Lestarikan Lingkungan, TP PKK dan GOW Lakukan Penghijauan di Lambitu

Lestarikan Lingkungan, TP PKK dan GOW Lakukan Penghijauan di Lambitu

Media Dinamika Global      

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Dalam rangkaian kegiatan Selasa Menyapa di Desa Kaboro - Lambitu, Ketua TP PKK Kabupaten Bima Ny Murni Suciyanti bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima Ny Anita Irfan melaksanakan penanaman pohon di lingkungan SMP Negeri 3 Lambitu, Kamis pagi (30/4/26).

Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Bima dr H Irfan Zubaidy juga dihadiri para kepala perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bima, Camat Lambitu dan kepala desa setempat yang bersama-sama mengikuti aksi penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Ketua TP PKK Kabupaten Bima pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa gerakan penanaman pohon memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan, khususnya bagi generasi muda di lingkungan sekolah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak para siswa dan seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Menanam pohon adalah langkah sederhana, namun memiliki manfaat besar bagi keberlangsungan hidup di masa depan". Ujarnya.

Ny. Murni Suciyanti juga menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan sejak dini, agar menjadi kebiasaan positif yang terus berlanjut karena masa depan lingkungan akan banyak ditentukan dan dirasakan dampaknya oleh anak-anak yang saat ini duduk di bangku sekolah.

Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Bima Ny. Hj. Anita mengungkapkan, keterlibatan organisasi perempuan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pelestarian lingkungan yang digalakkan pemerintah daerah.

Dengan adanya pendampingan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Bima, kegiatan ini semakin menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Terangnya. (Tim/ADV).

Kabid SDA PUPR Kota Bima, Respon Keluhan Warga Penaraga, Soal Penyebab Luapan Banjir

Kabid SDA PUPR Kota Bima, Respon Keluhan Warga Penaraga, Soal Penyebab Luapan Banjir

Media Dinamika Global      

Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Persoalan warga yang terdampak akibat luapan banjir di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, kini mendapat perhatian Pihak Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Kabid  SDA Imam Baskoro. Rabu, (15/04/26)

Memang selama ini Warga sekitaran RT. 01, 03, dan 11, kerap menjadi sasaran luapan banjir, yang ketinggiannya mencapai satu meter, hal ini menyebabkan keresahan yang luar biasa bagi warga yang menjadi sasaran luapan banjir tersebut.

Namun hal ini sudah mendapat perhatian dari pihak PUPR Kota Bima, dalam hal ini Kabid SDA bersama Media ini, beliau menjelaskan bahwa dirinya akan segere melakukan konfirmasi ke pihak JAICA yang saat ini sedang melakukan penanganan pelebaran sungai si sekitar wilayah tersebut.

Dan tak hanya itu saja, ia berjanji bersama dengan pihak terkait juga meminta kepada warga setempat untuk sama-sama ke lokasi, guna memastikan terkait upaya penanggulangan terhadap akibat terjadinya luapan banjir yang begitu meresahkan warga selama ini.

Dalam hal ini, beliau meminta kepada warga agar bersabar sembari melihat bagaimana cara penanggulangan musibah tersebut, apakah nanti dilakukan pengalihan pintu keluar masuknya air atau dilakukan pembuatan pintu di kali kecil yang mengarah ke pemukiman, harapnya.

Terakhir disampaikannya, semoga kita bisa menemukan solusi dalam hal ini, namun kita tetap pada aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku, juga diharapkan kerja yang baik agar semuanya bisa berjalan dengan baik. (Tim)

Pelayanan Terpadu PKH dan Kesehatan, Hadir di Selasa Menyapa Lambitu

Pelayanan Terpadu PKH dan Kesehatan, Hadir di Selasa Menyapa Lambitu

Media Dinamika Global      

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Dalam rangkaian program Selasa Menyapa yang dipusatkan di Desa Kaboro dan Sambori Kecamatan Lambitu, Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya aspek bantuan sosial dan kesehatan. Kamis, (30/04/26)

Untuk menjabarkan komitmen tersebut Kamis pagi (30/4/2026) Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati Bima Irfan Zubaidy dan kepala Perangkat Daerah, Camat Lambitu Hafid, S.Sos dan para Kepala desa setempat, meninjau langsung pelaksanaan berbagai layanan yang dihadirkan bagi masyarakat di SMP Negeri 3 Lambitu.

