Media Dinamika Global: Media Dinamika Global.Id
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan

Rabu, 21 Januari 2026

Soal Pemberitaan “PON 2028 di NTB Terancam Pindah?”, Pemprov: Itu Asumsi Liar


Mataram, Media Dinamika Global.Id,  — 22 Januari 2026, Menanggapi pemberitaan salah satu media LPKPK NTB tertanggal 21 Januari 2026 berjudul “PON 2028 di NTB Terancam Pindah? Sejumlah Cabor Dikabarkan di Jakarta”, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa narasi tersebut lebih merupakan asumsi media, atau tepatnya asumsi penulis berita, dan tidak berdasar pada keputusan resmi. Hingga saat ini, NTB dan NTT tetap ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028, sebagaimana arahan dan persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur NTB dan Gubernur NTT dalam pertemuan pada momentum peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menyampaikan bahwa isu “pindah tuan rumah” adalah informasi yang tidak tepat. Yang terjadi sesungguhnya adalah penyesuaian skema dan format pelaksanaan PON 2028 berdasarkan kesepakatan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama KONI, yakni PON 2028 akan lebih fokus mempertandingkan cabang olahraga (cabor) yang berada dalam rumpun Olimpiade. Penyesuaian ini dilakukan agar penyelenggaraan PON XXII lebih efisien, realistis secara pembiayaan, dan terukur dari sisi kesiapan pelaksanaan, tanpa mengubah status NTB dan NTT sebagai tuan rumah.

Aka menjelaskan, penyesuaian format ini juga berkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur olahraga. Pemerintah pusat menekankan bahwa penyelenggaraan PON 2028 harus berorientasi pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada, bukan membangun venue baru yang berisiko membebani keuangan daerah dan berpotensi terbengkalai pasca-event. Pengalaman sejumlah PON sebelumnya menjadi pelajaran penting, bahwa banyak arena olahraga yang setelah pelaksanaan PON tidak termanfaatkan secara maksimal. Karena itu, fokus PON XXII 2028 adalah renovasi, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan venue eksisting agar berkelanjutan bagi pembinaan olahraga daerah.

Terkait informasi beberapa cabor digelar di Jakarta atau daerah lain, Pemprov NTB menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi dan pemenuhan standar venue, terutama untuk cabor yang membutuhkan biaya besar dan fasilitas khusus, seperti arena akuatik dan cabang tertentu yang memerlukan sarana berstandar tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pemanfaatan venue yang telah tersedia di daerah lain, baik Jakarta, Jawa Barat, maupun wilayah lain yang memenuhi syarat, dapat dilakukan tanpa mengurangi substansi bahwa NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah utama PON 2028. Prinsipnya jelas: penyelenggaraan harus berkualitas, tepat guna, dan tidak memaksakan pembangunan baru yang tidak sejalan dengan arahan Presiden.

Pemprov NTB mengajak seluruh masyarakat, media, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan menyejukkan dalam menyambut PON XXII Tahun 2028.

“Mari kita bangun optimisme dan kebanggaan sebagai tuan rumah. Informasi resmi akan selalu kami sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jika ada perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov NTB bersama Pemprov NTT akan mengumumkannya secara resmi,” tegas Aka.

PON 2028 adalah momentum besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, menguatkan sport tourism, dan melahirkan atlet-atlet berprestasi dan NTB siap menyambutnya dengan kerja nyata, kolaborasi, serta semangat kebersamaan.

Redaksi ||

Instruksi Gubernur Iqbal, Baznas NTB Bangun Dua RTL Warga di Desa Batu Bangka Sumbawa


Sumbawa, Media Dinamika Global.Id -- Rangkaian kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta Agathia Soedjoko beserta rombongan didampingi Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan jajaran, M.P., menginstruksikan perbaikan dua rumah tidak layak huni (RTL) milik dua warga masyarakat di Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa (21/01/2026). 

Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB, Gubernur Iqbal menyatakan dua rumah warga ini perlu dilengkapi fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) yang bersih, dan dibangun kembali agar layak huni. 

Warga penerima manfaat Siti Fatimah, mengaku senang dan bahagia didatangi Gubernur NTB dan rombongan yang memberikan perhatian berupa bantuan logistik serta perbaikan rumah layak huni. 

"Saya senang sekali lihat beliau (Gubernur NTB) secara langsung. Terharu, tak bisa diungkap dengan kata-kata. Bahagia," ungkapnya ditemani suaminya Saharuddin Seth.

