Media Dinamika Global
Home All Post

Jumat, 24 Juli 2026

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kamtibmas dan Keselamatan

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id 25 Juli 2026 – Personel Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing pada Sabtu (25/7/2026). Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan keselamatan warga.

Babinsa Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Serka Sahrul melaksanakan Komsos pada pukul 09.00 WITA. Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Warga juga diajak untuk terus menjaga hubungan baik antarsesama, menghindari perselisihan maupun keributan, serta segera melaporkan setiap permasalahan kepada aparat berwenang tanpa mengambil tindakan main hakim sendiri.




Selanjutnya, pada pukul 09.20 WITA, Babinsa Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Serda Sanusi menggelar Komsos bersama warga binaan. Ia mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan guna menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif. Selain menekankan pentingnya menjaga kamtibmas, warga juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan kerja bakti secara rutin, serta memastikan saluran air tetap bersih agar tercipta lingkungan yang sehat dan harmonis.

Di Desa Bajo Pulau, Kecamatan Sape, Babinsa Serda Ikhsan melaksanakan Komsos pada pukul 09.40 WITA dengan memberikan perhatian khusus kepada para nelayan. Ia mengingatkan warga agar lebih waspada terhadap kondisi cuaca yang belakangan kurang bersahabat, ditandai dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang dapat membahayakan keselamatan saat melaut. Warga diimbau menunda aktivitas mencari ikan hingga kondisi cuaca kembali membaik demi mengutamakan keselamatan.

Sementara itu, pada pukul 10.00 WITA, Babinsa Desa Sangga yang juga anggota Posramil Lambu, Serka Jamaluddin, mengajak warga untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia menekankan pentingnya saling mengingatkan dalam hal-hal positif, menghindari perbuatan yang melanggar hukum, serta segera melaporkan setiap permasalahan kepada aparat yang berwenang tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri.

Melalui kegiatan Komsos tersebut, Koramil 1608-03/Sape berharap terjalin komunikasi yang semakin baik antara TNI dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, bersih, serta mampu meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga keselamatan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.(Team.MDG.03)

Purnama Wulan Sari Mirza Dorong Deteksi Dini Penyakit Jantung Rematik, Upaya Lindungi Generasi Masa Depan.

     
Tulang Bawang - Mediadinamikaglobal.Id || Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan pentingnya deteksi dini penyakit jantung rematik (PJR) sebagai langkah strategis untuk melindungi kesehatan anak-anak sekaligus menciptakan generasi Lampung yang sehat dan berkualitas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan skrining Rheumatic Heart Disease (RHD) atau Penyakit Jantung Rematik (PJR) yang untuk pertama kalinya digelar di Provinsi Lampung dan dipusatkan di SDN 1 Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, Jumat 24 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Herlinawati Qudrotul, S.H., Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Bidang Komunikasi Yayasan Jantung Indonesia Pusat Iwet Ramadhan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan, apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan skrining tersebut.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas upaya pencegahan penyakit jantung sejak usia dini.

"Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi. Kami berharap kegiatan skrining ini menjadi langkah awal untuk memperluas deteksi dini penyakit jantung rematik di Provinsi Lampung, sehingga semakin banyak anak yang mendapatkan pemeriksaan sejak dini," ujar Purnama.

Ia menilai pemeriksaan menggunakan metode ekokardiografi (USG jantung) merupakan langkah penting untuk menemukan potensi kelainan jantung sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dengan deteksi lebih awal, penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga risiko komplikasi dapat ditekan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya promotif dan preventif, Purnama Wulan Sari Mirza secara resmi membuka pelaksanaan skrining yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan jantung kepada para peserta.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Tulang Bawang sebagai lokasi pertama pelaksanaan skrining penyakit jantung rematik di Provinsi Lampung.

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendekatan pencegahan dan deteksi dini.

"Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sangat mendukung kegiatan ini. Pencegahan dan deteksi dini merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," katanya.

Hankam berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak usia dini.

