Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 07 Januari 2026

PT GNE Didorong Fokus Penuh pada Bisnis Material Konstruksi

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengembalikan kinerja PT Gerbang NTB Emas (GNE) agar dapat beroperasi secara normal dan berkelanjutan.

Dirinya mengatakan, hasil diskusi panjang dengan Dewan Direksi serta berbagai pihak yang konsen terhadap Badan Usaha Milik Daerah ini menyepakati bahwa PT GNE ke depan akan melakukan refocusing bisnis dengan fokus utama pada material konstruksi. 

“PT GNE harus fokus. Ke depan hanya bergerak di bidang material konstruksi, mulai dari traffic block yang sudah kompetitif, berkembang ke precast, kraton, dan lini lain yang masih dalam satu ekosistem konstruksi,” jelas Gubernur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang digelar di Ruang Rapat GNE, Mataram, Rabu (07/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu dan menjadikannya sebagai pijakan untuk membangun perusahaan ke depan.

“Dalam pikiran saya hanya satu, bagaimana PT GNE bisa berjalan kembali dan melakukan bisnisnya secara normal. Apa yang terjadi di masa lalu kita jadikan pelajaran. Kesalahan kita catat, lalu kita perbaiki untuk membangun ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada bisnis yang bisa berkembang tanpa fokus. Ia mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang bangkit setelah melakukan re-engineering dan kembali pada core business mereka.

Lebih lanjut, Gubernur berharap PT GNE dapat menjadi katalisator pembangunan fisik di NTB, khususnya sebagai pemasok utama dalam berbagai proyek konstruksi daerah.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, Pemprov NTB akan melakukan perombakan jajaran Direksi dan Komisaris untuk mendapatkan figur terbaik yang mampu membawa PT GNE keluar dari krisis dan kembali menjadi BUMD andalan daerah.

Dalam arahannya, Gubernur juga memaparkan rencana besar konsolidasi BUMD di NTB. Ke depan, hanya akan ada dua holding utama, yakni Bank NTB sebagai holding sektor keuangan dan NTB Capital sebagai holding sektor non-keuangan, di mana PT GNE akan menjadi anak perusahaan di bawah NTB Capital.

“Konsolidasi ini penting agar BUMD bisa dikelola secara profesional, minim intervensi, dan berorientasi bisnis murni B to B. Pemerintah provinsi cukup di level holding,” tegasnya.

Ia menambahkan, PT GNE saat ini harus segera melakukan konsolidasi internal, merapikan pembukuan, serta menyusun perencanaan bisnis yang solid agar saat diintegrasikan ke dalam NTB Capital tidak menjadi beban, melainkan kekuatan baru.

Menutup arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi atas upaya yang telah dilakukan, seraya berharap seluruh catatan dan pelajaran yang diperoleh dapat menjadi fondasi kebangkitan PT GNE ke depan.

Redaksi ||

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Erwin Tolak Teken APBD 2026

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.Id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menolak menandatangani lembar pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penolakan itu disampaikan langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, S.IP., M.IP.

Muhammad Erwin menegaskan, penolakan penandatanganan APBD dilakukan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima dengan alasan yang jelas dan mendasar.

“Penandatanganan APBD itu harus dilakukan di dalam forum resmi, bukan dengan cara mendatangi rumah pimpinan DPR satu per satu untuk meminta tanda tangan,” tegas Erwin melalui Konferensi Pers di ruang kerjanya, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, proses pengesahan APBD harus mengikuti tahapan yang diatur, termasuk penyampaian hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar).

“Eksekutif seharusnya memahami tahapan pengesahan APBD. APBD yang sudah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTB harus ditunjukkan kepada pimpinan DPRD dan Banggar. Faktanya, hasil evaluasi itu tidak pernah diperlihatkan kepada kami,” ungkap dia.

Sebut Cacat Prosedur

Menurut Erwin, tindakan eksekutif yang langsung meminta tanda tangan pimpinan DPRD tanpa melalui rapat resmi menunjukkan ketidakpahaman prosedur atau bahkan kesengajaan.

“APBD 2026 ini cacat. Cacat prosedur, cacat formal, dan berpotensi melanggar aturan,” tegasnya.

