Dompu, – Media Dinamika Global.Id Gejolak di Kabupaten Dompu semakin meningkat di kalangan masyarakat pasca dugaan ketidak transparanan terkait Proyek Penataan Taman Rumah Dinas RSUD Manggelewa kabupaten Dompu dengan anggaran sebesar Rp.186.000.000., bersumber dari APBD 2025. Hari ini, kembali Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPAR) mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak Bupati Dompu untuk segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadis Kesehatan) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) yang diduga diam (bungkam).
Proyek senilai ratusan juta tersebut yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan ini, justru menuai kritik tajam karena dianggap tidak jelas dalam pelaksanaannya. Warga sebagai setempat kecewa dengan sikap kedua kepala dinas yang dianggap bungkam dan tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai anggaran dan detail proyek tersebut.
"Kami harap Bupati tidak hanya berdiam diri. Ini adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," ujar Kabid Advokasi dan Investigasi GEMPAR, Suryadin disapa akrab Bung Jhovin saat diwawancara sejumlah awak media.
Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait penyalahgunaan anggaran dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah.
"Kami berharap Bupati Dompu bisa mengambil tindakan cepat sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah kabupaten Dompu dapat kembali terbangun," tutur Panglima Manggelewa nama akun Facebooknya.
Panglima Manggelewa menegaskan, Kami dari GEMPAR akan terus mengawasi perkembangan selanjutnya dan mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memberikan klarifikasi dalam waktu dekat. "Kami akan terus berjuang untuk transparansi dan akuntabilitas, tidak ada tempat untuk bungkam dalam pemerintahan," tegasnya.
Tidak hanya itu, Kata Bung Jhovin dalam waktu dekat kami akan melaporkan secara resmi proyek ini di Aparat Penegak Hukum (APH). "Pekerjaan proyek tersebut diduga penyalahgunaan anggaran dan ada aroma korupsi yang terselubung atau korporasi busuk para pihak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok," pungkasnya.
Sementara, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E, belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui Via Whatsappnya. Rabu, (19/11/25), hingga berita dipublikasikan. (Surya Ghempar).