Ketua Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, Herlinawati Qudrotul, S.H., menambahkan bahwa kesehatan jantung harus menjadi perhatian sejak anak-anak. Menurutnya, deteksi dini merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius.

"Melalui kegiatan skrining ini, kita ingin memastikan kesehatan jantung anak-anak dapat diketahui sejak dini. Dengan pemeriksaan yang tepat, apabila ditemukan adanya indikasi penyakit, maka dapat segera dilakukan penanganan dan tindak lanjut," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Komunikasi Yayasan Jantung Indonesia Pusat, Iwet Ramadhan, menjelaskan bahwa penyakit jantung rematik umumnya berawal dari infeksi tenggorokan akibat bakteri yang tidak ditangani dengan baik hingga memicu kerusakan pada katup jantung.

Karena itu, edukasi kepada masyarakat serta pemeriksaan sejak dini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
"Penyakit jantung rematik sebenarnya dapat dicegah. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali gejala, melakukan pemeriksaan, serta memberikan penanganan sedini mungkin," jelasnya.

Pelaksanaan skrining RHD/PJR di Kabupaten Tulang Bawang menjadi tonggak awal penguatan deteksi dini penyakit jantung rematik di Provinsi Lampung. Melalui sinergi antara Yayasan Jantung Indonesia, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak anak memperoleh akses pemeriksaan kesehatan jantung sehingga kualitas kesehatan generasi penerus dapat terus ditingkatkan. (Fs/Red) 

Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara 2026 Meriah, Ribuan Warga Padati Alun-alun Tioq Tata Tunaq

     


LOMBOK UTARA, Media Dinamika Global - Sanggar Seni Budaya Kembang Rampe Sammira membuktikan bahwa komunitas seni mampu menjadi motor penggerak pelestarian budaya. Melalui Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara 2026.

Ribuan masyarakat memadati Alun-alun Tioq Tata Tunaq,pada Jumat malam 24/07/2026, menikmati beragam pertunjukan seni yang menjadi ruang pertemuan antara tradisi, kreativitas, dan generasi muda.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 24–26 Juli 2026, ini digelar oleh Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Program Dana Indonesiaraya. Selain menjadi wadah apresiasi budaya, agenda tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-18 Kabupaten Lombok Utara sekaligus Perayaan Bulan Kebudayaan Lombok Utara.

Ketua Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira yang juga Sekretaris Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sandi Justitia Putra, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar menghadirkan hiburan, tetapi membangun ekosistem budaya yang terus tumbuh di tengah masyarakat.

"Kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi bagi masa depan. Melalui Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara, kami ingin menghadirkan ruang perjumpaan antara tradisi, kreativitas, dan inovasi sehingga budaya tetap hidup di tengah masyarakat. Momentum ini juga menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan Kabupaten Lombok Utara yang memasuki usia ke-18 sekaligus perayaan Bulan Kebudayaan Lombok Utara," ujar Sandi.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Dewan Kebudayaan Daerah, komunitas budaya, para seniman, relawan, hingga masyarakat yang turut memberikan dukungan penuh.

Kemeriahan pembukaan terlihat sejak sore hingga malam hari. Ribuan warga memenuhi kawasan Alun-alun Tioq Tata Tunaq untuk menyaksikan pertunjukan tari tradisional, musik etnik, sastra, permainan rakyat, pameran budaya, hingga berbagai atraksi seni lokal yang dibawakan sanggar-sanggar seni dari berbagai kecamatan.

Pembukaan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin, mewakili Bupati Lombok Utara. Ia menilai kegiatan yang digagas Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira menjadi contoh nyata bagaimana komunitas budaya mampu memperkuat identitas daerah sekaligus mendukung pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan penghargaan kepada Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atas terselenggaranya Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara Tahun 2026. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda budaya tahunan yang memperkuat identitas daerah, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya," katanya.

