Media Dinamika Global: Hukum

Home Hukum

Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 27 Juni 2026

Hukum

AD/ART Himpunan Advokat Indonesia/HAI, Selengkapnya !

Media Dinamika Global

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA / HAI

BAB I :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam AD/ART ini yang dimaksud:

1. HAI: Himpunan Advokat Indonesia.

2. Anggota: Advokat dan Calon Advokat.

3. UU Advokat: UU No. 18 Tahun 2003.

4. Kode Etik: Kode Etik Advokat Indonesia.

BAB II :

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN AZAS

Pasal 2

Nama

Perkumpulan bernama Himpunan Advokat Indonesia, disingkat HAI.

Pasal 3

Waktu dan Kedudukan

1. Didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

2. Berkantor pusat di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

Azas

Berazaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.

BAB III :

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Visi

Menjadi Himpunan Advokat Indonesia yang berintegritas, profesional, dan berdaya, sebagai rumah bersama advokat dalam menegakkan hukum, keadilan, dan martabat profesi di seluruh Indonesia.

Pasal 6

Misi

1. Menguatkan Kompetensi: PKPA, Ujian, Pelatihan.

2. Menjaga Marwah: Kode Etik & Disiplin.

3. Memberdayakan Anggota: Perlindungan & Penguatan advokat daerah.

4. Akses Keadilan: Bantuan Hukum cuma-cuma.

5. Tata Kelola Modern: Transparan, akuntabel, kredibel.

Pasal 7

Maksud dan Tujuan

Melaksanakan 7 fungsi UU Advokat Pasal 5: PKPA, Ujian, Pengangkatan, Kode Etik, Pengawasan Disiplin, Pembelaan Anggota, Penjagaan Martabat.

BAB IV :

LAMBANG, BENDERA DAN MARS

Pasal 8

Identitas Organisasi

Bentuk, warna, dan makna Lambang, Bendera, dan Mars HAI ditetapkan dengan SK DPP setelah disahkan Kongres.

BAB V :

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Jenis Anggota

1. Anggota Biasa: Advokat disumpah PT. 2. Anggota Luar Biasa: Calon Advokat lulus UPA HAI. 3. Anggota Kehormatan: Berjasa pada profesi.

Pasal 10

Syarat Anggota Biasa

Sesuai Pasal 2 UU Advokat: WNI, S1 Hukum, PKPA, UPA, Sumpah PT, Terdaftar PT, Bukan ASN/Hakim/Jaksa/Notaris.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban

Hak: Pilih-dipilih, suara, perlindungan, program. Kewajiban: Patuh AD/ART & Kode Etik, iuran, jaga nama baik, pro bono.

Pasal 12

Berakhirnya Keanggotaan

Meninggal, mundur, PTDH oleh DK, atau izin praktik dicabut PT.

BAB VI :

ORGANISASI DAN WILAYAH

Pasal 13

Struktur Organisasi

HAI berjenjang:

1. Pusat: DPP.

2. Daerah: DPD Provinsi.

3. Cabang: DPC Kab/Kota.

Pasal 14

Pembentukan DPD/DPC

Dibentuk oleh DPP dengan SK. Minimal 25 anggota di 1 Provinsi/Kab/Kota.

BAB VII :

KONGRES

Pasal 15

Kedudukan dan Wewenang

Kongres = kekuasaan tertinggi. Wewenang: Ubah AD/ART, Pilih Ketum & DK, Tetapkan GBHO, Bubarkan HAI.

Pasal 16

Pelaksanaan Kongres

Kongres Biasa 5 tahun sekali. Kongres Luar Biasa atas permintaan 2/3 DPD/DPC atau DK.

BAB VIII :

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 17

Kedudukan dan Susunan

Badan independen, 3-5 orang, Advokat senior 10 tahun, tidak dirangkap DPP. Dipilih Kongres, masa jabatan 5 tahun.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang

Susun Kode Etik, awasi, periksa, adili pelanggaran, jatuhkan sanksi. Putusan final di internal HAI.

BAB IX :

DEWAN PIMPINAN PUSAT / DPP

Pasal 19

Kedudukan dan Susunan

Pelaksana harian HAI. Susunan: Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, Wakil Ketum, 5 Kepala Bidang, Staf Ahli. Total 17 orang Model Ramping.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang DPP

Jalankan GBHO, kelola organisasi, keuangan, aset, perwakilan luar/dalam negeri, lantik DPD/DPC.

