NTB Perkuat Integrasi Data untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

NTB Perkuat Integrasi Data untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

Media Dinamika Global      

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB,
Dr. H. Ahsanul Khalik, (Ist/Surya).

Mataram, Media Dinamika Global — Pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat integrasi 921 data pembangunan dari 43 perangkat daerah sebagai fondasi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data.

Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data pada Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang digelar di Mataram, Senin (02/06/26). Kegiatan ini diikuti para produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, dan tim teknis dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dengan dukungan Program SKALA.

Penguatan tata kelola data menjadi salah satu perhatian Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam mendorong pembangunan yang lebih terukur dan berbasis bukti. Pemerintah Provinsi NTB meyakini pembangunan yang efektif hanya dapat dilakukan apabila didukung data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipercaya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan integrasi data merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan daerah menggunakan referensi data yang sama.

Menurut Aka, sapaan akrabnya, selama ini pemerintah sering menghadapi tantangan berupa perbedaan data antarinstansi maupun antara daerah dan pusat yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.

“Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap tata kelola data. Karena pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.

Aka menjelaskan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan integrasi sistem secara menyeluruh. Sejumlah aspek teknis masih perlu diselaraskan, mulai dari kode wilayah administrasi, standar data, metadata, hingga tata kelola dan mekanisme interoperabilitas antar sistem.

“Integrasi data bukan sekedar menghubungkan dua portal atau dua aplikasi. Yang sedang kita bangun adalah kesamaan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan integrasi data akan memberikan manfaat besar bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertama, menghasilkan kebijakan yang lebih akurat karena seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan menggunakan data yang sama.

Kedua, meningkatkan efisiensi anggaran karena pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data secara berulang oleh masing-masing instansi.

Ketiga, memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat.

“Sering kali kita menghadapi kondisi satu daerah tetapi memiliki banyak angka. Integrasi ini menjadi penting agar tidak ada lagi perbedaan data antara daerah dan pusat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis fakta,” jelasnya.

Sementara itu, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).

Menurutnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Karena itu, keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan data yang dihasilkan.

“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan lebih efektif,” ujarnya.

Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis pembangunan, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan.

Melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat dirancang berdasarkan data yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi data ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pemerintahan NTB yang semakin modern, transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Redaksi |

RSUP NTB Berbenah, Siap Naik Kelas sebagai Rumah Sakit Pendidikan Unggulan

RSUP NTB Berbenah, Siap Naik Kelas sebagai Rumah Sakit Pendidikan Unggulan

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Memasuki babak baru setelah berhasil menuntaskan kewajiban utang kontraktual yang selama bertahun-tahun membebani ruang gerak institusi, RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat langkah pembenahan dan transformasi. Salah satu ikhtiar tersebut ditandai dengan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Rumah Sakit Pendidikan oleh tim verifikator Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 29 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi RSUP NTB untuk memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di Nusa Tenggara Barat.

Tim verifikator yang terdiri atas lima orang dipimpin dr. Else Mutiara Sihotang, Sp.PK, diterima langsung oleh Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., didampingi para Wakil Direktur dan jajaran manajemen rumah sakit. Turut hadir Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, serta para direktur rumah sakit se-Pulau Lombok.

Dalam proses verifikasi, tim melakukan telaah dokumen terhadap lima standar utama yang mencakup tata kelola, penyelenggaraan pendidikan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta sistem penjaminan mutu. Tim juga melakukan telusur lapangan terhadap berbagai fasilitas pendidikan dan pembelajaran klinik, mulai dari ruang jaga peserta didik, ruang diskusi akademik, laboratorium keterampilan klinik, perpustakaan, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Melalui proses tersebut, tim menilai kesiapan RSUP NTB dalam menyelenggarakan pendidikan klinik yang berkualitas, termasuk kompetensi pembimbing, lingkungan akademik, fasilitas pembelajaran, serta dukungan institusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kesehatan.

Sebagai Rumah Sakit Kelas A, terakreditasi Paripurna, dan berstatus Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSUP NTB terus memperkuat kapasitasnya sebagai pusat layanan kesehatan sekaligus pusat pendidikan tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Didukung lebih dari 2.600 sumber daya manusia dan 113 jenis layanan kesehatan, RSUP NTB menjadi salah satu institusi kesehatan strategis di kawasan timur Indonesia.

Rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan bagi dokter muda dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian sumber daya manusia kesehatan di daerah.

Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., menegaskan bahwa verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan yang sedang dijalankan institusinya.

