Bima NTB. Media Dinamika Global. Id.- Ratusan guru honorer di Kabupaten Bima NTB menggelar aksi demonstrasi memprotes hasil Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga penuh kecurangan. Senin, 22 Januari 2024 Salah Seorang Guru yang di Jumpai oleh Awak Media ini menuturkan Bahwa Kisruh hasil seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Bima, NTB, kian meruncing. Peserta yang merasa dicurangi dalam penentuan kelulusan dan jumlahnya ratusan orang telah berkumpul untuk menyatukan pendapat maupun kesepahaman. Pertemuan yang digelar di Ruang DPRD kabupaten Bima itu menyepakati pelaksanaan unjuk rasa.
Kisruh PPPK ini seolah dua pejabat terdepan, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Kepala Dinas Pendidikan.
Bupati boleh jadi tidak paham teknis penentuan kelulusan peserta PPPK, tapi dengan bungkamnya kedua pejabat yang telah disebutkan itu mau tak mau menempatkan bupati yang harus hadir meluruskan setiap persoalan yang muncul. Lalu, bagaimana kalau bupati juga ternyata belum menerima keterangan dari DPRD.
Beragam asumsi pun muncul dari kisruh ini. Pertama, ada dugaan kesengajaan untuk meluluskan orang-orang tertentu yang dibekingi oleh pejabat pemerintah. Kedua, penjelasan penambahan dan pengurangan nilai pun masih rancu. Di satu sisi ada pihak yang nilainya diturunkan sedangkan di sisi lain ada yang nilainya ditinggikan. Setelah dicek dalam laman pengumuman di SSCASN, ternyata ada penambahan nilai afirmasi sertifikat pendidik. Ternyata, dalam kondisi riil banyak yang belum bersertifikasi, tapi mendapat penambahan nilai.
Bahasa yang muncul di tengah-tengah masyarakat pun seolah menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap guru-guru yang dicurangi itu. Mulai dari penzaliman sampai tendensius pribadi bermunculan. Para peserta PPPK bahkan menilai ada titipan orang tertentu sehingga mereka yang layak secara nilai disingkirkan. Bagaimana mungkin asusmi itu tidak muncul ketika yang total nilainya lebih dari 550 tidak lulus, sementara mereka yang direntang 500-515 dinyatakan lulus.
Bupati Bima semestinya mengevaluasi kedua pejabat tersebut. Bila memungkinkan perlu juga ada evaluasi jabatan dengan memberhentikan keduanya dari posisi saat ini. Apalagi, keduanya masih penjabat, bukan kepala OPD defenitif. Bupati yang berkali-kali menyampaikan dirinya sebagai bapak dari seluruh pegawai di Pemkab Bima harus menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang dirugikan.
Jika tidak, bukan tak mungkin kisruh PPPK ini akan disangkut pautkan dengan pentas demokrasi tahun 2024. Patut diketahui, Ketua DPRD telah ditetapkan sebagai calon Bupati Bima 2024 dari Golkar. Bila kisruh ini berlarut-larut dan kedua pejabat itu tak diberhentikan dari jabatannya, bukan tak mungkin citra pemerintah yang sedang dalam posisi tinggi hancur seketika.
Para guru yang dirugikan itu mungkin bukan saudara kita, tetapi mereka adalah orang-orang yang dengan tulus mendidik untuk anak-anak bangsa ini. Menyiapkan generasi terbaik untuk membawa Kabupaten Bima ke kemajuan dan kemandirian. Lalu, kalau ketika mereka dizalimi dan tidak ada yang berpihak secara riil akan ke mana arah pendidikan ini. Pungkasnya.
Sementara itu, para Pihak belum dapat di Konfirmasi baik dari DPRDKab.Bima hingga Pemerintah Kabupaten Bima NTB hingga Berita ini di publikasikan. (Yahdi MDG).
0 comments