Media Dinamika Global

Jumat, 09 Januari 2026

Universitas UM Bima (UMB) Gelar Ujian Akhir Semester (UAS) tahun 2026


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Ujian Akhir smester UAS UM bima tersebut berlangsung selama 5 hari yakni pada tanggal 5 hingga 9 Januari 2026, diikuti oleh seluruh mahasiswa UM Bima. Rektor universitas Muhammadiyah Bima, menuturkan jika UAS yang dilaksanakan menjadi alat ukur pembelajaran atau evaluasi pembelajaran mahasiswa secara tatap muka, dimana  UM bima memiliki beberapa layanan ujian yakni ujian tatap muka, dimana mahasiswa datang ke tempat yang telah ditentukan oleh UM bima

"Yang ketiga yakni layanan ujian Take Home Exam (THE) dimana ujian dilaksanakan selama 6 jam yang dihitung mulai dari download soal dan mengupload hasil ujian ".

Dikatakan Rektor, menjadi universitas yang fleksibel dalam melaksanakan ujian Akhir smester (UAS) lantaran mahasiswa UMB dapat melaksanakan ujian dimana saja dalam rentan waktu yang ditentukan. Bahkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah memilki layanan unit dalam ruangan Kampus.

Dalam hal ini semua fakultas di UM bima, melaksanakan ujian tatap muka, mulai dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas hukum & Ekonomi, hingga Fakultas prodi gizi dan sebagainya mulai semester awal hingga semester akhir.

"Semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah serentak melaksanakan ujian tatap muka mulai hari kemarin dan hari ini Jumat, 9/1/2026.

Pihaknya berharap semua mahasiwaw UM bima bisa mengikuti ujian, lantaran sebelumnya mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik selama satu semester seperti tutorial, tugas mata kuliah dan sebagainya, dan UAS UM bima prodi ilmu hukum, fakultas hukum dan Ekonomi mempermudah mahasiswa untuk mengikuti ujian secara fleksibel.

Senada dengan hal itu, Dosen Prodi Ilmu Hukum, fakultas hukum dan ekonomi Sekretaris Senat Universitas UM bima, menuturkan bahwa UMB memaksimalkan layanan dengan kondisi mahasiswa sehingga layanan registrasi mahasiswa pun tergantung kondisi dimana terdapat sistem paket semester, tutorial online, tatap muka dan ujian pun ada beberapa model yakni Ujian Tatap Muka (UTM), yang menggunakan aplikasi dan ujian Take Home Exam (THE) yang disiapkan oleh UM bima.

"Untuk controlling atau pengawasan tentang kualitas soal UMB punya bank soal, masing-masing mata kuliah punya bank soalnya memenuhi sehingga kapan mahasiswa butuh ujian tidak perlu lagi mencari kampus lain.

Ia menyebutkan untuk peringkat antar UM bima. menduduki posisi kampus yang ternama di kota bima paling Unggul 

"UAS Ini bukan hal yang mudah dan ini capaian yang luar biasa, kampus nomor satu di kota bima,"(Sekjend MDG)


Ujian Akhir Semester (UAS) Prodi Gizi UM Bima tahun 2026


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Berakhirnya perkuliahan semester,, 9 Januari 2026 di Universitas muhamadiyah bima (UMB) ditandai dengan pelaksanaan secara terjadwal dan terkoordinasi dengan baik. Momentum akademik ini menjadi penutup rangkaian proses pembelajaran selama satu semester penuh, sekaligus menjadi fase penting bagi mahasiswa untuk menunjukkan capaian kompetensi yang telah dibangun melalui perkuliahan, diskusi, praktikum, dan berbagai bentuk evaluasi berkelanjutan. Pelaksanaan UAS di UMB mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga kualitas akademik, kedisiplinan, serta integritas dalam proses penilaian hasil belajar mahasiswa.

Secara keseluruhan, UAS semester dijadwalkan berlangsung Akhir 9 Januari 2026. Pada rentang pelaksanaan ujian difokuskan pada mata kuliah fakultas, mata kuliah program studi Gizi, dan mata kuliah program studi prodi gizi. Periode ini menjadi fase awal yang padat, mengingat sebagian besar mata kuliah inti dan keilmuan utama mahasiswa dievaluasi pada waktu tersebut. Selanjutnya, mata kuliah Universitas muhamadiyah bima, dengan pengaturan khusus untuk mata kuliah, yang dilaksanakan lebih panjang, Pengaturan waktu yang berjenjang ini dirancang untuk memberikan ruang yang proporsional bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi setiap jenis mata kuliah yang diujikan.

