Pengangguran NTB Naik Turun, Ketua MIO NTB Kritik Kinerja Disnaker, Kadis Abaikan Wartawan Saat Konfirmasi
 |
| Mobil Kepala Disnakertrans NTB, saat ditemui di kantor, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global.Id — Persoalan pengangguran di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapat sorotan tajam dari Ketua DPW Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB, Feryal MP, yang juga dikenal sebagai jurnalis dan pimpinan media.
Menurut Feryal, masalah pengangguran di NTB bukanlah isu baru. Namun hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum menunjukkan solusi nyata, meski program dan anggaran terus bergulir setiap tahun.
“Kalau dilihat sekilas, data memang terlihat membaik. Tapi kalau dibaca lebih jujur, masalah pengangguran di NTB sebenarnya belum pernah benar-benar selesai,” ujar Feryal.
Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari ANTARA News Mataram. Secara jangka panjang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB memang sempat menurun, dari 3,01 persen pada 2021, menjadi 2,80 persen pada 2023, lalu 2,73 persen pada Agustus 2024.
Namun di sisi lain, dinamika terbaru justru menunjukkan gejala sebaliknya. BPS mencatat jumlah pengangguran di NTB mencapai sekitar 102,63 ribu orang pada Februari 2025, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Bahkan, pada Agustus 2025, TPT kembali naik ke angka sekitar 3,06 persen, lebih tinggi dibanding Agustus 2024.
“Angka-angka ini memberi pesan ganda. Penurunan jangka panjang tidak otomatis berarti masalah selesai. Dan kenaikan pada periode tertentu menunjukkan pasar kerja NTB masih sangat rapuh,” tegasnya.
Feryal menilai, persoalan utamanya bukan pada kurangnya niat pemerintah, melainkan pada cara kerja dan arah kebijakan, khususnya di tubuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB.
Selama ini, pelatihan kerja memang rutin dilaksanakan. Kegiatan berjalan, laporan tersusun rapi, dan anggaran terserap. Namun, setelah pelatihan selesai, banyak peserta kembali ke kondisi semula: menganggur.
“Ini bukan kesalahan peserta. Ini sinyal kuat bahwa pelatihan tidak dirancang berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja. Pelatihan berjalan sendiri, tanpa peta besar,” kata Feryal.
Ia menegaskan, Disnaker seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha. Sayangnya, jembatan itu dinilai masih rapuh, bahkan nyaris tidak terlihat.
Salah satu masalah mendasar yang disorot adalah ketiadaan database komprehensif terkait kebutuhan tenaga kerja perusahaan-perusahaan di NTB.
“Berapa kebutuhan tenaga kerja setiap tahun? Bidang apa yang paling dibutuhkan? Kompetensi apa yang dicari industri? Tanpa data ini, pelatihan hanya berisiko jadi rutinitas administratif, selesai di kelas, habis di laporan, rapi di SPJ,” ujarnya.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah akses sertifikasi kompetensi nasional. Saat ini, banyak pelatihan bersertifikat justru tersedia di luar NTB, seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, hingga Medan.
Akibatnya, pencari kerja NTB harus keluar daerah dengan biaya besar yang tidak semua orang mampu menanggung.
“Pertanyaannya sederhana, kenapa layanan dasar peningkatan kompetensi ini tidak dihadirkan di NTB sendiri?” sindirnya.
Padahal, Pemprov NTB memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di Dasan Cermen. Namun, BLK tersebut masih terkendala persoalan klasik, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana hingga belum adanya lisensi sertifikasi nasional.
Feryal mengapresiasi rencana pembentukan lembaga pelatihan bersertifikat melalui BLK yang mulai digagas. Ia menyebut, Plt Kepala Disnakertrans NTB H. Muslim sebelumnya telah menyampaikan bahwa proses pengurusan lisensi ke Badan Sertifikasi Nasional sedang dirancang, dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,25 miliar yang telah disetujui Gubernur NTB.
“Langkah ini patut diapresiasi. Tapi kritik tetap perlu disampaikan. Inisiatif strategis seperti ini seharusnya lahir dari kesadaran internal Disnaker, bukan semata dorongan pimpinan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, Disnaker tidak cukup hanya menjadi pelaksana anggaran, melainkan harus berperan sebagai arsitek kebijakan ketenagakerjaan.
Transformasi BLK menjadi UPT berstatus BLUD juga dinilai sebagai kebutuhan mendesak agar pengelolaan pelatihan dan sertifikasi lebih fleksibel dan berkelanjutan.
Selain itu, Feryal mendorong Pemprov NTB untuk menghadirkan regulasi yang mewajibkan perusahaan, terutama di sektor industri strategis dan K3, melaporkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara berkala.
“Tanpa data, ironi akan terus berulang, pemerintah sibuk melatih, sementara dunia usaha mengeluh kekurangan tenaga kerja yang sesuai,” ujarnya.
Ia juga menyinggung penunjukan H. Aidy Furqon sebagai Kepala Disnakertrans NTB yang berlatar belakang dunia pendidikan. Menurutnya, publik kini menunggu apakah penunjukan tersebut mampu menghadirkan terobosan nyata.
“Kita akan lihat apakah ini bisa menjadi angin segar atau justru mengulang pola lama. PR pengangguran ini terlalu besar untuk diselesaikan dengan pendekatan biasa,” kata Feryal.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan, melainkan sebagai pengingat keras bahwa persoalan pengangguran dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan rutin dan administratif.
“Jika visi Gubernur NTB adalah ‘terampil dan tangkas’, maka Disnaker harus menerjemahkannya menjadi kerja nyata. Bukan sekadar program, tapi solusi yang benar-benar dirasakan pencari kerja,” pungkasnya.
“NTB tidak butuh Disnaker yang hanya hadir di struktur organisasi. NTB butuh Disnaker yang hadir dalam kehidupan warganya.”
Sementara, Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan yang baru dilantik oleh gubernur NTB abaikan sejumlah wartawan saat dikonfirmasi langsung di kantor, Selasa (20/01/26) hingga berita ini dipublikasikan.
Redaksi ||
.jpg)
