Media Dinamika Global: Media Dinamika Global.Id
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan

Jumat, 09 Januari 2026

Hadir di Tengah Bencana, Pelukan untuk Penyintas Leo Clubs International Kuatkan Tubuh dan Tenangkan Trauma


Sumut, Media Dinamika Global.Id - Pemulihan pascabanjir bandang dan longsor tidak berakhir saat air surut dan akses jalan kembali terbuka. Pada fase setelah tanggap darurat, masyarakat kerap menghadapi persoalan kesehatan yang menetap maupun berulang mulai dari keluhan fisik, terputusnya kontrol penyakit kronis, hingga beban psikologis yang memengaruhi fungsi keluarga, sekolah dan aktivitas kerja.

Merespons kebutuhan tersebut, Jejaring relawan bersama Leo Clubs MD 307 Indonesia melaksanakan pendampingan pemulihan kesehatan fisik dan mental yang mandiri bagi masyarakat terdampak banjir bandang di wilayah Sumatera selama bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

Pendampingan dirancang untuk membantu masyarakat, sebagai berikut 1. mengenali tanda bahaya (fisik maupun psikologis) secara dini, 2. melakukan dukungan awal yang aman bagi diri sendiri dan orang sekitar, serta, 3. menjaga rutinitas dasar pemulihan seperti tidur, hidrasi, nutrisi, kebersihan, dan penguatan dukungan sosial, 4. Intervensi ini juga mendorong akses rujukan yang tepat bagi kelompok rentan, termasuk anak, lansia serta warga dengan komorbid.

Kehadiran Leo Clubs dalam misi ini ditegaskan sebagai gerak kolektif anggota. Di lapangan para anggota hadir berdampingan dengan masyarakat terdampak memberikan dukungan, memastikan informasi pemulihan tersampaikan serta menguatkan solidaritas agar warga tidak menjalani fase pascabencana sendirian.

Renaldo Fajar Nugraha Susilo, President Leo Club MD 307 Indonesia, menegaskan bahwa kerja kemanusiaan perlu berbasis kebutuhan nyata dan berdampak terukur.

“Bencana memutus banyak hal sekaligus rutinitas, rasa aman, hingga akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Kami mendorong pendampingan yang membangun kapasitas warga agar mampu pulih dan berfungsi kembali secara mandiri,” ujarnya kepada awak media pada Jum'at (09-01-2026).

Sementara itu, Louis Valentino Chairus, Vice President Leo Club MD 307 Indonesia, menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak dan disiplin tata kelola relawan.

“Respons yang baik adalah respons yang terkoordinasi. Kami memastikan kerja lapangan berjalan rapi. Berjejaring dengan masyarakat lokal, menjaga akuntabilitas dan menguatkan kesinambungan pendampingan agar manfaatnya tidak terputus setelah kegiatan selesai,” katanya.

Hal ini ditambahkan oleh Angeline Chen sebagai MDT (Treasurer) Leo Club MD 307 Indonesia, ia memastikan bahwa setiap upaya kemanusiaan dikelola secara cermat, efisien dan berorientasi pada pemulihan jangka menengah hingga panjang, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dan mampu memperkuat kemandirian komunitas.

Pendampingan ini turut diperkuat oleh tim yang menjalankan fungsi teknis tata kelola dan pengorganisasian. R. Bg. Angelo Basario Marhaenis Manurung (Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Tarumanagara) sebagai Constitution and By Laws Committee Leo Club MD 307 Indonesia menekankan pentingnya desain pemulihan kesehatan mental yang dapat dipraktikkan komunitas. 

"Pemulihan psikologis yang mandiri berarti warga dibekali keterampilan dasar yakni menenangkan diri saat stres meningkat, menjaga fungsi harian, serta mengetahui kapan perlu mengakses bantuan lanjutan. Prinsipnya sederhana aman, manusiawi dan dapat dilanjutkan setelah pendampingan selesai,” ujarnya.

Joseph Aguslow menambahkan bahwa Ketepatan desain operasional menentukan kualitas dampak program. Pada situasi pascabencana, hal kecil menentukan dampak besar dengan alur koordinasi, pembagian peran dan ketepatan dukungan yang diberikan.