BAB X :

DPD DAN DPC

Pasal 21

Kedudukan DPD

Pelaksana DPP di tingkat Provinsi. Dipimpin Ketua DPD.

Pasal 22

Kedudukan DPC

Pelaksana DPD di tingkat Kab/Kota. Dipimpin Ketua DPC.

BAB XI :

RAPAT-RAPAT ORGANISASI

Pasal 23

Jenis Rapat

Kongres, Rapat Kerja Nasional/Rakernas, Rapat Pimpinan Nasional/Rapimnas, Raker DPD/DPC.

Pasal 24

Quorum dan Keputusan

Rapat sah jika hadir >1/2. Keputusan suara terbanyak. Jika seri, Ketua Rapat penentu.

BAB XII :

PENDIDIKAN DAN UJIAN PROFESI ADVOKAT

Pasal 25

PKPA dan UPA

DPP wajib selenggarakan PKPA dan UPA secara berkala, transparan, berkeadilan. Standar ditetapkan DPP sesuai UU.

BBAB XIII :

BANTUAN HUKUM

Pasal 26

Kewajiban Pro Bono

Setiap Anggota Biasa wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma minimal 50 jam/tahun atau sesuai ketentuan.

BAB XIV :

KEUANGAN DAN ASET

Pasal 27

Sumber Keuangan

Iuran anggota, hasil usaha sah, hibah/sumbangan tidak mengikat.

Pasal 28

Pengelolaan Keuangan

Bendahara kelola, diaudit 1 tahun sekali, LPJ ke Rakernas.

BAB XV :

KODE ETIK

Pasal 29

Kode Etik Advokat Indonesia

Ditetapkan dan disempurnakan oleh Dewan Kehormatan. Wajib dipatuhi seluruh anggota.

BAB XVI :

SANKSI ORGANISASI

Pasal 30

Jenis Sanksi

Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Skorsing, PTDH. Sanksi berat wajib direkomendasikan ke PT untuk pencabutan izin praktik.

BAB XVII :

PERUBAHAN AD/ART

Pasal 31

Tata Cara Perubahan

Hanya oleh Kongres dengan keputusan min 2/3 suara anggota hadir.

BAB XVIII :

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 32

Pembubaran

Hanya oleh Kongres dengan keputusan min 3/4 suara. Aset diserahkan ke organisasi profesi hukum atau Negara.

BAB XIX :

ATURAN PERALIHAN

Pasal 33

Hal yang Belum Diatur

Diatur dengan ART dan/atau PO DPP sepanjang tidak bertentangan AD.

BAB XX :

PENUTUP

Pasal 34

Pengesahan

AD ini disahkan dalam Rapat Pendirian HAI pada tanggal [... ] di Bima.

ANGGARAN RUMAH TANGGA - 2 BAB PENTING

BAB I :

TATA LAKSANA ORGANISASI

Pasal 1

Uraian Tugas 5 Bidang DPP

1. Pendidikan, Ujian & Litbang: PKPA, UPA, kurikulum.

2. Organisasi & Kaderisasi: KTA, DPC/DPD, advokat muda.

3. Bantuan Hukum: Posbakum, pro bono, LBH HAI.

4. Hukum & Etik: Sekretariat DK, investigasi.

5. Hubal & Humas: Lobi MA, Kemenkumham, media, IT.

BAB II :

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 2

Iuran Anggota

Besar iuran ditetapkan Rakernas. KTA diterbitkan setelah iuran lunas.

3 Hal Kritis Biar Diterima:

1. BAB VII & VIII dipisah*: Kongres dan DK harus berdiri sendiri. Itu syarat MA.

2. Pasal 7 Maksud dan Tujuan = copy Pasal 5 UU 18/2003*: Jangan diringkas. Harus 7 poin.

3. Sekretariat Bima ditulis di Pasal 3*: Biar identitas HAI kuat.

Hukum

Akan Hadir Pertama Di Bima NTB, Organisasi Himpunan Advokat Indonesia(HAI)

Media Dinamika Global

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Akan Hadir Pertama Di Bima NTB, selain itu akan Mendirikan Organisasi Himpunan Advokat Indonesia(HAI). Insyaallah dalam waktu dekat, akan segera diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang Berdomisili di Kota Bima. Ini dilakukan karena mengingat banyaknya Alumni Hukum yang ada di Wilayah Kota/Kab Bima.

