Media Dinamika Global

Sabtu, 03 Januari 2026

Honor Tertunggak Hingga 5 Bulan, Guru Honorer SMA Negeri 1 Woha Segel Mobil Bendahara.

foto : Suasana penyegelan mobil bendahara di depan pintu keluar sekolah, sabtu (03/01/26.

Bima | Media Dinamika Global.id — Kesabaran para tenaga honorer SMA Negeri 1 Woha, Kabupaten Bima, akhirnya habis. Puluhan guru honorer dan tenaga tata usaha (TU) menggelar aksi protes keras dengan menyegel mobil pribadi bendahara sekolah, Makhrus, M.Pd.I, pada Sabtu (03/03/2026).

Aksi tersebut dipicu oleh tunggakan pembayaran honor selama tiga hingga lima bulan yang hingga kini tak kunjung dibayarkan. Ironisnya, di tengah keterlambatan tersebut, para guru honorer dan tenaga TU tetap menjalankan kewajiban mengajar serta pelayanan administrasi sekolah secara penuh, tanpa kejelasan kapan hak mereka akan diterima.

Penyegelan mobil bendahara menjadi simbol akumulasi kekecewaan dan kemarahan para honorer, yang merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Keterlambatan pembayaran honor dinilai bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk pembiaran yang secara langsung menggerus kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka beserta keluarganya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMA Negeri 1 Woha, Fahri, S.Pd, membenarkan terjadinya aksi tersebut. Ia mengakui bahwa persoalan honor tenaga honorer telah berlangsung cukup lama dan belum menunjukkan penyelesaian konkret.


“Benar, honor guru honorer dan tenaga TU belum dibayarkan. Ada yang tertunggak tiga bulan, bahkan sampai lima bulan, karena bendahara dalam beberapa pekan terakhir jarang hadir di sekolah,” ungkap Fahri.

Fahri menegaskan bahwa dana honor sebenarnya telah tersedia dan berada di tangan bendahara sekolah. Ia mengaku telah berulang kali melayangkan surat panggilan resmi agar bendahara hadir di sekolah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, panggilan tersebut disebut tidak pernah diindahkan.

“Saya sudah menegaskan agar honor segera dibayarkan karena dananya ada. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut dan merugikan para honorer,” 

Sementara itu, Bendahara SMA Negeri 1 Woha, Makhrus, M.Pdi, menanggapi aksi tersebut dengan menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena belum adanya komunikasi yang jelas sejak pergantian PLT kepala sekolah.

Ia menegaskan bahwa pembayaran honor akan dilakukan setelah ada koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait.

“Pasca pergantian PLT baru, belum ada komunikasi dengan PLT lama. Pembayaran akan dilakukan setelah ada kejelasan dan komunikasi,” Ujarnya.

Namun, alasan tersebut menuai kritik keras dari para honorer. Mereka menilai dalih miskomunikasi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menunda hak tenaga kerja yang telah mengabdikan diri menjalankan tugas pendidikan. Bagi para honorer, honor bukan sekadar angka administrasi, melainkan sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu pembayaran honor, sementara para guru honorer dan tenaga TU masih berada dalam tekanan ekonomi yang kian berat. (Mdg/04)

Kick-Off HPN 2026 di Banten, MIO Soroti Krisis Ekonomi Media dan Ancaman Nyata Kebebasan Pers


Serang, Media Dinamika Global.Id — Kick-Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten menjadi momentum refleksi serius bagi masa depan pers Indonesia. Di tengah seremoni pembuka rangkaian HPN yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Dewan Pers di Alun-alun Kota Serang, Minggu (30/11/2025), kritik tajam datang dari Media Independen Online (MIO) Indonesia terkait rapuhnya ekonomi media dan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers.

Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie menilai tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, relevan dengan situasi terkini, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural yang dihadapi industri media, khususnya media online dan lokal.

“Pers hari ini menghadapi krisis ekonomi yang sistemik. Banyak perusahaan pers bertahan dalam kondisi tidak sehat karena ketimpangan distribusi belanja iklan, dominasi platform digital global, dan minimnya keberpihakan kebijakan terhadap media lokal,” ujar Prayogie dalam pernyataan terpisah.