"Verifikasi ini bukan semata untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa RSUP NTB mampu menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik sekaligus menjadi tempat belajar yang berkualitas bagi calon dokter dan dokter spesialis yang kelak akan mengabdi kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Asrul, berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan tim verifikator menjadi bekal penting dalam penyempurnaan tata kelola dan peningkatan kualitas institusi.

"Kami menyampaikan terima kasih atas arahan dan masukan yang diberikan oleh tim verifikator. Seluruh rekomendasi yang bersifat administratif akan kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam waktu dua minggu sebagaimana arahan yang diberikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap proses perbaikan benar-benar menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap mutu pendidikan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memberikan dukungan penuh terhadap berbagai langkah transformasi yang tengah dilakukan RSUP NTB.

"Gubernur NTB, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, memberikan perhatian dan dukungan yang sangat kuat terhadap upaya pembenahan yang sedang dilakukan RSUP NTB. Kami ingin RSUP NTB terus berbenah, meningkatkan mutu layanan, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, serta tumbuh menjadi rumah sakit pendidikan unggulan yang mampu melahirkan tenaga kesehatan berkualitas dan membanggakan Nusa Tenggara Barat," ujar Ahsanul Halik.

Menurutnya, semakin kuat kapasitas RSUP NTB sebagai rumah sakit pendidikan, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, pengembangan ilmu kedokteran, serta upaya mencetak dokter dan dokter spesialis yang siap menjawab kebutuhan daerah.

"Apa yang dilakukan RSUP NTB hari ini bukan hanya tentang memenuhi standar, tetapi tentang menyiapkan masa depan kesehatan NTB. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendukung setiap langkah perbaikan dan transformasi yang dilakukan demi menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat," pungkasnya.

Redaksi |

Perjalanan Inspiratif Opik Paradewa, Guru Honorer yang Kini Menjadi Advokat Pembela Rakyat

Perjalanan Inspiratif Opik Paradewa, Guru Honorer yang Kini Menjadi Advokat Pembela Rakyat

Media Dinamika Global      

Taufikurahman, S.Pd., S.H., M.H saat wisuda Universitas
Muhammadiyah Surabaya, (Ist/Surya).

Kabupaten Bima, Media Dinamika Global – Perjalanan hidup Taufikurahman, S.Pd., S.H., M.H., yang lebih dikenal dengan sapaan Opik Paradewa, menjadi kisah inspiratif tentang perjuangan, ketekunan, dan pengabdian kepada masyarakat. Berasal dari Desa Asal, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Opik membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Karier Opik dimulai dari dunia pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di STKIP Taman Siswa Bima, ia mengabdikan dirinya sebagai guru honorer. Dengan penuh dedikasi, ia mendidik generasi muda dan berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pendidikan di daerahnya.

Namun, semangat belajar dan keinginannya untuk berbuat lebih bagi masyarakat membawanya menapaki dunia jurnalistik. Di bidang pers, Opik dikenal sebagai sosok pekerja keras yang aktif menyuarakan berbagai persoalan sosial dan pembangunan. Pengalamannya sebagai wartawan membentuk kepekaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mendapatkan perhatian.

Dedikasinya di dunia jurnalistik semakin terlihat ketika ia mendirikan dan mengembangkan Media Incinews, yang kemudian tumbuh menjadi salah satu media informasi yang dikenal luas di wilayah Bima dan sekitarnya. Melalui media tersebut, ia berupaya menghadirkan informasi yang akurat, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik.

Meski telah menorehkan berbagai pencapaian di dunia pendidikan dan jurnalistik, Opik tidak berhenti belajar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di bidang hukum dengan menempuh S1 Hukum di STIH Muhammadiyah Bima. Langkah tersebut menjadi titik awal pengabdiannya dalam dunia advokasi dan penegakan hukum.

Keinginannya untuk memperdalam ilmu hukum terus berlanjut hingga ia berhasil meraih gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dengan bekal akademik yang kuat serta pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan berbagai persoalan masyarakat, Opik kemudian memilih berkiprah sebagai advokat profesional.

Bagi Opik, profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, melainkan sarana untuk memperjuangkan keadilan. Ia dikenal aktif memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat kecil yang sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan hak-hak mereka.

"Ilmu yang saya miliki harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Membela kebenaran dan keadilan adalah bagian dari tanggung jawab moral saya," ungkap Opik.