Selain itu, didukung oleh Beberapa Kampus ternama seperti Banyaknya angka Penyelesaian Study baik Strata Satu dan Pasca Sarjana yang berafiliasi dengan Hukum.

Rencana Pendirian OA ini tentunya sudah memikirkan secara akademik maupun secara literasi bahwa Organisasi Advokat atau Pengacara di Bima sangat layak sekali, dilihat dari berbagai Kultur dan lainnya.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Pendirian sebuah Organisasi Advokat di Indonesia harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dengan syarat utama sebagai berikut:

1. Syarat Pembentukan Organisasi Advokat

Didirikan oleh Advokat: Organisasi harus dibentuk oleh para advokat yang sah dan memiliki izin beracara.

Berbadan Hukum: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan (seperti UU Ormas/Perkumpulan), organisasi harus berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kelengkapan Organisasi: Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta susunan kepengurusan yang jelas.

2. Kewenangan Organisasi Advokat
Menurut Undang-Undang Advokat, hanya Organisasi Advokat yang memenuhi kriteria yang berwenang untuk:

1. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

2. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA).

3. Melakukan pengangkatan advokat dan menyumpah advokat baru.

4. Menjalankan fungsi pengawasan dan membentuk kode etik profesi.

Kemudian Orang-orang yang mengisi Struktur Organisasi Advokat ini pasti telah menjadi Advokat secara resmi, baik dari Kota Bima, Dompu, Lombok Mataram hingga Jakarta.

Hukum

STRUKTUR PENGURUS HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA/HAI

Media Dinamika Global

STRUKTUR PENGURUS HAI

Total: 17 Orang Periode: 2026 - 2031

1. DEWAN KEHORMATAN : 3 Orang

Badan pengawas. Isinya pendiri/senior yang disegani.

1. Ketua Dewan Kehormatan

2. Sekretaris Dewan Kehormatan

3. Anggota Dewan Kehormatan

Tugas: Jaga etika, Kode Etik, dan jadi hakim etik kalau ada pelanggaran.

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT / DPP HAI : 14 Orang

A. Pimpinan Inti : 4 Orang - Wajib ada di Akta

1. Ketua Umum

2. Sekretaris Jenderal

3. Bendahara Umum

4. Wakil Ketua Umum

B. Bidang-Bidang Fungsional : 10 Orang - Dirangkap biar ramping

5. Kepala Bidang Pendidikan, Ujian & Litbang : Urus PKPA + riset hukum + teknologi. `Wajib UU`

6. Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi : Urus KTA, DPC/DPD, advokat muda. `Ciri Khas HAI`

7. Kepala Bidang Bantuan Hukum & Advokasi: Urus pro bono, posbakum. `Wajib UU`

8. Kepala Bidang Hukum, Etik & Disiplin : Eksekutor Dewan Kehormatan. `Wajib UU`

9. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga & Humas: Urus ke MA, Kemenkumham, media. `Penting untuk pengakuan`

10. Staf Ahli/Sekretariat Bidang : 5 orang. Jadi tangan kanan tiap Kepala Bidang. Bisa diisi advokat muda.

Kenapa struktur ini cocok buat HAI merintis?

Masalah Organisasi Baru Solusi di Struktur Ini

Gak cukup orang 1 Kepala Bidang pegang 2 fungsi yang nyambung. Misal: Pendidikan + Litbang

Butuh cepat urus pengakuan : Ada Bidang 9 khusus buat lobi ke MA & Kemenkumham

Visi HAI = "Rumah & Berdaya"Bidang 6 dikuatkan. Fokus ke advokat daerah & pemula

Syarat Notaris/Kemenkumham : Sudah ada Ketua, Sekjen, Bendahara + struktur bidang lengkap

Catatan buat Akta Notaris:

1. Yang dicantumkan di Akta cukup: Ketua Umum, Sekjen, Bendahara, dan "Susunan Pengurus Lengkap" dilampirkan.

2. Nama Bidang di AD/ART: Tulis 5 nama bidang di atas. Jangan cuma "Bidang I, II, III" biar keliatan profesional.

3. Fleksibel: Tambahkan pasal: "DPP berwenang membentuk dan membubarkan departemen/departemen di bawah bidang sesuai kebutuhan."

Langkah selanjutnya: Struktur ini tinggal kamu isi nama orangnya. Usahakan tiap provinsi/daerah ada 1 orang biar HAI langsung berasa nasional.

