Wujudkan Pemerataan Akses Listrik Bagi Warga, Wabup H.Irfan Kunjungi PLN ULP Sape

Wujudkan Pemerataan Akses Listrik Bagi Warga, Wabup H.Irfan Kunjungi PLN ULP Sape

Media Dinamika Global       Comment   

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Setelah menyerap aspirasi warga bagi percepatan pemerataan akses listrik di daerah terpencil dan pedesaan di Kabupaten Bima, khususnya di kecamatan Sape dan Lambu, Wakil Bupati Bima dr.H.Irfan Zubaidy Rabu (15/10/25) melakukan kunjungan ke kantor PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sape dan diterima oleh Manager PLN ULP Sape, Mei Priyanto.

Wakil Bupati Bima yang didampingi oleh Camat Sape Muh. Akbar, SP., M.Si dan Perangkat Kecamatan Lambu mengungkapkan bahwa silaturahmi dengan jajaran PLN ULP Sape tersebut memiliki arti penting dalam mendorong peningkatan akses dan kualitas layanan listrik, sehingga warga desa dapat menikmati listrik yang stabil dan handal untuk kebutuhan sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat setempat. Juga pada saat yang sama mendukung program Ketahanan Energi Nasional serta mendukung digitalisasi pendidikan

Silaturahmi ini juga penting untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama yang lebih optimal dengan jajaran PLN, sehingga pembangunan infrastruktur listrik di wilayah terpencil dapat di diprioritaskan dan memastikan beberapa dusun di kecamatan Lambu dan seluruh desa dapat teraliri listrik.Ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mahager PT. PLN ULP Sape Mei Priyanto menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program pemerintah di bidang pelayanan listrik di 6 kecamatan diantaranya Ambalawi, Lambu, Langgudu, Sape, Wera, dan Wawo. 

Komitmen ini tidak hanya untuk memastikan setiap rumah tangga teraliri listrik, tetapi juga diperluas pada sektor pertanian melalui inisiatif Electrifying Agriculture.

"Saat ini PLN Sape melayani 55.823 pelanggan dengan penambahan pelanggan selama periode tahun 2025 sebesar 956 pelanggan tersambung listrik baru. PLN terus berupaya untuk memberikan akses energi yang andal dan tangguh untuk masyrakat luas.

"Kami berkomitmen penuh mendukung program pemerintah, baik dalam penyediaan listrik untuk Pelanggan Umum (Rumah Tangga Berlistrik), memastikan tidak ada lagi rumah yang gelap dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat". Ujarnya. 

Lebih lanjut, komitmen tersebut "Kami siap melayani kebutuhan listrik bagi petani di 6 Kecamatan, khususnya para petani bawang, padi, dan jagung. Listrik dimanfaatkan masyarakat untuk pengairan, penggilingan, atau penerangan terbukti mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan hasil panen," Tambahnya. (Tim)

Pemerintah Desa Sie Gelar Rapat Penyampaian LPJ BUMDES Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Desa Sie Gelar Rapat Penyampaian LPJ BUMDES Tahun Anggaran 2025

Media Dinamika Global       Comment   

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Pemerintah Desa Sie menggelar rapat lanjutan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban LPJ BUMDES tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Kantor Desa Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Senin, (13/2/20/25)

Rapat ini dihadiri oleh Kades Sie, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua BPD dan Wakil BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta seluruh pengurus BUMDES Desa Sie.

Rapat ini sesuai dengan tujuanya adalah untuk mengetahui perubahan atau perkembangan BUMDES tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Sie dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, baik yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang dikelola melalui BUMDes. 

Terkait perkembangan BUMDES, Kades Sie Aman, S.Sos pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa BUMDES ini Anggaran yang berasal dari APBDes yang dipisahkan, dengan tujuan agar BUMDES dapat meningkatkan PAD Desa, ujarnya.

Lanjutnya, disisi lain, hal ini juga dipisahkan agar BUMDES bisa mengalami kemajuan dan desa akan menjadi desa yang mandiri.

Terakhir disampaikannya, Forum ini diselenggarakan agar peserta rapat menjadi corong informasi dalam melaksanakan kegiatan BUMDES, dan kami selaku Pemerintah Desa Sie akan terus mengawal dan mendukung setiap program yang dilaksanakannya, agar BUMDES Desa Sie dapat berkembang dengan baik.