Perjalanan hidup Opik Paradewa menunjukkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh dari mana seseorang memulai, melainkan oleh seberapa besar kemauan untuk terus belajar, bekerja keras, dan berkontribusi bagi sesama. Dari seorang guru honorer, wartawan, pendiri media, hingga advokat, seluruh perjalanan tersebut dijalani dengan semangat pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat.

Kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi muda Kabupaten Bima bahwa pendidikan, ketekunan, dan keberanian untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kesuksesan. Lebih dari itu, Opik mengajarkan bahwa makna kesuksesan sejati terletak pada kemampuan untuk menggunakan ilmu dan pengalaman demi membantu serta memperjuangkan kepentingan orang lain.

Riwayat Pendidikan Taufikurahman, S.Pd., S.H., M.H.:

1. S1 Pendidikan – STKIP Taman Siswa Bima.

2. S1 Hukum – STIH Muhammadiyah Bima.

3. S2 Hukum Ekonomi Syariah – Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Redaksi |

Kapolsek Tegaskan Aktivitas Pelabuhan Poto Tano Tetap Normal, Aksi PPS Tak Ganggu Penyeberangan

Kapolsek Tegaskan Aktivitas Pelabuhan Poto Tano Tetap Normal, Aksi PPS Tak Ganggu Penyeberangan

Media Dinamika Global      

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano saat memantau lansung
aktivitas lancar, (Ist/Surya)

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global – Aktivitas di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Senin (2/6/2026) berlangsung normal dan lancar meskipun terdapat aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Presidium Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano, IPDA Rino Ansori, SH, menegaskan bahwa kegiatan demonstrasi yang berlangsung di sekitar kawasan pelabuhan tidak mengganggu operasional pelabuhan maupun arus lalu lintas kendaraan yang hendak menyeberang.

Menurutnya, seluruh aktivitas penyeberangan kapal serta mobilitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Pengguna jasa pelabuhan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, masih dapat melintas tanpa hambatan yang berarti.

“Memang benar hari ini ada aksi unjuk rasa, namun aktivitas pengguna jalan dan operasional pelabuhan tetap berjalan normal. Arus kendaraan roda dua maupun roda empat tetap lancar seperti biasa,” ujar IPDA Rino Ansori.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar terkait adanya penutupan akses pelabuhan. Pihak kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan pengamanan guna memastikan situasi tetap kondusif.

“Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan dan pengguna jasa penyeberangan, agar tidak takut untuk beraktivitas. Pelabuhan Poto Tano tetap buka dan tidak ada penutupan,” tegasnya.

Kapolsek menambahkan, aparat keamanan terus mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal jalannya aksi penyampaian pendapat di muka umum, sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terjamin tanpa mengganggu kepentingan umum.

Dengan kondisi yang aman dan terkendali tersebut, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Poto Tano diharapkan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sembari menjaga ketertiban dan mematuhi arahan petugas di lapangan.

Redaksi: Surya Ghempar.

Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Gubernur Gaungkan Pesan Perdamaian Dunia dari NTB

Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Gubernur Gaungkan Pesan Perdamaian Dunia dari NTB

Media Dinamika Global      

Gubernur NTB saat Pidato, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan khidmat di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (01/06/26).

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema yang sangat strategis dan visioner: "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". Upacara peringatan hari Lahir Pancasila dihadiri Forkompinda, Kepala OPD, TNI Polri, ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta perwakilan dari berbagai lembaga vertikal wilayah NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal selaku Inspektur Upacara menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni bukan sekadar seremoni tahunan. Momen ini merupakan refleksi mendalam untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.

"Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban atas terciptanya perdamaian dunia yang abadi," ujar Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal saat membacakan pidato Kepala BPIP.

Miq Iqbal menekankan bahwa di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, disrupsi teknologi, hingga dinamika geopolitik, Pancasila dinilai telah membuktikan ketangguhannya sebagai bintang penuntun sekaligus jangkar moral. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.

Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui politik luar negeri yang bebas aktif, nilai musyawarah dan mufakat yang dianut bangsa ini menjadi instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.

Sebagai bangsa yang besar, lanjut gubernur, Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan nyata di kancah internasional. Mulai dari kontribusi aktif Pasukan Perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran mediasi dalam konflik regional, hingga konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah.

"Ini adalah pengejawantahan dari Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia," tegasnya.

Menutup pidato tersebut, Gubernur menyampaikan pesan kuat agar Pancasila dijadikan sebagai living ideology (ideologi yang hidup), terutama oleh generasi muda sebagai penjaga masa depan. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh sekadar menjadi hiasan dinding kantor atau teks di buku sejarah.

