Media Dinamika Global: Hukum
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 29 November 2025

Alam Rusak, Rakyat Jadi Korban: Ketua Umum Formappel’RI Kecam Oknum Perusak Lingkungan di Sumatera


Sumatera. Media Dinamika Global.id. Rentetan bencana alam yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kembali membuka mata publik terkait maraknya aktivitas perusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Mulai dari perambahan hutan, pembukaan lahan ilegal, hingga eksploitasi alam tanpa izin disebut menjadi pemicu utama kerusakan ekosistem dan meningkatnya potensi bencana.

Kerusakan itu kini berimbas pada banjir, longsor, serta terganggunya kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Aktivitas alam yang dulu stabil kini berubah drastis akibat hilangnya tutupan hutan dan rusaknya daerah tangkapan air.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli dan Pemerhati Lingkungan Republik Indonesia (Formappel’RI), R. Anggi Syaputra, Didampingi Sekjend Rio Lubis Dan Wagiono Ardiansyah menyampaikan kecaman keras terhadap pihak-pihak yang diduga merusak lingkungan demi keuntungan pribadi.

“Kami mengecam keras keserakahan oknum-oknum yang menjadikan alam sebagai objek eksploitasi. Perambahan dan perusakan lingkungan di Sumut, Aceh, dan Sumbar bukan hanya tindakan tidak bertanggung jawab, tetapi juga kejahatan moral karena dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas R. Anggi Syaputra.

Ia menyebut bahwa kerusakan lingkungan secara masif tidak mungkin terjadi tanpa adanya permainan dan kelalaian pihak tertentu. R. Anggi Syaputra menegaskan bahwa Formappel’RI mendorong aparat penegak hukum untuk membuka penyelidikan menyeluruh terkait dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal tersebut.

“Bencana yang terjadi bukan semata-mata musibah alam, tetapi konsekuensi dari ulah manusia yang mengabaikan keseimbangan ekosistem. Kami meminta tindakan tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai alam terus menjadi korban keserakahan,” lanjutnya.


Formappel’RI juga menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan, memperketat izin pengelolaan lingkungan, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan. Organisasi ini berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu lingkungan dan menyuarakan kepentingan masyarakat agar kerusakan alam tidak semakin meluas.

“Alam adalah titipan untuk generasi mendatang. Jika dirusak hari ini, anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Formappel’RI berdiri di garis depan untuk memastikan kejahatan lingkungan tidak lagi dibiarkan,” tutup R. Anggi Syaputra.

Bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut kini menjadi peringatan keras bahwa eksploitasi tanpa batas akan selalu berujung pada tragedi. Publik pun berharap agar pemerintah dan penegak hukum benar-benar bertindak, bukan sekadar memberikan janji. (Tim/Formappel'RI)

Jumat, 28 November 2025

Pelantikan Pengurus ISMI Aceh 2025: Kolaborasi Perkuat UMKM Aceh ke Level Global


Banda Aceh. Media Dinamika Global.id. Kepengurusan Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh periode 2025–2030 resmi dikukuhkan. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat (MPP) ISMI, Dr Ing Ilham Akbar Habibie MBA, di Gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Jumat (21/11/2025).

Dalam sambutannya, Ilham Akbar Habibie menyampaikan ucapan selamat dan mendorong seluruh pengurus untuk bekerja maksimal demi kemajuan ekonomi Aceh.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saudara-saudari dengan resmi saya lantik sebagai MPW ISMI Aceh periode 2025–2030. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua,” ujarnya.

Putra sulung Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf Habibie, itu berharap pengurus yang baru dilantik dapat berkolaborasi dan menghadirkan terobosan strategis bagi sektor usaha muslim di Aceh.

“Mari kita berkontribusi aktif demi suksesnya NKRI menuju masyarakat madani dan sejahtera yang kita impikan bersama,” kata Ilham.

Babak Baru Penguatan Ekonomi Syariah Aceh

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi ISMI Aceh untuk memperkuat peran saudagar muslim melalui kolaborasi dan percepatan pengembangan ekonomi berbasis syariah. ISMI menegaskan komitmen menjadi lokomotif penggerak ekonomi berkelanjutan, serta wadah strategis bagi pengusaha muslim membangun jejaring usaha dan investasi.