Erwin mengungkapkan, sebelumnya pimpinan DPRD telah secara resmi meminta agar hasil evaluasi APBD dari Pemerintah Provinsi NTB dihadirkan dan dipaparkan kepada DPRD. Namun hingga kini, permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi.

“Kami tidak berani menandatangani APBD di luar forum rapat Banggar. Pemerintah daerah harus profesional dan terbuka, karena ini menyangkut kepentingan publik,” katanya.

Lebih lanjut, Erwin juga menyoroti rapat evaluasi APBD yang dilakukan melalui Zoom Meeting antara eksekutif dan Pemerintah Provinsi NTB, yang disebutnya tidak melibatkan unsur legislatif.

“Tidak ada pimpinan DPRD maupun anggota Banggar yang hadir dalam rapat evaluasi tersebut. Bahkan hasil rapat itu sampai sekarang tidak pernah disampaikan kepada DPRD. Ini baru pertama kali terjadi, rapat evaluasi APBD dilakukan secara tertutup,” ungkapnya.

Ia menegaskan, hingga saat ini pimpinan DPRD belum pernah melihat secara utuh dokumen APBD hasil evaluasi Pemerintah Provinsi NTB.

Erwin berharap, pihak eksekutif ke depan lebih memahami dan mematuhi seluruh tahapan dalam proses pengesahan APBD.

“Semua tahapan harus dilalui dengan benar. Tidak boleh lagi ada praktik mendatangi rumah pimpinan DPRD untuk meminta tanda tangan pengesahan APBD. Jika ini dipaksakan, kami yang akan menjadi sasaran pertanyaan dari anggota DPRD lainnya,” pungkasnya.

Redaksi ||

Beri Rasa Aman Bagi Warga,Serda Asnaidin Babinsa Desa Jia Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling

      Comment   


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman Anggota Koramil 1608-03/Sape Serda Asnaidin Babinsa Desa Jia Kecamatan Sape beserta 1 orang anggota melaksanakan kegiatan Patroli Siskamling dalam rangka memantau situasi wilayah dan mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.(07/01/2026)

Pada Pukul 20.00 wita anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Jia Kec.Sape di lanjutkan dengan Pemantauan Situasi Wilayah Sambil memberikan Himbauan kepada warga Desa agar tidak melakukan Hal-hal yang Negatif seperti Penjualan Miras, transaksi Narkoba, dan tidak boleh membawa Senjata Tajam maupun barang-barang yang di larang.

Patroli Siskamling yang dilakukan oleh Anggota Koramil 1608-03/Sape juga melibatkan Aparat pemerintah Desa Jia Kecamatan Sape Tokoh agama,Toda dan masyarakat dalam  menjaga ketertiban yang ada khusus nya di waktu malam hari.

Anggota Koramil 1608-03/Sape juga memberikan Himbauan kepada warga Desa Jia Kecamatan Sape seperti halnya Banyak sekali kejadian rata-rata akibat anak muda yang tidak bisa mengontrol emosi,akibat minuman keras,hindari kegiatan yang negatif yang merugikan diri sendiri.saat hujan di malam hari,selalu waspada terhadap banjir tanah longsor dan  gangguan listrik mengakibatkan terjadinya kebakaran.



Kegiatan Patroli dilaksanakan  di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan, seperti Fasilitas umum dan tempat-tempat yang biasa dijadikan tongkrongan anak-anak muda serta pemukiman warga yang padat penduduk dan patroli tersebut di laksanakan secara bergantian ataur bergiliran dimana warga juga turut hadir.

Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin saat dikonfirmasi Patroli Siskamling ini akan terus dilakukan guna untuk memastikan situasi di wilayah tetap aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, Ucapnya.

Keterlibatan Unsur terkait sangat diharapkan dalam kegiatan Patroli Siskamling ini disamping menjaga Kamtibmas di wilayah agar tercipta akan menciptakan hubungan Emosinal yang sangat erat antara TNI dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Salah Satu warga yang mengikuti Patroli Siskamling menyatakan Kami sangat senang dengan ada nya kegiatan Patroli Siskamling yang di laksanakan oleh Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-03/Sape khusus nya malam hari Kami merasa aman dan harapan Kami sebagai masyarakat dengan kegiatan ini tindak kejahatan seperti, pencurian, perkelahian dll dapat kita cegah sedini mungkin.