Hukum

VISI & MISI HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA / HAI

Media Dinamika Global

VISI & MISI

HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA / HAI

VISI

Menjadi Himpunan Advokat Indonesia yang berintegritas, profesional, dan berdaya, sebagai rumah bersama advokat dalam menegakkan hukum, keadilan, dan martabat profesi di seluruh Indonesia.`

MISI

1. Menguatkan Kompetensi Advokat: Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, pelatihan berkelanjutan, dan ujian advokat yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

2. Menjaga Marwah dan Etika Profesi: Menegakkan Kode Etik Advokat Indonesia secara konsisten dan berwibawa melalui sistem pengawasan serta penegakan disiplin yang akuntabel.

3. Memberdayakan dan Melindungi Anggota: Membangun ekosistem organisasi yang kolaboratif, memberikan perlindungan profesi, serta menjadi wadah penguatan bagi advokat pemula dan advokat di daerah.

4. Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat : Berperan aktif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

5. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Modern dan Kredibel: Mengelola HAI dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengupayakan pengakuan sah dari negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Langkah selanjutnya biar bisa dipakai Notaris:

1. Copy-Paste ke AD/ART: Bagian "Maksud dan Tujuan" organisasi. Notaris biasanya minta Visi-Misi ini dulu sebelum bikin akta.

2. Sahkan di Rapat Pendiri: Tanda tangani berita acara rapat pendiri yang isinya menyetujui Visi-Misi ini. Ini lampiran penting saat urus SK Kemenkumham.

3. Jadikan Identitas: Taruh Visi-Misi ini di kop surat, website, dan media sosial HAI biar dari awal udah punya karakter.

Kata kuncinya udah masuk semua: `Pendidikan, Ujian, Kode Etik, Pengawasan, Bantuan Hukum, Pengakuan Negara` = sesuai 7 fungsi di UU Advokat.

Jumat, 26 Juni 2026

Hukum

Kasad PolPP Kab Bima Tunjukan Sikap Arogansi Saat Audiensi, Rencana Lapor Polisi Secara Resmi

Media Dinamika Global

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Kasad PolPP Kab Bima Tunjukan Sikap Arogansi saat Audiensi, Rencana Lapor Polisi secara Resmi. Saat Beraudiensi dengan BPKAD Kab Bima dan mereka Terima Audiensi Koalisi LSM Merah Putih Nusantara Bahas Issue Penting. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada pukul 10.30 WITA, namun pihak BPKAD Kabupaten Bima sepertinya ada kesibukan akan tetapi Pertemuan itu di fasilitasi oleh Sekretaris yang didampingi Kasad PolPP Kab Bima.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Koalisi LSM Merah Putih Nusantara Ryan AR-Sultan yang tergabung di dalamnya yakni Ketua Harian dan Anggota LSM Dinamika Global NTB Armannul Haqim, SH, Ketua Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Hafid Musa, Komando Kops Lembaga Investigasi Nusantara (LIN) Humas Harmoko, Dwi Prihatiningsih, SH serta Anggota DPC HAPI Bima Efisyah.

Dari Kalangan Pemerintah langsung dipimpin oleh Sekretaris BPKAD Kabupaten Bima yang didampingi oleh Kasad PolPP serta Jajarannya. Walaupun sempat adu jotos antara Ketua dan Anggota Koalisi LSM Merah Putih Nusantara dengan Kasad PolPP dalam ruangan Sekretariat BPKAD dan sempat di Vidio berdurasi 4 menit lamanya.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan tentang permasalahan yang selalu menjadi opini liar di Lapangan, terutama issue adanya informasi PPPK Paruh Waktu tahap 1 dan 2 serta tahapan lainnya hingga kini belum ada kejelasannya.

Dan yang paling Urgen adalah masalah Gaji atau insentif PPPK Paruh Waktu yang anggarannya telah digelontorkan oleh Eksekutif dan Legislatif beberapa bulan yang lalu sebanyak Rp 63 Miliyar, namun hingga kini justru Uang tersebut tidak jelas juntrungannya.

