Media Dinamika Global: Hukum
Home Hukum
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 01 Agustus 2026

Pimpin Pertemuan Rutin, Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Berikan Arahan

     


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima, Ny. Murni Suciyanti Ady Mahyudi, Sabtu (1/8/2026) memimpin pertemuan bersama Ketua dan Pengurus TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Bima yang berlangsung di Aula Masjid Agung Kabupaten Bima.

Ny. Murni Suciyanti yang didampingi para pengurus TP. PKK Kabupaten Bima tersebut dalam hal yang menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan forum strategis yang ditujukan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja TP. PKK di semua kecamatan dan desa. Di samping pada saat yang sama menjadi wahana untuk mempererat sinergi antarjenjang organisasi dalam mendukung program pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga.

Ketua TP. PKK Kabupaten Bima dalam arahannya memaparkan, "keberhasilan Gerakan PKK sangat bergantung pada komitmen, kekompakan, dan kerja nyata seluruh kader hingga tingkat desa. Karena itu, TP PKK harus terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun keluarga yang berkualitas. 

"Mari kita perkuat koordinasi, tingkatkan kapasitas kader, dan hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan keluarga, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, serta penurunan stunting". Ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh Ketua TP PKK Kecamatan untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap program PKK dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain penyampaian arah kebijakan organisasi, pertemuan tersebut diisi dengan evaluasi pelaksanaan program kerja semester pertama tahun 2026, pembahasan rencana kegiatan semester berikutnya, penguatan administrasi kelembagaan, serta penyampaian berbagai informasi dan kebijakan terbaru terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di seluruh kecamatan, memperkuat peran kader sebagai agen perubahan di tengah masyarakat, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan melalui keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, semangat kebersamaan, dan partisipasi aktif dari seluruh peserta sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat Gerakan PKK di Kabupaten Bima. (Tim/ADV/

TP. PKK Kabupaten Bima Hadirkan Layanan di Selasa Menyapa Kecamatan Monta

     


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Tim penggerak PKK Kabupaten Bima kembali berkiprah pada rangkaian kegiatan Selasa menyapa di kecamatan Monta Rabu (29/07/26) yang menyasar Desa Sondo dan Desa Nontotera.

Pada kegiatan yang dipusatkan di Lapangan desa Sondo tersebut, Sekretariat dan empat kelompok kerja (Pokja) TP. PKK Kabupaten Bima menggelar sejumlah kegiatan antara lain pembagian bibit pohon buah kepada kader PKK desa. Dilanjutkan dengan pembinaan kader dasawisma dalam pengisian 3 buku dasawisma kepada kader dasawisma Se-Kecamatan Monta oleh dibawah koordinasi Sekretaris TP. PKK Rahmawati Saadatul Ummi, ST.

Selain Sekretariat, Pokja I TP. PKK Kabupaten Bima melakukan Pembinaan dan Edukasi 50 orang warga lanjut usia (Lansia) yang dirangkaikan dengan Pembinaan Majelis Taklim di Masjid Desa Nontotera.

"Pada kesempatan yang sama, Pokja II bermitra dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Panggung Literasi dan pembinaan UMKM. Demikian halnya Pokja III melakukan Sosialisasi Program Kerja, Sosialisasi Stop Boros Pangan dan Ketrampilan membuat Hantaran Pengantin berbahan kain sarung tenun dan mukenah yang diikuti para pengurus Pokja III kecamatan dan desa, kelompok Perempuan, KWT dan remaja Putri". Terangnya .

Sementara itu, Pokja IV selain melakukan sosialisasi program kerja tentang Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana yang dihadiri oleh seluruh anggota Pokja IV Kecamatan dan Desa Sondo & Desa Nontotera, Pelayanan KIA/KB bersama Dinas DP3AP2KB dan IBI Kabupaten .Bima, Pelayanan Kesehatan dan Donor Darah. 