Seirama dengan yang disampaikan, Abdul Hasyim menyatakan rasa terima kasih atas kepedulian Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa yang sesuai permintaan dirinya untuk bisa memperbaiki rumah. 

"Berterima kasih kepada Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, sudah sempat dan mau datang ke sini (rumah penduduk)," ungkapnya. 

Dalam pada itu, Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB H. Ahmad Rusli, S.Ag mengatakan bantuan diberikan dalam rangka langkah kemanusiaan serta memperbaiki rumah penduduk yang layak menerimanya, lantaran rumah yang ditempatinya berkategori sudah tak layak huni. 

"Sesuai instruksi Gubernur NTB, kami (Baznas NTB) membangun dua unit rumah layak huni, sekaligus satu MCK bersih bersama," imbuhnya.  

Adapun bantuan lainnya dari Baznas NTB, berupa 50 Paket Sembako dan Paket Konsumtif untuk 100 orang, masing-masing 200 ribu rupiah. 

"Baznas NTB juga membawa 50 Paket Sembako dan Paket Konsumtif untuk 100 orang, masing-masing 200 ribu rupiah. Diberikan kepada warga yang membutuhkan," tuturnya. 

Dari jalan raya, tampak rumah sederhana 

beratap seng lawas dan berdinding kayu, tetapi dari tempat itu pula muncul senyuman tulus dari penduduk Dusun Sengkal A Desa Batu Bangka Moyo Hilir yang didatangi Gubernur NTB. Kebahagiaan tersebut, terpancar dari anak-anak yang menyambut, sajian kuliner yang dipersiapkan serta kekhasan masyarakat yang bangga sekaligus haru, ketika didatangi pemimpinnya. 

Dalam kunjungan itu, Gubernur Iqbal sempat berbincang-bincang ringan dengan beberapa warga lainnya serta mengimbau bagi anak-anak agar terus bersekolah.

Sebagai rangkaian Kunker, rencananya, Kamis (22/1/2026) Gubernur NTB dijadwalkan menghadiri Upacara HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa.

Redaksi ||

Kunker ke Sumbawa, Gubernur NTB Susuri Jalan Penghubung Pakai Motor Trail


Sumbawa, Media Dinamika Global.Id - Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Shinta Agathia Soedjoko dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke pulau Sumbawa menyusuri jalan yang menjadi rencana proyek renovasi jalan dan jembatan menggunakan motor trail. 

Gubernur NTB diterima Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., beserta pimpinan OPD terkait yang pada kunker kali ini terasa berbeda karena Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, masing-masing bersama istri menggunakan motor trail menuju lokasi. 

Jalan yang ditelusuri rombongan, diantaranya Jalan Lintas Moyo, Jalan Moyo Luair Ruas KM. 20, KM 21,5 dan beberapa persimpangan jalan yang memerlukan jembatan penghubung dan melihat langsung akses jalan prioritas yang perlu diperbaiki. 

"Mana jalan provinsi yang perlu perbaikan, kita kerjakan (prioritas) dahulu," tuturnya. 

Ruas jalan ini diprioritaskan perbaikannya karena selain sebagai jalur transportasi masyarakat juga jalan penghubung angkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. 

Terkait langkah Bupati Sumbawa memperbaiki hutan yang terkadang berdampak ke jalan penghubung. Gubernur Iqbal lugas menjawab bahwa langkah Bupati Sumbawa sudah benar dan tegas. 

"Sudah benar apa yang dilakukan Bupati Sumbawa, menyelamatkan hutan. Ketika tak ada lagi penahan air, semua air deras mengalir membentuk sungai baru yang berdampak pada jalan. Pak Bupati betul-betul tegas, memperbaiki hutan dan menghentikan pembalakan," imbuhnya. 

Dalam pada itu, Bupati Jarot menekankan pentingnya jalan untuk dibuatkan saluran air untuk mengatasi ambruknya jalan. 

"Beberapa jalan memang perlu dibuatkan saluran, untuk mengatasi ambruknya jalan. Hutan perlu kita selamatkan dan jaga bersama," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Abdul Wahab mengatakan dengan kehadiran Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa langsung ke lapangan dirinya berharap perbaikan jalan segera terlaksana. 

"Dengan kedatangan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, saya merasa permasalahan jalan terjawab. Yakin, jalan ini segera ditangani. Terima kasih," ungkapnya optimis. 