Apresiasi juga datang dari Kepala Sub Bagian Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV Nusa Tenggara Barat, Made Agus Adi Prabawa. Ia menilai Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara menjadi contoh keberhasilan kolaborasi pemerintah dan komunitas dalam menghidupkan kebudayaan di tengah masyarakat.

"Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan masyarakat mampu menghadirkan ruang pelestarian sekaligus pengembangan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia," ujarnya.


Selama tiga hari pelaksanaan, berbagai sanggar seni, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, hingga generasi muda diberi ruang untuk menampilkan karya terbaik mereka. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya ragam pertunjukan, tetapi juga memperkuat semangat menjaga warisan budaya agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Melalui dukungan Program Dana Indonesiaraya, Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar festival tahunan. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa sanggar budaya mampu menjadi lokomotif pelestarian tradisi, membangun kreativitas, sekaligus memperkuat posisi Lombok Utara sebagai salah satu pusat kebudayaan di Nusa Tenggara Barat. (RED)

Bank NTB Syariah Beri Top Up E-Wallet bagi Mahasiswa Pembayar UKT

     



MATARAM, Media Dinamika Global - Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) kini tidak hanya menjadi kewajiban akademik bagi mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan keuntungan tambahan. Bank NTB Syariah menghadirkan program Show Your Amanah Payment (SYAP) yang memberikan reward berupa top up e-wallet senilai Rp30 ribu kepada mahasiswa yang memenuhi syarat.

Program ini berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 sebagai bentuk apresiasi Bank NTB Syariah kepada mahasiswa sekaligus upaya mendorong penggunaan layanan pembayaran digital yang mudah, aman, dan praktis.

Sebanyak 1.250 mahasiswa pertama yang melakukan pembayaran UKT melalui Virtual Account Bank NTB Syariah dan berhasil memenuhi seluruh ketentuan program berhak mendapatkan reward berupa top up ke akun Dana, OVO, atau GoPay.

Program SYAP berlaku bagi mahasiswa aktif di sejumlah perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Bank NTB Syariah, antara lain Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas/IAIH Qomarul Huda, Universitas/IAIH NWDI, STKIP Dompu, dan Universitas Bumigora.

Untuk mengikuti program ini, mahasiswa cukup melakukan pembayaran UKT melalui Virtual Account Bank NTB Syariah menggunakan berbagai kanal yang tersedia, seperti aplikasi Mobile Banking Rimo Bank NTB Syariah, ATM Bank NTB Syariah, kantor cabang, maupun kanal lain yang mendukung transaksi Virtual Account Bank NTB Syariah.

Setelah pembayaran berhasil dilakukan, peserta wajib mengisi formulir klaim reward yang telah disediakan. Selanjutnya, tim Bank NTB Syariah akan melakukan verifikasi data sebelum reward dikirimkan ke akun e-wallet yang dipilih peserta. Penyaluran reward dilakukan setiap hari Jumat.

Bank NTB Syariah mengimbau mahasiswa untuk memastikan data yang diisi pada formulir klaim sesuai dengan identitas mahasiswa dan nomor telepon yang terhubung dengan akun e-wallet. Klaim yang datanya tidak sesuai atau tidak dapat diverifikasi tidak akan diproses.

Reward diberikan berdasarkan urutan klaim yang masuk dan dinyatakan lolos verifikasi hingga kuota program terpenuhi. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan segera melakukan pembayaran UKT dan mengajukan klaim agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh apresiasi tersebut.

Melalui Program Show Your Amanah Payment (SYAP), Bank NTB Syariah berharap dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran UKT sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi mahasiswa melalui layanan transaksi digital yang cepat, aman, dan menguntungkan.

Redaksi |

Ketika Sekolah Digembok oleh Kepentingan

     

Dr. Nahrul Faidin (Akademisi), (Ist/Surya)

BIMA, Ketika pintu sekolah digembok karena konflik politik, yang sesungguhnya sedang dikunci bukan hanya ruang kelas, melainkan masa depan anak-anak. Tidak ada ironi yang lebih menyakitkan daripada melihat pendidikan yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi generasi muda justru terseret ke dalam pusaran perebutan kekuasaan.