Pengurus yang baru dilantik siap bergerak di berbagai sektor, mulai dari UMKM, industri kreatif, perdagangan, agribisnis, teknologi dan inovasi, hingga kemaritiman dan investasi strategis. (Tim)

Dirut PTPN 4 Diminta Evaluasi Manajemen Gunung Pamela, Whistleblower PencuriaSerdang Bedagai.


Media Dinamika Global.id. Kisruh pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pardomuan Zebfri Panjaitan, karyawan bagian pengamanan Kebun Gunung Pamela PTPN 4 Regional 1, memicu sorotan publik. Zebfri yang merupakan pelapor pencurian 7 tros Tandan Buah Segar (TBS) justru diberhentikan, sementara terduga pelaku pencurian tidak tersentuh tindakan hukum maupun sanksi perusahaan.

Kasus ini bermula pada Minggu (12/11/2025) pukul 01.30 WIB saat Zebfri melakukan patroli rutin di Afdeling 5 Kebun Sayur. Ia menemukan 7 tros TBS yang diduga hasil panen liar. Sesuai prosedur, Zebfri menghubungi rekannya, Suanto. Namun, jawaban Suanto di luar dugaan. Suanto meminta agar 5 tros dijual untuk membeli rokok, dan hanya 2 tros dilaporkan kepada atasan.

Zebfri mengaku tidak berniat melakukan penggelapan karena justru menelepon Suanto untuk melaporkan temuan TBS tersebut. Namun ia merasa dijebak ketika Suanto belakangan melaporkannya ke Danton sebagai pelaku penggelapan.

Pemeriksaan yang dianggap janggal

Zebfri kemudian dipanggil untuk BAP oleh Papam dan APK. Dalam pemeriksaan ia menjelaskan bahwa arahan menjual 5 tros datang dari Suanto. Namun keterangan itu disebut tidak diindahkan. Zebfri mengaku dibentak, tidak diperbolehkan membaca BAP, dan dipaksa menandatanganinya. BAP tersebut menjadi dasar PHK.

Keanehan lain mencuat saat proses bipartit antara SPbun dan perusahaan berlangsung tanpa kehadirannya, padahal ia tidak pernah memberikan kuasa. Hingga kini, ia mengaku belum menerima salinan resmi surat PHK.

Upaya hukum dan mediasi

Zebfri melaporkan kasus ini ke Dinas Ketenagakerjaan Serdang Bedagai untuk dilakukan mediasi tripartit. Namun mediasi pertama belum menghasilkan kesepakatan karena manajemen tidak mengindahkan sanggahannya.

LSM angkat bicara 

Ketua DPD LSM BIN Sumut Abdi Muharram Rambe dan Ketua DPC LSM Gempur Sergai Aliakim HS menilai PHK terhadap whistleblower mengindikasikan dugaan keterlibatan orang dalam serta upaya membungkam pengungkapan kasus pencurian di kebun.

Mereka mendesak Direktur Utama PTPN 4 (Palmco) Jatmiko Krisna Santoso untuk mengevaluasi Manajer dan APK Kebun Gunung Pamela, minimal melalui mutasi jabatan.

LSM BIN dan Gempur meminta agar Zebfri dipekerjakan kembali demi penegakan keadilan serta membuka dugaan praktik kejahatan terorganisir di Kebun Gunung Pamela. Bila permintaan tidak ditanggapi, mereka menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kebun Gunung Pamela dan Kantor Direksi PTPN 4 Regional 1. (Tim)

PT Barapala Sesalkan Aksi Damai Berujung Ricu


Sumut. Media Dinamika Global.id. Manajemen PT Barumun Raya Padang Langkat (Barapala) mendesak Polres Padanglawas segera memproses dan mengusut tuntas perusakan, pembakaran dan penjarahan aset milik perkebunan PT Barapala. Hal itu ditegaskan pihak Manajemen melalui Pengacara PT Barapala, Syahrizal Efendi Lubis, SH, MKn, Kamis (20/11/25). 

"Kami mohon pada Polres Padanglawas untuk segera memproses dan mengusut tuntas peristiwa penjarahan, pembakaran yang terjadi di kebun Barapala tanggal 18 November 2025 tersebut,"jelasnya. 