Rombongan kunker yang menggunakan motor trail ini juga singgah pada beberapa spot jalan yang sekiranya memerlukan penanganan perbaikan serius sambil menikmati keindahan alam yang sepanjang jalan raya dan berdialog dengan petugas proyek jalan serta unsur masyarakat. 

Hadir pula dalam rombongan yang melihat langsung realita lapangan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB

H. Sadimin, ST., MT, Kepala Dinas Sosial PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, S.H. serta beberapa pimpinan OPD Kabupaten Sumbawa, unsur TNI-Polri serta unsur masyarakat.

Redaksi ||

NTB Sepakati Langkah Terukur Tangani Sampah


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan langkah terukur menangani persoalan sampah mulai dari perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok hingga teknologi waste to energy (WTA) dengan melibatkan Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam rapat koordinasi bersama Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana dan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (21/01/2026) menegaskan, penanganan persampahan akan dilakukan melalui dua skema utama, yakni solusi jangka pendek berupa perluasan landfill, serta solusi jangka panjang melalui penerapan teknologi waste to energy (WTE).

“Untuk jangka pendek, kita tidak punya pilihan selain memperluas landfill. Ini harus segera dikerjakan agar tidak terjadi krisis sampah berulang,” tegas Gubernur.

Ia menjelaskan, perluasan landfill akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan lahan yang telah siap secara teknis, sehingga mampu menambah daya tampung TPA Regional Kebon Kongok hingga sekitar dua tahun ke depan.

Langkah ini dinilai mendesak agar layanan persampahan tetap berjalan sembari menyiapkan sistem pengelolaan permanen yang lebih berkelanjutan.

Sementara untuk solusi jangka panjang, Pemprov NTB mendorong percepatan realisasi WTE sebagai strategi pengelolaan sampah modern. 

Gubernur Iqbal menambahkan, sejumlah perusahaan telah mengajukan proposal penerapan WTE dan saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian PUPR untuk menyelaraskan regulasi dan skema pelaksanaannya, mengingat TPA Regional Kebon Kongok melayani dua daerah sekaligus, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Dalam rapat tersebut disepakati pula pembagian beban anggaran untuk penanganan jangka pendek dengan proporsi 40 persen Pemprov NTB, 40 persen Pemkot Mataram, dan 20 persen Pemkab Lombok Barat serta memastikan anggaran pembebasan lahan pendukung telah disiapkan oleh Pemprov NTB

sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan.

“Target kita jelas, penyelesaian jangka pendek harus tuntas tahun ini, sehingga tidak perlu lagi menetapkan status darurat sampah ke depan,” pungkas Gubernur Iqbal.

Pemprov NTB menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas pemerintah daerah agar persoalan persampahan dapat ditangani secara cepat, terukur, dan berkelanjutan demi menjaga kebersihan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat.

Redaksi ||

Ummi Dinda Tekankan Sinergi dan Akselerasi Program Prioritas


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri  memimpin rapat Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, dan para Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. 

Salah satu perhatian utama adalah penuntasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar pelaksanaan program dan kegiatan OPD dapat dieksekusi secara optimal. Selain itu, Ummi Dinda menekankan pentingnya penataan tata kelola aset dan SDM seiring dengan implementasi SOTK yang baru.

Ummi Dinda menekankan pula sinergitas program yang menjadi kunci dalam penuntasan persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya. 

Ia mendorong sinkronisasi program antar-OPD, Pemkab/Pemkot serta kerja sama berkelanjutan dengan lembaga terkait agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat.

Untuk memastikan efektivitas program tahun 2026, Ummi Dinda memandang perlu dilakukan sinergi secara cepat dengan berpedoman pada Renstra, cascading program, serta rencana program/ kegiatan 2026 yang disusun berbasis rumpun program unggulan. 

Dalam rapat ini, masing-masing unsur membahas pengenalan wilayah tugas, pola kerja sama, serta mulai mengurai sejumlah agenda percepatan yang perlu segera dilakukan dan menyepakati pelibatan Staf Ahli dan para Asisten dalam pembahasan isu strategis maupun perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja lainnya, sehingga percepatan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan kolaboratif.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang dinilai sangat positif untuk memperkuat koordinasi internal pemerintahan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Ummi Dinda menegaskan pula, pertemuan semacam ini perlu terus diselenggarakan secara berkala ke depan sebagai ruang penguatan sinergi, sekaligus memastikan seluruh elemen pendukung pemerintahan bergerak dalam satu arah. 