Hal ini, sangat di sayangkan oleh salah satu perwakilan Koalisi LSM Merah Putih Nusantara saat dialog berlangsung dengan BPKAD Kabupaten Bima, mereka serentak mendesak pihak pemerintah agar segera membayar Gaji/insentif Para Pegawai tersebut sesuai dengan Regulasi yang ada agar tidak menjadi polemik di Masyarakat. Ungkapnya kesal.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kabupaten Bima menanggapi banyaknya pertanyaan dari LSM yang hadir dengan mengatakan bahwa insyaallah kami sudah upayakan semaksimal mungkin untuk melayani setiap Pegawai yang ada di Kabupaten Bima saat ini.

"Kemarin saja kami telah memanggil Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima untuk menyetor Nama-nama Guru PPPK Paruh Waktu tersebut guna memvalidasi berapa jumlahnya" ungkapnya

Masih menurutnya, bahwa para Guru ini ada Dua model Intensif/Gaji yang dianggarkan yakni ada Melalui Dana BLUD dan Dana BOS dengan klasifikasi Eks Pegawai TPU(PW) digaji sebanyak Rp 700.000 sedangkan PPPK Paruh Waktu lainnya memperoleh Rp 300.000.

Yang pasti insyaallah dalam waktu dekat kami terus mengejar dan kami pastikan Gaji tersebut pasti cair walaupun ada 2 bulan lebih awal dan akan keluar pula gaji tahap Dua, maklumlah di kabupaten Bima ini banyak sekali PW yang diangkat sehingga agak sulit di identifikasi. Jadi, kita bersabar dulu. Ujarnya

Yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa Pemerintah selalu bersedia menerima masukan dari siapapun terutama dari berbagai kalangan yang sifatnya konstruktif demi terwujudnya Perubahan yang dicanangkan oleh kita bersama. Bahkan kami hari ini telah memanggil Korwil di 18 Kecamatan yang ada di setiap Kecamatan, tujuannya adalah bagaimana Tugas dan Fungsinya dimanfaatkan sesuai amanat Undang-undang terutama Pelayanan publik. Pungkasnya.

Pantauan langsung Media ini, nampak usai Dialog tersebut melakukan swafoto antara Sekretaris BPKAD Kabupaten Bima, serta didampingi oleh Ketua/Anggota Koalisi LSM Merah Putih Nusantara.(MDG001).

Hukum

Kepala Dinas BPKAD dan Kepala Dinas Dikbudpora Penghambat Birokrasi

Media Dinamika Global

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Setelah kemarin Beraudiensi dengan BPKAD Kab Bima dan mereka Terima Audiensi Koalisi LSM Merah Putih Nusantara Bahas Issue Penting. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada pukul 10.30 WITA, namun pihak BPKAD Kabupaten Bima sepertinya ada kesibukan akan tetapi Pertemuan itu di fasilitasi oleh Sekretaris yang didampingi Kasad PolPP Kab Bima. Sabtu, (27/06/26)

"Kemarin saja kami telah memanggil Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima untuk menyetor Nama-nama Guru PPPK Paruh Waktu tersebut guna memvalidasi berapa jumlahnya" ungkapnya

Pantauan langsung Media ini, nampak usai Dialog tersebut melakukan swafoto antara Sekretaris BPKAD Kabupaten Bima, serta didampingi oleh Ketua/Anggota Koalisi LSM Merah Putih Nusantara.(MDG001).

Hukum

Akan Hadir Pertama Di Bima NTB, Organisasi Himpunan Advokat Indonesia(HAI)

Media Dinamika Global

Selain itu, didukung oleh Beberapa Kampus ternama seperti Banyaknya angka Penyelesaian Study baik Strata Satu dan Pasca Sarjana yang berafiliasi dengan Hukum.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Pendirian sebuah Organisasi Advokat di Indonesia harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dengan syarat utama sebagai berikut:

1. Syarat Pembentukan Organisasi Advokat

Didirikan oleh Advokat: Organisasi harus dibentuk oleh para advokat yang sah dan memiliki izin beracara.

Berbadan Hukum: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan (seperti UU Ormas/Perkumpulan), organisasi harus berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kelengkapan Organisasi: Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta susunan kepengurusan yang jelas.

2. Kewenangan Organisasi Advokat
Menurut Undang-Undang Advokat, hanya Organisasi Advokat yang memenuhi kriteria yang berwenang untuk:

1. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

2. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA).

