Media Dinamika Global

Senin, 19 Januari 2026

Proyek Breakwater BBWS Way Mesuji Sekampung Senilai 27 Miliar Desa Banding Terlihat Rampung, Faktanya Masih Banyak Masalah yang Tersisa.

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.id || Proyek lanjutan breakwater milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Way Mesuji Sekampung senilai 27 miliar rupiah kini sudah terlihat rampung sejak Desember 2025 kemarin, namun faktanya proyek tersebut masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang belum diselesaikan oleh kontraktor pelaksana, yakni PT. Fata.

Dimana diketahui Proyek ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya akibat adanya masalah keuangan yang berakhir mangkrak, kini melalui PT Fata, proyek tersebut terlihat rampung dikerjakan namun banyak pihak yang merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut.
 
Terkait isu permasalahan yang merasa dirugikan kini mulai muncul ke publik salah satunya datang dari kelompok masyarakat (pokmas) Desa Banding, dimana mereka terlibat langsung dalam pembangunan proyek. Seorang anggota pokmas yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa hingga kini mereka masih menunggu pembayaran dari pihak PT. Fata.

"Sampai detik ini kami masih menunggu itikad baik untuk hak kami dari bos PT. Fata. Dimana beberapa item pengadaan yang telah kami sediakan. Sebagai penunjang pembangunan proyek masih belum dibayarkan, bagi kami banyaklah, seakan ia merinci, seperti Upah pekerja, ritase tanah urug sampai pengadaan untuk paving blok kami pun belum dibayarkan, padahal semua peralatan seperti alat berat sudah bersih dilapangan, dan saat kami menagih, mereka bilang sabar sabar saja, kantor sementara mereka dilokasi proyek juga sudah tidak ada, jadi sepertinya ada kesengajaan mereka enggan membayar, karna mungkin pekerjaan sudah rampung dan mereka tidak berdomisili di sini mungkin jadi itu alasan mereka ," ujarnya.
 
Saat dimintai tanggapan Kepala Desa Banding, Juherudin, mengungkapkan kekesalan ke pihak kontraktor dengan kondisi yang di alami pokmas nya saat. Menurutnya, perusahaan pemenang tender seharusnya segera menyelesaikan segala urusan dan kewajiban yang masih terhutang. "Proyek ini nilainya fantastis 27 miliar. 

Bila dikonversi dengan belanja pengeluaran proyek, tampaknya tidak sesuai. Semua bisa menghitung, saya diam bukan tidak tahu, ini kontraktor banyak janji yang diselesaikan, seperti mutu asal asalan, gajebo yang tidak dibangun, rumput yang tidak di tanam, dan masih banyak lah kalo kita mau sesuai prosedur mah, ujar nya dengan nada kesal.  

Lebih lanjut ujarnya, kami bukan tidak tau berapa biaya belanja kebutuhan seperti batu bolder, buis beton dan beberapa item yang saya nilai kalo kita hitung dengan rinci tidak habis 10 miliar rupiah, sebanding tidak dengan mutu nya apalagi ini sampai saat ini kontraktor masih belum membayar kewajiban yang terhutang di desanya. ungkapnya.
 
Juherudin juga menegaskan bahwa jika masalah tidak segera diselesaikan, pihak pemerintah desa akan mengirimkan laporan tertulis ke BBWS Way Mesuji Sekampung, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan Aparatur Penegak Hukum (APH) agar pekerjaan bisa diperiksa secara menyeluruh.

 "Semua pekerjaan di sub kontrak kan lagi, itu sudah menyalahi aturan kalo kita mau cari cari kesalahan. Jadi tidak ada alasan bagi PT. Fata jika mengaku rugi dan tidak membayar biaya yang terhutang ke pokmas. Ini proyek 27 miliar lebih, Kemana anggaran 27 miliar itu habis digunakan?, kecuali setoran proyek ke pihak balai terlalu besar.