Dari sisi teknis pelaksanaan UAS program Prodi Gizi, Universitas muhamadiyah bima menerapkan ketentuan yang menekankan kerapian, keseragaman, dan etika akademik. Mahasiswa diwajibkan mengenakan atasan berwarna putih dan bawahan berwarna gelap selama mengikuti ujian, sebagai bagian dari upaya membangun suasana ujian yang tertib dan formal. Ujian dilaksanakan di ruang atau lokal yang sama dengan tempat perkuliahan tatap muka berlangsung sebelumnya, sehingga mahasiswa universitas Muhammadiyah bima, telah familiar dengan lingkungan ujian dan dapat lebih fokus pada penyelesaian soal. Pengaturan ini juga memudahkan pengawasan dan memastikan kelancaran pelaksanaan ujian di setiap fakultas dan program studi.

Integritas akademik menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan UAS program studi Gizi. Mahasiswa UM bima diwajibkan mengerjakan soal secara mandiri, tanpa menyontek, bekerja sama, ataupun membuka catatan yang tidak diperkenankan. Aturan ini ditegakkan untuk menjamin kejujuran dan keadilan dalam proses penilaian, sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab akademik sebagai bekal penting bagi mahasiswa dalam kehidupan profesional di masa depan. Pengawasan ujian dilakukan secara ketat untuk memastikan seluruh ketentuan berjalan sebagaimana mestinya.


Selain ujian teori yang dilaksanakan di ruang kelas Kampus, sejumlah mata kuliah juga menyelenggarakan ujian praktik. Ujian praktik ini dilaksanakan di laboratorium masing-masing fakultas di lingkungan UMB, menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan keilmuan setiap program studi Gizi. Melalui ujian praktik, mahasiswa tidak hanya diuji dari sisi pemahaman konseptual, tetapi juga dari aspek keterampilan, ketepatan prosedur, dan kemampuan menerapkan teori ke dalam praktik nyata. Dengan demikian, UAS di UMB tidak sekadar menjadi agenda rutin akademik, melainkan juga sarana komprehensif untuk mengukur kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan keilmuan dan profesional di masa mendatang. (Sekjend MDG)

Dari Temuan BPK Terhadap Penggelembungan Aset Senilai 5,6 Miliar dapat Dipilah Logika Masalahnya


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap pelanggaran serius di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Diskbudpora) Kabupaten Bima pada 2024. Dari anggaran Belanja Modal senilai Rp96 miliar yang terealisasi 97,78% atau Rp93,9 miliar, ditemukan penggelembungan aset Rp5,682 miliar dari 41 paket pekerjaan. Proyek-proyek seperti pembangunan sekolah swasta, GOR desa, hingga SMA negeri diserahkan langsung ke pihak ketiga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), namun tetap dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Temuan ini disampaikan BPK pada. Jumat (9/1/2026).

Berdasarkan hasil wawancaranya dengan BPK Kepala Bidang Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPP2RD) atau Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengakui adanya “kesalahan penyusunan dan verifikasi”. Akibatnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Bima mengalami overstatement aset sebesar Rp5,6 miliar, membuat laporan keuangan tampak membengkak secara palsu.

Modus Korupsi Terselubung, Bukan Sekadar Maladministrasi semata. Belanja Modal seharusnya untuk aset tetap yang dimanfaatkan Pemkab dalam jangka panjang, bukan hibah ke swasta atau desa.

Dugaan Penggelembungan Kaya Palsu: membeli mobil dinas untuk Pemkab, tapi langsung dihadiahkan ke organisasi masyarakat (ormas) sambil dicatat sebagai aset sendiri. Seharusnya menggunakan Belanja Barang Diserahkan Gratis.

Dugaan Bypass Prosedur Hibah: Memanfaatkan Belanja Modal untuk hindari kerumitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), proposal, dan verifikasi ketat.

Dugaan Titipan Pokir Tanpa Pengawasan: Melanggar PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri terkait. Aset secara kertas milik Pemkab, tapi fisik dikuasai pihak ketiga siapa tanggung jawab jika rusak atau hilang.