Kegiatan Berlangsung dengan Lancar tertib dan sukses.

(Team.MDG.03)

Aroma Korupsi, Proyek NUFReP Ratusan Miliar di Kota Bima Diduga Langgar Prosedur

      Comment   

Bahan Material Proyek NUFReP hasil investigasi lapangan, (Ist/Surya).

Kota Bima, Media Dinamika Global.Id – Gerakan Transparansi Nusa Tenggara Barat (Gertasi NTB) menyoroti keras terkait Proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di Kota Bima dengan anggaran ratusan miliar rupiah diduga melanggar prosedur.

Proyek besar yang sejatinya bertujuan mengurangi risiko banjir itu justru diduga mengabaikan prosedur perencanaan dan pelaksanaan, sehingga akan berdampak fatal untuk kepada masyarakat setempat, kerena mutu pekerjaan tidak berkualitas dan potensi kerugian negara.

Ketua Umum, Suriansyah menilai, pelaksanaan proyek NUFReP Kota Bima tidak transparansi, terutama penggunaan bahan material diduga di bawah standar, itu berdasarkan hasil investigasi langsung kami di lapangan lokasi proyek dan hasil analisis kami bahwa sejumlah bahan material konstruksi yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (bestek) sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak proyek.

“Bahan material yang digunakan diduga tidak berkualitas. Ini proyek besar dengan anggaran ratusan miliar, seharusnya tidak ada kompromi soal mutu,” ujar Suriansyah.

Masih dengan hasil pantauan di lapangan, Kata Suriansyah, material yang digunakan tidak berkualitas, seperti contoh: pasir, krikil, semen, besi, pemotongan/ pengurangan besi, dan lain-lainya serta campuran pembuatan beton tidak memenuhi standar dalam perencanaan mengajuan dokumen yang diupload pada saat tender proyek.

"Ironisnya, proyek jumbo tersebut mengambil bahan material di kelurahan Sambinae dan bahan material di kelurahan Rontu adalah milik salah satu CV dan CV tersebut juga merupakan milik salah satu oknum anggota DPRD Kota Bima," katanya.

Proyek NUFReP di Kota Bima, (Ist/Istgram PU)


Suriansyah mempertanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana proyek, apakah bahan material digunakan sudah diuji laboratorium atau belum ?.

"Uji laboratorium proyek adalah proses analisis material konstruksi (beton) untuk memastikan mutu, keamanan, dan kesesuaiannya dengan standar teknis yang berlaku," terangnya.

Suriansyah menjelaskan bahwa, ketika pekerjaan proyek jumbo tersebut tidak berjilbab maka, akan berdampak pada kegagalan fungsi proyek dalam jangka panjang. "Jika dibiarkan, kondisi tersebut akan merugikan masyarakat yang menjadi sasaran terutama manfaat proyek NUFReP tersebut," jelasnya.

Atas dugaan tersebut, Suriansyah mendesak Walikota Bima, Kementerian terkait, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh terhadap proyek NUFReP di Kota Bima.

"Kami menduga kuat bahwa proyek NUFReP di Kota Bima melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," tegasnya.

Sementara, Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek NUFReP di Kota Bima belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui Via WhatsAppnya dan pihak-pihak terkait pun belum bisa dikonfirmasi, hingga berita ini diterbitkan.

Redaksi ||

Meninggal di Malaysia, Jenazah Ahmad Supriandi Asal Lotim Akhirnya Tiba di Kediaman dan Dimakamkan

      Comment   


Lombok Timur, Media Dinamika Global.Id – Duka mendalam menyelimuti keluarga Ahmad Supriandi, (42 tahun) warga asal Dusun Ulu, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), yang meninggal dunia saat berada di Negara Malaysia pada hari Minggu, tanggal, 28 Desember 2025 Pukul 19.30 Wita bagian Malaysia. Setelah melalui proses pemulangan yang cukup panjang, jenazah almarhum akhirnya tiba di kediaman keluarga dan disambut oleh pemerintah, keluarga, kerabat serta masyarakat setempat.