Sehingga anggaran habis kesitu, poinnya saya berharap agar pejabat terkait dari balai besar way mesuji sekampung segera menegur PT. FATA agar segera menyelesaikan kewajiban nya di bawah, jadi jangan sampai ada pihak yang dirugikan ungkapnya dengan nada kesal. Ini Segera kami akan layangkan surat," tegasnya. (Fs/Red) 

Kantor Negara Tertutup untuk Pers? BPTD Kelas II NTB Abaikan Wartawan

Kantor BPTD) Kelas II NTB saat di kantor ditemui wartawan, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Sikap tertutup kembali dipertontonkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat. Lembaga vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI ini diduga mengabaikan keberadaan wartawan yang datang ke kantor mereka untuk kepentingan peliputan dan konfirmasi.

Sejumlah wartawan dari berbagai media mendatangi kantor BPTD Kelas II NTB dengan maksud meminta klarifikasi terkait isu-isu transportasi darat yang menjadi perhatian publik. Namun, alih-alih mendapat penjelasan, para jurnalis justru tidak ditemui oleh pejabat berwenang. Tidak ada keterangan resmi, bahkan upaya konfirmasi melalui staf juga tak membuahkan hasil.

Kondisi ini memantik pertanyaan serius: apakah kantor negara kini tertutup bagi pers? Padahal, pers memiliki peran konstitusional sebagai pilar demokrasi dan mitra kritis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sikap menghindar tersebut dinilai bertolak belakang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Terlebih, BPTD Kelas II NTB mengelola sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari pengawasan angkutan darat, pengelolaan terminal, hingga keselamatan transportasi.

“Jika wartawan saja diabaikan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang ingin mengadu atau meminta penjelasan?” kritik Syuryadin salah satu jurnalis yang berada di kantor BPTD Kelas II NTB. Selasa, (20/01/26).

Pengamat kebijakan publik di NTB menilai, ketertutupan semacam ini berpotensi melanggar semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin hak wartawan untuk mencari dan memperoleh informasi. Aparatur negara seharusnya memahami bahwa keterbukaan informasi bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Mereka mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja serta pola komunikasi BPTD Kelas II NTB. Pejabat publik yang alergi terhadap konfirmasi dan kritik dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPTD Kelas II NTB belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak ditemuinya para wartawan yang datang ke kantor mereka.

Redaksi ||

Pengangguran NTB Naik Turun, Ketua MIO NTB Kritik Kinerja Disnaker, Kadis Abaikan Wartawan Saat Konfirmasi

Mobil Kepala Disnakertrans NTB, saat ditemui di kantor, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Persoalan pengangguran di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapat sorotan tajam dari Ketua DPW Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB, Feryal MP, yang juga dikenal sebagai jurnalis dan pimpinan media.

Menurut Feryal, masalah pengangguran di NTB bukanlah isu baru. Namun hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum menunjukkan solusi nyata, meski program dan anggaran terus bergulir setiap tahun.

“Kalau dilihat sekilas, data memang terlihat membaik. Tapi kalau dibaca lebih jujur, masalah pengangguran di NTB sebenarnya belum pernah benar-benar selesai,” ujar Feryal.

Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari ANTARA News Mataram. Secara jangka panjang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB memang sempat menurun, dari 3,01 persen pada 2021, menjadi 2,80 persen pada 2023, lalu 2,73 persen pada Agustus 2024.

Namun di sisi lain, dinamika terbaru justru menunjukkan gejala sebaliknya. BPS mencatat jumlah pengangguran di NTB mencapai sekitar 102,63 ribu orang pada Februari 2025, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan, pada Agustus 2025, TPT kembali naik ke angka sekitar 3,06 persen, lebih tinggi dibanding Agustus 2024.

“Angka-angka ini memberi pesan ganda. Penurunan jangka panjang tidak otomatis berarti masalah selesai. Dan kenaikan pada periode tertentu menunjukkan pasar kerja NTB masih sangat rapuh,” tegasnya.

Feryal menilai, persoalan utamanya bukan pada kurangnya niat pemerintah, melainkan pada cara kerja dan arah kebijakan, khususnya di tubuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB.

Selama ini, pelatihan kerja memang rutin dilaksanakan. Kegiatan berjalan, laporan tersusun rapi, dan anggaran terserap. Namun, setelah pelatihan selesai, banyak peserta kembali ke kondisi semula: menganggur.

“Ini bukan kesalahan peserta. Ini sinyal kuat bahwa pelatihan tidak dirancang berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja. Pelatihan berjalan sendiri, tanpa peta besar,” kata Feryal.