Saya juga berharap, semoga pengurus yang baru di bentuk ini dapat membawa perubahan yang lebih baik, demi kemajuan BUMDES Desa Sie. (Tim MDG)

Antisipasi Bencana Hidrometeorogi, BPBD Kabupaten Bima dan Mitra Gelar Rakor

Antisipasi Bencana Hidrometeorogi, BPBD Kabupaten Bima dan Mitra Gelar Rakor

Media Dinamika Global       Comment   

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Rapat Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga Dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi (Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan) dan Persiapan Musim Hujan 2025 Berlangsung Rabu (15/10) di Ruang Pusdalops BPBD Kabupaten Bima. 

Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kabupaten Bima Drs. H. Isyah dan dihadiri Kabag Operasional Polres Bima Kompol Iwan Sugianto, SH Perwakilan Kodim 1608/Bima, OPD terkait, BMKG, BBWS Nusa Tenggara I, Baznas, PMI, Orari, MDMC, KPH Maria Donggo Masa, KPH, Marowa dan beberapa instansi mitra BPBD. 

"Rakor ditujukan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan pada saat yang sama menentukan langkah-langkah tindak lanjut".

Untuk mengantisipasi potensi dampak bencana yang terjadi, ke depan perlu kolaborasi untuk menghitung secara cepat dampak kerugian dan kerusakan. Untuk itu, OPD teknis diminta untuk berkolaborasi lebih secara lebih intensif saat pra dan pasca bencana". Harap Isyah.

Sementara itu, Fungsional Kebencanaan BMKG Bandara M.Salahudin Bima Laksita W, memaparkan, dari hasil prediksi "ancaman bencana di Kabupaten Bima akan mengalami peningkatan secara progresif dari Bulan November kemudian memasuki level siaga di Bulan Desember serta mencapai puncak pada Bulan Januari 2026". 

Secara keseluruhan, setelah mencapai puncaknya pada Januari-Februari, intensitas curah hujan di Kabupaten Bima akan menurun secara bertahap pada Bulan Maret dan April 2026". Terangnya. 

Pertemuan tersebut merekomendasikan agar masyarakat dihimbau untuk segera melakukan aksi kolektif membersihkan seluruh saluran air, mulai dari selokan hingga sungai, guna memastikan aliran air lancar.

Juga membagikan informasi peringatan dini kepada seluruh elemen masyarakat baik melalui beragam platform media sosial.

Aspek lainnya yaitu pentingnya secara terus menerus mitigasi pra bencana sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Kesadaran bersama seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana bahwa semua orang bertanggungjawab terhadap bencana merupakan aspek kunci. (Tim)

Kucurkan Rp 18,2 Milyar, Pemkab Bima Tangani 9 Ruas Jalan

Kucurkan Rp 18,2 Milyar, Pemkab Bima Tangani 9 Ruas Jalan

Media Dinamika Global       Comment   

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Sejalan dengan komitmen untuk menangani secara bertahap kerusakan infrastruktur jalan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr H. Irfan Zubaidy pada tahun Anggaran 2025 melalui Dinas PUPR merealisasikan pekerjaan rekonstruksi jalan berupa produk aspal hot mix di beberapa ruas jalan Kabupaten Bima.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima melalui Kabid Bina Marga M. Farid Wajdi, ST Sabtu (11/10) menjelaskan, terdapat 9 ruas jalan yang ditangani melalui sumber dana APBD Kabupaten Bima mencakup ruas Jalan Sape - Riamau dengan Pagu anggaran senilai Rp. 3 milyar, Ruas Roka - Kuta kecamatan Lambitu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,150 milyar dan ruas Dumu - Kangga Langgudu dengan pagu anggaran Rp. 1 milyar.

Ruas jalan lainnya yang ditangani yaitu ruas Nata - Cenggu dengan pagu Rp. 6 milyar, ruas Tente - Godo dengan pagu Rp. 2,350 milyar, ruas Rasabou Kananga, Kecamatan Bolo dengan pagu Rp. 600 juta, ruas Sarita - Wadukopa dengan pagu Rp. 1 milyar, ruas Sarita - Sp. O'o dengan anggaran Rp. 600 juta dan ruas Kore -TPI Kecamatan Sanggar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,5 milyar.

Untuk panjang penanganan di tiap ruas disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia di tiap-tiap ruas tersebut.

Ditilik dari progres pengerjaan, ruas Sarita - Wadukopa dengan pagu Rp. 1 milyar, ruas Sarita - Sp. O'o dengan anggaran Rp. 600 sudah diaspal full, 

ruas Kore TPI juga sedang dilakukan pemasangan Talud badan jalan dan drainase jalan.

