Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 08 Juli 2026

Camat Kilo Bentuk Panitia HUT RI Ke 81 Tahun 2026

     


Kilo, Media Dinamika Global.id.-- Camat beserta muspika Kecamatan Kilo membentuk panitia pelaksana kegiatan HUT RI ke 81 di aula kantor camat kilo, semua muspika dan kepala-kepala instansi hadir dalam rapat ini, rabu 8 Juli 2026.

Selain kepala-kepala instansi, hadir juga Kepala Desa sekecamatan Kilo, hal ini di lakukan untuk menyatukan dan menyamakan persepsi untuk mensukseskan kegiatan HUT RI yang ke 81.

Dalam sambutannya Camat Kilo Rusdi, SKM menyampaikan apresiasi atas kehadiran para undangan dalam rapat ini, hal ini semua merupakan wujud kebersamaan kita semua dalam mensukseskan hajatan negara yang kita cintai ini, karena pelaksanaannya satu kali dalam satu tahun, saya apresiasi kepada Bpk dan Ibu semua atas kehadirannya dalam undangan kami ini, tambahnya.

Di kesempatan yang sama Danramil Kilo,Inf,Ishaka, juga mengatakan dalam sambutanya, kami sebagai anggota TNI siap mendukung hajatan Akbar ini,dan siap untuk mensukseskan dalam pelaksanaannya nanti.

Senada dengan Danramil Kilo, Kapolsek Kilo, Rusnadin,SH, juga mengatakan siap untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan HUT RI ke 81 nantinya, dan kami sebagai pihak kepolisian siap untuk memberikan pengamanan bagi masyarakat yang melaksanakan peringatan HUT RI nantinya,kami sebagai pihak keamanan akan selalu standby untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama kegiatan ini berlangsung, tegasnya.

Seusai penyampaian sambutan oleh, Camat Kilo, Danramil dan Kapolsek Kilo,rapat di lanjutkan dengan pembentukan panitia,dalam pembentukan panitia tersebut, Ridwan S.Pd, selalu sebagai kepala unit pelaksana Dinas Dikpora Kecamatan Kilo di tunjuk sebagai Ketua umum panitia pelaksana HUT RI ke 81.

Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan HUT tersebut peserta menunjuk juga beberapa orang sebagai wakil ketua,di antaranya Nurhasim, selaku Wakil Ketua 1 Husain S.Pd,Gr, sebagai wakil ketua 2 Dediyanto,S.Pd (Kades Kiwu) Wakil Ketua 3 dan beberapa nama lainya di tunjuk sebagai sekertaris dan bendahara.

Dengan keterlibatan beberapa nama tersebut di atas maka insyaallah proses kegiatan HUT RI nantinya akan terlaksana dengan baik dan penuh hikmah.

Selain dari beberapa muspika di atas,hadir juga sekjen PC PGRI Kilo, Iskandar S.Pd atau yang di kenal Guru Ondy Taropo, beliau menyatakan atas nama PC PGRI Kilo siap untuk memberikan dukungan dalam kegiatan bersama ini, Tutup Guru ondi.(Sekjend MDG)

Pemprov Lampung Terima Kunjungan Kerja Pemkab Malang, Perkuat Sinergi Pengembangan Kawasan Industri Dan Investasi Daerah

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka memperkuat kerja sama serta berbagi pengalaman mengenai pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, proyek strategis, dan sinergi pembangunan antardaerah.Kunjungan yang dipimpin Bupati Malang Sanusi beserta jajaran tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu 08 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai langkah mempererat sinergi antardaerah dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Jihan menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatera dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta bonus demografi yang besar. Keunggulan tersebut didukung konektivitas infrastruktur, seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni, Bandara Radin Inten II, dan jaringan kereta api yang menjadi modal penting dalam menarik investasi.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kawasan peruntukan industri seluas sekitar 22 ribu hektare yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai upaya mendorong hilirisasi komoditas unggulan sekaligus meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.

"Kami berharap diskusi hari ini tidak berhenti pada pertukaran informasi saja, tetapi juga dapat melahirkan kolaborasi yang konkret dalam pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, serta penguatan hilirisasi komoditas unggulan," ujar Jihan.

Selain itu, Jihan berharap kedua daerah dapat saling belajar dalam mengembangkan potensi masing-masing, termasuk sektor pariwisata yang menjadi salah satu keunggulan Kabupaten Malang.

"Kami juga ingin belajar dari keberhasilan Kabupaten Malang dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, Lampung merupakan salah satu daerah yang berhasil membangun fondasi pengembangan kawasan industri secara komprehensif dengan dukungan infrastruktur dan konektivitas logistik yang memadai.