Kedatangan jenazah Ahmad Supriandi menjadi pengobat duka bagi keluarga, setelah sebelumnya almarhum dinyatakan meninggal dunia di Malaysia (Negeri Jiran).

Proses pemulangan jenazah melibatkan berbagai pihak, mulai dari sejumlah pihak, keluarga, relawan, hingga dukungan masyarakat yang turut membantu hingga jenazah dapat kembali ke tanah kelahirannya hari ini.

Adik Kandung Almarhum Ahmad Supriandi, Mawardi menceritakan bahwa pada hari Senin, 29 Desember 2025, dirinya sedang berada di kantornya, kemudian mendapatkan telepon dari Pak Ci (orang tua angkat) almarhum di tempat kerja, yang memberitahukan informasi bahwa almarhum telah meninggal dunia kerena sakit.

"Almarhum meninggal pada hari Minggu, 28 Desember 2025 (satu hari almarhum meninggal)," ucapnya Mawardi sekaligus Ketua DPD LBH HKTI NTB.

Lebih lanjut Mawardi, usai mendapatkan kabar duka tersebut, saya pulang memberitahukan kepada saudara maupun saudari kami yang lain, bahwa saudara kita telah meninggal dunia di Negara Malaysia.

"Kami melakukan musyawarah keluarga, dalam musyawarah tersebut lahir sebuah keputusan bahwa jenazah almarhum harus dipulangkan ke kampung halaman ini," jelasnya.

Kemudian, kata Mawardi, ia membuka komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov NTB melalui dinas-dinas terkait, dan para relawan-relawan untuk mencarikan solusi agar jenazah almarhum dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamam kami.

"Al hasilnya upaya kami, bahwa pemerintah hanya memfasilitasi mobil ambulance saja," terangnya.

Kemudian, soalnya biaya transportasi atas pemulangan jenazah almarhum saudara kami, semua biaya dari keluarga sendiri.

"Intinya, tidak ada biaya dari pemerintah maupun dari perusahaan," tuturnya.

Mawardin menyampaikan terimakasih kepada kerjasama/bantuan teman -teman, dari Kadis Disnaker Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Disnaker NTB, BP2MI, BP3MI, KJRI, Basarnas Kabupaten Lombok Timur dan Barsarnas NTB,  Yayasan YPTKIS, Sahabat saya di Malaysia Jiran Yayasan (TITIAN UMMAH ENTERPRISE, SDN BHD),  dan teman-teman kedutan Malaysia dan seluruh lapisan masyarakat setempat yang telah memberikan bantuan, doa, moril maupun materil, dan dukungan selama proses pemulangan jenazah sehingga bisa kembali ke rumah atau kediaman kami.

"Alhamdulillah hari ini, almarhum sudah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat," pungkasnya.

Redaksi ||

Bayi Viral yang Diasuh Sementara Oleh Dinsos Diserahkan dan Dirujuk ke Puslansos PAPPD

      Comment   


Dinsos Kota Bima, Media Dinamika Global.id. --- Masyarakat Kota Bima digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki didalam kardus yang diperkirakan baru berusia beberapa hari pada tanggal 28 November 2025. Bayi tersebut ditemukan di kawasan Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima dan segera mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Penemuan bayi Mr X ini dengan cepat menyebar dan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Banyak warga yang tersentuh dan menyatakan keinginan untuk mengasuh bayi tersebut sebagai orang tua angkat. Namun demikian, proses pengasuhan anak terlantar harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan perlindungan anak dan prosedur penanganan anak terlantar, serta mengingat belum tersedianya panti sosial anak di wilayah Kota Bima, bayi tersebut berada dalam pengasuhan sementara Dinas Sosial Kota Bima. Langkah ini diambil guna memastikan hak-hak dasar bayi tetap terpenuhi, termasuk perlindungan, pengasuhan, dan jaminan keselamatan.

Sebelum berada dalam pengasuhan sementara Dinas Sosial, bayi laki-laki yang sementara diberi identitas Mr. X ini terlebih dahulu mendapatkan perawatan medis di Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Paruga Kecamatan Rasanae Barat. Pada saat dibawa ke PKM Paruga, Kondisi Bayi Mr. X dalam keadaan dehidrasi dan kuning. Setelah mendapatkan perawatan, Pihak tenaga kesehatan memastikan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan terus dilakukan pemantauan kesehatan hingga dinyatakan membaik.