Ia menegaskan, Disnaker seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha. Sayangnya, jembatan itu dinilai masih rapuh, bahkan nyaris tidak terlihat.

Salah satu masalah mendasar yang disorot adalah ketiadaan database komprehensif terkait kebutuhan tenaga kerja perusahaan-perusahaan di NTB.

“Berapa kebutuhan tenaga kerja setiap tahun? Bidang apa yang paling dibutuhkan? Kompetensi apa yang dicari industri? Tanpa data ini, pelatihan hanya berisiko jadi rutinitas administratif, selesai di kelas, habis di laporan, rapi di SPJ,” ujarnya.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah akses sertifikasi kompetensi nasional. Saat ini, banyak pelatihan bersertifikat justru tersedia di luar NTB, seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, hingga Medan. 

Akibatnya, pencari kerja NTB harus keluar daerah dengan biaya besar yang tidak semua orang mampu menanggung.

“Pertanyaannya sederhana, kenapa layanan dasar peningkatan kompetensi ini tidak dihadirkan di NTB sendiri?” sindirnya.

Padahal, Pemprov NTB memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di Dasan Cermen. Namun, BLK tersebut masih terkendala persoalan klasik, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana hingga belum adanya lisensi sertifikasi nasional.

Feryal mengapresiasi rencana pembentukan lembaga pelatihan bersertifikat melalui BLK yang mulai digagas. Ia menyebut, Plt Kepala Disnakertrans NTB H. Muslim sebelumnya telah menyampaikan bahwa proses pengurusan lisensi ke Badan Sertifikasi Nasional sedang dirancang, dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,25 miliar yang telah disetujui Gubernur NTB.

“Langkah ini patut diapresiasi. Tapi kritik tetap perlu disampaikan. Inisiatif strategis seperti ini seharusnya lahir dari kesadaran internal Disnaker, bukan semata dorongan pimpinan daerah,” tegasnya.

Menurutnya, Disnaker tidak cukup hanya menjadi pelaksana anggaran, melainkan harus berperan sebagai arsitek kebijakan ketenagakerjaan. 

Transformasi BLK menjadi UPT berstatus BLUD juga dinilai sebagai kebutuhan mendesak agar pengelolaan pelatihan dan sertifikasi lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Selain itu, Feryal mendorong Pemprov NTB untuk menghadirkan regulasi yang mewajibkan perusahaan, terutama di sektor industri strategis dan K3, melaporkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara berkala.

“Tanpa data, ironi akan terus berulang, pemerintah sibuk melatih, sementara dunia usaha mengeluh kekurangan tenaga kerja yang sesuai,” ujarnya.

Ia juga menyinggung penunjukan H. Aidy Furqon sebagai Kepala Disnakertrans NTB yang berlatar belakang dunia pendidikan. Menurutnya, publik kini menunggu apakah penunjukan tersebut mampu menghadirkan terobosan nyata.

“Kita akan lihat apakah ini bisa menjadi angin segar atau justru mengulang pola lama. PR pengangguran ini terlalu besar untuk diselesaikan dengan pendekatan biasa,” kata Feryal.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan, melainkan sebagai pengingat keras bahwa persoalan pengangguran dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan rutin dan administratif.

“Jika visi Gubernur NTB adalah ‘terampil dan tangkas’, maka Disnaker harus menerjemahkannya menjadi kerja nyata. Bukan sekadar program, tapi solusi yang benar-benar dirasakan pencari kerja,” pungkasnya.

“NTB tidak butuh Disnaker yang hanya hadir di struktur organisasi. NTB butuh Disnaker yang hadir dalam kehidupan warganya.”

Sementara, Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan yang baru dilantik oleh gubernur NTB abaikan sejumlah wartawan saat dikonfirmasi langsung di kantor, Selasa (20/01/26) hingga berita ini dipublikasikan.