Demokrasi memang dibangun di atas kontestasi. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, kandidat menawarkan janji, program, dan harapan perubahan. Namun demokrasi kehilangan martabatnya ketika persaingan politik tidak berhenti setelah penghitungan suara selesai. Konflik yang seharusnya berakhir di arena politik justru merembes ke ruang publik, termasuk sekolah.

Peristiwa penyegelan sekolah di Bima tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan administratif atau sengketa antarkelompok. Ia merupakan gejala bahwa politik telah melampaui batasnya. Sekolah bukan kantor partai, bukan markas tim sukses, dan bukan arena balas jasa kepada loyalis. Sekolah adalah tempat negara menyiapkan masa depan warganya. Ketika lembaga itu terganggu oleh konflik politik, yang dipertaruhkan bukan hanya proses belajar-mengajar, tetapi juga kewibawaan negara dalam melindungi hak dasar warga negara atas pendidikan.

Sebagian pihak mungkin mengatakan bahwa penyegelan sekolah bukanlah kesalahan penguasa karena tindakan tersebut dilakukan oleh pihak lain. Argumen itu tampak masuk akal jika dilihat secara sempit. Namun dalam prinsip pemerintahan yang baik, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan sendiri, melainkan juga atas kondisi sosial yang berkembang di bawah kepemimpinannya. Kepemimpinan bukan sekadar soal kewenangan administratif, tetapi soal kemampuan mencegah konflik, meredam ketegangan, dan memastikan kepentingan publik tidak menjadi korban pertarungan politik.

Dalam konteks ini, pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada “siapa yang menggembok sekolah?”, tetapi juga “mengapa konflik politik bisa sampai mengganggu pendidikan?” Jika residu Pilkada masih melahirkan polarisasi, intimidasi, atau tindakan yang menghambat aktivitas pendidikan, maka ada kegagalan dalam mengelola rekonsiliasi politik pasca-pemilihan.

Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak tersebut bukan hadiah dari penguasa, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dijamin negara. Karena itu, setiap gangguan terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah persoalan serius yang menuntut kehadiran pemerintah, bukan sekadar penjelasan normatif.

Bima tidak membutuhkan demokrasi yang hanya sibuk menghitung kemenangan elektoral. Bima membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan kembali masyarakat setelah kontestasi selesai. Dalam demokrasi yang matang, tidak ada lagi istilah “pendukung” dan “lawan” setelah hasil pemilihan ditetapkan. Yang ada hanyalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dan perlindungan yang sama.

Kekuasaan boleh berganti, tetapi sekolah harus tetap berdiri di atas kepentingan semua anak. Sebab kerugian akibat terganggunya pendidikan tidak berhenti pada hari ketika gerbang sekolah ditutup. Dampaknya bisa membekas pada kualitas belajar, psikologi anak, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya seberapa besar suara yang ia peroleh dalam Pilkada, melainkan seberapa baik ia menjaga agar tidak ada satu pun anak kehilangan hak belajarnya karena konflik politik. Demokrasi seharusnya melahirkan harapan, bukan menggembok masa depan.

Penulis: Dr. Nahrul Faidin (Akademisi)

DLHK NTB Diduga "Masuk Angin"? Dua Tambak Udang di Bima Terbukti Melanggar, ini Alasan Kadis

     


BIMA, Media Dinamika Global - Wibawa penegakan hukum lingkungan di Nusa Tenggara Barat kembali dipertanyakan. Sudah lebih dari satu bulan sejak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB melakukan audit lapangan dan menemukan dugaan pelanggaran serius pada dua perusahaan tambak udang besar di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Namun hingga kini, Surat Keputusan (SK) Sanksi Administratif yang seharusnya menjadi konsekuensi atas temuan tersebut belum juga diterbitkan.