Aspek komunikasi publik dan penguatan jejaring juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan kegiatan. Melani Putri Saragih Rumahorbo dan Tiarma Simanjuntak berkontribusi dalam komunikasi jejaring lokal maupun di Jakarta, termasuk penguatan arus informasi lintas pihak serta desain visual untuk dokumentasi dan materi komunikasi. Peran ini membantu memastikan pesan edukasi, capaian kegiatan dan koordinasi dukungan tersampaikan secara jelas, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendampingan pemulihan kesehatan fisik dan mental yang mandiri ini diarahkan menjadi model kerja komunitas yang terstruktur dan berkelanjutan. Fokus akhirnya adalah mendorong komunitas untuk kembali berfungsi lebih sehat secara fisik, lebih stabil secara psikologis serta memiliki kemampuan mengambil keputusan kesehatan secara mandiri dalam keseharian. Dalam semangat we serve, Leo Clubs hadir bersama masyarakat terdampak melalui kerja kolektif para anggota yang bergerak, mendampingi dan menguatkan pemulihan.

Redaksi ||

Gubernur NTB Lantik Sejumlah Penjabat di Ruang Lingkup Pemprov


Mataram, Media Dinamika Global.Id – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kinerja nyata. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (9/1/2025).

Gubernur NTB menyampaikan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Dikatakannya, penataan jabatan dilakukan, untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegasnya.

Seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat.

“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara tegas, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi, antara lain Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani menjadi Asisten I Setda NTB, Asisten I Setda NTB Fathurrahman menjadi Kepala BPSDMD NTB. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjadi Pelaksana Kepala BPBD NTB, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada acara tersebut, dilantik pula, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB, Kepala Dispora NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB. Adapun Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta meniatkan pengabdian sebagai ibadah. Pemerintah Provinsi NTB memastikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Redaksi ||

Kamis, 08 Januari 2026

Gubernur Iqbal Renovasi RTLH dan MCK Warga Miskin Ekstrem Pesisir Desa Malaka


Lombok Utara, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera melakukan renovasi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem. 

“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan”, tegas Gubernur Iqbal saat mengunjungi sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (08/01/2026). 

Dalam kunjungannya, Gubernur Iqbal berdialog langsung serta mendengarkan berbagai keluhan masyarakat. Dirinya menegaskan bahwa persoalan hunian menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani sehingga masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak dan sehat.

Gubernur Iqbal juga menyoroti kondisi fasilitas MCK umum lingkungan. Menurutnya, sebagian besar persoalan bukan pada ketersediaan, tetapi pada kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menyapa para nelayan Desa Malaka dan mendengarkan langsung keluhan mereka. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) solar untuk melaut karena harus mengurus barcode, yang prosesnya dapat memakan waktu sampai satu pekan, sementara nelayan harus melaut setiap hari.

Kehadiran Gubernur Iqbal disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang nelayan, Muhid, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah provinsi.

“Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun”, ungkapnya.

Tak hanya menyapa nelayan, Gubernur Iqbal juga menghampiri para ibu yang sedang duduk sambil memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita. Dirinya menyempatkan diri berbincang dan memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik di desa tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. 

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun kawasan tersebut berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas.

“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya”, kata Gubernur Iqbal.

Dirinya menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan hanya program pemerintah provinsi, melainkan dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping yang telah dilatih untuk mengidentifikasi masalah dasar, menyusun prioritas penanganan serta menggali potensi desa.

Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan jumlah warga kemiskinan ekstrem di desanya mencapai 362 individu dari 135 keluarga. Dirinya berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan untuk mendorong Desa Malaka keluar dari status tersebut.

Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan dan perkebunan, agar masyarakat mampu bangkit, mandiri dan sejahtera.

Redaksi ||

Kapolda NTB Hadiri Pisah Sambut Pejabat Lingkup Polda NTB


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Setelah resmi dilantik dan melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab), sejumlah Pejabat baru dan pejabat lama menghadiri acara Pisah Sambut yang diselenggarakan Polda NTB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Kamis (08/01/2026). 

Ada pun pejabat Lingkup Polda NTB yang baru dilantik adalah Kombes Pol. Kombes Pol. Erwin Rachmat, SIK., sebagai Karoops Polda NTB mengganti Brigjen. Pol. Heri Sulismono, SIK.