Redaksi ||

Serka Jamaluddin, Babinsa Posramil Lambu Hadiri Penyerahan Mesin Pompa Air Program Ketahanan Pangan Nasional


Lambu,Bima.NTB.Media Dinamika Global.id – Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Serka Jamaluddin selaku Babinsa Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape menghadiri kegiatan penyerahan mesin diesel/pompa air gelombang ketiga untuk menunjang kegiatan Optimalisasi Lahan (Oplah). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 20 Januari 2026, pukul 12.25 WITA, bertempat di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Kegiatan penyerahan mesin pompa air ini dihadiri oleh Kepala BPP Kecamatan Lambu, perwakilan CV Inter Nusa Jaya, Babinsa Desa Sangga dan Desa Sumi, para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) masing-masing desa, serta para Ketua Kelompok Tani (Poktan) penerima bantuan.




Pada penyerahan gelombang ketiga ini, bantuan mesin pompa air disalurkan kepada beberapa kelompok tani dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lanta Barat menerima total 8 unit mesin pompa air, masing-masing Poktan Sori Wuwu sebanyak 4 unit dan Poktan Ramba Ngiti sebanyak 4 unit, dengan spesifikasi mesin 5,5 PK berukuran 2 inci. Desa Sumi menerima 2 unit mesin pompa air untuk Poktan So Kapajara dengan spesifikasi yang sama.Sementara itu, Desa Simpasai menerima 5 unit mesin pompa air untuk Poktan Sakolo.

Secara keseluruhan, jumlah mesin pompa air yang diserahkan pada gelombang ketiga ini sebanyak 15 unit mesin diesel berkapasitas 5,5 PK ukuran 2 inci.

Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan mesin pompa air tersebut selesai pada pukul 13.15 WITA dalam keadaan tertib, lancar, dan aman. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta mendukung keberhasilan program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

(Team.MDG.03)

Mahasiswa PGSD UNSWA Segera Rilis Buku “Literasi pada Jejak Budaya Bima”


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Nggusuwaru (UNSWA) akan segera merilis sebuah buku berjudul “Literasi pada Jejak Budaya Bima” pada tahun akademik 2025/2026. Buku ini merupakan hasil kumpulan tugas mahasiswa yang mengangkat nilai-nilai literasi berbasis kearifan lokal budaya Bima.

Buku Literasi pada Jejak Budaya Bima disusun sebagai bentuk komitmen mahasiswa PGSD UNSWA dalam melestarikan budaya daerah sekaligus mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran literasi di sekolah dasar.

 Berbagai tulisan dalam buku ini memuat narasi budaya, tradisi lokal, nilai sejarah, serta praktik sosial masyarakat Bima yang dikemas secara edukatif dan kontekstual.

Melalui buku ini, mahasiswa tidak hanya dilatih menulis secara akademik dan kreatif, tetapi juga diajak untuk merefleksikan peran guru masa depan dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan literasi budaya bagi mahasiswa, guru, dan masyarakat umum, khususnya di wilayah Bima dan sekitarnya.

Rilis buku Literasi pada Jejak Budaya Bima menjadi salah satu wujud implementasi pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) di lingkungan PGSD UNSWA serta mendukung penguatan profil lulusan yang berkarakter, berbudaya, dan literat.

Peluncuran resmi buku ini direncanakan akan diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal resmi Universitas Nggusuwaru.(Sekjend MDG)



Dr. Syarif Ahmad M.si : Ada Kartel Politik di Balik Wacana Pilkada Tidak Langsung


Bima, Media Dinamika Global.id.// Akademisi Bima, Dr Syarif Ahmad mengeritik tajam atas wacana Pilkada tidak langsung yang digulirkan oleh sejumlah partai politik pendukung Presiden Prabowo. Ia menilai ini sebagai upaya untuk mempertahankan dan menguatkan hegemoni kekuasaan.

“Sesungguhnya mereka mau mengamankan posisi hegemoni-dominasi-sentralistik elit, tanpa harus bertarung untuk meyakinkan konstituen-pemilih,” ujarnya, Selasa 20 Januari 2025.

Dikatakannya, narasi yang dibangun untuk mendukung “nafsu” ini selalu menggunakan tameng kata efisiensi dan stabilitas. Namun di balik itu terdapat nafsu-ambisi-keserakahan untuk melembagakan kartel politik.

“Penarikan hak pilih rakyat secara paksa melalui wacana perubahan Undang-undang adalah bentuk paling nyata dari pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang tertuang pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945,” tegasnya.