Malah administrasi ini melibatkan TAPD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang gagal menyaring. Hingga berita ini dimuat, Bupati Bima belum mengetahui temuan ini, seolah Dinas Pendidikan mengelabui pimpinan daerah demi sebuah rekayasa penggelembungan aset untuk kepentingan senilia 5,6 miliar rupiah.(Tim MDG)

Dikerjakan Sesuai Aturan dan Bukan Proyek Siluman


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Proyek rehab atap ruangan gedung kelas 3 dan kelas 4 SDN Inpres Doridungga, Kecamatan Donggo kabupaten bima, bukan proyek siluman dan dikerjakan sesuai aturan demikian disampaikan pihak dinas terkait setelah di Konfirmasi oleh Pihak Media ini pada Jumat, 09/01/2026

Dalam Kesempatan itu, walaupun melalui Washaapnya Pihak Dinas terkait mengatakan bahwa Proyek ini bersumber dari APBD melalui anggaran perubahan. Sesuai di plang informasi. Sementara CV pelaksanaannya juga jelas, " tutur Karyadi,ST. 

"Jadi tak ada proyek siluman, semua jelas adanya, " katanya. 

Pelaksanaan pekerjaan terikat pada Kontrak yang didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis. 

Kalaupun ada yang berasumsi bahwa pekerjaan tidak sesuai SOP dan pagu anggaran, sah-sah saja pendapat itu, tetapi pekerjaan itu harus tetap mengacu pada Kontrak.

Jadi menurut kami ini sesuai mekanisme, " tambahnya. 

Pihak dinas juga tetap memantau semua pekerjaannya fisik proyek baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dinas tetap berkomitmen menjaga pekerjaaan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bima.(Team)

Propam Sigap, Piket Command Center 110 Polres Tulang Bawang Dipastikan Siaga Penuh Layani Masyarakat.


Tulang Bawang, Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan kesiapsiagaan pelayanan publik kembali ditegaskan. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Tulang Bawang melaksanakan giat pengecekan Piket Command Center 110, Jumat 09 Januari 2026.

Kegiatan pengecekan dilaksanakan pada pukul 08.50 WIB oleh personel Sie Propam sebagai bentuk pengawasan melekat terhadap fungsi pelayanan cepat kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa personel piket Command Center 110 dalam keadaan lengkap dan siap siaga, dengan rincian sebagai berikut:

Kasi Propam Polres Tulang Bawang, AKP Abdullah, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan optimal dan sesuai dengan standar operasional prosedur.

 “Pengecekan ini merupakan bentuk pengawasan internal agar pelayanan Command Center 110 benar-benar siap memberikan respon cepat kepada masyarakat. Tidak boleh ada kelalaian, karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap Polri,” tegas AKP Abdullah.

Lebih lanjut, AKP Abdullah menambahkan bahwa Propam akan terus melakukan pengawasan rutin dan berkelanjutan guna memastikan seluruh personel menjalankan tugas secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.

“Kami pastikan setiap personel yang bertugas berada di tempat, siap menerima laporan masyarakat, dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi,” imbuhnya.

Dengan pengecekan ini, Polres Tulang Bawang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program Presisi Polri, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Command Center 110 sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian. (Fs/Red) 

Wabup dr. H. Irfan Serahkan Bantuan Sarana Usaha Pelatihan Disnakertrans


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Usai menghadiri upacara penerimaan sebagai Warga Kehormatan Kodim 1608/Bima, Kamis (8/01/2026) dengan mengendarai mobil dinas Kodim "Maung", Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy bersama Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan bertolak dari Markas Kodim menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima untuk menghadiri penyerahan bantuan peralatan kerja bagi para peserta pelatihan Disnakertrans.

Acara tersebut bertajuk Penyerahan Sarana Usaha bagi Peserta Pelatihan Inkubasi Bisnis, Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kartu Kepesertaan dan Santunan Kaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima.

Wabup dalam pengarahannya pada acara yang turut Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kadis PUPR Taufik, ST., MT, Kadis Nakertrans Aries Munandar,ST, MT, Kepala Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Erlangga Priadi Jomantara mengungkapkan, seluruh warga negara termasuk di Kabupaten Bima, memiliki hak untuk hidup secara layak, pekerjaan tetap, akses pada pelayanan kesehatan dan masa depan yang baik. 

"Bima merupakan daerah yang memiliki potensi besar, baik sektor pertanian, peternakan dan beragam sektor lainnya. Karena itu, penciptaan lapangan kerja pada sektor tersebut penting dilakukan.

Salah satu tugas bersama, khususnya jajaran Disnakertrans adalah memastikan masyarakat yang termasuk dalam kategori pengangguran dapat dikurangi". Jelas Wabup.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima Aries Munandar, ST., MT dalam laporannya mengatakan, pelatihan berbasis unit kompetensi Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada 4 kejuruan yaitu sepeda motor, las listrik, mesin pendingin dan kejuruan menjahit dengan total 64 peserta dan dilaksanakan selama 20 hari. 

Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, dan disiplin kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dilaksanakan di UPT LLK UKM Bima". Paparnya 

Aries berharap, pelatihan tersebut akan melahirkan angkatan kerja yang terampil, menurunnya angka pengangguran dan bertambahnya wirausaha baru.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah peralatan kerja bagi para peserta pelatihan. Kabag prokompi setda kabupaten bima Suryadin S.S. M.si. ( Sekjend MDG)



Gubernur NTB Lantik Sejumlah Penjabat di Ruang Lingkup Pemprov


Mataram, Media Dinamika Global.Id – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kinerja nyata. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (9/1/2025).

Gubernur NTB menyampaikan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Dikatakannya, penataan jabatan dilakukan, untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegasnya.

Seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat.

“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara tegas, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi, antara lain Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani menjadi Asisten I Setda NTB, Asisten I Setda NTB Fathurrahman menjadi Kepala BPSDMD NTB. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjadi Pelaksana Kepala BPBD NTB, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada acara tersebut, dilantik pula, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB, Kepala Dispora NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB. Adapun Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta meniatkan pengabdian sebagai ibadah. Pemerintah Provinsi NTB memastikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Redaksi ||

Sembilan Pejabat Utama Dan Empat Kapolres Berganti, Kapolda Lampung Gelar Upacara Serah Terima Jabatan.

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.id || Polda Lampung melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama dan Kapolres jajaran di lingkungan Polda Lampung. Kegiatan yang berlangsung di Gedung GSG Presisi Polda Lampung pada Jumat 09 Januari 2026.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf dan diikuti oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto, seluruh Pejabat Utama Polda Lampung, Kapolres/Ta jajaran, serta peserta upacara.

Serah terima jabatan ini sebagai langkah awal untuk terus mengoptimalkan pelayanan dan memberikan inovasi serta peyegaran di Polda Lampung. 

Pada upacara sertijab ini terdapat beberapa Pejabat Utama seperti Kombes Pol. Arief Aldi Warganegara, sebelumnya Karo SDM Polda Kep. Babel, kini menjabat sebagai Karo SDM Polda Lampung. 

DirBinmas Polda Lampung resmi dijabat oleh Kombes Pol. AF Indra Napitupulu yang sebelum nya jabat Kabid TIK Polda Kepulauan Bangka Belitung. 

Kombes Pol. Nicolas Dedy Arifianto, sebelumnya Dirsamapta Polda DIY, kini menjabat sebagai Dir Lantas Polda Lampung. Sementara AKBP Heri Rusyaman dari Wakapolresta Samarinda Polda Kaltim, kini jabat Dir Reskrimsus Polda Lampung.

Pada bidang hukum, Kombes Pol. Ahmad Sukiyatno yang sebelumnya bertugas sebagai Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Lampung, kini dipercaya sebagai Kabid Kum Polda Lampung. 

Kombes Pol. Jonner M. H. Samosir berpindah dari Dir Pamobvit Polda Riau kini dipercaya mengisi posisi Dir Pamobvit Polda Lampung. 

Di bidang Teknologi Informasi Komunikasi Kombes Pol. Budiman Sulaksono dari Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Lampung ditetapkan sebagai Kabid TIK Polda Lampung.

Untuk jajaran Resnarkoba, AKBP Adanan Mangopang yang sebelumnya menjabat Kapolres Way Kanan, kini ditugaskan sebagai Wadir Resnarkoba Polda Lampung. Posisi Kapolres Way Kanan selanjutnya diisi oleh AKBP Didik Kurnianto yang sebelumnya menjabat Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Lampung.

Tiga Kapolres juga mengalami rotasi. AKBP Charles Pandapotan Tampubolon dari Kapolres Ngawi Polda Jatim ditugaskan sebagai Kapolres Lampung Tengah. AKBP Samsu Wirman sebelumnya Kasubbagmensis Korsis Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri kini menjabat Kapolres Lampung Barat. 

Sedangkan AKBP Alvie Granito Panditha dari Kanit 1 Subdit II Dittpidsiber Bareskrim Polri, kini menjabat sebagai Kapolres Pesawaran.

Pada Satker Pelayanan Markas KaYanma Polda Lampung dijabat oleh Akbp Rinaldi Eka Saputra. 

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf dalam amanatnya menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja institusi Polri. 

“Serah terima jabatan ini diharapkan dapat membawa energi dan inovasi baru dalam pelayanan kepada masyarakat. Kepada pejabat yang berpindah tugas, kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya. Kepada yang baru bertugas, saya instruksikan untuk segera beradaptasi, utamakan sinergi, dan terus tingkatkan profesionalisme dalam menjaga kamtibmas di Lampung,” tegas Kapolda.

