Mataram, Media Dinamika Global.Id.__ Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ( PKH ) desa Taloko kecamatan Sanggar kabupaten Bima menunai masalah sehingga masyarakat dihadapkan dengan ambang kebingungan.
Melihat kondisi objektif masyarakat yang ada di desa Taloko sangat menyedihkan diduga ulah Pemerintah Desa ( Pemdes ) Taloko.
Kini masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan bantuan sosial dari kementrian sosial RI sedangkan kehadiran bantuan tersebut untuk menjawab kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Fhendy mengatakan, Hari ini, kita melihat kondisi yang sangat urgersif dan berpeluang besar berdampak pada psikologis masyarakat dan krisisnya legitimasi terhadap kekuasaan Pemdes Taloko, sehingga akan berakibat pada penghambat proses tata kelola desa.
"Tata kelola desa melalui pemberdayaan merupakan cita-cita negara Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Fhendy melalui WhatsApp. Kamis, 18/5/2023.
Lanjut Fhendy, Titik fokus kita sebagai mahasiswa pada kompleksitasnya problem yang ada di desa Taloko adalah persoalan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan ( PKH ), dimana masyarakat mengalami kebingungan yang maha dahsyat.
"Tugas moral pemuda dan mahasiswa untuk mengawasi kinerja Pemdes dan program Desa," kata Fhendy dan menjabat sebagai Ketua HMI Komisariat IKIP Mataram.
Fhendy menceritakan, Masyarkat menyadari bahwa awal menerima bantuan PKH lancar-lancar saja dalam proses pencairan uangnya. Tiba-tiba ditengah jalan masyarakat penerima manfaat tidak pernah menerima lagi selama satu tahun bahkan dua tahun.
"Berdasarkan informasi dari sejumlah masyarakat, ternyata masalah ini sudah mengalir dari dulu tampa ada tanggung jawab Pemdes dan pendamping PKH untuk menyikapi serta membangun komunikatif baik terhadap masyarakat," cerita Fhendy.
Sabung Pria Kelahiran Taloko ini, Kalaupun terjadi perubahan data bahwa masyarakat sudah tidak layak menerima PKH, harusnya Pemdes dan pendamping PKH berani mensosialisasikan, lalu musyawarah dengan masyarakat di Desa untuk membedah aturan yang berkaitan dengan kategori-kategori (persyaratan) penerima manfaat, kemudian memberikan surat dan umumkan ditengah-tengah masyarakat agar masyarakat tidak terjebak pada ruang-ruang yang membingungkan.
"Atas persoalan ini, kami berharap dan mendorong Camat Sanggar sebagai representasi pemerintah kabupaten Bima untuk mengawasi kinerja dan tata kelola pemerintah Desa Taloko untuk berani mengambil sikap serta turun tangan untuk menjawab keluh kesan masyarakat.
"Kami menduga kinerja Pemda sangat amburadul," pungkas Fhendy.
Camat, Pemdes, dan Pendamping PKH belum bisa dikonfirmasi, hingga berita dipublikasikan. (Surya Ghempar).
0 comments