Mewakili Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Bima, dirinya bersama jajaran pengurus kembali menegaskan komitmen untuk terus mendukung program Selasa Menyapa di seluruh kecamatan dan desa melalui beragam kegiatan pada semua Pokja yang ada (Tim/ADV)

Bupati Bima Canangkan Zona Integritas RSUD Bima

     


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Penandatanganan Piagam Komitmen Bersama oleh Bupati Bima Adi mahyudi para kepala perangkat daerah terkait dan jajaran RSUD Bima Kamis (30/7) di aula rumah sakit umum setempat menandai "Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima.

Bupati Bima Ady Mahyudi yang didampingi Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, Kepala Dinas Kesehatan Hajah Nurul Wahyuti, SE, MM, Kepala Bappeda Hariman, SE, M.Si dan Direktur RSUD Bima drg. H. Ihsan. MPH menyampaikan beberapa hal dihadapan jajaran ASN lingkup RSUD Bima.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bima, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur beserta seluruh jajaran RSUD Bima atas komitmen dan kesungguhannya dalam membangun budaya kerja yang berintegritas melalui pencanangan Zona Integritas pada hari ini" ujarnya.

Dijelaskan Bupati Bima, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak ditentukan oleh satu orang pemimpin saja, melainkan merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai. Karena itu saya mengajak seluruh keluarga besar RSUD Bima untuk membangun semangat kebersamaan, saling mengingatkan, saling mengawasi, dan saling menguatkan dalam menjaga integritas organisasi.

Mari kita jadikan rumah sakit ini sebagai institusi pelayanan kesehatan yang profesional, bersih, terpercaya, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat". Ajaknya.

Pada kesempatan tersebut Direktur RSUD Bima drg. H. Ihsan beserta seluruh manajemen dan pegawai RSUD Bima menyatakan lima poin komitmen untuk mendukung penuh dan berperan aktif dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, mewujudkan birokrasi Rumah Sakit yang transparan, akuntabel, objektif, dan profesional serta menolak dan mencegah segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Dua poin lainnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah, bermutu, dan berorientasi pada kepuasan pasien serta siap menerima sanksi apabila kami melanggar komitmen. (Tim/ADV)

Wabup dr.H. Irfan Sampaikan Pandangan Akhir atas Ranperda Pilkades

     


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang II Tahun Sidang 2026, dengan agenda penyampaian laporan Pansus Dewan terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Dewan serta penyampaian Pandangan Akhir Kepala Daerah Kamis (30/7) yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD setempat dihadiri oleh Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Nazarudin SH yang hadir bersama Wakil Ketua I Ny. Murni Suciyanti tersebut Wakil Bupati menjelaskan, Ranperda ini disusun dengan beberapa tujuan utama yaitu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, mewujudkan proses pemilihan kepala desa yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tujuan lainnya jelas Pilkades ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, menjamin proses pengangkatan, pelantikan, pemberhentian dan pengisian jabatan kepala desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menciptakan stabilitas pemerintahan desa sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal, berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Terangnya.

Dijelaskan Wabup, dengan disetujuinya Ranperda ini menjadi Perda Kabupaten Bima, diharapkan akan terwujud kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas demokrasi di tingkat desa.

Dirinya juga berharap, penyelenggaraan Pilkades yang lebih profesional transparan dan akuntabel dan terciptanya stabilitas pemerintahan desa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di desa, juga terwujudnya pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan menurut Kabupaten Bima yang lebih maju, mandiri dan bermartabat.

Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati dr. H. Irfan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bima atas kerjasama yang sangat baik selama proses pembahasan rancangan perda tersebut. (Tim/ADV)

Rabu, 29 Juli 2026

Luar Biasa! Hadrah Sambut Selasa Menyapa Kecamatan Monta

     


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Kegiatan Selasa Menyapa Kecamatan Monta yang berlangsung di desa Sondo dan Desa Nonto Tera merupakan desa ke 44 dan 45 diawali dengan penyambutan Bupati Bima Ady Mahyudi beserta rombongan. Rabu, (29/07/26)

Penyambutan tersebut ditandai dengan pengalungan selendang tenun Bima dan iring-iringan Hadrah oleh warga kedua desa tersebut, mulai dari ruas jalan depan pekuburan menuju lapangan desa Sondo yang menjadi pusat kegiatan Selasa menyapa Kecamatan Sesi II tahun ini.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan sesi Ngopi Bareng Pemuda inspiratif dan Bazar UMKM. 