"Pemerintah Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang kami pandang berhasil membangun fondasi pengembangan kawasan industri secara komprehensif," kata Sanusi.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan mempelajari berbagai strategi dalam membangun ekosistem investasi, mulai dari penyiapan tata ruang, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga penguatan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

"Fokus utama yang ingin kami pelajari adalah bagaimana membangun ekosistem investasi yang tidak hanya menyediakan lahan, tetapi juga memastikan kesiapan tata ruang, utilitas, konektivitas logistik, dan kepastian investasi," ujarnya.

Dalam sesi diskusi, kedua pemerintah daerah juga bertukar pengalaman mengenai strategi menarik investor, pengembangan kawasan industri, hilirisasi komoditas unggulan, skema pembiayaan pembangunan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan pada masa mendatang.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Malang semakin kuat sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. ( Fs/Red) 

MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- bertempat di Aula Burhanuddin Lopa Kejaksaan Negeri Bima, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan serta Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Khusus Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Bidang Tindak Pidana Khusus, rabu 8 Juli 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tindak Pidana Khusus berjalan secara profesional, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi, peningkatan kinerja, serta penguatan pengawasan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.(Sekjend MDG)

DPR RI Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.– Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan India, termasuk berbagai kesepakatan yang telah dibangun kedua negara. Komitmen itu disampaikan usai menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Gedung DPR RI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Puan mengatakan hubungan Indonesia dan India memiliki fondasi sejarah yang kuat. Kini, hubungan itu pun perlu terus ditingkatkan melalui sinergi yang lebih erat, baik di tingkat pemerintah maupun parlemen. Salah satu gagasan yang disambut baik adalah Visi Gangga–Mahakam yang diperkenalkan PM Modi sebagai simbol eratnya hubungan kedua negara.

"Bahwa selama sepanjang aliran kedua sungai itu masih mengalir, di situlah artinya hubungan kerja sama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin, tetap akrab, erat, dan terus ditingkatkan," ujar Puan selepas pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). 

Menurut Puan, kunjungan PM Modi ke DPR RI juga menunjukkan penghormatan terhadap sejarah panjang persahabatan kedua negara. Ia menilai penyebutan Presiden Sukarno dalam pidato PM Modi menjadi pengingat bahwa hubungan Indonesia dan India telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua bangsa.

"Secara sejarah hubungan antara Indonesia dan India itu sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak Presiden Soekarno. Tadi beliau juga mengatakan bahwa memang banyak sekali hal yang bisa kita lakukan bersama dengan India," ungkap Puan. 

Lebih lanjut, Puan menegaskan DPR RI akan mendukung berbagai kebijakan hasil kerja sama bilateral yang disepakati pemerintah Indonesia dan India. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi semakin penting di tengah dinamika global saat ini agar seluruh kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dalam situasi-situasi global seperti ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif tentu saja akan sangat dibutuhkan. Karenanya DPR RI akan sangat terbuka membantu eksekutif dalam semua kebijakan yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sementara itu, PM Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak Global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.

Ia mengatakan India tengah menuju Viksit Bharat 2047, sementara Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, kedua negara dinilai sebagai mitra alami untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia. Di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan," kata Modi.

Menurut Modi, potensi tersebut harus diwujudkan melalui kerja sama yang lebih konkret di berbagai sektor strategis sehingga memberi manfaat bagi rakyat kedua negara. (Sekjend MDG)

Kapolri Resmikan 80 Jembatan di Riau: Kado Istimewa Hari Bhayangkara

     


Dumai - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Dumai, Provinsi Riau. Di momen yang masih bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80, peresmian 80 Jembatan Merah Putih Polda Riau tersebut menjadi sebuah kado istimewa untuk masyarakat.


Peresmian 80 Jembatan Merah Putih ditandai dengan gunting pita di atas jembatan dan penandatanganan prasasti oleh Kapolri Jenderal Sigit. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto beserta rombongan pejabat utama (PJU) Mabes Polri turut mendampingi Kapolri dalam agenda peresmian tersebut.


Dalam sambutannya, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan hadirnya jembatan tersebut merupakan persembahan untuk masyarakat sebagai wujud kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat.


"Delapan puluh Jembatan Merah Putih Presisi yang hari ini berdiri di berbagai penjuru Provinsi Riau merupakan ikhtiar bersama untuk memperkuat keterhubungan sosial, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik, serta membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata," ujar Irjen Herry Heryawan di lokasi, Rabu (8/7/2026).