3. Melakukan pengangkatan advokat dan menyumpah advokat baru.

4. Menjalankan fungsi pengawasan dan membentuk kode etik profesi.

Minggu, 21 Juni 2026

Hukum

Koalisi LSM Merah Putih Nusantara Kembali Lakukan Audiensi Dengan BPKAD Kabupaten Bima

Media Dinamika Global

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Koalisi LSM Merah Putih Nusantara Kembali Lakukan Audiensi Dengan BPKAD Kabupaten Bima. Rencananya hari Rabu, 24 Juni 2026 sekitar Pukul 10.30 Wita berlangsung di Aula Kantor BPKAD Kabupaten Bima dalam rangka mempertanyakan tahapan, proses Pemberian Gaji/intensif Ribuan Pegawai PPPK Paruh Waktu Tahap 1 dan 2 serta Tahapan lainnya yang selama ini diduga di lakukan Pembiaran alias tidak diurus dan/ atau Sikap Apatis.

Sikap Apatis seseorang pejabat ini membuat Para Pegawai merasa Keberatan sekali, ditambah lagi dengan adanya Disinformasi sehingga patut diduga bahwa Kepala BPKAD Kabupaten beserta Jajarannya telah melakukan perbuatan yang melanggar Hukum.

Pelanggaran Hukum tersebut bermula adanya Dugaan Apatisme terhadap Nasib seseorang yang berdampak pada adanya Perbuatan Korupsi sehingga besar kemungkinan akan melaporkan hal ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Hal ini, disampaikan secara langsung Ketua Koalisi LSM Merah Putih Nusantara Bima NTB pada Media ini, dijelaskan bahwa dalam Tindakan atau Perbuatan Korupsi itu tidak hanya meraib sejumlah Uang tetapi juga ada kaitannya dengan Sikap Pembiaraan/Apatismenya Pemerintah dalam melayani Pegawainya.

Olehnya Demikian, kami tidak sembarangan untuk mengeluarkan Surat Audiensi jika tidak ada dasar Hukum yang jelas, terutama Data, dokumen Pendukung sehingga apapun argumentasi tersebut tidak bisa di bohongi oleh Pemerintah.

Selain itu, Pemerintah Daerah Bima melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bima telah mencanangkan berbagai program akselerasi/percepatan pembangunan terutama SDM dan lainnya. Namun oleh Para Pembantu justru tidak mencerminkan Instruksi, harapan dari Bupati Bima sehingga Program tersebut tidaklah maksimal.

Konsep inilah, membuat kami tidak bisa diam melihat keterpurukan terhadap Pelayanan Publik ini, bahkan semua Program Bupati Bima tidak dijalankan sesuai Prosedur yang jelas. Maka kami melakukan cek and ricek, cek and balanced serta investigasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah terutama Kepala BKD Kabupaten Bima bersama Jajarannya.

Jika, tidak ada keterangan yang jelas dan/atau Penjelasan tidak sesuai dengan SpEK maka kami akan Melaporkan hal ini ke Aparat Penegak Hukum tentunya. Pungkasnya.

Nampaknya Gabungan Koalisi LSM Merah Putih Nusantara ini terdiri dari Ketua / Anggota LSM Dinamika Global NTB, LSM Detektif Investigasi Indonesia, Lembaga Investigasi Nusantara, Solidaritas Pers Indonesia, dan Lainnya. (MDG001).

Sabtu, 20 Juni 2026

Hukum

Biaya Untuk Ahli (bahasa, ITE, dll) Dalam Proses Penyidikan ditanggung Oleh Negara, bukan oleh Pelapor

Media Dinamika Global

Mengutip Berita Online terbaru, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investigasi Nusantara (LIN) mengupas terkait Dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial (UU ITE), biaya untuk ahli (bahasa, ITE, dll) yang diminta oleh penyidik dalam proses penyidikan ditanggung oleh Negara, bukan oleh pelapor.

Ia, menjelaskan Berikut rincian mengenai penanggungan biaya ahli dalam kasus pidana:

Penyidikan oleh Polisi: Jika penyidik kepolisian yang berinisiatif memanggil ahli untuk membantu terangnyatindak pidana, maka honorarium dan biaya ahli ditanggung negara melalui anggaran penyidikan.

Kewajiban Pelapor: Tidak ada biaya lapor ke polisi, dan pelapor tidak diwajibkan membayar ahli jika ahli tersebut didatangkan oleh pihak penyidik.

Ahli dari Pihak Pelapor: Jika pelapor (korban) membawa sendiri ahli (misalnya saksi ahli bahasa untuk menunjang laporannya sejak awal), honorarium ahli tersebut biasanya ditanggung oleh pelapor, namun pendapat ahli tersebut tetap valid digunakan sebagai alat bukti.