Upacara berlangsung tertib dan khidmat, menandai dimulainya tugas baru para pejabat dalam mengawal visi dan misi Polri di wilayah hukum Polda Lampung.
(Fs/Red) 

Kamis, 08 Januari 2026

Gubernur Iqbal Renovasi RTLH dan MCK Warga Miskin Ekstrem Pesisir Desa Malaka


Lombok Utara, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera melakukan renovasi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem. 

“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan”, tegas Gubernur Iqbal saat mengunjungi sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (08/01/2026). 

Dalam kunjungannya, Gubernur Iqbal berdialog langsung serta mendengarkan berbagai keluhan masyarakat. Dirinya menegaskan bahwa persoalan hunian menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani sehingga masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak dan sehat.

Gubernur Iqbal juga menyoroti kondisi fasilitas MCK umum lingkungan. Menurutnya, sebagian besar persoalan bukan pada ketersediaan, tetapi pada kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menyapa para nelayan Desa Malaka dan mendengarkan langsung keluhan mereka. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) solar untuk melaut karena harus mengurus barcode, yang prosesnya dapat memakan waktu sampai satu pekan, sementara nelayan harus melaut setiap hari.

Kehadiran Gubernur Iqbal disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang nelayan, Muhid, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah provinsi.

“Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun”, ungkapnya.

Tak hanya menyapa nelayan, Gubernur Iqbal juga menghampiri para ibu yang sedang duduk sambil memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita. Dirinya menyempatkan diri berbincang dan memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik di desa tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. 

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun kawasan tersebut berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas.

“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya”, kata Gubernur Iqbal.

Dirinya menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan hanya program pemerintah provinsi, melainkan dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping yang telah dilatih untuk mengidentifikasi masalah dasar, menyusun prioritas penanganan serta menggali potensi desa.

Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan jumlah warga kemiskinan ekstrem di desanya mencapai 362 individu dari 135 keluarga. Dirinya berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan untuk mendorong Desa Malaka keluar dari status tersebut.

Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan dan perkebunan, agar masyarakat mampu bangkit, mandiri dan sejahtera.

Redaksi ||

Kapolda NTB Turun ke Sawah, Panen Raya Jagung Serentak Digelar di Lombok Barat


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Polda NTB ikut ambil bagian dalam Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026, Kamis (8/1/2026) pagi, sebagai dukungan nyata terhadap program swasembada pangan nasional. Kegiatan berlangsung di Dusun Batu Samban, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., hadir langsung di lokasi panen bersama jajaran serta unsur terkait. Usai panen, Kapolda NTB mengikuti Panen Raya Jagung Serentak tingkat nasional, bersama Kapolri melalui zoom meeting.

Panen raya kali ini menjadi bagian dari agenda serentak Polda NTB bersama Polres jajaran. Berdasar data BPS Provinsi NTB tahun 2025, luas lahan jagung di wilayah NTB tercatat 175.327 hektare, dengan total produksi menembus 1.196.952 ton.

Pada Januari 2026, luas lahan jagung di NTB tercatat 344,17 hektare, dengan estimasi hasil panen sekitar 1.720,85 ton. Khusus kegiatan panen raya serentak Kuartal I 2026, Polda NTB bersama jajaran Polres/Ta mengelola lahan seluas 9,74 hektare, dengan estimasi hasil minimal 58,44 ton hingga maksimal 68,18 ton.


Irjen Pol. Edy Murbowo menegaskan komitmen Polri mendukung ketahanan pangan di daerah. “Polda NTB terus hadir mendampingi petani, mulai masa tanam sampai panen, sebagai bagian dukungan terhadap swasembada pangan nasional,” ujar Kapolda NTB di sela kegiatan.

Situasi cuaca turut menjadi perhatian. Wilayah Pulau Lombok masih sering diguyur hujan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko gagal panen, sementara Pulau Sumbawa baru memulai masa tanam pada Januari 2026, akibat kemarau panjang sebelumnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Polda NTB memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian guna percepatan masa tanam. Bhabinkamtibmas juga digerakkan untuk mendorong kelompok tani segera menanam jagung, disertai pengawasan distribusi pupuk dan bibit agar tetap lancar.

Panen raya itu diharapkan memberi semangat baru bagi petani, sekaligus memperkuat sinergi Polri dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Barat.

Redaksi ||