Fokus layanan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, pengaduan bansos dan pelayanan kesehatan seperti BPJS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Masyarakat tampak antusias memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh informasi, melakukan pendaftaran, hingga menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial dan layanan kesehatan.

Bupati Ady Mahyudi di sela peninjauan ke sejumlah Posko pelayanan mengungkapkan bahwa PKH dan sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan tepat sasaran dan mudah diakses.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa bantuan sosial seperti PKH dan sembako benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Demikian pula layanan kesehatan, harus dapat diakses secara cepat, mudah, dan tanpa kendala,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya keterbukaan dan respons cepat dalam menangani pengaduan masyarakat terkait penyaluran Bansos agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Sementara itu, Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy menyampaikan, kehadiran layanan terpadu ini menjadi langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah kecamatan seperti Lambitu yang secara geografis tergolong jauh dari pusat pemerintahan.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses layanan, baik terkait PKH maupun kesehatan. Semua hadir dalam satu tempat, sehingga lebih efektif dan efisien". Ungkap Wakil Bupati.(Tim/ADV)

LPK-RI Apresiasi Respons Cepat Bank Mandiri Cabang Bengkulu dalam Penyelesaian Kasus Pemblokiran Rekening Nasabah

LPK-RI Apresiasi Respons Cepat Bank Mandiri Cabang Bengkulu dalam Penyelesaian Kasus Pemblokiran Rekening Nasabah

Media Dinamika Global      

 

MEDIA Dinamika Global 30 April 2026, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPP LPK-RI) menyampaikan apresiasi kepada Bank Mandiri Cabang Bengkulu atas respons cepat, keterbukaan, serta itikad baik dalam menangani dugaan pemblokiran sepihak rekening nasabah yang sempat viral dan menjadi perhatian publik.

Kasus ini berawal dari adanya pengaduan nasabah Bank Mandiri yang disampaikan kepada LPK-RI, terkait dugaan pemblokiran rekening tanpa penjelasan yang transparan. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, LPK-RI kemudian melakukan langkah klarifikasi dan pendampingan sebagai bagian dari fungsi perlindungan konsumen.

DPP LPK-RI juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekan media yang telah berperan aktif dalam mengawal dan menyuarakan perkembangan kasus ini, sehingga mendorong terbukanya ruang penyelesaian yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Ketua Umum DPP LPK-RI, Fais Adam, menyampaikan bahwa pihak Bank Mandiri telah berkomunikasi dengan LPK-RI dan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk dengan menyatakan kesediaan membuka kembali blokir rekening nasabah.

“DPP LPK-RI mengapresiasi langkah cepat pihak Bank Mandiri Cabang Bengkulu yang merespons persoalan ini dengan baik serta menunjukkan itikad baik dengan bersedia membuka kembali blokir rekening nasabah. Kami juga mengapresiasi rekan-rekan media yang telah mengawal isu ini sehingga mendorong terwujudnya penyelesaian yang lebih cepat dan transparan,” ujar Fais Adam.

Sebelumnya, tim LPK-RI yang dipimpin Humas DPP, Vector Darmawan Riskiandi, bersama Ketua DPC LPK-RI Kediri, Endras David Sandri, telah melakukan klarifikasi langsung ke Kantor Cabang Bank Mandiri S. Parman, Bengkulu pada Senin (27/4/2026) pukul 09.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut sempat terjadi kebuntuan komunikasi (deadlock). Namun setelah kasus ini menjadi perhatian publik, pihak bank kembali membuka ruang dialog lanjutan dengan LPK-RI serta menegaskan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan dengan membuka blokir rekening nasabah.

