTB juga merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Kehadiran PON, kata dia, akan menjadi ajang strategis untuk mempromosikan potensi tersebut secara luas.

“NTB punya wisata yang bagus dan pangan yang berkualitas. Dengan PON, promosi wisata berjalan, ekonomi rakyat bergerak, dan UMKM pasti ikut hidup,” tegasnya.

Abdul Halik menambahkan, penyelenggaraan PON harus dimaknai sebagai langkah konkret untuk mewujudkan kemajuan daerah, bukan sekadar seremoni olahraga.

“Momentum ini adalah sinyal bagus untuk percepatan pembangunan NTB. Jadi NTB makmur mendunia itu bukan hanya slogan, tapi harapan seluruh masyarakat NTB,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Halik di sela-sela kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) HMI Badan Koordinasi (Badko) Bali Nusra yang digelar di Svarga Resort Senggigi, Lombok Barat.

Ia menjelaskan, Musda HMI Badko Bali Nusra diselenggarakan untuk memilih ketua baru periode 2025–2028. Kegiatan ini mengangkat tema “Ikhtiar HMI: Jihad Ekologis, Perlindungan Ekosistem dan Lingkungan Berkelanjutan.”

“Pembukaan Musda sudah dilakukan secara resmi. Mudah-mudahan musyawarah ini melahirkan ketua dengan gagasan progresif dan mampu membangun generasi intelektual, sehingga HMI bisa lebih baik ke depan,” tutupnya.

Redaksi ||

Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Falsafah Maja Labo Dahu dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Bima

Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Falsafah Maja Labo Dahu dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Dr. Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan
Fakultas Hukum Kampus UMMat, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Sidang promosi doktor Ilmu Hukum yang mengangkat tema “Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Falsafah Maja Labo Dahu dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Bima” berlangsung khidmat dan ilmiah. Ujian terbuka tersebut dilaksanakan pada 14 Januari 2026 di Aula Prof. Zainal Asikin, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik (FHISIP) Universitas Mataram.

Dalam sidang tersebut, Dr. Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah Bima terkait penguatan nilai kearifan lokal Maja Labo Dahu (MLD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dr. Anies Prima Dewi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah hendaknya menginternalisasi dan menginstitusionalisasi nilai falsafah Maja Labo Dahu tidak hanya dalam tataran regulasi, tetapi juga melalui pendidikan kurikulum formal serta penguatan sosio-kultural masyarakat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan nilai MLD tidak sekadar menjadi simbol budaya, melainkan menjadi pedoman etik dan moral dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Lebih lanjut, Dr. Anies Prima Dewi nilai falsafah Maja Labo Dahu dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RPJPD, dan RKP, agar menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkarakter dan berkeadilan.

“Pemerintah Daerah juga perlu menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah Khusus yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan nilai falsafah Maja Labo Dahu dalam pembangunan daerah,” ujar Dr. Anies Prima Dewi perempuan kelahiran Desa Hidirasa, Kecamatan Wera, 28 Juli 1985 pada Media Dimana Global.Id. Kamis, 15/01/25.

Selain itu, Dr. Anies Prima Dewi menyoroti  penguatan lembaga adat, khususnya Lembaga Adat Sara Dana Mbojo, sebagai institusi kultural yang memiliki peran strategis dalam menjaga, mengawal, dan mengimplementasikan nilai-nilai MLD di tengah masyarakat.

Dr. Anies Prima Dewi juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk ke depan harus memiliki materi muatan yang secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai falsafah Maja Labo Dahu, sehingga regulasi daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bermuatan etika dan nilai luhur budaya lokal.

"Dalam sidang promosi doktor tersebut, diketahui masa studi kandidat doktor ditempuh selama 2 tahun 6 bulan 14 hari, sebuah capaian akademik yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam pengembangan ilmu hukum berbasis kearifan lokal," tegas putri Wera kabupaten Bima ini.

Dr. Anies Prima Dewi berharap, Sidang promosi doktor ini menjadi kontribusi penting bagi penguatan hukum daerah yang berakar pada nilai budaya lokal, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi Pemerintah Daerah Bima dalam membangun regulasi yang beridentitas, berintegritas, dan berkeadilan sosial, harap Wakil Dekan Fakultas Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Redaksi ||

Gubernur NTB Rencanakan Mitigasi Bencana Jangka Panjang

Gubernur NTB Rencanakan Mitigasi Bencana Jangka Panjang

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id - Intensitas bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi merencanakan mitigasi bencana jangka panjang untuk mengurangi potensi bencana.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat turun langsung meninjau lokasi terdampak di Sekotong, Lombok Barat dan Desa Kabul, Lombok Tengah didampingi Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia Iqbal.l, Rabu (14/1/2026).