Pemuda dan Masyarakat Kelurahan Ule Lakukan Aksi di Kantor Kelurahan Ule


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Aksi dimulai jam 08:00 dan melakukan penyampaian aksi depan kantor kelurahan dengan beberapa tuntutan mulai dari transparansi anggaran sampai pengelolan sampah, Selasa 20 Januari 2026.

Hariman selaku korlap satu menyampaikan "keterbukaan informasi terkait RAB pembangunan PUSTU kelurahan perlu disampaikan didepan umum dan kami melihat keberadaan operasional sampah juga tidak teratur". Ungkapnya

Lebih lanjut" kami juga tidak mengetahui jumlah anggaran kelurahan mulai tahun 2024_2025 maka dari itu kami meminta data anggaran tersebut.tutupnya

Jam 10:00 pemerintah kelurahan menanggapi massa aksi akan tetapi lurah disempat hadir diwakili sekertaris dan bendahara kelurahan.

Ahlan,.S.Pd.I selaku bendahara" Dana kelurahan tidak cukup melakukan kegiatan fisik hanya bisa di alokasikan untuk membayar gaji RT/RW, guru ngaji dan di peruntukan untuk kegiatan MTQ".ungkapnya.

Lebih lanjut" untuk papan informasi dana kelurahan tidak ada perintah dari atas dan saya melihat kelurahan yang lainpun tidak ada".tuturnya

Ketua Aksi Sadam Rudin dalam orasinya menyampaikan " papan informasi itu wajib dibuat karna itu sebagai bentuk transparansi anggaran, berdasarkan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi". ungkapnya 

1. Korlap satu : Hariman

2. Humas : Armannul HaQim

3. Masa Aksi : Sadam

4. Korlap 2 : Imam


Lebih lanjut massa aksi dan pemerintah kelurahan menyepakati akan ada pertemuan kelanjutan terkait dengan penyampaian data dan tuntutan massa aksi.(Sekjend MDG)

Hadiri Sosialisasi Perda Di Desa Sie, Raihan Anwar Dukung Kesejahteraan Petani


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Sosialisasi Raperda NTB tentang perubahan peraturan Daerah No 2 Tahun 2018, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa Sie, Aman, S.Sos, Ketua Bumdes Arifudin, Ketua Kopdes Merah Putih Hanafi,

Kegiatan Sosialisasi Raperda NTB tentang perubahan peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Selasa, (20/01/26)

Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk menyampaikan informasi dan memastikan masyarakat, khususnya petani dan stakeholder terkait, memahami substansi, perubahan aturan dan kebijakan serta pemberdayaan petani.

Disisi lain juga menginformasikan program-program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan petani, khususnya petani yang ada di Desa Sie

Dalam sambutanya Kepala Desa Sie Aman, S.Sos menyampaikan bahwa, adanya bantuan dari Propinsi NTB untuk kegiatan pembangunan di Desa Sie lewat anggota DPRD Provinsi NTB, Dr. Raihan Anwar.

Dalam sambutan singkatnya Aman juga menyampaikan terkait penanganan sampah, hal ini agar bisa diperhatikan oleh pemerintah, Masyarakat mengharapkan ketersediaan tempat sampah yang memadai di ruang publik, armada pengangkutan yang rutin, dan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang tidak mencemari lingkungan.

Terakhir disampaikannya, mewakili masyarakat Desa Sie, Aman berharap kepada salah satu Anggota DPRD Propinsi NTB ini agar bisa memfasilitasi terkait upaya penanganan sampah tersebut.

Ditempat yang sama Dr. Raihan Anwar melalui kegiatan sosialisasi menyampaikan adanya keseriusan pemerintah dengan adanya perubahan perda dapat melindungi para petani dalam meningkatkan produksi hasil pertanian, ujarnya.

Lanjutnya, Pemerintah menyediakan asuransi dari hasil produksi petani untuk menjaga kestabilan harga sehingga tidak merugikan petani, pada tahun 2026 ini Desa Sie akan ada 2 akses untuk peningkatan jalan tani, yang tentunya Dana tersebut bersumber dari Dana Pokir Anggota DPRD Dr. Raihan Anwar, pungkasnya dengan nada senyum.

Hal ini menandakan adanya keseriusan salah satu Anggota DPRD Propinsi NTB ini dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat Desa Sie.