Kombes Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si sebagai Direktur Reskrimum Polda NTB menggantikan Kombes Pol. Syarif Hidayat SIK. 

Kombes Pol. Ni Made Pujewati SIK., MM., sebagai Direktur PPA/PPO Polda NTB. 

Kombes Pol. Ida Ayu Wikarniti,  SE sebagai Kabidkeu Polda NTB menggantikan Kombes Pol. Ignasius Jaya Misa, SIK.

AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gasar, SIK., sebagai Kapolresta Kabupaten Bima menggantikan AKBP Eko Sutomo SIK. 

Kegiatan ini dihadiri sejumlah Pejabat utama Polda NTB, Kapolres/ta Jajaran, para perwakilan Perwira dan ASN Polri Polda NTB serta Pengurus Bhayangkari Daerah NTB. 

Dalam arahannya Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo SIK., mengatakan bahwapergsntisn pejabat dalam struktur organisasi kepolisian merupakan program yang telah terencana dalam rangka penyegaran, promosi jabatan dan regenerasi sebagai upaya memelihara roda organisasi untuk tetap berjalan lancar. 

Menurutnya, Jabatan adalah amah dari pimpinan dan masyarakat yang harus tetap dipertahankan kelancarannya. 

“Sebagai Amanah, Jabatan harus dijunjung tinggi dan dijaga sepenuhnya agar mampu memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Jabatan harus dijaga dengan sungguh-sungguh agar citra Polri dimata masyarakat tetap terjaga, “jelasnya.


Kepada pejabat lama, Kapolda menyampaikan terimakasih atas dedikasi dan pengabdiannya kepada Polda NTB dan masyarakat selama ini sehingga Polda NTBampu berdiri tegak hingga saat ini. 

“Ini tentu karena kerja keras rekan-rekan dalam membangun Polda NTB selama ini. Selamat bertugas di tempat yang baru, teruslah berkarya dan berikan yang terbaik untuk institusi,“ucapnya.

Kepada Pejabat Baru, Kapolda menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas, semoga kehadiran pejabat baru ini mampu memberikan warna dan semangat baru bagi Polda NTB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Kapolda berharap agar pejabat baru segera melakukan adaptasi, kenali segera fungsi dan tugas masing-masing karena tidak butuh waktu yang terlalu lama agar roda organisasi ini tetap terus berputar seiring aktivitas masyarakat yang semakin meningkat. 

“Pergantian pejabat ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi perkembangan Polda NTB,”tutupnya.

Redaksi ||

Rabu, 07 Januari 2026

Panen Raya, Simbol Kebangkitan Pertanian Indonesia


Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id - Hamparan sawah di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, menjadi saksi momentum bersejarah kebangkitan pertanian nasional. Dari lokasi ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara virtual mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, bertepatan dengan Panen Raya Nasional Serentak di 14 provinsi.

Kegiatan yang dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, Rabu (07/01/2026) dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring. Sementara itu, lebih dari 2 juta petani dari seluruh Indonesia mengikuti secara daring, dengan titik utama nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar seremoni, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa yang dimulai dari desa.

“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri”, tegas Presiden.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan. Bahkan, FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, sementara USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara.

Presiden Prabowo juga menyoroti kebijakan strategis pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah dan tanpa syarat. Kebijakan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang pada Desember 2025 mencapai 125,35.

Cadangan beras pemerintah di Bulog pun mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton, sehingga pemerintah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus menutup ruang praktik mafia pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan dicapai melalui kebijakan tegas tanpa kompromi.

“Kami tegas, bahkan mungkin dianggap kejam. Lebih dari 2.300 izin usaha pangan kami cabut, 76 tersangka kami proses dan 92 pejabat kami copot. Semua atas perintah langsung Bapak Presiden”, tegas Amran.

Di tingkat daerah, Gubernur Iqbal, memaparkan bahwa program pro-petani telah menunjukkan hasil nyata. Pada 2024, Nilai Tukar Petani NTB mencapai 123 atau setara keuntungan 23 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 serta 131 pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh turunnya biaya produksi, kelancaran irigasi, ketersediaan pupuk serta optimalisasi lahan pertanian yang mencapai 10 ribu hektare pada 2024 dan akan diperluas menjadi 14 ribu hektare.

“Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani. Ini hasil nyata dari instruksi Presiden Prabowo agar petani untung”, ujar Iqbal.

Kepala Desa Banyu Urip, Selamet Haryadi, menegaskan bahwa keberlanjutan pertanian sangat bergantung pada pengelolaan irigasi. Menurutnya, produktivitas sawah hanya dapat terjaga jika distribusi air berjalan optimal, baik melalui perbaikan saluran lama maupun pembangunan jaringan baru.

“Air adalah nyawa petani. Selama irigasi terjaga, sawah tetap produktif dan petani bisa bertahan”, ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha menyoroti dampak sosial sektor pertanian. Dirinya menyebutkan bahwa meskipun pertanian masih menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan, Program Optimalisasi Lahan (Oplah) mulai meningkatkan pendapatan petani dan mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan.

“Sekarang desa justru menjadi tujuan. Gubernur, bahkan Kapolda turun langsung. Ini bukti pertanian tidak lagi dipinggirkan”, katanya.

Dari sisi global, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia kini bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berkontribusi bagi dunia. Sebanyak 10 ribu ton beras telah dikirim ke Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

“Indonesia sekarang memberi, bukan lagi meminta”, ujar Presiden.

Pemerintah selanjutnya menetapkan hilirisasi pertanian sebagai agenda besar berikutnya. Pengolahan hasil pertanian di dalam negeri diproyeksikan membuka 8,6 juta lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat sektor peternakan dan perikanan nasional.

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah mengubah wajah pertanian Indonesia. Dari desa hingga dunia, pertanian kini tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga simbol kebangkitan dan kedaulatan bangsa.

Redaksi ||

PT GNE Didorong Fokus Penuh pada Bisnis Material Konstruksi


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengembalikan kinerja PT Gerbang NTB Emas (GNE) agar dapat beroperasi secara normal dan berkelanjutan.

Dirinya mengatakan, hasil diskusi panjang dengan Dewan Direksi serta berbagai pihak yang konsen terhadap Badan Usaha Milik Daerah ini menyepakati bahwa PT GNE ke depan akan melakukan refocusing bisnis dengan fokus utama pada material konstruksi. 

“PT GNE harus fokus. Ke depan hanya bergerak di bidang material konstruksi, mulai dari traffic block yang sudah kompetitif, berkembang ke precast, kraton, dan lini lain yang masih dalam satu ekosistem konstruksi,” jelas Gubernur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang digelar di Ruang Rapat GNE, Mataram, Rabu (07/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu dan menjadikannya sebagai pijakan untuk membangun perusahaan ke depan.

“Dalam pikiran saya hanya satu, bagaimana PT GNE bisa berjalan kembali dan melakukan bisnisnya secara normal. Apa yang terjadi di masa lalu kita jadikan pelajaran. Kesalahan kita catat, lalu kita perbaiki untuk membangun ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada bisnis yang bisa berkembang tanpa fokus. Ia mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang bangkit setelah melakukan re-engineering dan kembali pada core business mereka.

Lebih lanjut, Gubernur berharap PT GNE dapat menjadi katalisator pembangunan fisik di NTB, khususnya sebagai pemasok utama dalam berbagai proyek konstruksi daerah.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, Pemprov NTB akan melakukan perombakan jajaran Direksi dan Komisaris untuk mendapatkan figur terbaik yang mampu membawa PT GNE keluar dari krisis dan kembali menjadi BUMD andalan daerah.

Dalam arahannya, Gubernur juga memaparkan rencana besar konsolidasi BUMD di NTB. Ke depan, hanya akan ada dua holding utama, yakni Bank NTB sebagai holding sektor keuangan dan NTB Capital sebagai holding sektor non-keuangan, di mana PT GNE akan menjadi anak perusahaan di bawah NTB Capital.

“Konsolidasi ini penting agar BUMD bisa dikelola secara profesional, minim intervensi, dan berorientasi bisnis murni B to B. Pemerintah provinsi cukup di level holding,” tegasnya.

Ia menambahkan, PT GNE saat ini harus segera melakukan konsolidasi internal, merapikan pembukuan, serta menyusun perencanaan bisnis yang solid agar saat diintegrasikan ke dalam NTB Capital tidak menjadi beban, melainkan kekuatan baru.