Setelah kondisi bayi dinyatakan sehat, pihak Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bima Kota secara resmi menyerahkan Bayi Mr. X kepada Dinas Sosial Kota Bima untuk dilakukan pengasuhan sementara.

Selanjutnya, pada 26 Desember 2025, Dinas Sosial Kota Bima secara resmi menyerahkan Bayi Mr. X untuk dirujuk dan diasuh di Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabiliatas "Sasambo Matupa", UPT. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses penyerahan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan tujuan memberikan pengasuhan yang lebih optimal di lembaga yang memiliki fasilitas dan layanan khusus bagi anak-anak terlantar.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya anak yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan penanganan khusus.

“Pengasuhan sementara oleh Dinas Sosial Kota Bima hingga dirujuk ke Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas "Sasambo Matupa" merupakan langkah terbaik demi kepentingan dan masa depan anak,” ujarnya.

Perawatan dan Penempatan Bayi Mr. X di Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas "Sasambo Matupa" UPT. Dinas Sosial Provinsi NTB tersebut juga dilakukan sambil menunggu proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian terkait pencarian orang tua kandung maupun keluarga bayi Mr. X. Proses penelusuran ini sesuai ketentuan, dapat berlangsung paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lama hingga 1 (satu) tahun.

Dinas Sosial Kota Bima juga menerima berkas pengusulan Calon Orang Tua Angkat dari masyarakat yang berminat mengasuh Bayi Mr. X. Seluruh berkas tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengangkatan anak yang berlaku, serta akan dipertimbangkan setelah proses hukum dan penelusuran keluarga kandung dinyatakan selesai.

Dinas Sosial Kota Bima mengimbau masyarakat agar tetap mendukung proses perlindungan anak dengan tidak mengambil tindakan di luar prosedur, serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus anak terlantar kepada pihak yang berwenang.(Sekjend MDG)

Wakil Ketua DPRD Kota Bima Geram Bantah Anggaran DPPKAD Hasil Evaluasi APBD 2026

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Wakil ketua DPRD Kota Bima juga Ketua Fraksi Golkar, Alvian Indrawirawan geram setelah Kabid Anggaran DPPKAD Kota Bima mengatakan dua fraksi di dewan keliru menafsirkan hasil evaluasi APBD 2026.

“sudah salah menyalahkan orang lain, setelah APBD selesai di evaluasi Gubernur baru memasukan anggaran tambahan operasional BLUD RSUD Kota Bima,” pungkas Dae Pawan sapaan akrab anggota DPRD empat periode.

Untuk diketahui, bahwa anggaran operasional RSUD Kota Bima tahun 2026 hanya dialokasikan Rp 5 milyar lebih oleh Pemkot Bima dalam APBD awal, alasannya anggaran operasional telah dialihkan ke kegiatan lain.

Lalu setelah pembahasan APBD selesai dan hasil evaluasi dari Gubernur keluar, tiba-tiba tim TPAD termasuk Kabid Anggaran mau memasukan lagi anggaran tambahan untuk operasional BLUD RSUD Kota Bima sebesar Rp 21 Milyar.

Pertanyaan kami Fraksi Golkar dan Merah Putih serta Nasdem, kenapa sejak awal pembahasan APBD tak dimasukan, bukan kemudian setelah APBD di evaluasi baru tiba-tiba memasukan anggaran baru.

Artinya Pemkot Bima memang sengaja menggunakan anggaran operasional RSUD untuk yang lain. Sementara aturan tidak boleh “ hanya di Kota Bima anggaran operasional BLUD Rumah Sakit digunakan untuk program lain,” jelas eks Ketua DPRD Kota Bima.

Kemudian kami dituding tak paham, lalu sebenarnya siapa yang paham dan memikirkan kepentingan masyarakat. Kalaupun Pemkot Bima telah merencanakan anggaran pelayanan di RSUD Kota Bima dengan akuntabel dan terbuka, maka alokasi anggaran untuk operasional rumah sakit dimasukan dalam pembahasan awal APBD harusnya sesuai peruntukannya.