"Untuk ruas Rasabou Kananga sudah dilakukan tahapan Lapisan Pondasi Atas (LPA) dan akan segera dilakukan pengaspalan. Demikian halnya ruas Nata Cenggu sudah pada tahapan Lapisan Pondasi Bawah (LPB) dan LPA sebagian dan dalam proses pemadatan serta sedang dilakukan penggalian saluran untuk drainase jalan". Terangnya. 

Diharapkan dengan pengerjaan sejumlah ruas jalan tersebut, dengan sendirinya memperlancar arus transportasi, berdampak positif bagi sektor ekonomi di kecamatan dan desa melalui meningkatkan aksesibilitas transportasi hasil pertanian dan beragam kegiatan ekonomi lainnya (Prokopim/Tim MDG)

Pemerintah Aceh Apresiasi PLN Atas Pemulihan Penuh Sistem Kelistrikan di Aceh

Pemerintah Aceh Apresiasi PLN Atas Pemulihan Penuh Sistem Kelistrikan di Aceh

Media Dinamika Global       Comment   

Banda Aceh. Media Dinamika Global.id. Pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, SE, M.M., menyampaikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) atas keberhasilan memulihkan 100 persen sistem kelistrikan di seluruh wilayah Aceh pada Kamis (02/10/25) pukul 00.07 WIB.

 Pemulihan ini menandai kembalinya pasokan listrik secara normal bagi seluruh pelanggan setelah sebelumnya terjadi gangguan di sejumlah daerah.

Wakil Gubernur Fadlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap stabilitas serta keandalan pasokan listrik, mengingat pentingnya peran energi bagi kehidupan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik di seluruh daerah.

Ia juga mengapresiasi dedikasi personel PLN di Aceh yang bekerja tanpa henti untuk memastikan proses pemulihan berlangsung cepat dan aman.

“Pemerintah Aceh mendorong PLN agar melakukan langkah-langkah antisipasi terukur, penambahan pembangkit dan jaringan transmisi, serta penyediaan peralatan yang dibutuhkan agar ke depan tidak ada lagi pemadaman yang dirasakan masyarakat Aceh,” tegas Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, SE, M.M.

Lebih lanjut, Fadlullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan PLN dalam memperkuat keandalan sistem kelistrikan, terutama pada sektor vital seperti rumah sakit, fasilitas pemerintahan, pusat komunikasi, serta layanan publik lainnya.

Dengan pulihnya sistem kelistrikan secara menyeluruh, Pemerintah Aceh berharap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat kembali berjalan normal, produktif, serta semakin berkembang. (Tim MDG)

Pimpin Rapat Koordinasi, Wabup H. Irfan Minta OPD Fokus Bekerja

Pimpin Rapat Koordinasi, Wabup H. Irfan Minta OPD Fokus Bekerja

Media Dinamika Global       Comment   

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Rapat Koordinasi Review Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung Senin (06/10) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bima dr.H.Irfan membahas sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah. 

dr.H.Irfan yang didampingi para Asisten dan Plt.Kepala BPKAD Aries Munandar, ST.MT saat memimpin rapat memaparkan, Rakor ditujukan untuk melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan OPD, apakah sudah mencapai target atau belum dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan capaian PAD mengingat waktu masih beberapa bulan lagi.

Pada kesempatan tersebut Wabup menekankan agar OPD pengampu sektor pendapatan bisa lebih fokus bekerja mengoptimalkan penggalian potensi dan pencapaian target pendapatan. Hal ini penting dilakukan, mengingat selain pada tahun 2025, dalam tahun anggaran 2026 mendatang juga akan ada pengurangan transfer dari pusat ke daerah (TKD). Terangnya dalam rapat yang diikuti para Kepala OPD dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk mengantisipasi pengurangan TKD tersebut maka perlu kesiapan dalam melihat dan menggali potensi PAD yang belum dioptimalkan. Penguatan peran Bappenda untuk mengoptimalkan sektor pendapatan penting dilakukan, sehingga bisa menanggulangi pengurangan anggaran tersebut. Jelas Wabup.

Selain memberikan arahan, Rakor tersebut dimanfaatkan oleh Wakil Bupati untuk meminta penjelasan para kepala OPD berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pencapaian pendapatan hingga triwulan III Tahun Anggaran 2025. (Tim MDG)

Percepat Penanganan Stunting, Wabup Irfan Pimpin Rakor ‎

Percepat Penanganan Stunting, Wabup Irfan Pimpin Rakor ‎

Media Dinamika Global       Comment   

Kabupaten Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Dalam upaya evaluasi percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama dengan OPD pemangku lainnya Senin (06/10/2025)

menggelar Rapat Koordinasi/Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima. 