Menutup arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi atas upaya yang telah dilakukan, seraya berharap seluruh catatan dan pelajaran yang diperoleh dapat menjadi fondasi kebangkitan PT GNE ke depan.

Redaksi ||

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Erwin Tolak Teken APBD 2026


Bima, Media Dinamika Global.Id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menolak menandatangani lembar pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penolakan itu disampaikan langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, S.IP., M.IP.

Muhammad Erwin menegaskan, penolakan penandatanganan APBD dilakukan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima dengan alasan yang jelas dan mendasar.

“Penandatanganan APBD itu harus dilakukan di dalam forum resmi, bukan dengan cara mendatangi rumah pimpinan DPR satu per satu untuk meminta tanda tangan,” tegas Erwin melalui Konferensi Pers di ruang kerjanya, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, proses pengesahan APBD harus mengikuti tahapan yang diatur, termasuk penyampaian hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar).

“Eksekutif seharusnya memahami tahapan pengesahan APBD. APBD yang sudah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTB harus ditunjukkan kepada pimpinan DPRD dan Banggar. Faktanya, hasil evaluasi itu tidak pernah diperlihatkan kepada kami,” ungkap dia.

Sebut Cacat Prosedur

Menurut Erwin, tindakan eksekutif yang langsung meminta tanda tangan pimpinan DPRD tanpa melalui rapat resmi menunjukkan ketidakpahaman prosedur atau bahkan kesengajaan.

“APBD 2026 ini cacat. Cacat prosedur, cacat formal, dan berpotensi melanggar aturan,” tegasnya.

Erwin mengungkapkan, sebelumnya pimpinan DPRD telah secara resmi meminta agar hasil evaluasi APBD dari Pemerintah Provinsi NTB dihadirkan dan dipaparkan kepada DPRD. Namun hingga kini, permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi.

“Kami tidak berani menandatangani APBD di luar forum rapat Banggar. Pemerintah daerah harus profesional dan terbuka, karena ini menyangkut kepentingan publik,” katanya.

Lebih lanjut, Erwin juga menyoroti rapat evaluasi APBD yang dilakukan melalui Zoom Meeting antara eksekutif dan Pemerintah Provinsi NTB, yang disebutnya tidak melibatkan unsur legislatif.

“Tidak ada pimpinan DPRD maupun anggota Banggar yang hadir dalam rapat evaluasi tersebut. Bahkan hasil rapat itu sampai sekarang tidak pernah disampaikan kepada DPRD. Ini baru pertama kali terjadi, rapat evaluasi APBD dilakukan secara tertutup,” ungkapnya.

Ia menegaskan, hingga saat ini pimpinan DPRD belum pernah melihat secara utuh dokumen APBD hasil evaluasi Pemerintah Provinsi NTB.

Erwin berharap, pihak eksekutif ke depan lebih memahami dan mematuhi seluruh tahapan dalam proses pengesahan APBD.

“Semua tahapan harus dilalui dengan benar. Tidak boleh lagi ada praktik mendatangi rumah pimpinan DPRD untuk meminta tanda tangan pengesahan APBD. Jika ini dipaksakan, kami yang akan menjadi sasaran pertanyaan dari anggota DPRD lainnya,” pungkasnya.

Redaksi ||

Meninggal di Malaysia, Jenazah Ahmad Supriandi Asal Lotim Akhirnya Tiba di Kediaman dan Dimakamkan


Lombok Timur, Media Dinamika Global.Id – Duka mendalam menyelimuti keluarga Ahmad Supriandi, (42 tahun) warga asal Dusun Ulu, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), yang meninggal dunia saat berada di Negara Malaysia pada hari Minggu, tanggal, 28 Desember 2025 Pukul 19.30 Wita bagian Malaysia. Setelah melalui proses pemulangan yang cukup panjang, jenazah almarhum akhirnya tiba di kediaman keluarga dan disambut oleh pemerintah, keluarga, kerabat serta masyarakat setempat.

Kedatangan jenazah Ahmad Supriandi menjadi pengobat duka bagi keluarga, setelah sebelumnya almarhum dinyatakan meninggal dunia di Malaysia (Negeri Jiran).