Mantan Kedubes Turki tersebut, menitipkan pesan khusus agar setiap kebijakan publik yang lahir selalu berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, serta tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Seluruh elemen bangsa juga diajak untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi menjaga harmonisasi kebangsaan.

Upacara yang berlangsung tertib dan penuh nasionalisme ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang kuat karena persatuan dan nilai-nilai kemanusiaannya.

Redaksi |

Tokoh Pemuda NTB Ingatkan Aksi PPS Jangan Ganggu Transportasi dan Ekonomi Masyarakat

Tokoh Pemuda NTB Ingatkan Aksi PPS Jangan Ganggu Transportasi dan Ekonomi Masyarakat

Media Dinamika Global      

Tokoh Pemuda NTB, Al Mukhmin Betika, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Menjelang rencana aksi serentak pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026, Tokoh Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB), Al Mukhmin Betika, mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa, untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas daerah dalam menyampaikan aspirasi.

Menurut Al Mukhmin, perjuangan masyarakat untuk mendorong terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, ia menghormati dan mendukung setiap bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan secara demokratis dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan aksi tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas serta tidak menimbulkan gangguan terhadap pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi warga.

"Kami menghormati dan mendukung setiap bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan sesuai aturan. Namun, jangan sampai semangat perjuangan tersebut justru menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, mengganggu pelayanan publik, atau menghambat aktivitas ekonomi warga," ujar Mukhmin, Minggu (31/5/2026).

Bung Al Mukmin sapaan akrabnya, secara khusus mengingatkan para peserta aksi agar tidak melakukan penutupan maupun penghambatan aktivitas pada fasilitas-fasilitas vital yang menjadi urat nadi transportasi dan perekonomian masyarakat, termasuk Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kata Bung Al Mukmin, Pelabuhan Poto Tano memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, sekaligus menjadi akses utama distribusi barang, jasa, serta mobilitas masyarakat.

"Pelabuhan Poto Tano bukan hanya akses transportasi, tetapi juga penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta aksi untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat operasional pelabuhan maupun fasilitas publik lainnya," tegasnya.

Pria asal Bima itu menilai perjuangan pembentukan PPS dapat disampaikan secara efektif tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses transportasi dan layanan publik. Ia berharap seluruh elemen yang terlibat dalam aksi mampu menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dengan menjaga suasana yang aman dan tertib.

Selain itu, ia mengajak kalangan pemuda di Pulau Sumbawa untuk menjadi pelopor aksi yang damai, beradab, dan bertanggung jawab sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pemerintah pusat.

"Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa mampu menyampaikan aspirasi secara dewasa, bermartabat, dan tetap menjaga persatuan serta ketertiban. Perjuangan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.

Redaksi | Surya Ghempar.

Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Segera Dibangun di Bima

Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Segera Dibangun di Bima

Media Dinamika Global      

Kabupaten Bima, Media Dinamika Global - Harapan baru bagi pemerataan pendidikan di Pulau Sumbawa mulai terwujud. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang direncanakan berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan yang dihibahkan khusus untuk program tersebut.

“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” ujar Gubernur Miq Iqbal usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi pembangunan, Jumat (30/5/26).

Menurut Miq Iqbal, terdapat dua alternatif lahan yang sedang dikaji dengan luas masing-masing sekitar 13 hektare dan 18 hektare. Kedua lokasi dinilai cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang dirancang dalam konsep Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan pendidikan baru, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda NTB.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang meninjau langsung lokasi pembangunan menyampaikan bahwa kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan lahan yang luas.

“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” katanya.

Meski demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah tantangan teknis sebelum pembangunan dapat dimulai.

Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain akses jalan menuju lokasi yang masih terbatas, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga penataan sejumlah fasilitas di sekitar kawasan pembangunan.

“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelas Dody.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus melakukan koordinasi dan kajian kelayakan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.

Hingga saat ini, Desa Pandai tetap menjadi lokasi prioritas dan paling berpeluang menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.

Kehadiran Sekolah Rakyat tersebut diharapkan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mampu menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Redaksi |

Patroli Rinjani Presisi Digelar Serentak, Kapolda NTB: Upaya Nyata Cegah Kriminalitas dan Beri Rasa Aman

Patroli Rinjani Presisi Digelar Serentak, Kapolda NTB: Upaya Nyata Cegah Kriminalitas dan Beri Rasa Aman

Media Dinamika Global      

Mataram-NTB, Media Dinamika Global – Komitmen Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di Nusa Tenggara Barat dibuktikan melalui pelaksanaan Patroli Rinjani Presisi Polda NTB yang digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda NTB, Sabtu malam (30/05/2026).