Meski memberikan apresiasi, DPP LPK-RI tetap menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur internal perbankan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

“Kami tetap mendorong adanya evaluasi sistem dan prosedur. Apresiasi ini tidak menghilangkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang berdampak pada hak konsumen,” tambah Fais Adam.

DPP LPK-RI juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyelesaian kasus ini dengan berkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ombudsman Republik Indonesia, guna memastikan proses berjalan sesuai prinsip perlindungan konsumen serta tata kelola pelayanan publik yang baik.

Dengan adanya komunikasi terbuka, kesediaan membuka blokir rekening, serta penyelesaian yang ditempuh melalui dialog, diharapkan kasus ini dapat menjadi contoh positif dalam penanganan sengketa perbankan yang mengedepankan musyawarah, transparansi, perlindungan hak nasabah, serta peran aktif media sebagai kontrol sosial. By tim LPK-RI (MDG)

Wagub NTB, Audience Dengan IMBI Mataram, Sampaikan Agar Aspirasi Fokus Persoalan Utama dan Prioritas

Wagub NTB, Audience Dengan IMBI Mataram, Sampaikan Agar Aspirasi Fokus Persoalan Utama dan Prioritas

Media Dinamika Global      

Bima NTB. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB sangat terbuka terhadap berbagai masukan atau aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.

Namun, Umi Dinda Sapaan akrab Wakil Gubernur NTB meminta agar setiap aspirasi yang disampaikan tetap fokus pada persoalan utama agar dapat ditindaklanjuti secara efektif.

“Setiap perjuangan harus fokus pada apa yang menjadi titik dari perjuangan itu sendiri,” ujarnya saat menerima aspirasi Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Ujarnya Rabu (29/4/26).

Wagub juga berpesan agar komunikasi antara masyarakat, mahasiswa dan pemerintah terus terjalin, sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara bertahap dan terukur sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tetap ada upaya dan langkah-langkah yang dilakukan. Salah satunya adalah perbaikan jalan sporadis dititik-titik yang dianggap sangat rawan bagi pengguna jalan,” terang Umi Dinda.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wagub NTB ini, beberapa aspirasi juga disampaikan, seperti kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumbawa, Bima, dan Dompu serta persoalan jaringan internet yang masih belum merata.

Terkait persoalan jaringan internet, Pemprov NTB mengakui masih terdapat sejumlah wilayah blank spot di NTB baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, termasuk di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi dan Sape disebutnya masih mengalami blank spot atau sinyal lemah, terutama di daerah perbukitan dan terpencil.

“Kondisi geografis serta pertimbangan bisnis operator menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan,” kata Kadis Kominfotik NTB Ahsanul Khalik.

Selanjutnya sebagai langkah awal, Ahsanul Khalik menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur jaringan. Meskipun kewenangan pembangunan jaringan berada di pemerintah pusat dan provider, namun dikatannya Pemprov NTB tetap berperan aktif dalam fasilitasi dan advokasi agar kebutuhan masyarakat terhadap akses internet dapat terpenuhi.

“Kami sudah dua kali bersurat ke pemerintah pusat melalui program “ BAKTI” untuk mengusulkan wilayah blank spot, termasuk di Kabupaten Bima, agar masuk prioritas pembangunan BTS,” ujarnya.

Lebih lanjut Ahsanul mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang melakukan koordinasi serta pemetaan bersama pemerintah kabupaten terkait dukungan lahan, perizinan, dan kesiapan wilayah dalam mempercepat maksudnya investasi operator di wilayah blank spot dan lemah sinyal.

“Ini kita lakukan secara berkala sebagai dasar intervensi dan usulan kepada pemerintah pusat. Mengingat penguatan ekosistem digital daerah sangat penting, maka akses internet bagi publik wajib demi kepentingan sosial masyarakat,” tegas Aka sapaan akrab Kadiskominfotik NTB ini.