Bupati Bima yang hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, para kepala perangkat daerah, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Para Pejabat Eselon III dan pejabat fungsional perangkat daerah, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan penuh masyarakat dalam penjabaran program strategis pemerintah daerah. 

"Kehadiran Bupati, Wakil Bupati beserta para kepala perangkat daerah di tengah masyarakat di samping sebagai wujud terima kasih, hal ini juga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar dapat terus mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah di tingkat desa dan Kecamatan". Terang Bupati di hadapan Camat Monta Abbas, SE, unsur Muspika, alim ulama dan tokoh masyarakat desa Sondo dan Nonto Tera yang menghadiri acara Ngopi Bareng tersebut.

Wakil Bupati dr. H. Irfan yang pada kesempatan tersebut menyampaikan arahan mengungkapkan bahwa kehadiran pemerintah daerah hingga ke 45 desa untuk memenuhi janji untuk memberikan pelayanan optimal pada titik pelayanan yang ditentukan". Jelas Wabup.

Selain arahan, rombongan dan masyarakat yang menghadiri silaturahmi pada malam hari tersebut juga juga menyimak pemaparan dari Salahudin, seorang pemuda inspiratif dari desa Sondo yang memaparkan inovasi pembuatan pupuk Sondo Organik (SONIK) dari material yang mudah didapatkan dan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman.

Pada sesi Ngopi Bareng yang dipandu Raani Wahyuni, ST., MT, M.Sc dan Dr. Karyadin tersebut, Bupati dan Wabup juga membagikan sejumlah bantuan sosial, pangan, peralatan bagi warga disabilitas dan aneka bantuan lainnya. (Tim/ADV)

Jumat, 24 Juli 2026

Bupati Bima Sampaikan Pendapat Akhir atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA.2025

     


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang II tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Bupati Bima terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Bima. Jum'at (24/07/26) 

Di hadapan rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Nazarudin, SH tersebut Bupati Bima Ady Mahyudi menjelaskan, hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan BPK RI perwakilan provinsi NTB yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut kepada pemerintah Kabupaten Bima atas kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025 yang dilakukan bersama oleh dua unsur pemerintahan daerah kabupaten Bima yaitu pihak eksekutif dan legislatif hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk terus berupaya keras melakukan pembenahan pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.

Ini penting agar dapat mempertahankan predikat dan prestasi yang telah diraih bersama tersebut. Tentu ikhtiar ini membutuhkan kesungguhan, komitmen dan kerja keras eksekutif dan legislatif selaku pemangku kebijakan beserta seluruh komponen masyarakat. Ungkapnya pada Rapat Paripurna yang turut dihadiri Forkopimda, Sekda Adel Linggi Ardi, SE Staf Ahli Bupati dan para kepala Perangkat Daerah serta Kabag Sekretariat Daerah tersebut.

Mencermati pandangan dan saran DPRD, Bupati menjelaskan atas catatan BPK dan saran pihak legislatif, pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan, baik secara internal maupun eksternal, terutama berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah yang mencakup aspek penganggaran, penatausahaan maupun pertanggungjawabannya. Jelas Bupati. (Tim/ADV)

Jumat, 03 Juli 2026

Penasehat Hukum Non Litigasi Himpunan Advokat Indonesia/HAI Syarat Hak Hukum Korban

     


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Penasehat Hukum Non Litigasi Himpunan Advokat Indonesia/HAI Syarat Hak Hukum Korban. Beberapa Akademisi dan Praktisi Hukum Himpunan Advokat Indonesia silih berganti menunjukkan eksistensinya terkait maraknya Kasus Hukum yang di alami oleh Korban dan Saksi yang ada wilayah Indonesia Umumnya dan di Bima NTB.

Hal itu, disampaikan oleh Praktisi Hukum yang juga Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia/HAI menjelaskan secara Universal dan eksplisit bahwa Hak hukum korban dalam kasus pidana di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang utama. Aturan tersebut mencakup perlindungan keselamatan, hak atas restitusi, pemulihan psikologis, hingga kesempatan untuk menyampaikan dampak kejahatan di pengadilan.