Kondisi ini memantik kecurigaan publik. Banyak pihak mulai mempertanyakan keseriusan DLHK NTB dalam menindak pelanggaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh Tambak Anugrah Laut Biru dan Tambak Wera Sukses Bersama.

Ketua Kesatuan Literasi Aksi Demonstrasi (KILAD) NTB, Abduli, menilai lambannya penerbitan sanksi berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama warga pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.

"Audit sudah dilakukan, pelanggaran sudah ditemukan, tetapi sanksi tidak kunjung diterbitkan. Publik berhak bertanya, ada apa sebenarnya di balik lambannya proses ini?" ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan wajib memenuhi seluruh dokumen dan persyaratan operasional, termasuk Surat Kelayakan Operasional (SLO). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut perlindungan ekosistem dan keselamatan ruang hidup masyarakat.

Yang menjadi sorotan, DLHK NTB telah mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut melalui hasil audit lapangan. Namun, alih-alih bergerak cepat menerbitkan sanksi, instansi tersebut justru terkesan membiarkan proses menggantung tanpa kepastian hukum.

Situasi ini semakin kontras jika dibandingkan dengan langkah pemerintah pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah memberikan perhatian terhadap persoalan tambak udang ilegal di NTB. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam beberapa kasus menunjukkan tindakan yang lebih tegas dengan menghentikan operasional tambak yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.

"Kalau pelanggaran sudah ditemukan, kenapa sanksi belum keluar? Apakah birokrasi memang begitu lamban atau ada faktor lain yang membuat proses ini tersendat?" kata Abduli.

Pertanyaan tersebut semakin relevan mengingat industri tambak udang merupakan sektor bisnis bernilai miliaran rupiah. Publik pun mulai mempertanyakan apakah penegakan hukum lingkungan benar-benar berjalan independen atau justru melemah ketika berhadapan dengan pemilik modal besar.

Di sisi lain, Kecamatan Wera kini menghadapi tekanan ekologis yang semakin berat. Berdasarkan data lapangan, terdapat sedikitnya enam tambak udang skala besar yang beroperasi di kawasan pesisir tersebut. Aktivitas industri yang terus berkembang tanpa pengawasan ketat dikhawatirkan akan memperbesar risiko pencemaran laut, kerusakan habitat pesisir, serta mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.

Jika benar terjadi pelanggaran dokumen lingkungan dan tidak segera ditindak, maka negara berisiko kehilangan kewibawaannya di hadapan pelaku usaha. Hukum akan dipersepsikan tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan korporasi besar.

KILAD NTB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak DLHK NTB segera membuka hasil audit kepada publik serta menerbitkan keputusan yang jelas dan transparan. Apabila dalam waktu dekat tidak ada kepastian, mereka mempertimbangkan untuk membawa persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia serta meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) turun tangan.

"Laut bukan milik segelintir investor. Laut adalah ruang hidup masyarakat yang harus dilindungi. Jangan sampai hukum lingkungan kalah oleh kepentingan modal," tegas Abduli.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, menjelaskan bahwa proses pengawasan telah dilakukan dan hasilnya telah dituangkan dalam berita acara pengawasan.

“Pengawasan sudah dilakukan dengan hasil berita acara pengawasan dan akan ditindaklanjuti sesuai temuan-temuan di lapangan yang dituangkan dalam berita acara tersebut,” ujar Kadis saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Redaksi |

Wabup Hankam Hasan Hadiri Kegiatan Skrining Rheumatic Heart Disease, Pentingnya Pencegahan Dan Deteksi Dini.

     

Tulang Bawang - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit, khususnya pada anak-anak.

Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan menghadiri kegiatan Skrining Rheumatic Heart Disease (RHD) atau Penyakit Jantung Rematik (PJR) yang diselenggarakan Yayasan Jantung Indonesia di SDN 1 Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Jumat 24 Juli 2026.