‎Wakil Bupati Bima dr.H.Irfan Zubaidy yang didampingi para Asisten, Kepala DP3AP2KAB Kabupaten Bima Nurdin, S.Sos, Kadis Kesehatan Fahrurrahman, SE., M.Si dan Kabid Sosbud DPMD dalam sambutannya menyampaikan, Rembug stunting memiliki makna yang sangat penting dan strategis, stunting bukan hanya isu kesehatan tetapi merupakan masalah pembangunan jangka panjang yang berdampak pada kualitas generasi penerus bangsa."

‎Rapat ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi dan komitmen bersama untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Bima. Terang Wabup. 

dr.H.Irfan yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima Ny. Hj. Anita H. Irfan, menekankan bahwa stunting tidak boleh dipandang sebelah mata karena dampaknya terhadap kesehatan sangat fatal. Terang Wabup dihadapan para  Camat dan Kepala Puskesmas yang menghadiri Rakor.

Pada kesempatan tersebut, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima Nurdin, S.Sos menjelaskan, berdasarkan data keluarga resiko stunting Kabupaten Bima pada tahun 2022, 2023 dan 2024 dengan presentase penurunan sebesar 52,95%, Sedangkan capaian pendampingan keluarga beresiko stunting tahun 2025 antara lain ibu hamil, pengantin dan Balita dengan prosentase capaian yang sudah mendapatkan pendampingan sebesar 92,48%. 

‎"Pada sasaran gerakan orang tua asuh cegah stunting di Kabupaten Bima sebanyak 1.813 anak beresiko stunting dan yang telah didampingi oleh orang tua asuh selama 3 bulan berturut-turut sebanyak 1.521 anak. Disamping itu, jumlah kampung keluarga berkualitas yang telah melaksanakan dapur sehat atasi stunting (Dashat) sebanyak 162 kampung KB". Jelasnya. 

Dalam Rakor ini,  Wakil Bupati Bima bersama seluruh OPD terkait menandatangani komitmen bersama dalam Rembug Stunting tingkat Kabupaten Bima Tahun 2025. (Tim MDG)

Kadis SDABMBK Menunda Pembayaran, Diduga Bupati Deli Serdang Menjadi Tumbal

Kadis SDABMBK Menunda Pembayaran, Diduga Bupati Deli Serdang Menjadi Tumbal

Media Dinamika Global       Comment   

Lubuk Pakam. Media Dinamika Global.id. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melalui juru sita Azhary Siregar, S.H., telah melaksanakan penetapan eksekusi pembayaran , dengan nomor 11/Pdt.Eks/2024/PN Lbp jo.174/Pdt.G/2021/PN Lbp kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang di objek perkara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) pada hari Senin, 6 Oktober 2025. Eksekusi ini dilakukan di dalam kantor Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang, bukan di halaman kantor, pertanyaan nya ada apa ? .

Pembacaan eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan dari tahun 2023 , yang memerintahkan Dinas SDABMBK untuk segera membayar hutang kepada pihak pemohon PT.Intan Amanah sebesar Rp 1.998.400.000 ,- beserta dendanya sebesar 18 persen . 

Namun, Pemkab Deli Serdang melalui Kepala Inspektorat dan Kabag Hukum diduga menyebarkan informasi menyesatkan atau mengaburkan pandangan hukum kepada masyarakat Deli Serdang melalui media online dan media sosial, yang terbit beberapa hari lalu dengan menyatakan bahwa penetapan eksekusi tersebut cacat hukum dan aset negara tidak dapat dieksekusi.

Tindakan Pemkab Deli Serdang ini menimbulkan kecurigaan bahwa mereka sengaja mengulur-ulur waktu dan tidak berniat untuk membayar hutang kepada rekanan swakelola, yaitu PT. Intan Amanah dan CV. Siliwangi Putra, yang telah memenangkan perkara ini di Pengadilan Negeri dengan putusan inkrah.

Sumber anonim juga mengungkapkan bahwa Dinas SDABMBK sebenarnya bersedia membayar hutang tersebut, namun masih menunggu perintah dari Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan , jelasnya .

Kronologi Penundaan Pembayaran Hutang:

- 2015: Perwakilan rekanan pemborong pernah menghadap Bupati Ashari Tambunan dan mendapat janji bahwa Pemkab Deli Serdang akan melaksanakan pembayaran jika ada putusan hukum yang mengikat.