Dasar hukum dan hak spesifik tersebut diatur dalam:

UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Memperkuat kedudukan korban . Korban berhak mendapatkan ganti kerugian, perlindungan dari ancaman, serta hak untuk menyampaikan pernyataan mengenai dampak tindak pidana yang dialaminya (dikenal sebagai Victim Impact Statement).

UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Mengatur secara spesifik hak saksi dan korban, yang mencakup hak atas perlindungan fisik dan psikologis, hak memberikan keterangan tanpa rasa takut, hak atas informasi perkembangan kasus, serta hak mendapatkan restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan kompensasi dari negara.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Memberikan jaminan hak hukum dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi maupun korban tindak pidana .

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): Mengatur hak-hak khusus korban kekerasan seksual untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, pemulihan (rehabilitasi), serta hak atas restitusi dan layanan pendampingan.

Untuk mendapatkan pendampingan, informasi lebih lanjut, atau mengajukan perlindungan atas hak-hak di atas, korban dapat mengakses layanan dan mengajukan permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penguatan Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

16 Jan 2026 — KUHAP Lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), korban pada umumnya diposisikan.

Penasehat Hukum Non Litigasi HAI Dampingi Klien Terkait Kasus KDRT

     


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Penasehat Hukum Non Litigasi HAI Dampingi Klien Terkait Kasus KDRT. Kasus tersebut sering menjadi Atensi Khusus dari para Praktisi Hukum yang ada di Wilayah Provinsi NTB terutama Himpunan Advokat Indonesia/HAI.

Anggota Penasehat Hukum Non Litigasi pada Media ini menjelaskan bahwa Aturan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) diselaraskan dengan UU PKDRT.

KDRT secara spesifik dikelompokkan ke dalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melindungi anggota keluarga batih dan orang yang menetap di rumah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perlindungan Hukum

Berikut adalah rincian pokok KDRT dalam KUHP Baru:

Bentuk Tindakan: Meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perlindungan Hukum dan ....

Kekerasan Fisik: Diatur dalam Pasal 416, di mana setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarganya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun Pembaruan Aturan Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam ....

Pemberatan Pidana: Apabila kekerasan mengakibatkan luka berat, ancaman hukuman meningkat menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika mengakibatkan korban meninggal dunia, ancaman pidananya menjadi penjara paling lama 15 (lima belas) tahun modul penanganan tindak pidana kekerasan seksual - IJRS.

Untuk kasus-kasus kekerasan ringan, penelantaran, atau kekerasan seksual tertentu antar-suami/istri, tindak pidana ini dikategorikan sebagai delik aduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Delik Biasa Atau Delik Aduan?. Artinya, proses hukum baru dapat berjalan jika terdapat laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perlindungan Hukum dan ....

Sebagai acuan utama dalam penanganan, perlindungan korban, serta rincian sanksi yang lebih spesifik, payung hukum utamanya tetap merujuk pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perlindungan Hukum

Dan  Jika Anda membutuhkan bantuan atau pendampingan darurat, Anda dapat menghubungi layanan resmi seperti Komnas Perempuan.

Sabtu, 27 Juni 2026

AD/ART Himpunan Advokat Indonesia/HAI, Selengkapnya !

     


ANGGARAN DASAR HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA / HAI

                          BAB I : 

             KETENTUAN UMUM

                          Pasal 1 

                       Pengertian

Dalam AD/ART ini yang dimaksud: 

1. HAI: Himpunan Advokat Indonesia. 

2. Anggota: Advokat dan Calon Advokat.

3. UU Advokat: UU No. 18 Tahun 2003. 

4. Kode Etik: Kode Etik Advokat Indonesia.

                           BAB II : 

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN AZAS 

                         Pasal 2 

                         Nama

Perkumpulan bernama Himpunan Advokat Indonesia, disingkat HAI. 

                        Pasal 3 

         Waktu dan Kedudukan

1. Didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 

2. Berkantor pusat di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

                        Pasal 4 

                         Azas

Berazaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.