Mengacu sejumlah kajian akademik, Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas konektivitas, tingkat kepercayaan sosial, dan kemampuan masyarakat membangun kerja sama kolektif. Infrastruktur menjadi fondasi yang memungkinkan seluruh unsur tersebut tumbuh secara berkelanjutan.


"Atas dasar itu, kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan oleh Bapak Kapolri telah memberikan perspektif yang sangat berharga bagi kami," imbuh Irjen Herry Heryawan.


Menurut Kapolda, upaya Kapolri tersebut telah menempatkan Polri sebagai institusi yang hadir di tengah dinamika sosial masyarakat untuk memperkuat kohesi sosial, membangun modal sosial, serta menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.


Kapolda Riau: Di Bawah Kepemimpinan Kapolri, Keamanan Lahir dari Kepercayaan

"Dan atas nama keluarga besar Polda Riau, izinkan kami menyampaikan bahwa kami sangat bangga atas dedikasi Jenderal dalam memimpin dan memberikan tunjuk ajar bagi kami," ucapnya.


Pada kesempatan itu, Kapolri hadir didampingi Dankor Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Yuda Gustawan, dan Asisten Logistik (Aslog) Polri Komjen Suwondo Nainggolan. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

Satlantas: Warga Kota Bima Minta Polisi Jangan Sembunyi Saat Razia di Nilai Bisa Membahayakan Pengendara

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Selain Agus, warga Kota Bima lainnya, Bayu, juga menyoroti pelaksanaan razia kendaraan yang rutin digelar setiap sore di depan Kantor Polresta Bima Kota. Menurutnya, penegakan hukum memang penting, namun cara pelaksanaannya harus tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan.

Bayu mengaku tidak mempersoalkan adanya razia lalu lintas. Namun, ia berharap petugas tidak melakukan penjagaan di titik-titik yang sulit terlihat pengendara karena dapat memicu manuver mendadak yang berpotensi membahayakan.

"Saya mendukung penegakan hukum, tetapi jangan sampai petugas bersembunyi. Kalau pengendara baru mengetahui ada razia saat sudah dekat, mereka bisa kaget, mengerem mendadak atau berbalik arah. Kondisi seperti itu justru bisa membahayakan pengendara lain," ujar Bayu.

Berita Bima, Berita Daerah, Berita Terkini, Berita Utama, Berita Utama

Ia berharap razia dilakukan secara terbuka dengan papan pemberitahuan yang dipasang pada posisi yang mudah terlihat dari jarak yang cukup. Menurutnya, tujuan razia adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, bukan menimbulkan kesan menjebak pengendara.

Bayu juga meminta Satlantas Polresta Bima Kota lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif agar masyarakat memahami pentingnya menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi aturan lalu lintas.

Sementara itu, Metromini Media telah berupaya meminta konfirmasi kepada salah seorang anggota Satlantas Polresta Bima Kota. Namun, anggota tersebut menyampaikan bahwa dirinya tidak berwenang memberikan keterangan dan menjelaskan bahwa komentar resmi terkait pelaksanaan razia merupakan kewenangan Kasat Lantas.

Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi dari Kasat Lantas Polresta Bima Kota masih diupayakan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan.(Sekjend MDG)

Tak di Berikan, BPKAD Absen Seolah Ada Settingan RDP Pajak MBLB di Kantor DPRD Kota Bima

     


KOTA BIMA, Media Dinamika Global.id. – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengawasan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di DPRD Kota Bima yang digelar pada Selasa, 7 Juli 2026, berakhir tanpa menghasilkan keputusan. Rapat yang diharapkan menjadi forum evaluasi terhadap penerimaan pajak dari sektor galian C itu justru mengalami deadlock lantaran data yang diminta tidak dapat disampaikan akibat absennya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Bima.

Ketua BARDAM NUSA Kota Bima, Bayu Pebuardi, didampingi Sekretaris Anto, menyampaikan kekecewaannya terhadap jalannya RDP tersebut. Menurutnya, rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA hanya dihadiri unsur Badan, sementara sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan langsung dengan materi pembahasan tidak hadir.

"RDP hanya dihadiri unsur Badan. Sekretariat DPRD juga tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan ketidakhadiran OPD terkait," ujar Bayu kepada Awak Media Dinamika Global.

Bayu menjelaskan, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bima itu sejatinya bertujuan meminta penjelasan dan membuka data penerimaan Pajak MBLB selama lima tahun terakhir. Namun, agenda tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak BPKD sebagai instansi yang menguasai data penerimaan daerah tidak mengirimkan satu pun perwakilan.