“harusnya anggaran operasional RSUD dimaksimalkan angkanya saat pembahasan awal APBD 2026. Bukan setelah APBD selesai dibahas dan sudah ada hasil evaluasi dari Gubernur,” sesalnya.

Sebelumnya jelas Dae Pawan sudah dijelaskan, setelah hasil evaluasi gubernur terbit tak boleh ada lagi penambahan anggaran, hanya penyempurnaan saja. Kalau menambah berarti merubah lagi pagu APBD awal. Itu yang dilarang oleh aturan.

Malah sekarang Pemkot Bima melalui Kabid Anggaran memberikan klarifikasi, seolah kami di lembaga DPRD tak paham alur pembahasan APBD.

Tambahnya, paling tak masuk akal lagi, untuk menutupi kesalahannya, TAPD Pemkot Bima menaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp 96 milyar menjadi Rp 106 Milyar hanya untuk menambal kekurangan anggaran untuk operasional RSUD sebesar Rp 21 Milyar.

“ini yang tak paham DPRD atau TAPD dan Kabid Anggaran, jangan menimpakan kesalahan ke orang lain, padahal  perencanaan awal APBD mu amburadul,” pungkasnya.

Diakhirnya, Dae Pawan pun menunjukan peryataan dari pejabat Provinsi NTB yang menegur tim TAPD Pemkot Bima saat konsultasi terkaiat penambahan anggaran dadakan, tegas ditolak karena SK hasil evaluasi APBD oleh Gubernur telah diterbitkan.

Sebelumnya, Kabid Anggaran DPPKAD Kota Bima, Muslih mengatakan, dua fraksi di DPRD keliru memahami hasil evaluasi APBD 2026 oleh Gubernur.

Tak ada penambahan anggaran untuk program baru, Rp 21 milyar untuk penambahan anggaran untuk operasional RSUD.(Sekjend MDG)

Kecam Keras AS, Ketua LMND NTB Sebut Trump Maling Teriak Maling

      Comment   


Amerika serikat, Media Dinamika Global.id.// Tindakan yang dilakukan oleh pasukan khusus AS di bawah perintah Donal Trump terhadap Venezuela sungguh menginjak-injak kedaulatan suatu bangsa dan negara, dalam hal ini penculikan melalui operasi militer AS terhadap Presiden RB-Venezuela, Nicolas Maduro pada Sabtu, 3 Januari 2026, beberapa hari lalu.

Tak hanya menghina kedaulatan negara Venezuela dan rakyatnya, tindakan ini sangat provokatif. Ini bukan hanya menimbulkan konfrontasi antara dua negara tersebut, AS dan Venezuela, tetapi juga berbahaya terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Serangkaian alibi dan kebohongan dibangun dan dipergunakannya oleh Trump untuk mencari-cari alasan, padahal sebenarnya ingin mencaplok kekayaan Sumber Daya Alam Venezuela.

Ini jelas secara terang-terangan merusak tatanan perdamaian masyarakat dunia, baik secara moril, maupun dari aspek hukum internasional. Sungguh tidak masuk akal menuduh Maduro secara sepihak, dengan tuduhan dalang atau tokoh kartel perdagangan dan penyelundupan Narkotika. Tanpa ada bukti yang jelas dan kuat tudingan ini dilemparkan begitu saja.

Kendati ada hakim pengadilan AS dengan Peraturan Perundang-undangannya AS, yang menjadi penentu atas tudingan terhadap Maduro, itu jelas tidak masuk Actusnya, apalagi Mens Reanya (teori hukum pidana-latin). Kalaupun menurut hakim dan hukum AS terbukti adanya, tentu tidak segamblang itu, boleh disebut hakim boneka. Ini murni politis, untuk memenuhi keserakahan AS.

Kita melihat, langkah Indonesia hari ini di bawah kepemimpinan Prabowo yang mirip-mirip seperti Bung Karno dalam memainkan politik luar negerinya (Bebas Aktif), dalam berbagai pidatonya ingin mendorong Kemandirian Nasional melalui penegakkan Pasal 33 UUD45. Mengambil pikiran Bung Karno, Trisakti sebagai jalan menuntaskan Revolusi Kemerdekaan Indonesia menuju Sosialisme Indonesia atau dengan bahasa arifnya, ialah PANCASILA.