                         BAB III : 

     VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

                        Pasal 5 

                          Visi

Menjadi Himpunan Advokat Indonesia yang berintegritas, profesional, dan berdaya, sebagai rumah bersama advokat dalam menegakkan hukum, keadilan, dan martabat profesi di seluruh Indonesia. 

                       Pasal 6 

                         Misi

1. Menguatkan Kompetensi: PKPA, Ujian, Pelatihan. 

2. Menjaga Marwah: Kode Etik & Disiplin. 

3. Memberdayakan Anggota: Perlindungan & Penguatan advokat daerah. 

4. Akses Keadilan: Bantuan Hukum cuma-cuma. 

5. Tata Kelola Modern: Transparan, akuntabel, kredibel. 

                        Pasal 7 

            Maksud dan Tujuan

Melaksanakan 7 fungsi UU Advokat Pasal 5: PKPA, Ujian, Pengangkatan, Kode Etik, Pengawasan Disiplin, Pembelaan Anggota, Penjagaan Martabat.

                          BAB IV : 

     LAMBANG, BENDERA DAN MARS

                          Pasal 8 

             Identitas Organisasi

Bentuk, warna, dan makna Lambang, Bendera, dan Mars HAI ditetapkan dengan SK DPP setelah disahkan Kongres.

                           BAB V : 

                  KEANGGOTAAN

                          Pasal 9 

                   Jenis Anggota

1. Anggota Biasa: Advokat disumpah PT. 2. Anggota Luar Biasa: Calon Advokat lulus UPA HAI. 3. Anggota Kehormatan: Berjasa pada profesi.

                            Pasal 10 

               Syarat Anggota Biasa

Sesuai Pasal 2 UU Advokat: WNI, S1 Hukum, PKPA, UPA, Sumpah PT, Terdaftar PT, Bukan ASN/Hakim/Jaksa/Notaris. 

                           Pasal 11 

              Hak dan Kewajiban

Hak: Pilih-dipilih, suara, perlindungan, program. Kewajiban: Patuh AD/ART & Kode Etik, iuran, jaga nama baik, pro bono. 

                          Pasal 12 

           Berakhirnya Keanggotaan

Meninggal, mundur, PTDH oleh DK, atau izin praktik dicabut PT.

                           BAB VI : 

       ORGANISASI DAN WILAYAH

                          Pasal 13 

              Struktur Organisasi

HAI berjenjang: 

1. Pusat: DPP. 

2. Daerah: DPD Provinsi. 

3. Cabang: DPC Kab/Kota. 

                              Pasal 14 

              Pembentukan DPD/DPC

Dibentuk oleh DPP dengan SK. Minimal 25 anggota di 1 Provinsi/Kab/Kota.

                         BAB VII : 

                        KONGRES

                          Pasal 15 

       Kedudukan dan Wewenang

Kongres = kekuasaan tertinggi. Wewenang: Ubah AD/ART, Pilih Ketum & DK, Tetapkan GBHO, Bubarkan HAI. 

                        Pasal 16 

           Pelaksanaan Kongres

Kongres Biasa 5 tahun sekali. Kongres Luar Biasa atas permintaan 2/3 DPD/DPC atau DK.

                        BAB VIII : 

         DEWAN KEHORMATAN

                        Pasal 17 

         Kedudukan dan Susunan

Badan independen, 3-5 orang, Advokat senior 10 tahun, tidak dirangkap DPP. Dipilih Kongres, masa jabatan 5 tahun. 

                         Pasal 18 

            Tugas dan Wewenang

Susun Kode Etik, awasi, periksa, adili pelanggaran, jatuhkan sanksi. Putusan final di internal HAI.

                         BAB IX : 

       DEWAN PIMPINAN PUSAT / DPP

                          Pasal 19 

           Kedudukan dan Susunan

Pelaksana harian HAI. Susunan: Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, Wakil Ketum, 5 Kepala Bidang, Staf Ahli. Total 17 orang Model Ramping. 

                          Pasal 20 

         Tugas dan Wewenang DPP 

Jalankan GBHO, kelola organisasi, keuangan, aset, perwakilan luar/dalam negeri, lantik DPD/DPC.

