Mataram-NTB,
Media Dinamika Global.Id - Tuntut terkait dengan jembatan Desa Bolo dan Desa Rade terputus, Himpunan Mahasiswa Madapangga Bima (HIMA MPB) Mataram menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi NTB , Selasa (21/01/25).
Massa aksi melakukan orasi bergiliran mendesak pemerintah kabupaten Bima untuk segera memperbaiki Jembatan penghubung Desa Bolo dan desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.
Koordinator Umum (Kordum) aksi, Ermawan dalam orasinya mengatakan, jembatan penghubung dua Desa yakni desa Bolo dan desa Rade tersebut sudah lima tahun dibiarkan begitu saja tak kunjung diperbaiki oleh Pemda kabupaten Bima.
"Jembatan tersebut belum ada eksen dan realisasi lansung oleh Pemda kabupaten Bima untuk diperbaiki, malah alih-alih hanya berjanji manis memperbaiki," tutur Ermawan sekaligus Ketua HIMA MPB Mataram.
Kata Ermawan, Jembatan antara Desa Bolo dan Desa Rade sebagai pusat perekonomian masyarakat Kecamatan Madapangga ini sudah lima tahun mengalami kerusakan. Pada musim hujan, warga harus berhati-hati melewati jembatan tersebut karena kondisi jalan dipenuhi lumpur dan belum lagi jalannya licin.
"Kami meminta DPRD Provinsi NTB agar mendesak Pemda Bima untuk segera membangun jembatan," desaknya.
Senadah, Korlap aksi, akibat kondisi jembatan putus diterjang banjir Badang pada tahun 2021 lalu, kondisi jembatan sekarang sangat memprihatinkan. Untuk diketahui, putusannya jembatan tersebut mengakibatkan warga meninggal dunia. Tidak hanya warga, oknum Polisi yang bertuga di Polsek Madapangga juga mengalami kecelakaan dan terakhir oknum TNI yang datang cuti mengalami kecelakaan di jembatan tersebut.
"Kami mendesak DPRD NTB untuk menghadirkan Kadis PU Kabupaten Bima dan Bupati Bima beraudensi dengan masa aksi," terangnya.
Korlap II Tom, menegaskan jika infrastruktur ini tidak segera direalisasikan, maka masyarakat kecamatan Madapangga serit melakukan aktivitas sehari-harinya, terutama perekonomian dan hasil pertanian mereka sangat terganggu.
"Oleh itu kami mendesak Ketua Komisi IV DPRD NTB segera keluar menghadapi masa aksi kerena menyakut persoalan perekonomian dan aktivis masyarakat terganggu," tegasnya.
Sambungnya, Pemda Kabupaten Bima seharusnya menjadikan pembangunan jembatan ini sebagai prioritas dalam rencana pembangunan daerah, meningkatkan infrastruktur pembangunan kabupaten Bima demi kesejahteraan masyarakat setempat.
"Oleh karena itu, sudah seharusnya Pemda Kabupaten Bima bersama Pemprov NTB segera mengambil sikap dan konkret untuk mewujudkan infrastruktur jembatan penghubung tersebut," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Komisi IV DPRD NTB H. Hasbullah Muis Konco dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menemui masa aksi dan dia mengatakan terkait tuntutan masa aksi siap untuk diperjuangkan karena ini merupakan hajatan masyarakat banyak atau selamatan umat.
"Saya mengapresiasi kepada mahasiswa Madapangga Mataram, berdasarkan penyampaian adik-adik mahasiswa persoalan jembatan ini sudah sudah cukup lamanya tidak diperhatikan, hal ini sangat disayangkan dan ini hal yang urgent demi kepentingan masyarakat banyak," tuturnya dan dia juga menjabat Sekjen DPW Provinsi NTB Partai PAN.
Tuntutan adik-adik mahasiswa Madapangga akan saya sampaikan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima Terpilih, Ady Mahyudin dan Dr. Irfan. Kita memahami bahwa jembatan adalah akses utama sebagai roda perekonomian masyarakat.
"Kalau jemput putus, pasti roda perekonomian masyarakat terhambat, terus bagaimana bisa bisa bantu perekonomian masyarakat kalau jemput putus dan rusak," sambungnya.
Lebih lanjutnya, kalau nasi, beras, uang masih bisa kita cari, tapi kalau jembatan terputus, gimana bisa kita memaksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat. Inilah yang harus kedepannya konsep pembangunan, mana yang prinsip dan urgen akan menjadi skala prioritas.
"Apalagi ini jembatan ini akibat bencana yang harus direalisasikan dan karena bencana harus diatensi khusus, anggaran bisa datang dari mana saja, harus diprioritaskan, kalau daerah kabupaten Bima tidak mampu pemerintah pusat dan Pemprov NTB siap membantu dan inilah menjadi pembelajaran kita bersama," tegasnya.
Kembali masa aksi meminta kepastian dan bukan hanya omong kosong, agar masa aksi pegangan atas pernyataan DPRD. Kemudian H. Hasbullah menelpon melalui Video Call WhatsApp Bupati Bima terpilih diangkat oleh Bupati Bima terpilih dihadapan masa aksi, disaksikan langsung oleh masa aksi.
Kemudian, masa aksi membubarkan diri menuju kantor Dinas PUPR NTB. (Surya Ghempar).