Dirinya juga mendorong forum koordinasi ini dapat diperluas dengan melibatkan perangkat daerah terkait maupun lembaga lain, sehingga kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif.

Redaksi ||

Selasa, 20 Januari 2026

Apresiasi Dedikasi Pekerja Layanan Publik, Gubernur NTB Berangkatkan 33 Jamaah Umrah


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal melepas 33 penerima hadiah umrah, Rabu (21/1), di Pendopo Gubernur NTB. Para jamaah dijadwalkan berangkat pada Kamis (22/1) melalui Muhsinin Tour and Travel dengan pendampingan TGH. M. Jamiluddin Syahid Al Yazidi.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa program pemberian hadiah umrah merupakan bagian dari cita-citanya sejak awal menjabat, sebagai bentuk apresiasi kepada para pekerja yang selama ini menjaga keberlangsungan layanan publik.

“Di balik kebahagiaan Bapak-Ibu hari ini, saya justru yang paling bahagia. Sejak awal saya bercita-cita bisa memberangkatkan 100 orang untuk umrah di tahun pertama, meski kemampuan kami saat ini baru 33 orang. Namun percayalah, yang memanggil Bapak-Ibu ke Tanah Suci bukan saya, melainkan Allah SWT,” ujarnya.

Penerima hadiah umrah berasal dari berbagai latar belakang profesi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, antara lain kader posyandu, polisi hutan, sopir, tukang kebun, hingga pramusaji. Menurut Gubernur, kontribusi mereka memiliki nilai yang sama pentingnya dalam mendukung roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kontribusi kalian semua diakui dan sangat berarti. Kalian bukan pelengkap, melainkan bagian penting dalam proses membangun NTB agar menjadi lebih baik,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menitipkan doa untuk masyarakat NTB, khususnya mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan, agar segera keluar dari kondisi tersebut.

“Saat turun langsung ke lapangan, saya menyadari bahwa kemiskinan bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang nyata dan berat. Karena itu, saya titip doa agar masyarakat NTB dapat keluar dari kemiskinan dan para pemimpinnya diberi kekuatan untuk mewujudkannya,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan, program hadiah umrah akan terus diupayakan berlanjut selama tersedia rezeki. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mengalokasikan program umrah bagi aparatur sipil negara (ASN) berprestasi yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah.

Sementara itu, Agus Talino, perwakilan penerima hadiah umrah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.

“Kami bersyukur atas rezeki ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi kami untuk menunaikan ibadah umrah. Semoga Bapak Gubernur dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk mewujudkan NTB yang Makmur dan Mendunia,” ujarnya.

Redaksi ||

NTB Optimistis Perkuat Swasembada Pangan 2026, Produksi Padi 2025 Naik 16,85 Persen


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya mengembalikan kejayaan swasembada pangan seperti dekade 1980-an, melalui penguatan produksi, perluasan areal tanam, serta peningkatan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik bersama Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hj. Eva Dewiyani, S.P., menyampaikan tren capaian yang sangat positif di Provinsi NTB. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), capaian produksi padi NTB pada tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau meningkat 16,85% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.453.408 ton GKG. Peningkatan ini juga ditopang oleh naiknya luas panen dari 281.718 hektare pada tahun 2024 menjadi 322.927 hektare pada tahun 2025, serta produktivitas padi yang meningkat dari 51,59 kuintal/hektare menjadi 52,59 kuintal/hektare.

Secara rinci, capaian produksi padi tahun 2025 di NTB berdasarkan KSA BPS tercatat: Lombok Tengah dengan luas panen 78.639 Ha, produksi 421.941 ton GKG, produktivitas 53,66 Ku/Ha; Sumbawa luas panen 74.736 Ha, produksi 398.864 ton GKG, produktivitas 53,37 Ku/Ha; Lombok Timur luas panen 45.387 Ha, produksi 243.474 ton GKG, produktivitas 53,64 Ku/Ha; Kabupaten Bima luas panen 42.845 Ha, produksi 208.018 ton GKG, produktivitas 48,55 Ku/Ha; Dompu luas panen 30.448 Ha, produksi 151.335 ton GKG, produktivitas 49,70 Ku/Ha; Lombok Barat luas panen 25.488 Ha, produksi 135.678 ton GKG, produktivitas 53,23 Ku/Ha; Sumbawa Barat luas panen 14.548 Ha, produksi 74.496 ton GKG, produktivitas 51,21 Ku/Ha; Lombok Utara luas panen 5.536 Ha, produksi 33.320 ton GKG, produktivitas 60,19 Ku/Ha; Kota Mataram luas panen 2.736 Ha, produksi 17.727 ton GKG, produktivitas 64,78 Ku/Ha; serta Kota Bima luas panen 2.564 Ha, produksi 13.431 ton GKG, produktivitas 52,39 Ku/Ha.