Kabupaten Tulang Bawang menjadi daerah pertama di Provinsi Lampung yang menyelenggarakan skrining penyakit jantung rematik. Pemeriksaan dilakukan menggunakan metode ekokardiografi atau USG jantung sebagai upaya mendeteksi potensi penyakit sejak dini, sehingga dapat segera dilakukan penanganan dan tindak lanjut apabila ditemukan indikasi.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Herlinawati Qudrotul., S.H., Ketua DWP Kabupaten Tulang Bawang Ida Seprida Haryanto, Ketua Bidang Komunikasi Yayasan Jantung Indonesia Pusat Iwet Ramadhan, serta jajaran kepala OPD terkait.

Dalam Sambutannya, Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk terus mendukung kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat upaya pencegahan, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas dan berdampak nyata.ujarnya.

"Mengingat penyakit jantung merupakan salah satu penyakit tertinggi penyebab kematian yang mesti sejak dini terdeteksi agar penanganan kesehatan bisa diketahui dan ditangani melalui proses skrining penyakit jantung rematik.Wabup menambahkan. 

Maka dari itu masyarakat tulang bawang perlu di berikan edukasi dan pengetahuan perihal penyakit jantung bahwa penyakit jantung bisa di deteksi melaui metode ekokardiografi atau USG jantung sebagai upaya mendeteksi potensi penyakit sejak dini, sehingga dapat segera dilakukan penanganan dan tindak lanjut. Tutup Hankam hasan wakil bupati tulang bawang.

Bupati Bima Sampaikan Pendapat Akhir atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA.2025

     


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang II tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Bupati Bima terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Bima. Jum'at (24/07/26) 

Di hadapan rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Nazarudin, SH tersebut Bupati Bima Ady Mahyudi menjelaskan, hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan BPK RI perwakilan provinsi NTB yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut kepada pemerintah Kabupaten Bima atas kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025 yang dilakukan bersama oleh dua unsur pemerintahan daerah kabupaten Bima yaitu pihak eksekutif dan legislatif hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk terus berupaya keras melakukan pembenahan pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.

Ini penting agar dapat mempertahankan predikat dan prestasi yang telah diraih bersama tersebut. Tentu ikhtiar ini membutuhkan kesungguhan, komitmen dan kerja keras eksekutif dan legislatif selaku pemangku kebijakan beserta seluruh komponen masyarakat. Ungkapnya pada Rapat Paripurna yang turut dihadiri Forkopimda, Sekda Adel Linggi Ardi, SE Staf Ahli Bupati dan para kepala Perangkat Daerah serta Kabag Sekretariat Daerah tersebut.

Mencermati pandangan dan saran DPRD, Bupati menjelaskan atas catatan BPK dan saran pihak legislatif, pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan, baik secara internal maupun eksternal, terutama berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah yang mencakup aspek penganggaran, penatausahaan maupun pertanggungjawabannya. Jelas Bupati. (Tim/ADV)

Provinsi Lampung Mantapkan Langkah Jadi Sentra Pengembangan Singkong Nasional, Dongkrak Produktivitas Dan Kesejahteraan Petani Singkong.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Upaya menjadikan Lampung sebagai episentrum pengembangan singkong Indonesia memasuki babak baru.

Hal tersebut diwujudkan dengan diluncurkannya National Cassava Center di Universitas Lampung pada Jum'at (24/7/2026), sebuah pusat kolaborasi nasional yang dirancang untuk memperkuat riset, meningkatkan produktivitas, mendorong hilirisasi, dan mempercepat kesejahteraan petani singkong.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa keberadaan National Cassava Center bukan sekadar peresmian sebuah lembaga penelitian, melainkan titik awal pembangunan ekosistem singkong yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, dunia industri, dan petani dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan.

"Ini bukan sekadar peresmian sebuah lokasi atau lembaga riset. Ini adalah titik awal pembangunan sebuah ekosistem di mana ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, dunia industri, dan kesejahteraan petani dipertemukan dalam satu tempat," ujarnya.

Gubernur Mirza berpendapat Lampung memiliki modal yang sangat kuat untuk memimpin pengembangan komoditas singkong nasional.