Menurut Prayogie, berbagai laporan industri menunjukkan sebagian besar belanja iklan nasional kini mengalir ke platform digital global dan media sosial, sementara media pers—terutama media lokal dan independen—hanya memperoleh porsi kecil. Kondisi ini berdampak langsung pada keberlangsungan redaksi dan kesejahteraan wartawan.

“Ketika perusahaan pers kesulitan bertahan, yang dikorbankan sering kali adalah kualitas jurnalistik. Wartawan dibebani target kuantitas, bekerja dengan upah minim, bahkan tanpa perlindungan kerja yang layak,” kata Prayogie.

Ia menambahkan, tekanan ekonomi tersebut membuka ruang intervensi terhadap independensi pers. Media yang bergantung pada iklan atau kerja sama tertentu berada dalam posisi tawar yang lemah ketika harus bersikap kritis terhadap kekuasaan atau kepentingan modal.

Kebebasan Pers di Bawah Tekanan

Selain persoalan ekonomi, Prayogie juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers. Ia menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, publik disuguhkan berbagai kasus intimidasi, pelaporan hukum, hingga kriminalisasi terhadap jurnalis dan media yang mengangkat isu sensitif.

“Ancaman terhadap pers hari ini tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Tekanan ekonomi, gugatan hukum, pasal-pasal karet, hingga pembatasan akses informasi menjadi cara baru membungkam kritik,” ujarnya.

Prayogie mengingatkan bahwa sejumlah kasus pelaporan jurnalis ke aparat penegak hukum, pemanggilan redaksi akibat pemberitaan kritis, hingga upaya take down konten jurnalistik di ruang digital menjadi indikator bahwa kebebasan pers masih rentan.

“Kondisi ini berbahaya bagi demokrasi. Pers yang takut dan lemah secara ekonomi tidak akan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara maksimal,” kata Prayogie.

Ia menegaskan, peringatan HPN seharusnya menjadi ruang evaluasi bersama, bukan hanya selebrasi. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya diminta memastikan kebebasan pers dijamin, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

HPN sebagai Ruang Refleksi

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menyampaikan bahwa HPN 2026 dirancang sebagai momentum membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya ekosistem pers yang sehat. Menurut dia, pers yang kuat membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

“Pers yang sehat harus ditopang korporasi yang berkelanjutan, wartawan yang sejahtera, dan konten yang berkualitas. Tanpa itu, pers akan sulit menjalankan perannya,” ujar Munir.

Kick-Off HPN 2026 Banten diawali dengan senam bersama dan jalan sehat yang melibatkan masyarakat, pelajar, dan insan pers. Acara juga diisi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PWI Banten dengan sejumlah mitra, antara lain Bank Banten, Grup 1 Kopassus, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten.

Acara dihadiri perwakilan Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Banten Andra Soni. Kapolri dalam sambutannya menekankan pentingnya pers sebagai rujukan informasi yang terpercaya di tengah maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial.

Menuju puncak HPN Februari 2026, PWI menyiapkan berbagai agenda, mulai dari lomba karya jurnalistik, seminar, diskusi publik, hingga focus group discussion (FGD). Bagi MIO Indonesia, rangkaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola industri media dan perlindungan kebebasan pers.

“Tanpa keberanian membenahi ekonomi media dan menjamin kebebasan pers, tema pers sehat akan sulit diwujudkan,” ujar Prayogie.

Kick-Off HPN 2026 Banten pun menjadi pengingat bahwa tantangan pers Indonesia hari ini bukan semata soal adaptasi teknologi, melainkan soal keberanian menjaga independensi, memperjuangkan keberlanjutan ekonomi media, dan mempertahankan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

Redaksi ||

Kisah Pilu Sang Istri Di Tanggamus Yang Diceraikan Suami Jelang Pelantikan P3K

 


Tanggamus - MediadinamikaGlobal.id Air mata itu jatuh perlahan, tak terbendung. Di hadapan awak media, Sawiyah binti Panut Parto (54) hanya mampu menundukkan kepala. Suaranya bergetar, matanya sembab. Perempuan yang telah 13 tahun mengabdi sebagai istri ini mengaku tak pernah membayangkan kisah rumah tangganya akan berakhir dengan cara sedih dan menyayat hati.