Lebih jauh, pada, Senin 17 November 2025 Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Diskusi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (FDMAKSU) dan Masyarakat melakukan aksi damai di PT. Barapala untuk menyuarakan pendapatnya. Pascaaksi terjadi kericuhan antara masyarakat dengan sekuriti perkebunan yang menyebabkan korban luka dari pihak perusahaan dan warga. 

"Ada 2 anggota pengamanan yang mengalami luka diduga mendapatkan pemukulan saat melakukan aksi pengamanan. Anggota kita yang mengalami luka dikepala bernama Achmad dan Yesaya,"sebut Syahrizal. 

Situasi semakin tidak terkendali ketika terjadi aksi penjarahan, perusakan dan pembakaran yang terjadi sekitar pukul 01.30 WIB dini hari pada hari Selasa, 18 November 2025. Pada jam tersebut seharusnya tidak diperbolehkan lagi melakukan aksi sesuai aturan yang berlaku. 

Manajemen Perusahaan sangat menyayangkan aksi damai mahasiswa dan masyarakat berubah jadi anarkis dan melakukan penjarahan, pembakaran aset perusahaan berupa mess karyawan, gudang dan beberapa kenderaan operasional yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian secara materi.


"Sekali lagi kami ingin mempertegas bahwa perusahaan PT. Barapala sudah memiliki legalitas yang jelas untuk perkebunan. Dan pihak manajemen juga siap duduk bersama dengan masyarakat yang membutuhkan penjelasan terkait legalitas perusahaan,"jelasnya. 

Selama ini, sambung Syahrizal, pihak PT Barapala telah melakukan kemitraan dengan 6 Desa sekitar usaha terkait pembangunan kebun plasma masyarakat yang sementara ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kompensasi sebelum terlaksananya pembangunan kebun dan berharap hubungan baik PT. Barapala dengan masyarakat sekitar bisa ditingkatkan lebih baik lagi, sehingga suasana kedepan bisa lebih aman dan kondusif.

Menurut informasi, sampai sekarang masih terjadi aksi penjarahan (pemanenan) di areal perkebunan. Atas kondisi ini pihak perusahaan minta agar Polres Padanglawas segera bertindak. (Tim)

AKP ANDRI GT SIREGAR Pimpin Polsek Selesai Gelar Komitmen Sitkamtibmas: Tindak Tepat Sasaran & Respons Humanis Bagi Warga


Binjai. Media Dinamika Global.id. Di bawah pimpinan AKP ANDRI GT SIREGAR, SH., MH sebagai Kapolsek Selesai Polres Binjai, satuan kerja Polsek Selesai terus menunjukkan konsistensi dalam menegakkan hukum yang tegas namun humanis, serta merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat guna meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) di Kecamatan Selesai. Jum'at, (20/11/2025)

Komitmen ini terwujud ketika Polsek Selesai mengamankan seorang laki-laki berinisial R yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sekitar bulan Juli 2025. Selain pengungkapan kasus tersebut, Polsek Selesai juga rutin melaksanakan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di berbagai lokasi. 

Berdasarkan pantauan awak media tercatat sebanyak 4 (empat) kali pelaksanaan GSN dalam kurun waktu bulan Maret hingga Oktober 2025, yang dilakukan secara bersama dengan Forkopincam. 

Pelaksanaan GSN melibatkan Camat Selesai Yanes Sitepu, S.STP, M.Si; Danramil 02 Selesai Kapt. Arh. Iroma Harahap; personil Satres Narkoba; Pasi Intel Kodim; Kades; Kadus; Babinsa; dan Bhabinkamtibmas di Kecamatan Selesai. 

Selama gerakan tersebut, diamankan berbagai barang terkait tindak pidana narkotika dan perjudian, antara lain plastik klip kosong, bong, kaca pirek, dan mesin judi tembak ikan.