Sementara itu, terkait infrastruktur jalan, Pemprov NTB mengakui masih terdapat sejumlah ruas dalam kondisi kurang baik, baik jalan provinsi maupun kabupaten. Keterbatasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kendala utama, sehingga penanganan difokuskan pada titik-titik prioritas yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Kepala Dinas PUPR NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan sejumlah ruas di Bima dan sekitarnya telah masuk dalam rencana penanganan, termasuk perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat longsor maupun usia infrastruktur.

“Insya Allah bulan Mei ini kita mulai penanganan di beberapa ruas, seperti Karumbu-Sape, Tawali-Sape, dan beberapa titik lain yang mengalami kerusakan,” pungkasnya. (Tim)

Unjuk Rasa Gerakan Ketua RT dan RW Bersatu Menggugat (GKRBM)

Unjuk Rasa Gerakan Ketua RT dan RW Bersatu Menggugat (GKRBM)

Media Dinamika Global      

Sape,. Media Dinamika Global. id. Unjuk Rasa dari Gerakan Ketua RT dan RW Bersatu Menggugat (GKRBM) Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Sehubungan dengan adanya dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) meliputi kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna (GSG), Lapangan Sepak Bola, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pengelolaan BUMDes, pengadaan perpipaan, serta pengadaan peralatan galian kuburan. Adapun Perangkat Aksi 1 Unit Mobil Pick UP No Pol : EA 8031 WA, yang dilengkapi Sound System. Estimasi Massa (±) 100 (Seratus) Orang. Selaku Koorlap Sdra. Amirudin. Senin, (27/04/26).

Massa aksi yang terdiri dari Warga Masyarakat Perwakilan Ketua RT menyampaikan orasi secara bergantian, sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat yang diduga telah dirugikan akibat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak sesuai prinsip akuntabilitas dan tidak transparan. 

Berikut tuntutan dalam aksi yang dilakukan oleh Gerakan Ketua RT dan RW Bersatu Menggugat (GKRBM)

- Kami meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, objektif, dan tanpa tebang pilih. 

- Kami menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. 

- Kami juga menyampaikan perhatian serius terhadap proses hukum yang sedang berjalan terkait penetapan Sdra. Irwan dan Sdra. Rahmadin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengerusakan fasilitas pemerintahan

- Proses hukum dilakukan secara adil, transparan, dan profesional, Tidak ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan perkara hak-hak hukum setiap warga negara, termasuk Sdra. Irwan dan Sdra. Rahmadin, harus dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pertimbangan penegakan hukum dilakukan secara proporsional, termasuk opsi hukum seperti penangguhan penahanan apabila memenuhi syarat

- Saudara-saudara sekalian, Kami berdiri bukan untuk melemahkan hukum, tetapi untuk memastikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, Kami ingin keadilan yang sejati, bukan keadilan yang dipilih-pilih, Kami ingin transparansi, bukan penutupan informasi, Kami ingin kebenaran bukan rekayasa. 

Berdasarkan hasil koordinasi dan penggalangan Kapolsek Sape dan KBO Sat Intelkam Polres Bima Kota terhadap Sdra. Amiruddin, disampaikan bahwa Kapolres Bima Kota telah memberikan kebijakan berupa penangguhan penahanan sementara terhadap Sdra. Irwan dan Sdra. Rahmadin, dengan pertimbangan situasi sosial kemasyarakatan serta upaya menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Setelah menerima penjelasan tersebut, massa aksi menyatakan dapat menerima keputusan yang telah disampaikan. Massa aksi juga menyampaikan apresiasi atas upaya komunikasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat.