Kami menerjemahkan Prabowo sebagai sosok yang Nasionalis Progresif. Demikian juga yang ditempuh oleh Maduro. Mendorong Kemandirian Nasional, terlebih Venezuela sebagai salah satu negara dengan saldo minyak bumi terbesar di dunia. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita Indonesia, untuk waspada akan gejolak dan dinamika internasional.

Tentunya, operasi militer AS di Venezuela bukan sebentar dipersiapkan. Artinya persiapannya sudah jauh hari dan sangat matang. Bayangkan, hanya dalam kurang dari 3 jam, AS menjemput paksa Maduro bersama istrinya. Tidak mungkin tanpa ada campur tangan orang dalam, baik itu di tubuh pemerintahan Maduro maupun masyarakat sipil Venezuela. 

Bagi kami, Trump ini Perampok teriak Perampok. Atau lumrah terdengar Maling teriak maling. Dia yang rampok, dia yang putar balik fakta. Dia yang maling, dia yang teriak maling. Dia yang mengotori, dia juga menyapu, Hakim sekaligus Kriminalis. Kaum imperialis ini, AS terutama, sangat pandai bicara HAM, jago menceramahi masyarakat dunia soal demokrasi dan kebebasan. Kali ini, Trump kehabisan akalnya untuk devens diri dalam dinamika dan perkembangan Geo Ekonomi-Politik Internasional, selain dengan cara menggerogoh paksa kebolehan dan segala yang dimiliki Venezuela.

Awal tahun 2026 ini, lensa dunia sedikit tersita dan menyorot ke Amerika Selatan, pasca terpublikasinya berita penculikan Presiden RB-Venezuela, memicu reaksi berbagai negara, Komunitas Internasional, bahkan masyarakat sipil dunia. Terutama masyarakat sipil Venezuela baik yang sedang di dalam neger maupun di luar Venezuela. Ada yang melakukan aksi solidaritas mendukung Maduro, dan tak sedikit juga yang bergembira atas penangkapan Maduro.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia mesti berhati-hati, waspada terhadap propaganda Imperialisme-Neoliberalisme. Kaum ini memiliki banyak cara untuk merusak kedaulatan suatu negara. Melalui buzzer bayaran, NGO Internasional, Modus berwisata ke Indonesia, Modus memberi bantuan bencana, dan rekayasa lainnya untuk menjadi cukong Imperialisme.

Maka, selain kemapanan sistem pertahanan dan Pangan, kami menegaskan bahwa sangat penting Persatuan Nasional sebagai kunci menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara Indonesia. AS sendiri,  tentu telah melihat ketidaksolidan (Persatuan Nasional) warga Venezuela sebagai celah atau segmen tepat dalam melakukan operasinya. Operasi militer berbarengan dengan propaganda AS terhadap sipil Venezuela untuk membenci serta mendelegitimasi kekuasaan Maduro sebagai pemimpin Venezuela, seperti yang pernah di alami Omar Kadafi di Libya, dan Saddam Hussein di Irak.

Artinya, masyarakat Indonesia harus berjibaku menjaga kedaulatan Indonesia dengan membangun dan mengokohkan Persatuan Nasional. Kita mesti identifikasi siapa saja musuh pokok rakyat. Seperti yang Presiden Prabowo sebut, Serakahnomics adalah musuh pokok rakyat. Kami menerjemahkan unsur-unsur yang terkandung dalam Kaum Serakahnomics ini. Yakni, pertama, Imperialisme-Neoliberalisme. Kedua, Oligarki, dan Ketiga, Birokrat Korup.

