 |
HMI MPO Cabang Mataram saat aksi di Kantor
Gubernur NTB, (Ist/Surya Ghempar) |
Mataram,
Media Dinamika Global – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/04/2025), berujung ricuh. Demonstrasi yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi berubah menjadi ketegangan terbuka antara massa aksi dan aparat keamanan.
Aksi tersebut menjadi cerminan meningkatnya kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, H. Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri (Iqbal–Dinda), yang telah berjalan selama satu tahun enam bulan.
Koordinator Lapangan Aksi, M. Adam Ikbal, menilai bahwa rentang waktu tersebut seharusnya cukup untuk menghadirkan arah pembangunan yang jelas. Namun, menurutnya, realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Minim capaian, lemah dalam eksekusi, dan kebijakan tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat,” tegas pria kelahiran Bima.
Pulau Sumbawa menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut. Korlap Aksi menilai kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak parah sebagai bukti konkret kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Situasi ini dinilai kontras dengan berbagai program yang dianggap lebih bersifat elitis," tuturnya.
Sementara, Koordinator Lapangan II, Rizki Perdan mengatakan, kebijakan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 72 hingga 76 unit mobil listrik pada tahun 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp14 hingga Rp14,7 miliar. "Kebijakan ini dinilai tidak relevan dengan kondisi riil masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar," ujarnya.
Tak hanya itu, kata Rizky, program Desa Bardaya yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi pembangunan desa juga dinilai belum menunjukkan dampak signifikan di lapangan.
“Ini bukan soal kurang waktu, tapi soal salah arah. Pemerintah terlihat sibuk membangun citra, bukan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Situasi mulai memanas ketika massa mencoba memasuki area kantor gubernur. Aparat kepolisian bersama Satpol PP yang berjaga langsung melakukan penghadangan, memicu aksi saling dorong yang tidak terhindarkan.
Ketegangan semakin meningkat saat massa membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes. Asap hitam yang membumbung tinggi di depan kantor gubernur menjadi simbol kekecewaan yang selama ini terpendam.
Koordinator Umum Aksi, Hakim Bima Persada, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan peringatan keras bagi pemerintah daerah. Ia mendesak adanya evaluasi total terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
“Fokuskan pada kebutuhan riil rakyat, terutama infrastruktur dasar. Jangan tunggu kemarahan ini menjadi lebih besar,” tegas Kordum dan sebagai Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram.
Ia juga memperingatkan bahwa gelombang aksi lanjutan sangat mungkin terjadi apabila tidak ada perubahan signifikan dari pemerintah provinsi NTB.
“Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh bukti,” tutupnya.
Redaksi | Surya Ghempar.