Sekitar 70 persen produksi singkong Indonesia berasal dari Lampung dan menjadi sumber penghidupan ratusan ribu keluarga petani di berbagai daerah.

Namun selama puluhan tahun, ungkapnya, pengembangan sektor singkong berjalan tanpa ekosistem yang terintegrasi dimana industri dan petani bergerak sendiri-sendiri, sementara produktivitas lahan tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Thailand dan Vietnam yang lebih dahulu mengembangkan riset, teknologi, serta dukungan pemerintah terhadap industri tapioka.

Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa hampir 500.000 petani singkong di Lampung selama bertahun-tahun menghadapi fluktuasi harga yang tajam. 

Kondisi tersebut bahkan memicu aksi demonstrasi berkepanjangan saat harga singkong jatuh hingga sekitar Rp600-Rp700 per kilogram.

Pemerintah Provinsi Lampung kemudian mengambil peran sebagai mediator dengan mempertemukan petani, industri, dan pemerintah pusat.

Upaya tersebut menghasilkan kesepakatan yang mendorong kebijakan pengendalian impor sehingga industri dapat meningkatkan harga beli singkong petani.

"Hari ini harga singkong sudah mencapai sekitar Rp2.200 per kilogram. Ini menunjukkan bahwa ketika petani, industri, dan pemerintah bersatu, manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat," katanya.

Meski demikian, Gubernur Mirza menegaskan bahwa perbaikan harga bukanlah tujuan akhir, melainkan tantangan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas agar daya saing singkong Lampung mampu melampaui negara-negara produsen utama dunia.

Karena itu, pemerintah menggagas pembentukan National Cassava Center bersama Universitas Lampung sebagai pusat inovasi nasional yang berfokus pada pengembangan varietas unggul, mekanisasi pertanian, teknologi budidaya, hingga hilirisasi produk berbasis singkong.

Gubernur Mirza mengatakan bahwa gagasan tersebut mendapat dukungan langsung dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang mendorong agar Lampung tidak hanya membangun pusat riset berskala daerah, melainkan pusat pengembangan singkong tingkat nasional melalui kolaborasi berbagai pihak.

"Kita harus menjadi nomor satu di dunia. Kita punya petani, lahan, industri, dan sekarang kita bangun risetnya. Saatnya meningkatkan produktivitas," tegasnya.

Gubernur Mirza berharap transformasi sektor singkong tidak lagi berhenti pada peningkatan produksi semata, tetapi berkembang menjadi fondasi penguatan industri berbasis bioekonomi, peningkatan daya saing nasional, serta peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. 

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut peluncuran National Cassava Center sebagai tonggak penting dalam pembangunan komoditas singkong nasional.

Menurutnya, Indonesia telah menunggu lebih dari empat dekade untuk mewujudkan sebuah pusat pengembangan singkong yang mampu menghubungkan riset, industri, pemerintah, dan petani dalam satu ekosistem.

Ia mengungkapkan, sejak 1980-an Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah menyebut singkong sebagai miracle tree atau pohon ajaib dimana potensi tersebut baru benar-benar menemukan momentumnya melalui kolaborasi yang dibangun di Lampung.

"Mengapa hari ini saya bersyukur sekali ada National Cassava Center? Karena ketika saya baru masuk IPB tahun 1979, FAO menerbitkan buku kecil yang menyebut singkong sebagai miracle tree. Tetapi keajaibannya tidak muncul-muncul setelah 45 tahun saya menunggu, dan tampaknya yang memunculkan keajaiban singkong adalah rekan-rekan yang hadir di ruangan ini," ungkapnya.

Rachmat menilai keberhasilan Lampung tidak hanya terletak pada statusnya sebagai sentra produksi singkong terbesar di Indonesia, tetapi juga pada kemampuannya membangun kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan petani.

Menurutnya, kekompakan tersebut menjadi fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

"Kita harus kompak, kita harus bekerja bersama. Persahabatan antara akademisi, birokrasi, dan dunia usaha sering kali hanya diucapkan, tetapi di Lampung sudah dilaksanakan. Makanya singkongnya bagus," katanya.