Selain penegakan hukum, AKP Andri juga memastikan Polsek Selesai memberikan respon cepat ketika terjadi bencana alam puting beliung di Dusun Bangun Sari Desa Selayang. Bencana tersebut mengakibatkan belasan rumah rusak di bagian atap dan seng akibat angin kencang. Kapolsek beserta anggota gercep mendatangi lokasi terdampak dan memberikan bantuan sosial berupa sembako, untuk menunjang warga selama proses perbaikan rumah berlangsung

Masyarakat selesai merasa aman dan nyaman dibawah kepemimpinan Kapolsek AKP Andri Siregar. " Kami yakin dan berharap di bawah kepemimpinan Kapolsek Andri peredaran narkoba dan perjudian pasti dapat diselesaikan" ungkap pak Yamin salah seorang warga selesai .

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan perhatian terhadap kepentingan warga, AKP Andri memimpin Polsek Selesai menjadi satuan kerja yang dapat dipercaya dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Selesai. (Tim)

Direktur PT Barapala Sesalkan Aksi Pembakaran dan Pengrusakan Aset Perusahaa






Medan. Media Dinamika Global.id. Direktur PT Barumun Raya Padang Langkat Barapala, M Syukri menyesalkan bentrok yang terjadi antara sekuriti dengan warga yang melakukan aksi menginap di PT Barapala, Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padanglawas. Akibat kericuhan yang berujung pada aksi perusakan dan pembakaran aset, PT Barapala menderita kerugian ditaksir mencapai Rp 5 miliar. 

"Kita sesalkan aksi demo dan terjadi bentrok yang berujung pada pembakaran alat berat, mess dan pos penjagaan. Buat kita ini musibah bagi kedua belah pihak. Kalau menyampaikan aspirasi kita bisa berdialog. Kerugian yang ditaksir akibat pembakaran dan pengrusakan aset mencapai Rp 5 miliar,"jelas Direktur PT Barapala pada wartawan, Kamis (20/11) di Medan. 

Lebih jauh, perusahaan sebelumnya selalu terbuka dengan masyarakat. Kalau ada permintaan dari masyarakat dan pemerintah desa perusahaan selalu terbuka dan bisa disampaikan melalui pemerintahan di 6 desa yang menjalin kerjasama dengan PT Barapala. 

"Kapan pun kita siap untuk berdialog menerima aspirasi, tapi harus dijembatani oleh Forkopimda. Kita ingin perusahaan ini bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin selama ini perusahaan belum bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat,"jelasnya. 

M Syukri berharap, kedua belah pihak bisa mengutamakan musyawarah dan mufakat. Hal-hal yang belum bisa direalisasikan perusahaan tetap akan diupayakan. Apa yang jadi permintaan dan yang kurang dari perusahaan akan kami pertimbangkan sebelum disalurkan. "Sampai hari ini kepala desa di 6 desa masih konsisten membela PT Barapala,"jelasnya. 

Disinggung soal legalitas PT Barapala, M Syukri menegaskan, PT Barapala memiliki legalitas yang jelas. Diantaranya izin usaha perkebunan (IUP), Izin Lingkungan dan izin lokai. Dan izin-izin ini semuanya masih berlaku. 
"Sedangkan izin HGU sampai saat ini masih berproses karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan. Sedangkan terkait tuntutan masyarakat soal Plasma saat ini kami realisasikan melalui kompensasi. Sebagai pengganti kami memberikan kompensasi sebesar Rp 150 juta perbulan untuk warga di 6 Desa. Pemberian kompensasi ini sudah kami realisasikan sejak tahun1996 sampai November 2025,"urainya. 

Kompensasi ini, lanjut M Syukri, juga sudah diketahui oleh pihak Forkopimda. Pemberian kompensasi berjalan dengan lancar. Mekanisme tiap bulan kepala desa datang menjemput ke kantor kebun. 

M Syukri menambahkan, pihak manajemen bermohon kepada pihak keamanan daerah yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Resort Padang Lawas agar dapat segera memproses, mengusut tuntas aksi demo anarkis yang berujung pengrusakan dan pembakaran aset kebun PT Barapala. (Tim)

Kamis, 27 November 2025

Kadis PUPR NTB Klafikasi: Jalan Provinsi di Pulau Sumbawa Lebih Panjang dari pada Lombok

Kadis PUPR NTB didampingi Kadis Kominfotik NTB, (Tim MDG).