Terakhir, atas peristiwa penculikan Presiden RB-Venezuela, Nicolas Maduro oleh AS, kami sangat mengecam keras tindakan tersebut. Kami menolak setiap bentuk penjajahan, intervensi atau Kriminalisasi terhadap negara lain. Mendukung kedaulatan setiap negara untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Serta mendorong dialog dalam kerangka keamanan dan perdamaian internasional.(Sekjend MDG/Guru Ondi)

Selasa, 06 Januari 2026

PT ACS Gelar Seminar Kesehatan Lanjutan MCU, Bahas BMI dan Pencegahan ISPA untuk Karyawan

      Comment   

 


Tangerang Selatan — Sebagai komitmen berkelanjutan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan karyawan, PT Adiguna Cakra Semesta (PT ACS) menyelenggarakan seminar kesehatan bertajuk “Body Mass Index (BMI) dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)”. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program rutin Medical Check-Up (MCU) yang diadakan perusahaan. Seminar berlangsung pada pukul 13.00 WIB di kantor PT ACS dan diisi oleh dr. Grishya Nanda Suryaratna.

Acara ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga berat badan ideal dan mencegah penyakit pernapasan, yang merupakan isu kesehatan relevan di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Puluhan karyawan hadir secara antusias, mengikuti paparan materi yang disampaikan dengan interaktif dan mudah dipahami.

Dalam pemaparannya, dr. Grishya menjelaskan konsep BMI sebagai indikator kesehatan metabolik, bukan sekadar penampilan. “BMI adalah alat skrining awal yang penting untuk mengetahui risiko penyakit terkait berat badan, seperti obesitas maupun underweight,” ujarnya. Dia memaparkan klasifikasi BMI menurut standar WHO dan Asia Pacific, serta dampak kesehatan yang bisa timbul, mulai dari hipertensi, diabetes tipe 2, hingga gangguan muskuloskeletal.

Tidak hanya membahas kelebihan berat badan, seminar juga mengingatkan risiko kondisi underweight, seperti penurunan imunitas, osteoporosis, dan gangguan reproduksi. “Kesehatan itu tentang keseimbangan. Baik kelebihan maupun kekurangan berat badan sama-sama membawa risiko,” tambah dr. Grishya.

Bagian kedua seminar fokus pada Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), termasuk penyebab, gejala, dan langkah pencegahan. Dr. Grishya menekankan pentingnya peran host (tubuh) dan lingkungan dalam mencegah penularan. “Selain menjaga imunitas dengan gizi seimbang dan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih seperti cuci tangan yang benar dan etika batuk menjadi kunci,” jelasnya.

Peserta juga diajak memahami konsep “Isi Piringku” dan perhitungan kebutuhan kalori harian berdasarkan Basal Metabolic Rate (BMR). Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, dengan banyak karyawan yang menanyakan penerapan pola makan sehat di tengah kesibukan kerja.



Manajemen PT ACS menyatakan bahwa seminar ini adalah bagian dari investasi perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. “Karyawan yang sehat adalah aset terbaik perusahaan. Program kesehatan seperti ini akan terus kami tingkatkan dan lakukan secara berkelanjutan,” ungkap perwakilan divisi Human Capital PT ACS.

Dengan diadakannya seminar ini, PT ACS berharap dapat meningkatkan literasi kesehatan karyawan, mendorong perubahan perilaku hidup sehat, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berdaya tahan.

Dinsos Kota Bima Ikuti Puncak Peringatan HKSN Dirangkai dengan HUT Ke-67 Prov. NTB di Aik Bukak Lombok Tengah

      Comment   


KOTA BIMA, Media Dinamika Global.id. -- Perwakilan Dinas Sosial Kota Bima ikuti Puncak Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dirangkai dengan HUT Ke-67 Provinsi NTB di Aik Bukak Lombok Tengah (29/12).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Wakil Bupati Lombok Tengah, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi (LKKS) NTB, Kepala Dinas Sosial Se-Kota dan Kabupaten di Provinsi NTB, serta pilar-pilar Sosial Se-Kota dan Kabupaten di NTB.

Serangkaian kegiatan meliputi kegiatan Bakti Sosial, Jalan Sehat yang dilepas langsung oleh Kadinsos, Seremonial sambutan, penyerahan bantuan sosial secara simbolis kepada warga penerima manfaat di Aik Bukak, Penyerahan Cindera Mata bagi ASN Purnatugas di lingkup Dinas Sosial Provinsi NTB, dan diakhiri dengan pembagian doorprize.(Sekjend MDG)