Ia menegaskan bahwa National Cassava Center tidak boleh berhenti sebagai pusat penelitian semata, tetapi harus menjadi pusat inovasi yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi petani melalui peningkatan produktivitas, pengembangan varietas unggul, penerapan Good Agriculture Practices (GAP), hingga penguatan hilirisasi industri berbasis singkong.

Rachmat juga mendorong agar National Cassava Center berkembang menjadi International Cassava Center.

Menurutnya, dengan dukungan riset yang kuat, jejaring internasional, dan kolaborasi yang berkelanjutan, Lampung memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan singkong dunia.

"Mari kita ciptakan National Cassava Center menjadi International Cassava Center, tempatnya tetap di Universitas Lampung. Kalau itu bisa terjadi, Lampung cepat atau lambat akan menjadi pusat pengembangan singkong nasional, bahkan pusat pengembangan singkong internasional," pungkasnya.

Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani mengatakan National Cassava Center dibangun untuk menjawab tantangan rendahnya produktivitas, keterbatasan varietas unggul, serta belum optimalnya hilirisasi singkong di Indonesia.

Menurutnya, NCC akan dikembangkan di lahan hibah Pemerintah Provinsi Lampung seluas 150 hektare dan memiliki tujuh fokus utama, yakni riset dan inovasi, konservasi plasma nutfah dan perbenihan, smart farming, hilirisasi, pemberdayaan petani, pengembangan kawasan edukasi, serta transfer teknologi.

Lusmeilia mengungkapkan bahwa saat ini Universitas Lampung telah menjalankan sejumlah program awal, mulai dari pengembangan lima varietas unggulan singkong, penyusunan Good Agriculture Practices (GAP), pembangunan demplot, hingga memperluas kolaborasi dengan pemerintah, BRIN, Institut Pertanian Bogor (IPB), industri, dan berbagai institusi internasional.

"Prioritas kami bukan hanya menghasilkan penelitian, tetapi menghadirkan solusi nyata bagi petani melalui penyediaan bibit unggul, pendampingan teknologi, hingga pengembangan hilirisasi agar nilai tambah singkong semakin besar," pungkasnya.

Dengan posisi Lampung sebagai sentra produksi singkong terbesar di Indonesia, pusat riset tersebut diharapkan menjadi motor pengembangan komoditas strategis nasional sekaligus memperkuat kontribusi Lampung terhadap ketahanan pangan dan industri masa depan Indonesia.(Fs/Red) 

Tokoh Dakwah Sape Minta Polisi Tinjau Penyelenggaraan Pasar Malam Selama MTQ dan Persiapan HUT RI

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id– Penasehat Lembaga Dakwah Nahdlatul Syuhada (LDNS) Kecamatan Sape menyampaikan imbauan kepada Kapolsek Sape agar meninjau kembali penyelenggaraan pasar malam yang dinilai mengandung unsur perjudian dan hiburan yang berlebihan di tengah berlangsungnya berbagai agenda keagamaan dan kenegaraan.

Imbauan tersebut disampaikan mengingat saat ini masyarakat Desa Sape tengah melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat desa, sekaligus mempersiapkan MTQ tingkat kecamatan serta rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran kegiatan keagamaan dan nasional tersebut dengan menciptakan suasana yang kondusif. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan kepada kondisi masyarakat, khususnya para petani yang saat ini sedang menghadapi serangan hama pada tanaman mereka.

Dalam pernyataannya, ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia mengutip Pasal 19 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota Polri harus berlandaskan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengutamakan tindakan pencegahan.

Selain itu, ia juga merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas.

Melalui imbauan tersebut, Penasehat LDNS Kecamatan Sape berharap aparat kepolisian dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap tepat demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kekhusyukan masyarakat dalam mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan maupun peringatan Hari Kemerdekaan.(Team.MDG.03)