Halmahera Selatan, Mediadinamikaglobal.id — Desakan terhadap ketegasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kembali mengemuka dalam aksi yang digelar Front Marhaenis Halmahera Selatan, menyoroti dinamika relokasi Desa Kawasi. Massa aksi berpandangan bahwa pemerintah daerah sejatinya sudah memiliki seluruh instrumen hukum untuk memastikan proses relokasi berjalan tanpa gejolak.
Dalam aksi yang berlangsung di beberapa titik strategis di Kabupaten Halmahera Selatan, para peserta menegaskan bahwa perpindahan Desa Kawasi telah berlandaskan tiga payung hukum, yakni Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan petunjuk teknis (juknis). Dengan dasar tersebut, mereka menilai pemerintah daerah memiliki ruang dan kewenangan penuh untuk bertindak lebih tegas.
“Semua landasan hukum sudah ada. Seharusnya Pemda bisa mengambil langkah tegas sesuai tiga aturan tersebut agar relokasi tidak terus menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegas Korlap Aksi, Harmain Rusli, saat berorasi di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan.
Tak hanya menyoroti pemerintah daerah, Front Marhaenis turut mendesak Kapolres Halmahera Selatan untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga menghambat proses relokasi maupun aktivitas perusahaan di kawasan tersebut. Mereka juga menyinggung keberadaan kelompok masyarakat dan LSM dari luar Kawasi yang dinilai kerap memprovokasi warga, sehingga memicu ketegangan antara kelompok yang mendukung relokasi dan yang masih menolak.
“Harus ada tindakan jelas dari aparat. Dugaan provokasi ini dapat memperkeruh situasi dan menghambat proses pemindahan desa,” ujar Sumitro H. Komdan, Ketua DPC GMNI Halmahera Selatan.
Sementara itu, M. Taherun Mubin, atau yang akrab disapa Elon, mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak segera ditangani secara profesional oleh pihak kepolisian.
“Kapolres harus mengambil langkah profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan sampai ketegangan ini berubah menjadi konflik sosial,” tegasnya.
Aksi ditutup dengan penegasan bahwa relokasi Kawasi membutuhkan ketegasan, transparansi, dan komunikasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Front Marhaenis menilai langkah cepat dan terukur penting dilakukan untuk mencegah potensi konflik horizontal di masyarakat.
Uches