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Terkait statment yang lontarkan saat acara bincang kamisan, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB Sadimin mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan harus dipahami secara utuh dengan penjelasan berikutnya. 

Kadis PUPR Provinsi NTB didampingi Kadis Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi, Sadimin kembali menerangkan bahwa pemerataan pembangunan harus dilakukan agar tidak ada ketimpangan. Karena anggaran terbatas maka penanganan Infrastruktur dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang lebih penting didahulukan karena anggaran yang ada tidak bisa mengkaver semuanya tidak ada dikotomi antara pulau lombok dan pulau sumbawa "Maksud kalimat saya pada saat diskusi tersebut karena panjang jalan Provinsi di pulau Sumbawa jauh lebih panjang di banding jalan provinsi di Lombok, di sumbawa sepanjang 900 km lebih dan di pulau Lombok sepanjang 500 km lebih namun lalu lintas harian (LHR) di Sumbawa lebih rendah dibanding di Lombok misalnya jika ada jalan rusak namun kendaraan yang melewati jalan tersebut sangat sedikit maka karena keterbatasan anggaran maka meprioritaskan jalan yang rusak yang HR nya lebih ramai atau dilewati kendaraan lebih banyak," kecuali ndak ada alternatif, jalan tersebut satu-satunya maka tetap harus dikerjakan," terangnya. Kamis, (27/11) dikutip dari media Dtulis.com.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pada tahun ini pembangunan lebih banyak di Sumbawa dari pada di Lombok. "Kalo di Sumbawa ada 3 paket besar besar yakni di Simpang Tano-senteluk 32 Miliar, Lunyuk 20 Miliar, dan Doro O'o sebesar 6 Miliar," jelasnya. 

Kadis PUPR NTB Sadimin juga menambahkan bahwa selain paket besar,  ada juga paket-paket kecil seperti paket pokok pikiran Dewan (Pokir). 

"Tahun 2025 lebih banyak paket kegiatan di Pulau Sumbawa dari pada di pulau Lombok, di Lombok sekitar 35 Miliar, sedangkan di Sumbawa sekitar 58 Miliar," ujar Kadis PUPR NTB Sadimin. (*).

Ketum DPP Tegaskan Dua Amanat Penting, MIO NTB Siap Wujudkan Organisasi yang Berintegritas, Anniversary Ke-5 MIO Indonesia

Sekjen dan Ketua DPW MIO NTB, (Redaksi MDG).

Bogor, Media Dinamika Global.Id – Momentum Anniversary Ke-5 Media Independen Online (MIO) Indonesia menjadi ajang konsolidasi nasional bagi seluruh pengurus provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MIO Indonesia, Ays Prayogie, menegaskan dua hal penting yang wajib menjadi perhatian seluruh jajaran organisasi.

Pada kegiatan yang berlangsung di New Karwika Resort & Hotel, Jalan Raya Puncak Cisarua km 82, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ays Prayogie menekankan bahwa penguatan jaringan dan kolaborasi antarpengurus merupakan kunci mengembangkan peran MIO Indonesia di berbagai daerah.

 “Kita harus membangun kebersamaan yang kuat di setiap daerah untuk memperluas dampak dan pengaruh MIO Indonesia. Sinergi yang solid akan mempermudah pelaksanaan program-program organisasi,” tegasnya dalam wawancara usai acara peringatan anniversary, Rabu (26/11).

Amanat kedua yang disampaikan adalah pentingnya peningkatan kualitas karya jurnalistik yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Sebagai media independen, kita memiliki tanggung jawab menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas. Tingkatkan karya jurnalistik demi kepentingan publik,” ujar Ays dengan tegas.

Momentum ulang tahun ke-5 ini diikuti oleh pengurus MIO dari berbagai provinsi, dengan tujuan memperkuat komunikasi, sinkronisasi program, serta memperkokoh visi organisasi menghadapi tantangan media digital yang semakin dinamis.

MIO Provinsi NTB Tegaskan Komitmen Menjalankan Dua Amanat Ketum DPP

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) MIO Indonesia Provinsi NTB, Feryal M.P, menyampaikan komitmen tegasnya untuk menjalankan instruksi Ketua Umum DPP MIO Indonesia.