                         BAB X : 

                    DPD DAN DPC

                         Pasal 21 

                   Kedudukan DPD

Pelaksana DPP di tingkat Provinsi. Dipimpin Ketua DPD. 

                           Pasal 22 

                     Kedudukan DPC

Pelaksana DPD di tingkat Kab/Kota. Dipimpin Ketua DPC.

                         BAB XI : 

         RAPAT-RAPAT ORGANISASI

                         Pasal 23 

                      Jenis Rapat

Kongres, Rapat Kerja Nasional/Rakernas, Rapat Pimpinan Nasional/Rapimnas, Raker DPD/DPC.

                       Pasal 24 

        Quorum dan Keputusan

Rapat sah jika hadir >1/2. Keputusan suara terbanyak. Jika seri, Ketua Rapat penentu.

                         BAB XII : 

PENDIDIKAN DAN UJIAN PROFESI ADVOKAT

                         Pasal 25 

                  PKPA dan UPA

DPP wajib selenggarakan PKPA dan UPA secara berkala, transparan, berkeadilan. Standar ditetapkan DPP sesuai UU.

                        BBAB XIII : 

                 BANTUAN HUKUM

Pasal 26 

Kewajiban Pro Bono

Setiap Anggota Biasa wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma minimal 50 jam/tahun atau sesuai ketentuan.

                        BAB XIV : 

            KEUANGAN DAN ASET

                       Pasal 27 

              Sumber Keuangan

Iuran anggota, hasil usaha sah, hibah/sumbangan tidak mengikat. 

                       Pasal 28 

           Pengelolaan Keuangan

Bendahara kelola, diaudit 1 tahun sekali, LPJ ke Rakernas.

                        BAB XV : 

                     KODE ETIK

                       Pasal 29 

       Kode Etik Advokat Indonesia

Ditetapkan dan disempurnakan oleh Dewan Kehormatan. Wajib dipatuhi seluruh anggota.

                      BAB XVI : 

           SANKSI ORGANISASI

                     Pasal 30 

                  Jenis Sanksi

Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Skorsing, PTDH. Sanksi berat wajib direkomendasikan ke PT untuk pencabutan izin praktik.

                      BAB XVII : 

            PERUBAHAN AD/ART

                       Pasal 31 

          Tata Cara Perubahan

Hanya oleh Kongres dengan keputusan min 2/3 suara anggota hadir.

                        BAB XVIII : 

      PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

                          Pasal 32 

                       Pembubaran

Hanya oleh Kongres dengan keputusan min 3/4 suara. Aset diserahkan ke organisasi profesi hukum atau Negara.

                     BAB XIX : 

           ATURAN PERALIHAN

                       Pasal 33 

           Hal yang Belum Diatur

Diatur dengan ART dan/atau PO DPP sepanjang tidak bertentangan AD.

                         BAB XX : 

                        PENUTUP

                           Pasal 34 

                        Pengesahan

AD ini disahkan dalam Rapat Pendirian HAI pada tanggal [... ] di Bima.

ANGGARAN RUMAH TANGGA - 2 BAB PENTING

                                BAB I : 

             TATA LAKSANA ORGANISASI

                                Pasal 1 

               Uraian Tugas 5 Bidang DPP

1.  Pendidikan, Ujian & Litbang: PKPA, UPA, kurikulum. 

2.  Organisasi & Kaderisasi: KTA, DPC/DPD, advokat muda. 

3.  Bantuan Hukum: Posbakum, pro bono, LBH HAI. 

4.  Hukum & Etik: Sekretariat DK, investigasi. 

5.  Hubal & Humas: Lobi MA, Kemenkumham, media, IT.

                            BAB II : 

        KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

                           Pasal 2 

                     Iuran Anggota

Besar iuran ditetapkan Rakernas. KTA diterbitkan setelah iuran lunas.

3 Hal Kritis Biar Diterima:

1.  BAB VII & VIII dipisah*: Kongres dan DK harus berdiri sendiri. Itu syarat MA.

2.  Pasal 7 Maksud dan Tujuan = copy Pasal 5 UU 18/2003*: Jangan diringkas. Harus 7 poin.

3.  Sekretariat Bima ditulis di Pasal 3*: Biar identitas HAI kuat.