Menurut Dr. Aka, capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif semua pihak dalam membangun sektor pertanian, sekaligus menjadi fondasi optimisme menuju penguatan swasembada pangan NTB tahun 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program pro-rakyat, antara lain optimasi lahan tahun 2025 di NTB yang dialokasikan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani menjadi Rp6.500/kg untuk gabah kering panen, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Eva Dewiyani mengatakan, memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan Pemerintah Pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” tutupnya.

Redaksi ||

Senin, 19 Januari 2026

Kantor Negara Tertutup untuk Pers? BPTD Kelas II NTB Abaikan Wartawan

Kantor BPTD) Kelas II NTB saat di kantor ditemui wartawan, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Sikap tertutup kembali dipertontonkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat. Lembaga vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI ini diduga mengabaikan keberadaan wartawan yang datang ke kantor mereka untuk kepentingan peliputan dan konfirmasi.

Sejumlah wartawan dari berbagai media mendatangi kantor BPTD Kelas II NTB dengan maksud meminta klarifikasi terkait isu-isu transportasi darat yang menjadi perhatian publik. Namun, alih-alih mendapat penjelasan, para jurnalis justru tidak ditemui oleh pejabat berwenang. Tidak ada keterangan resmi, bahkan upaya konfirmasi melalui staf juga tak membuahkan hasil.

Kondisi ini memantik pertanyaan serius: apakah kantor negara kini tertutup bagi pers? Padahal, pers memiliki peran konstitusional sebagai pilar demokrasi dan mitra kritis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sikap menghindar tersebut dinilai bertolak belakang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Terlebih, BPTD Kelas II NTB mengelola sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari pengawasan angkutan darat, pengelolaan terminal, hingga keselamatan transportasi.

“Jika wartawan saja diabaikan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang ingin mengadu atau meminta penjelasan?” kritik Syuryadin salah satu jurnalis yang berada di kantor BPTD Kelas II NTB. Selasa, (20/01/26).

Pengamat kebijakan publik di NTB menilai, ketertutupan semacam ini berpotensi melanggar semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin hak wartawan untuk mencari dan memperoleh informasi. Aparatur negara seharusnya memahami bahwa keterbukaan informasi bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Mereka mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja serta pola komunikasi BPTD Kelas II NTB. Pejabat publik yang alergi terhadap konfirmasi dan kritik dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPTD Kelas II NTB belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak ditemuinya para wartawan yang datang ke kantor mereka.

Redaksi ||

Pengangguran NTB Naik Turun, Ketua MIO NTB Kritik Kinerja Disnaker, Kadis Abaikan Wartawan Saat Konfirmasi

Mobil Kepala Disnakertrans NTB, saat ditemui di kantor, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Persoalan pengangguran di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapat sorotan tajam dari Ketua DPW Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB, Feryal MP, yang juga dikenal sebagai jurnalis dan pimpinan media.

Menurut Feryal, masalah pengangguran di NTB bukanlah isu baru. Namun hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum menunjukkan solusi nyata, meski program dan anggaran terus bergulir setiap tahun.

“Kalau dilihat sekilas, data memang terlihat membaik. Tapi kalau dibaca lebih jujur, masalah pengangguran di NTB sebenarnya belum pernah benar-benar selesai,” ujar Feryal.

Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari ANTARA News Mataram. Secara jangka panjang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB memang sempat menurun, dari 3,01 persen pada 2021, menjadi 2,80 persen pada 2023, lalu 2,73 persen pada Agustus 2024.

Namun di sisi lain, dinamika terbaru justru menunjukkan gejala sebaliknya. BPS mencatat jumlah pengangguran di NTB mencapai sekitar 102,63 ribu orang pada Februari 2025, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan, pada Agustus 2025, TPT kembali naik ke angka sekitar 3,06 persen, lebih tinggi dibanding Agustus 2024.

“Angka-angka ini memberi pesan ganda. Penurunan jangka panjang tidak otomatis berarti masalah selesai. Dan kenaikan pada periode tertentu menunjukkan pasar kerja NTB masih sangat rapuh,” tegasnya.