Feryal menegaskan bahwa MIO NTB siap bergerak lebih aktif, produktif, dan berintegritas dalam melaksanakan setiap program organisasi.

“Kami siap menindaklanjuti arahan Ketum DPP dan menerapkannya dalam setiap kegiatan. MIO harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, memberikan informasi yang akurat, bermanfaat, dan mendidik,” kata Feryal.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpengurus di level provinsi, kabupaten hingga kota guna memperkuat efektivitas organisasi.

“Kami akan membangun jaringan yang kuat, saling mendukung, dan memperluas kerja kolaboratif, bukan hanya di NTB tetapi juga dengan provinsi lain di Indonesia,” tambahnya.

MIO NTB: Tetap Konsisten Sejak Pelantikan di Tengah Pandemi

Feryal mengingatkan bahwa MIO NTB merupakan provinsi pertama yang dilantik secara resmi sebagai pengurus wilayah. Meski saat itu pandemi Covid-19 masih membatasi banyak sektor, MIO NTB menjadi salah satu wilayah yang tetap konsisten bergerak dan berkembang.

MIO Indonesia Provinsi NTB sendiri hingga kini terus memegang teguh komitmen organisasi untuk: memperkuat kualitas media online daerah, menjaga integritas dan etika jurnalistik, membangun ekosistem pers yang sehat, serta berkontribusi bagi kemajuan pers nasional.


Menurut Feryal, kolaborasi dan kekuatan kolektif adalah pondasi utama dalam menjaga keberlanjutan media digital di era serba cepat ini.

“Kolaborasi adalah kunci. Dengan kekuatan bersama, kita bisa membangun masa depan industri pers yang profesional, adaptif, dan berdaya saing,” tegasnya.

Feryal juga menyampaikan apresiasi kepada DPP MIO Indonesia atas lancarnya pelaksanaan Anniversary ke-5 di Bogor.

“Terima kasih kepada Ketum DPP dan seluruh jajaran atas penyelenggaraan yang baik dan penuh kekeluargaan,” tutupnya.

 Redaksi ||

Selasa, 25 November 2025

Wabup dr.H Irfan Buka Sosialisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Dalam upaya menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga dan menghadapi potensi bencana Pemerintah Kabupaten Bima, melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Rakor Sosialisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng untuk alokasi Oktober–November 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaedy yang didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima H. M. Ir. Natsir dan Pimpinan Perum Bulog Cabang Bima Alfan Gajali dalam sambutan dan arahannya kepada para Kepala OPD terkait, Camat dan kepala desa Se-Kabupaten tersebut menyampaikan beberapa poin arahan.

Dikatakan Wabup, penyaluran cadangan pangan berupa beras dan minyak goreng merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membantu masyarakat yang kalah dalam persaingan ekonomi.

“Program ini bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan kehormatan bagi kita semua sebagai bentuk keterlibatan pemerintah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan." Ungkap Wabup.

dr.H Irfan juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai data terpadu dari Dinas Sosial.

“Pastikan penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar berhak. Perhatikan kualitas dan kuantitas beras harus tepat 20 kg dengan kualitas layak konsumsi, begitu pula minyak gorengnya". Tegasnya.

Di akhir sambutan, Wabup Irfan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog Cabang Bima atas kolaborasi yang terjalin baik selama ini. Ia berharap kerjasama tersebut dapat semakin ditingkatkan pada tahun mendatang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima H. Ir. Nasir dalam pengantarnya menjelaskan bahwa penyaluran CPP merupakan amanat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah memberikan paket kebijakan berupa stimulus ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, termasuk kelanjutan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) dalam bulan Oktober–November 2025 dalam bentuk beras dan minyak goreng". jelasnya.

Ia menambahkan bahwa jumlah penerima bantuan pangan mengalami peningkatan.

“Tahun ini, bantuan disalurkan kepada 48.141 penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Jumlah ini meningkat sekitar 1.067 penerima dibandingkan penyaluran bulan Juni–Juli 2025 yang mencapai 47.074 penerima,” tutup Kadis Ketahanan Pangan. Setiap penerima akan memperoleh 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Imbuhnya. (Tim)