Pada kesempatan itu, Raihan juga juga menyinggung masalah penanganan sampah, beliau memberikan himbauan kepada Warga agar tidak membuang sampah sembarangan apalagi disungai, tetapi sesungguhnya sampah itu dibuang pada tempatnya, bahkan jika kita memiliki ide dan kreatifitas bukan tidak mungkin sampah bisa dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, tuturnya. (Tim MDG)

Musrenbangdes Waduwani, Fokus Transparansi dan Penguatan Ekonomi Desa.

Bima, Media Dinamika Global.Id_ Pemerintah Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 20 Januari 2026. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Waduwani.

Musrenbangdes ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Woha yang diwakili Kasi Fispra Trisna Andriani, SE, Kepala Desa Waduwani Herry M. Taher beserta perangkat desa, Ketua BPD Bustamin, S.Pd, Babinkamtibmas Brigpol Imam Banurusman, Babinsa Sertu Irmansyah, Ketua TP PKK Desa Waduwani Sunarti Herry, para kader desa, ketua RT/RW, unsur komunitas, tokoh perempuan, serta Pendamping Lokal Desa.

 Kepala Desa Waduwani Herry M. Taher menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Ia menegaskan bahwa Musrenbangdes merupakan forum mufakat bersama untuk menyusun perencanaan pembangunan desa sekaligus sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.

“Musrenbangdes ini kami laksanakan agar seluruh elemen masyarakat mengetahui dan ikut merencanakan kebutuhan pembangunan desa, sekaligus memastikan transparansi penggunaan dana desa,” ujar Herry.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 dana desa untuk Desa Waduwani mengalami pemangkasan sekitar 65 persen. Hal tersebut berdampak pada sejumlah program, termasuk pengurangan insentif beberapa lembaga desa. Meski demikian, pemerintah desa tetap berupaya mencari alternatif penguatan ekonomi, salah satunya melalui rencana pengembangan Koperasi Merah Putih dengan nilai anggaran di kisaran lebih dari Rp1 miliar.

Sementara itu, Kasi Fispra Kecamatan Woha, Trisna Andriani, SE, dalam sambutannya mengapresiasi Desa Waduwani sebagai desa pertama di Kecamatan Woha yang melaksanakan Musrenbangdes tahun 2026. Ia juga menyampaikan salam Camat Woha yang berhalangan hadir karena agenda lain.

Trisna menjelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan anggaran dana desa pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk pengurangan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong kembali semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat desa dalam mendukung pembangunan.

“Pemerintah pusat berharap dengan pengurangan anggaran ini, masyarakat dapat kembali menghidupkan budaya gotong royong agar desa bisa maju dan mandiri,” jelasnya.

Pendamping Lokal Desa, Sudarmaji, ST, memaparkan arah penggunaan dana desa tahun 2026 yang difokuskan pada dua sektor utama, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.

Ia menyampaikan bahwa BUMDes Desa Waduwani saat ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, sementara Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa secara mandiri.

“Jika desa mampu mandiri secara ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” tutup Sudarmaji.

Musrenbangdes Desa Waduwani Tahun 2026 diharapkan menjadi landasan kuat dalam perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat.(Mdg/04)

Warga Sekolah SDN Inpres Kumbe Keluhkan Kekurangan Kursi dan Meja Belajar.

Woha, Bima. Media Dinamika Global.Id_ Warga sekolah SDN Inpres Kumbe yang terletak di Desa Risa, Kecamatan Woha, mengeluhkan kekurangan sarana belajar berupa kursi dan meja siswa. Dari enam ruang kelas belajar (RKB) yang tersedia, hanya sebagian kecil yang memiliki kursi dan meja yang layak digunakan.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Sejumlah siswa terpaksa mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa fasilitas yang memadai. Kekurangan kursi dan meja ini diketahui telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian serius pihak sekolah.

Kepala SDN Inpres Kumbe, Arsyad, S.Pd, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat segera memberikan perhatian dan bantuan.

“Kami sangat berharap adanya bantuan kursi dan meja belajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman dan optimal bagi para siswa,” ujar Arsyad. Pada media ini selasa tanggal (20/1/26).

Pihak sekolah berharap pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tersebut dapat segera direalisasikan demi menunjang kualitas pendidikan serta kenyamanan belajar siswa di SDN Inpres Kumbe.(Mdg/04)