Persidangan: Dalam tahap persidangan, saksi ahli yang hadir memenuhi panggilan pengadilan juga berhak atas penggantian biaya yang ditanggung negara.

Kesimpulan: Secara hukum, saksi ahli dalam penyidikan pidana adalah bagian dari pembuktian yang didanai negara.

Disclaimer: Jawaban ini berdasarkan aturan umum KUHAP dan standar biaya umum (PMK 83/PMK.02/2022) yang berlaku pada tahun 2026.

Ya, pelaku kasus penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial bisa ditahan oleh polisi, asalkan memenuhi unsur pidana yang diatur dalam UU ITE dan KUHP.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai penahanan kasus penghinaan di medsos:

Dasar Hukum Utama: Penghinaan di medsos diatur dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua atas UU ITE) dan Pasal 310/311 KUHP.

Ancaman Penjara: Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.

Delik Aduan: Kasus ini adalah delik aduan, artinya kepolisian baru bisa memproses dan menahan pelaku jika korban merasa dirugikan dan melaporkan secara langsung.

Syarat Penahanan: Penahanan dapat dilakukan jika ancaman pidananya di atas 5 tahun (menurut KUHAP), atau terdapat alasan subjektif penyidik seperti takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

Pengecualian (Restorative Justice): Berdasarkan aturan terbaru dan Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE, polisi lebih mengedepankan mediasi (restorative justice) untuk kasus pencemaran nama baik, kecuali kasus tersebut berdampak luas atau menimbulkan konflik sosial.

Contoh Tindakan
Kasus yang sering berujung penahanan meliputi fitnah (menuduh hal yang tidak benar), ujaran kebencian, atau penyerangan kehormatan di grup WhatsApp/Media Sosial.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru (berlaku efektif 2 Januari 2026) dan UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE)], syarat utama Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif pada kasus penghinaan di media sosial adalah adanya pemaafan dari korban, bukan residivis, dan ancaman pidana di bawah 5 tahun.

Berikut adalah rincian syarat dan mekanisme RJ untuk kasus penghinaan/pencemaran nama baik di media sosial menurut aturan terbaru 2026:

1. Syarat Materiil RJ (KUHAP Baru 2025/2026)

Adanya Pemaafan Korban: Korban secara sadar memberikan maaf, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian.

Ancaman Pidana Rendah: Tindak pidana yang disangkakan memiliki ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Bukan Residivis: Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Bukan Kejahatan Berat: Penghinaan/pencemaran nama baik (Pasal 433-442 KUHP Baru) adalah delik aduan, sehingga memungkinkan untuk RJ, berbeda dengan tindak pidana berat seperti kekerasan seksual atau korupsi yang tidak dapat di-RJ.

Kerugian Relatif Kecil: Dalam beberapa pedoman, seringkali disyaratkan kerugian material/immaterial yang ditimbulkan tidak terlalu besar.

2. Konteks Penghinaan di Media Sosial (UU ITE Terbaru)

Delik Aduan: Penghinaan di medsos (Pasal 27A UU ITE Baru/UU 1/2024) hanya bisa diproses jika ada aduan dari korban, yang mempermudah mekanisme RJ.

Penyelesaian Kekeluargaan: Aparat kepolisian diwajibkan mengedepankan RJ sebelum masuk ke proses peradilan untuk kasus-kasus yang sifatnya antar-individu.

3. Mekanisme/Prosedur RJ (KUHAP Baru)

Tahap Penyelidikan/Penyidikan: RJ dapat dilakukan di tingkat kepolisian dengan membuat surat kesepakatan perdamaian.

Keterlibatan Pihak Terkait: Proses RJ melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan/atau masyarakat.

Penetapan Pengadilan: Hasil RJ, seperti penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan, harus mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin kepastian hukum.

4. Alternatif Sanksi dalam RJ

Pelaku yang mendapatkan RJ tidak serta-merta bebas, melainkan wajib melakukan pemulihan, seperti:

1. Meminta maaf secara terbuka di media sosial.

2. Menghapus konten yang merugikan.

3.Memberikan ganti rugi (restitusi) jika diperlukan.

Catatan: Sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2026, pengadilan kini menjadi penentu akhir sah tidaknya penghentian perkara berbasis restorative justice untuk menjamin keadilan dan transparansi