- 2021: Kepala Dinas SDABMBK Janso Sipahutar (saat itu masih bernama Dinas Pekerjaan Umum) menyatakan, "Gugat saja kami, jika sudah ada payung hukumnya maka hutang swakelola akan kami bayarkan." Ujarnya 

- Sebelumnya: Kepala BKAD juga pernah menyatakan kesediaan untuk membayar jika ada surat dari BPK yang memperbolehkan pembayaran kepada pihak swakelola , tetapi hal ini juga tetap masih menunggu keputusan Bupati Deli Serdang .

Dengan adanya fakta-fakta ini, muncul dugaan kuat bahwa Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang,  sengaja menghambat proses pembayaran hutang yang telah menjadi kewajiban mereka berdasarkan putusan pengadilan dan yang menjadi imbas nya Bupati Deli Serdang.

Kami mendesak Kepala Dinas SDABMBK Janso Sipahutar untuk segera mematuhi putusan pengadilan dan melakukan pembayaran hutang kepada PT. Intan Amanah dan CV. Siliwangi Putra. Kami juga meminta agar Pemkab Deli Serdang tidak lagi menyebarkan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dan menghormati proses hukum yang berlaku , tegas kuasa hukum pemohon Joko Suandi,S.H ., M.H .

Dengan di tunda tunda nya pembayaran oleh Dinas SDABMBK diduga kuat sangat memungkinkan Kadis SDABMBK Janso Sipahutar melawan hukum yang melanggar UU nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi . Bupati Deli Serdang diduga menjadi tumbal kelalaian  dari Kadis dan mencoreng nama baik yang selama ini telah di raih nya dihadapan masyarakat Deli Serdang .

Kuasa hukum dari pihak pemohon Joko Suandi,S.H.,M.H mengatakan " kami dalam waktu dekat ini akan melakukan upaya hukum untuk melaporkan Kadis SDABMBK Deli Serdang ke KPK dan kejaksaan Agung terkait kesengajaan , membuat kerugian negara dengan putusan tetap pengadilan , serta kami juga akan mengajukan gugatan di Pengadilan PTUN terkait dengan jabatannya yang diduga melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik ,serta kami juga akan melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum dengan melanggar UU no 31 Tipikor pasal 3 " ,tegasnya . (Tim MDG)

M. Nur: “Negara Tak Boleh Kalah dari Kelompok yang Bertindak di Luar Hukum”

M. Nur: “Negara Tak Boleh Kalah dari Kelompok yang Bertindak di Luar Hukum”

Media Dinamika Global       Comment   

Meulaboh. Media Dinamika Global.id. Forum Bersama Insan Tambang (Forbina) menyerukan negara untuk hadir secara nyata dalam melindungi perusahaan yang beroperasi dengan izin resmi, menyusul insiden perusakan fasilitas tambang di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Woyla, Aceh Barat. Ketua Forbina, M. Nur, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan aparat tidak boleh membiarkan aksi sepihak berkembang menjadi preseden buruk. Sabtu, (04/10/25)

Pernyataan tersebut disampaikan M. Nur merespons situasi pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRK Aceh Barat dengan sejumlah instansi dan pihak perusahaan terkait aktivitas pertambangan di Krueng Woyla. Dalam rapat itu, DPRK merekomendasikan penutupan sementara dua perusahaan tambang, yakni PT Megalanic Garuda Kencana (MGK) dan PT Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA).

Setelah RDP, Tim Pansus DPRK bersama unsur SKPK, Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Dinas ESDM Aceh, aparat TNI–Polri, masyarakat, dan media melakukan peninjauan lapangan ke lokasi IUP kedua perusahaan pada 3–5 Oktober 2025. Namun, kunjungan tersebut diwarnai ketegangan saat sekelompok masyarakat melakukan aksi pelemparan dan perusakan terhadap kapal keruk milik PT MGK.

“Ini jelas tindakan anarkis dan melanggar hukum. Perusahaan tersebut mengantongi izin resmi dari negara. Jika ada perbedaan pendapat, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan kekerasan,” tegas M. Nur.

Ia mengingatkan bahwa jika aksi anarkis dibiarkan, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak citra Aceh sebagai daerah yang kondusif bagi investasi. Ia meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

“Negara tidak boleh kalah dengan tindakan sepihak. Hukum harus menjadi panglima. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan investor akan runtuh,” pungkasnya. (Tim MDG)