Feryal menilai, persoalan utamanya bukan pada kurangnya niat pemerintah, melainkan pada cara kerja dan arah kebijakan, khususnya di tubuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB.

Selama ini, pelatihan kerja memang rutin dilaksanakan. Kegiatan berjalan, laporan tersusun rapi, dan anggaran terserap. Namun, setelah pelatihan selesai, banyak peserta kembali ke kondisi semula: menganggur.

“Ini bukan kesalahan peserta. Ini sinyal kuat bahwa pelatihan tidak dirancang berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja. Pelatihan berjalan sendiri, tanpa peta besar,” kata Feryal.

Ia menegaskan, Disnaker seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha. Sayangnya, jembatan itu dinilai masih rapuh, bahkan nyaris tidak terlihat.

Salah satu masalah mendasar yang disorot adalah ketiadaan database komprehensif terkait kebutuhan tenaga kerja perusahaan-perusahaan di NTB.

“Berapa kebutuhan tenaga kerja setiap tahun? Bidang apa yang paling dibutuhkan? Kompetensi apa yang dicari industri? Tanpa data ini, pelatihan hanya berisiko jadi rutinitas administratif, selesai di kelas, habis di laporan, rapi di SPJ,” ujarnya.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah akses sertifikasi kompetensi nasional. Saat ini, banyak pelatihan bersertifikat justru tersedia di luar NTB, seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, hingga Medan. 

Akibatnya, pencari kerja NTB harus keluar daerah dengan biaya besar yang tidak semua orang mampu menanggung.

“Pertanyaannya sederhana, kenapa layanan dasar peningkatan kompetensi ini tidak dihadirkan di NTB sendiri?” sindirnya.

Padahal, Pemprov NTB memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di Dasan Cermen. Namun, BLK tersebut masih terkendala persoalan klasik, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana hingga belum adanya lisensi sertifikasi nasional.

Feryal mengapresiasi rencana pembentukan lembaga pelatihan bersertifikat melalui BLK yang mulai digagas. Ia menyebut, Plt Kepala Disnakertrans NTB H. Muslim sebelumnya telah menyampaikan bahwa proses pengurusan lisensi ke Badan Sertifikasi Nasional sedang dirancang, dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,25 miliar yang telah disetujui Gubernur NTB.

“Langkah ini patut diapresiasi. Tapi kritik tetap perlu disampaikan. Inisiatif strategis seperti ini seharusnya lahir dari kesadaran internal Disnaker, bukan semata dorongan pimpinan daerah,” tegasnya.

Menurutnya, Disnaker tidak cukup hanya menjadi pelaksana anggaran, melainkan harus berperan sebagai arsitek kebijakan ketenagakerjaan. 

Transformasi BLK menjadi UPT berstatus BLUD juga dinilai sebagai kebutuhan mendesak agar pengelolaan pelatihan dan sertifikasi lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Selain itu, Feryal mendorong Pemprov NTB untuk menghadirkan regulasi yang mewajibkan perusahaan, terutama di sektor industri strategis dan K3, melaporkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara berkala.

“Tanpa data, ironi akan terus berulang, pemerintah sibuk melatih, sementara dunia usaha mengeluh kekurangan tenaga kerja yang sesuai,” ujarnya.

Ia juga menyinggung penunjukan H. Aidy Furqon sebagai Kepala Disnakertrans NTB yang berlatar belakang dunia pendidikan. Menurutnya, publik kini menunggu apakah penunjukan tersebut mampu menghadirkan terobosan nyata.

“Kita akan lihat apakah ini bisa menjadi angin segar atau justru mengulang pola lama. PR pengangguran ini terlalu besar untuk diselesaikan dengan pendekatan biasa,” kata Feryal.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan, melainkan sebagai pengingat keras bahwa persoalan pengangguran dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan rutin dan administratif.

“Jika visi Gubernur NTB adalah ‘terampil dan tangkas’, maka Disnaker harus menerjemahkannya menjadi kerja nyata. Bukan sekadar program, tapi solusi yang benar-benar dirasakan pencari kerja,” pungkasnya.

“NTB tidak butuh Disnaker yang hanya hadir di struktur organisasi. NTB butuh Disnaker yang hadir dalam kehidupan warganya.”

Sementara, Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan yang baru dilantik oleh gubernur NTB abaikan sejumlah wartawan saat dikonfirmasi langsung di kantor, Selasa (20/01/26) hingga berita ini dipublikasikan.

Redaksi ||