Massa membubarkan diri berlangsung secara damai, tertib, dan kondusif, dengan pengawasan oleh Personil Polres Bima Kota, Polsek Sape, Polsek Wawo dan Polsek Lambu di sekitar lokasi guna mengantisipasi kemungkinan adanya massa yang tertinggal atau potensi provokasi lanjutan. by. Sekjen L KPK (Team MDG)

LPK‑RI DPD NTB Dan LPK-RI DPC Mataram Lakukan Pengawasan dan Evaluasi Kepatuhan Perlindungan Konsumen Terhadap PT Ekosistem Digital Nusantara

LPK‑RI DPD NTB Dan LPK-RI DPC Mataram Lakukan Pengawasan dan Evaluasi Kepatuhan Perlindungan Konsumen Terhadap PT Ekosistem Digital Nusantara

Media Dinamika Global      

Mataram. Media Dinamika Global. Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK‑RI) melaksanakan pengawasan dan evaluasi kepatuhan perlindungan konsumen terhadap PT Ekosistem Digital Nusantara (EDN) yang beroperasi di Mataram Mall.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi LPK‑RI dalam mengawasi praktik usaha di sektor layanan digital dan keuangan yang berimbas langsung terhadap hak‑hak konsumen. Senin, (27/04/26)

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Tim LPK‑RI DPD NTB beserta LPK-RI DPC Mataram melakukan pengecekan antara lain 

- Transparansi informasi produk dan  layanan kepada konsumen

- Kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian dan syarat layanan

- Penyampaian hak‑hak konsumen secara jelas, termasuk hak pengaduan dan penyelesaian sengketa

Praktik komunikasi dan penagihan yang tidak menimbulkan intimidasi atau tekanan berlebihan terhadap konsumen.

LPK‑RI mengapresiasi kooperatifnya manajemen PT EDN dalam menerima kunjungan pengawasan dan membuka data serta dokumen yang dibutuhkan. Sejumlah temuan awal akan dirumuskan menjadi rekomendasi teknis yang disampaikan secara resmi kepada perusahaan, dengan harapan peningkatan kepatuhan dapat berkontribusi pada penguatan kepercayaan publik terhadap layanan digital dan keuangan di Nusa Tenggara Barat.

LPK‑RI berkomitmen terus melakukan pengawasan aktif di berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, lembaga keuangan, dan layanan digital, guna menjamin terlindunginya hak konsumen sesuai amanah Undang‑Undang Perlindungan Konsumen. Masyarakat yang merasa hak‑hak konsumennya dilanggar dapat melaporkan ke LPK-RI DPD NTB dan LPK‑RI DPC Mataram atau melalui kanal resmi LPK‑RI. By. Evin Hidayat (Penabggung Jawab) (Tim MDG).

Tim Lintas Instansi Gelar Operasi Katarak di RSUD Bima

Tim Lintas Instansi Gelar Operasi Katarak di RSUD Bima

Media Dinamika Global      

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Bakti sosial (Baksos) operasi katarak yang merupakan kerjasama Sentra Paramita Mataram Kemensos RI, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dan Kota Bima, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Nusa Tenggara Barat dan RSUD Bima dilaksanakan di RSUD Bima.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Hj. Nurul Wahyuti, SE., ME ) mengungkapkan, pelaksanaan operasi katarak tersebut berlangsung selama tiga hari yaitu 16 -17 April 2026 sebanyak 14 orang dari 15 orang target dari Kabupaten Bima. Minggu (26/04/26)

Kegiatan yang sama juga berlangsung Sabtu 25 april 2026 dengan pasien layak operasi sebanyak 57 orang dari target 125 orang pasien Kabupaten Bima. Pasien banyak yang tidak hadir karena bersamaan dengan waktu pelaksanaan panen. 

Pasien operasi katarak berasal dari Kecamatan Langgudu, Palibelo, Ambalawi, Lambu, Parado, Woha, Wawo, Sanggar, Sape, Wera, dan Monta. Jelasnya 

Dijelaskan Nurul, Tim Perdami NTB yang diketuai oleh dr.Harir Rahmania,Sp.M, bersama dengan Suryati SKM (Dikes NTB), Mira (Dinsos NTB), Halida (Dikes Kota Bima)

Tim dokter yang menangani operasi yaitu dr. Harir Rahmaniah, SpM, dr. Monalisa, SpM, dr. Tina, SpM, dr. Devyntya Monica Putri, SpM dan dr. Andi Ashady Fitrah Pawallangi, SpM.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menekan angka kebutuhan akibat katarak di Bima mengingat sebagian besar kasus kebutaan Indonesia disebabkan r katarak dan penyakit ini bisa dipulihkan melalui operasi.

"Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bima, Kadis Kesehatan Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan pelaksanaan operasi katarak serta berharap upaya ini akan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menurunkan angkatan katarak di Kabupaten Bima". Imbuhnya. (Tim/ADV)

PK.KPNI: Bupati Bima Melantik 10 JPTP, Sebagai Bagian Dalam Penataan Birokrasi Yang Efektif

PK.KPNI: Bupati Bima Melantik 10 JPTP, Sebagai Bagian Dalam Penataan Birokrasi Yang Efektif

Media Dinamika Global      

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun per April 2026, Bupati Bima, Ady Mahyudi, telah resmi melantik 10 pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II. Seluruh posisi strategis tersebut diisi melalui mekanisme seleksi terbuka yang dijalankan secara objektif, transparan, dan berbasis pada kompetensi serta integritas setiap calon pejabat.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari program penataan birokrasi yang menjadi prioritas utama dalam masa jabatan Bupati Ady Mahyudi untuk periode 2025–2030. Kebijakan ini mendapatkan apresiasi luas dari berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali elemen pemuda yang tergabung dalam DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima.

Ketua PK. KNPI Kecamatan Soromandi Hafid Musa, SH.MH secara khusus memberikan tanggapan positif. Menurutnya, proses yang dilakukan pemerintah daerah ini menjadi bukti nyata keseriusan membangun sistem pemerintahan yang bersih, kredibel, dan berorientasi pada hasil.

"Penyegaran di jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini akan membawa semangat baru, gagasan inovatif, dan pola kerja yang lebih efektif dan efisien. Kami melihat ini sebagai langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat laju pembangunan daerah menuju kemajuan," ujar Burhanuddin.

Dalam amanat yang disampaikan, Bupati Ady Mahyudi memberikan tuntutan kerja yang tegas kepada seluruh pejabat baru yang akan menjabat sebagai Kepala OPD. Ia menekankan bahwa pergantian posisi harus diikuti dengan perubahan kinerja yang signifikan. Setiap pimpinan instansi diwajibkan segera menyusun dan menyajikan program unggulan masing-masing dalam batas waktu maksimal 30 hari ke depan.

"Perubahan struktur organisasi ini tidak akan ada artinya jika tidak diiringi dengan perubahan hasil kerja. Kami tidak membutuhkan rencana yang hanya indah di atas kertas, melainkan capaian yang nyata, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Seluruh kebijakan dan program yang dijalankan harus selaras dengan visi besar kita, yaitu mewujudkan Kabupaten Bima yang Bermartabat," tegas Bupati Ady Mahyudi.

Sejak proses seleksi hingga pasca-pelantikan, isu ini menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Berbagai tanggapan bermunculan, mulai dari dukungan penuh, masukan konstruktif, hingga pertanyaan yang disampaikan oleh warga masyarakat.

Berbagai pihak memandang dinamika atau polemik yang terjadi sebagai hal yang wajar dan justru merupakan bagian dari proses demokratisasi. Kondisi ini menandakan tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap arah dan kebijakan pembangunan daerah.

"Berbagai pendapat yang tersebar di ruang publik adalah bentuk perhatian dan pengawasan sosial yang positif. Semua pihak memiliki harapan yang sama, yaitu agar Kabupaten Bima menjadi lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan jajaran. Mari kita jadikan dinamika ini sebagai energi positif untuk bersama-sama mengawal setiap kebijakan demi kemajuan bersama," pungkas narasumber. (Tim/ADV)