Gubernur menegaskan, solusi jangka pendek seperti peninggian tanggul tidak akan efektif tanpa penanganan di wilayah hulu. Kerusakan lingkungan dan berkurangnya daerah resapan air di perbukitan dinilai menjadi penyebab utama terjadinya sedimentasi.

“Untuk jangka menengah dan panjang, kita harus memperbaiki kondisi bukit-bukit yang sudah gundul. Jika hulunya tidak dibenahi, banjir akan terus berulang,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah desa lebih selektif dalam mengeluarkan rekomendasi pemanfaatan lahan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan.

Dalam kunjungan hari ini, Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, yang terdampak banjir bersama Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha.

Gubernur Iqbal mengatakan, penanganan banjir di Sekotong dilakukan secara bertahap dengan memetakan kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Kebutuhan jangka pendek yang paling mendesak adalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti selimut, sembako, dan perlengkapan hidup lainnya. Bantuan sudah disalurkan oleh Pemkab Lombok Barat, Pemprov NTB, serta Baznas Provinsi,” ujar Gubernur.

Selain penyaluran bantuan logistik, penanganan darurat juga difokuskan pada pembersihan drainase dan sungai yang mengalami sedimentasi. Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Barat sepakat mendatangkan peralatan berat, termasuk ekskavator dari provinsi, untuk mempercepat normalisasi saluran air melalui PUPR provinsi dan BWS Nusa Tenggara I dan melibatkan masyarakat ikut gotong royong membersihkan saluran drainase.

“Kita sepakat membersihkan drainase terlebih dahulu karena curah hujan masih tinggi. Balai Wilayah Sungai (BWS) juga akan menurunkan alat berat untuk mengeruk sedimentasi yang sementara dimanfaatkan sebagai tanggul darurat,” jelasnya.

Sementara itu, terkait kerusakan infrastruktur jalan, Gubernur menjelaskan bahwa perbaikannya telah masuk dalam usulan peningkatan jalan daerah. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal dan skala prioritas pembangunan.

“Selama ini kita memprioritaskan jalan logistik. Ke depan, kawasan ini akan kita perlakukan sebagai jalur penunjang pariwisata dan akan kita review percepatan penanganannya,” ujarnya.

Untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir, pemerintah akan menetapkan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan (SK) agar penanganannya dapat dilakukan bersama melalui belanja tidak terduga Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat.

Dalam penanganan bencana ini, sejumlah perangkat daerah dan lembaga turut menyalurkan bantuan. Baznas Provinsi NTB menyalurkan bantuan berupa air bersih, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Dinas Kesehatan Provinsi NTB memberikan bantuan berupa 50 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil, 100 paket PMT balita, satu sak penjernih air, 50 kilogram kaporit, dan 50 saset abate.

Dinas Sosial Provinsi NTB menyalurkan bantuan logistik berupa beras 100 kilogram, mie instan 10 dus, minyak goreng 15 liter, gula pasir 15 kilogram, kecap manis 10 botol, saus sambal 10 botol, kasur 10 lembar, selimut 10 lembar, terpal 8 lembar, family kit 10 paket, kids ware 10 paket, serta tenda gulung 10 lembar.

Selain itu, Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan tambahan berupa 48 paket makanan anak, 75 paket makanan siap saji, 20 paket kids ware, dan 20 paket family kit. Untuk mendukung kebutuhan hunian sementara dan perlengkapan tidur warga terdampak, disalurkan pula 38 lembar tenda gulung, 25 lembar selimut, dan 20 unit kasur.

Dukungan juga datang dari APBD Kabupaten Lombok Barat berupa bahan kebutuhan harian, di antaranya saus sambal 10 botol, kecap manis 10 botol, gula pasir 15 kilogram, mie instan 10 dus, serta beras 10 kilogram.

Sementara itu, BPBD Provinsi NTB menyalurkan bantuan air bersih, mie instan 20 dus, dan terpal 3 lembar. Dari Desa Persiapan Pengantap turut disalurkan bantuan berupa mie goreng 5 dus, mie kuah 5 dus, air mineral 5 dus, serta paket sandang sebanyak 25 paket.

Usai melakukan peninjauan, Gubernur bersama rombongan melakukan peninjauan banjir ke desa Kabul Lombok Tengah, bantuan sama halnya seperti diberikan di Sekotong dan akan mengambil langkah-langkah penangangan yang sama seperti jangka pendek, menengah dan panjang.

Redaksi ||