Bima NTB. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB sangat terbuka terhadap berbagai masukan atau aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Namun, Umi Dinda Sapaan akrab Wakil Gubernur NTB meminta agar setiap aspirasi yang disampaikan tetap fokus pada persoalan utama agar dapat ditindaklanjuti secara efektif.
“Setiap perjuangan harus fokus pada apa yang menjadi titik dari perjuangan itu sendiri,” ujarnya saat menerima aspirasi Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Ujarnya Rabu (29/4/26).
Wagub juga berpesan agar komunikasi antara masyarakat, mahasiswa dan pemerintah terus terjalin, sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara bertahap dan terukur sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tetap ada upaya dan langkah-langkah yang dilakukan. Salah satunya adalah perbaikan jalan sporadis dititik-titik yang dianggap sangat rawan bagi pengguna jalan,” terang Umi Dinda.
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wagub NTB ini, beberapa aspirasi juga disampaikan, seperti kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumbawa, Bima, dan Dompu serta persoalan jaringan internet yang masih belum merata.
Terkait persoalan jaringan internet, Pemprov NTB mengakui masih terdapat sejumlah wilayah blank spot di NTB baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, termasuk di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi dan Sape disebutnya masih mengalami blank spot atau sinyal lemah, terutama di daerah perbukitan dan terpencil.
“Kondisi geografis serta pertimbangan bisnis operator menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan,” kata Kadis Kominfotik NTB Ahsanul Khalik.
Selanjutnya sebagai langkah awal, Ahsanul Khalik menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur jaringan. Meskipun kewenangan pembangunan jaringan berada di pemerintah pusat dan provider, namun dikatannya Pemprov NTB tetap berperan aktif dalam fasilitasi dan advokasi agar kebutuhan masyarakat terhadap akses internet dapat terpenuhi.
“Kami sudah dua kali bersurat ke pemerintah pusat melalui program “ BAKTI” untuk mengusulkan wilayah blank spot, termasuk di Kabupaten Bima, agar masuk prioritas pembangunan BTS,” ujarnya.
Lebih lanjut Ahsanul mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang melakukan koordinasi serta pemetaan bersama pemerintah kabupaten terkait dukungan lahan, perizinan, dan kesiapan wilayah dalam mempercepat maksudnya investasi operator di wilayah blank spot dan lemah sinyal.
“Ini kita lakukan secara berkala sebagai dasar intervensi dan usulan kepada pemerintah pusat. Mengingat penguatan ekosistem digital daerah sangat penting, maka akses internet bagi publik wajib demi kepentingan sosial masyarakat,” tegas Aka sapaan akrab Kadiskominfotik NTB ini.
Sementara itu, terkait infrastruktur jalan, Pemprov NTB mengakui masih terdapat sejumlah ruas dalam kondisi kurang baik, baik jalan provinsi maupun kabupaten. Keterbatasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kendala utama, sehingga penanganan difokuskan pada titik-titik prioritas yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Kepala Dinas PUPR NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan sejumlah ruas di Bima dan sekitarnya telah masuk dalam rencana penanganan, termasuk perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat longsor maupun usia infrastruktur.
“Insya Allah bulan Mei ini kita mulai penanganan di beberapa ruas, seperti Karumbu-Sape, Tawali-Sape, dan beberapa titik lain yang mengalami kerusakan,” pungkasnya. (Tim)