Kegiatan tersebut diawali dengan Apel Kesiapan yang dipimpin langsung Kapolda NTB di Lapangan Islamic Center NTB. Apel dihadiri Wakapolda NTB, para Pejabat Utama Polda NTB, Kapolresta Mataram, serta ratusan personel yang terlibat dalam patroli skala besar tersebut.

Usai apel, Kapolda NTB secara langsung melepas rombongan patroli yang akan bergerak menyisir sejumlah titik strategis sesuai rute yang telah ditentukan. Patroli tidak hanya dilaksanakan oleh Polda NTB dan Polresta Mataram, tetapi juga dilakukan secara bersamaan oleh 10 Polres jajaran di seluruh wilayah NTB.

Dalam keterangannya, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja menegaskan bahwa Patroli Rinjani Presisi merupakan langkah nyata kepolisian dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

 “Kita memahami bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif merupakan syarat utama bagi berlangsungnya seluruh aktivitas masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret untuk mewujudkannya, salah satunya melalui pelaksanaan Patroli Rinjani Presisi ini,” ujarnya.

Sebanyak 868 personel dari berbagai fungsi kepolisian diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu mencegah potensi tindak kriminalitas, gangguan ketertiban umum, hingga berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Menurutnya, keberhasilan menciptakan kamtibmas yang kondusif tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat.

 “Kami sangat berharap masyarakat ikut berperan dalam menjaga dan memelihara keamanan di lingkungannya masing-masing. Kamtibmas yang kondusif adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K. menjelaskan bahwa pelaksanaan patroli serentak tersebut dipantau langsung oleh Kapolda NTB untuk memastikan seluruh jajaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

 “Patroli ini berlangsung serentak di seluruh Polres jajaran Polda NTB. Pelaksanaannya dipantau langsung oleh Kapolda NTB untuk memastikan kegiatan berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkapnya.

Menurutnya, Patroli Rinjani Presisi akan menjadi agenda rutin Polda NTB sebagai bagian dari strategi pemeliharaan keamanan daerah. Dengan kehadiran polisi secara masif di tengah masyarakat, diharapkan stabilitas kamtibmas di Nusa Tenggara Barat semakin terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman, nyaman, dan produktif.

Patroli berskala besar ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa Polda NTB terus meningkatkan langkah-langkah preventif guna menjaga keamanan daerah, sejalan dengan komitmen mewujudkan NTB yang aman, tertib, dan kondusif. 

Redaksi |

Jelang Aksi 2 Juni, Ditintelkam Polda NTB dan Aliansi PPS Sumbawa Perkuat Komitmen Jaga Kamtibmas

Jelang Aksi 2 Juni, Ditintelkam Polda NTB dan Aliansi PPS Sumbawa Perkuat Komitmen Jaga Kamtibmas

Media Dinamika Global      

Sumbawa, Media Dinamika Global – Subdirektorat I Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda NTB menggelar silaturahmi bersama Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) Kabupaten Sumbawa di salah satu kawasan pantai di Kabupaten Sumbawa, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara kepolisian dan elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Sumbawa, khususnya menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 2 Juni 2026 mendatang.

Kasubdit I Ditintelkam Polda NTB, Kompol Hatta, S.IP, menegaskan bahwa keamanan merupakan kebutuhan bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Kami berharap Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa dapat terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan menjadi kunci utama dalam mencegah potensi gangguan keamanan serta menciptakan suasana yang damai di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Sementara itu, Ketua Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa, Abdul Hatab, menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Ia menilai Kabupaten Sumbawa selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan nyaman, sehingga kondisi tersebut perlu terus dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa tetap mendukung upaya Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sumbawa dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, dan itu harus terus kita jaga bersama,” katanya.

Abdul Hatab juga berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Aliansi PPS dan Kepolisian dapat terus dipelihara, terutama menjelang pelaksanaan aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung pada 2 Juni 2026 di kawasan Pelabuhan Poto Tano.

Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antara seluruh elemen masyarakat dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa agar pelaksanaan aksi dapat berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sinergitas dan komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan harus terus dijaga demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif, baik saat pelaksanaan aksi maupun setelah kegiatan berlangsung,” ungkapnya.

Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan komitmen antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, sehingga setiap penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan damai, tertib, dan tetap menghormati kepentingan umum.

Redaksi |