Proses pemulangan jenazah melibatkan berbagai pihak, mulai dari sejumlah pihak, keluarga, relawan, hingga dukungan masyarakat yang turut membantu hingga jenazah dapat kembali ke tanah kelahirannya hari ini.

Adik Kandung Almarhum Ahmad Supriandi, Mawardi menceritakan bahwa pada hari Senin, 29 Desember 2025, dirinya sedang berada di kantornya, kemudian mendapatkan telepon dari Pak Ci (orang tua angkat) almarhum di tempat kerja, yang memberitahukan informasi bahwa almarhum telah meninggal dunia kerena sakit.

"Almarhum meninggal pada hari Minggu, 28 Desember 2025 (satu hari almarhum meninggal)," ucapnya Mawardi sekaligus Ketua DPD LBH HKTI NTB.

Lebih lanjut Mawardi, usai mendapatkan kabar duka tersebut, saya pulang memberitahukan kepada saudara maupun saudari kami yang lain, bahwa saudara kita telah meninggal dunia di Negara Malaysia.

"Kami melakukan musyawarah keluarga, dalam musyawarah tersebut lahir sebuah keputusan bahwa jenazah almarhum harus dipulangkan ke kampung halaman ini," jelasnya.

Kemudian, kata Mawardi, ia membuka komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov NTB melalui dinas-dinas terkait, dan para relawan-relawan untuk mencarikan solusi agar jenazah almarhum dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamam kami.

"Al hasilnya upaya kami, bahwa pemerintah hanya memfasilitasi mobil ambulance saja," terangnya.

Kemudian, soalnya biaya transportasi atas pemulangan jenazah almarhum saudara kami, semua biaya dari keluarga sendiri.

"Intinya, tidak ada biaya dari pemerintah maupun dari perusahaan," tuturnya.

Mawardin menyampaikan terimakasih kepada kerjasama/bantuan teman -teman, dari Kadis Disnaker Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Disnaker NTB, BP2MI, BP3MI, KJRI, Basarnas Kabupaten Lombok Timur dan Barsarnas NTB,  Yayasan YPTKIS, Sahabat saya di Malaysia Jiran Yayasan (TITIAN UMMAH ENTERPRISE, SDN BHD),  dan teman-teman kedutan Malaysia dan seluruh lapisan masyarakat setempat yang telah memberikan bantuan, doa, moril maupun materil, dan dukungan selama proses pemulangan jenazah sehingga bisa kembali ke rumah atau kediaman kami.

"Alhamdulillah hari ini, almarhum sudah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat," pungkasnya.

Redaksi ||

Senin, 05 Januari 2026

Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan Gelar Tasyakuran Bersama Media di NTB Atas Kenaikan Pangkatnya

Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan
didampingi Istri, (Ist/Surya Ghempar)

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id - Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., menggelar acara tasyakuran atas kenaikan pangkat jadi Bintang Satu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini berlangsung di Kediamannya di Gerung Lombok Barat. Senin, (05/01/26) malam.

Kegiatan ini juga penuh keakraban bersama insan media di Nusa Tenggara Barat (NTB). Momentum tasyakuran ini tidak hanya menjadi ungkapan kebahagiaan pribadi, tetapi juga wujud penghargaan atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin antara Polri dan media.

Dalam sambutanya, Brigadir Jendral Pol Lalu Muhammad Irwan Mahardan menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, serta dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat.

“Kenaikan pangkat ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi hasil kerja bersama dan dukungan semua pihak, termasuk rekan-rekan media yang selama ini menjadi mitra strategis Polri,” ujarnya.

Suasana tasyakuran berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, ditandai doa bersama agar Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengemban tugas di jenjang kepangkatan yang baru.

Brigadir Jenderal Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan bahwa peran media sangat penting dalam menjaga keseimbangan informasi serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Ia mengajak semua insan pers  untuk tetap menjaga tali silaturrahmi ini dan komunikasi baik baik ini serta tetap mendukung saya dalam menjalankan amanah ini," tuturnya.

Lewat kesempatan ini, saya berharap sinergitas antara Polri dan media di NTB semakin solid dalam menyampaikan informasi yang edukatif, berimbang, dan membangun demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

"Saya dan keluarga menyampaikan terimakasih atas doa dan dukungan rekan-rekan selama ini," pungkasnya.

Redaksi ||