Akibatnya, pembahasan yang seharusnya menjadi ruang evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan tidak dapat dilanjutkan secara substansial. Seluruh peserta rapat akhirnya tidak memperoleh data yang menjadi dasar pembahasan sehingga RDP dinyatakan berakhir tanpa kesimpulan.

Menurut Bayu, kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya terkait penerimaan daerah dari sektor MBLB.

Selain menyoroti absennya BPKD, BARDAM NUSA Kota Bima juga mempertanyakan ketidakhadiran anggota DPRD Kota Bima bernama Adelia (anak ketua DPRD Kota Bima) yang menurut Bayu juga merupakan Direktur Firma 19, perusahaan yang bergerak di bidang usaha galian C.

BARDAM NUSA menilai kehadiran seluruh pihak yang berkaitan dengan pembahasan sangat penting agar RDP dapat berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap RDP tidak hanya menjadi agenda seremonial. Data yang diminta harus dibuka agar publik mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan Pajak MBLB selama lima tahun terakhir," tegas Bayu.

Sementara itu, Sekretaris BARDAM NUSA Kota Bima, Anto, menegaskan bahwa keterbukaan data merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, Pajak MBLB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki nilai strategis sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Keterbukaan data Pajak MBLB adalah hak publik. Jangan sampai informasi mengenai pendapatan daerah justru tertutup. DPRD dan pemerintah daerah harus memastikan seluruh data dapat diakses dalam forum resmi seperti RDP," ujar Anto.

BARDAM NUSA Kota Bima mendesak DPRD Kota Bima segera menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan seluruh OPD terkait, terutama BPKD, serta membawa dokumen penerimaan Pajak MBLB selama lima tahun terakhir agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif.

Menurut organisasi tersebut, kejelasan data sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola penerimaan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai kontribusi sektor galian C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bima.(Sekjend MDG)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pajak MBLB di Kantor DPRD Kota Bima

     


KOTA BIMA, Media Dinamika Global.id.– Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengawasan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di DPRD Kota Bima yang digelar pada Selasa, 7 Juli 2026, berakhir tanpa menghasilkan keputusan. Rapat yang diharapkan menjadi forum evaluasi terhadap penerimaan pajak dari sektor galian C itu justru mengalami deadlock lantaran data yang diminta tidak dapat disampaikan akibat absennya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Bima.

Ketua BARDAM NUSA Kota Bima, Bayu Pebuardi, didampingi Sekretaris Anto, menyampaikan kekecewaannya terhadap jalannya RDP tersebut. Menurutnya, rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA hanya dihadiri unsur Badan, sementara sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan langsung dengan materi pembahasan tidak hadir.

"RDP hanya dihadiri unsur Badan. Sekretariat DPRD juga tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan ketidakhadiran OPD terkait," ujar Bayu kepada Metromini Media.

Bayu menjelaskan, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bima itu sejatinya bertujuan meminta penjelasan dan membuka data penerimaan Pajak MBLB selama lima tahun terakhir. Namun, agenda tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak BPKD sebagai instansi yang menguasai data penerimaan daerah tidak mengirimkan satu pun perwakilan.

Akibatnya, pembahasan yang seharusnya menjadi ruang evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan tidak dapat dilanjutkan secara substansial. Seluruh peserta rapat akhirnya tidak memperoleh data yang menjadi dasar pembahasan sehingga RDP dinyatakan berakhir tanpa kesimpulan.

Menurut Bayu, kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya terkait penerimaan daerah dari sektor MBLB.

Selain menyoroti absennya BPKD, BARDAM NUSA Kota Bima juga mempertanyakan ketidakhadiran anggota DPRD Kota Bima bernama Adelia (anak ketua DPRD Kota Bima) yang menurut Bayu juga merupakan Direktur Firma 19, perusahaan yang bergerak di bidang usaha galian C.

BARDAM NUSA menilai kehadiran seluruh pihak yang berkaitan dengan pembahasan sangat penting agar RDP dapat berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap RDP tidak hanya menjadi agenda seremonial. Data yang diminta harus dibuka agar publik mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan Pajak MBLB selama lima tahun terakhir," tegas Bayu.

Sementara itu, Sekretaris BARDAM NUSA Kota Bima, Anto, menegaskan bahwa keterbukaan data merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, Pajak MBLB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki nilai strategis sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Keterbukaan data Pajak MBLB adalah hak publik. Jangan sampai informasi mengenai pendapatan daerah justru tertutup. DPRD dan pemerintah daerah harus memastikan seluruh data dapat diakses dalam forum resmi seperti RDP," ujar Anto.

BARDAM NUSA Kota Bima mendesak DPRD Kota Bima segera menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan seluruh OPD terkait, terutama BPKD, serta membawa dokumen penerimaan Pajak MBLB selama lima tahun terakhir agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif.

Menurut organisasi tersebut, kejelasan data sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola penerimaan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai kontribusi sektor galian C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bima. (Sekjend MDG)

Wajah Baru Untuk Kebangkitan UMKM NTB Kita Telah Hadir

     


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal) bersama Ketua Dekranasda NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal resmi meluncurkan Bale Kita, rumah baru bagi produk autentik UMKM kebanggaan Nusa Tenggara Barat

Peresmian tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Ibu Wakil Gubernur NTB, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Danrem 162/Wira Bhakti, perwakilan Polda NTB, Ketua Dekranasda Kota Mataram, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, para pelaku usaha, pelaku UMKM, serta sejumlah wisatawan mancanegara yang turut menyaksikan peluncuran pusat promosi produk unggulan daerah tersebut.

Bertempat di Gedung eks NTB Mall (8/7), peresmian Bale Kita ini bukan sekadar pergantian nama. Ini adalah wujud transformasi nyata komitmen Pemprov NTB untuk menghadirkan tata kelola promosi produk lokal yang lebih profesional dan berpihak pada UMKM.

Kenapa harus "Bale Kita"

• 100% Autentik: Memastikan semua produk yang dipajang adalah hasil karya tangan perajin asli NTB yang lolos kurasi ketat, bukan produk pabrikan.

• Ruang Edukasi & Budaya: Setiap produk akan dilengkapi narasi filosofis dan proses pembuatannya.

• Filosofi KITA: Mengusung semangat Kreatif, Inovatif, Terbuka, dan Autentik.

• Integrasi Digital: Selain galeri fisik, platform digital sedang disiapkan agar jangkauan pasar UMKM NTB bisa menembus level nasional hingga internasional! 

Mari kita dukung terus UMKM daerah dengan mencintai dan membeli produk lokal.(Sekjend MDG)

Kepala Dinkes Kabupaten Bima, Segera Evaluasi Tuntaskan Terkait Persoalan Kekosongan Dokter di PKM Soromandi

     


Soromandi, Media Dinamika Global.id.– Pelayanan kesehatan di Puskesmas Soromandi, Kabupaten Bima, sempat terkendala akibat kekosongan dokter. Kondisi ini menimbulkan keluhan dari sejumlah pasien BPJS Kesehatan yang terjadwal untuk pemeriksaan hari ini. Salah satu pasien rawat inap, Ira Cupriati (35), warga Dusun Kananta, Kecamatan Soromandi, menyampaikan harapannya agar diperiksa langsung oleh dokter. “Maunya diperiksa dokter yang lebih paham, tapi mau bagaimana lagi di PKM tidak ada dokter,” ujarnya.

 Kepala PKM Soromandi Ringankan Beban Masyarakat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Nurul Wahyuti, membenarkan adanya kekosongan tenaga medis tersebut. “Sedang kami upayakan, soalnya dokternya pada cuti lahiran,” katanya. Nurul menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin pelayanan dasar di puskesmas terhenti meski menghadapi keterbatasan tenaga dokter. Untuk sementara, pelayanan ditangani oleh Kepala PKM Soromandi, Ners. Nasaruddin, M.Kes, yang juga seorang perawat ahli. 

Berdasarkan data, terdapat sekitar 30 pasien yang menunggu pemeriksaan hari ini dan akhirnya bersedia dilayani oleh tenaga kesehatan yang ada. Nurul Wahyuti menambahkan, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah penugasan sementara dokter dari puskesmas terdekat. “Kami memahami pelayanan dasar tidak boleh terhenti. Salah satu opsi yang kami bahas adalah penugasan sementara dokter dari puskesmas terdekat. Soal administrasi kapitasi nanti kami carikan mekanismenya,” 

ini Sebabnya Pihak BPJS Kesehatan Cabang Bima juga menyatakan siap memfasilitasi koordinasi agar hak pelayanan peserta tetap terpenuhi. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat solusi atas kekosongan tenaga dokter sehingga pelayanan kesehatan di PKM Soromandi kembali berjalan normal. 

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan berkomitmen untuk memastikan pelayanan tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan sumber daya.(Sekjend MDG)