Sawiyah adalah istri dari Ngatemin, seorang honorer di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus yang kini tercatat sebagai calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu dan dijadwalkan akan dilantik pada Jumat, 2 Januari 2026. Namun di balik kabar kelulusan dan kesuksesan itu, tersimpan luka mendalam yang harus ditanggung seorang istri.

Dengan linangan air mata, Sawiyah menuturkan bahwa dirinya merasa dibohongi oleh suami sendiri. Ia mengaku diminta meminjamkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP dengan alasan untuk melengkapi persyaratan administrasi P3K. Tanpa curiga, ia menyerahkan dokumen tersebut, demi mendukung masa depan suaminya.

Namun harapan itu berubah menjadi mimpi buruk. Sawiyah baru menyadari bahwa dokumen pribadinya diduga digunakan pula dalam pengajuan cerai talak ke Pengadilan Agama Tanggamus. Ia mengaku tidak pernah diajak bicara, tidak pernah dimintai persetujuan, hingga akhirnya dipanggil secara resmi oleh pengadilan.

“Saya benar‑benar kaget… saya tidak tahu apa‑apa. Tahu‑tahu dipanggil pengadilan,” ujar Sawiyah sambil terisak.

Selama 13 tahun membina rumah tangga, Sawiyah mengaku setia mendampingi Ngatemin dari nol. Keduanya merintis usaha peternakan kambing sebagai sumber penghidupan keluarga. Usaha itu dibangun dengan keringat dan kerja keras bersama, dan selama bertahun‑tahun menjadi penopang ekonomi rumah tangga mereka.

Namun, setelah gugatan cerai diajukan, Sawiyah mengaku seluruh harta gono‑gini dibawa pergi, termasuk sekitar 20 ekor kambing hasil usaha bersama. Tak ada yang ditinggalkan. Tak ada yang disisakan. Sawiyah mengaku kini hidup tanpa pegangan ekonomi.

Isu yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa sejak awal pernikahan, Ngatemin diduga pernah empat kali melakukan perselingkuhan. Sawiyah mengaku mengetahui hal tersebut, namun memilih memaafkan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. “Saya bertahan, saya sabar, karena saya ingin rumah tangga saya utuh,” tuturnya lirih.

Sawiyah juga membantah keras tudingan bahwa dirinya sering menuntut atau keras kepala. Ia justru mengaku kerap tidak dinafkahi secara layak dan tetap memilih diam. Bahkan isu bahwa dirinya pernah mengusir suami dari rumah ditegaskan tidak benar. “Saya tidak pernah berani melawan. Saya selalu nurut,” katanya.

Luka Sawiyah kian dalam saat menghadiri sidang pertama di Pengadilan Agama Tanggamus. Dalam kondisi bingung dan tidak memahami proses hukum, ia justru mengaku mendapat perlakuan yang menyakitkan dari seorang oknum pengadilan berinisial "Sw". Sawiyah menyebut dirinya dimarahi dan disuruh pulang, seolah kehadirannya tidak diinginkan. Peristiwa tersebut, menurutnya, disaksikan langsung oleh tetangganya yang ikut mendampingi.

Kini, di tengah kehancuran rumah tangga dan kehilangan seluruh harta bersama, Sawiyah hanya bisa menangis dan berharap ada keadilan. Ia mempertanyakan, apakah pantas seseorang yang meninggalkan istri tanpa nafkah, membawa seluruh harta gono‑gini, justru akan dilantik sebagai aparatur negara.

Dengan air mata yang terus mengalir, Sawiyah memohon perhatian Bupati Tanggamus agar mengevaluasi kelayakan moral calon P3K yang akan dilantik. “Saya hanya ingin keadilan. Jangan sampai kesuksesan dibangun di atas air mata istri,” ucapnya pelan.

Kisah Sawiyah menjadi potret getir sebuah pengabdian yang terlupakan. Saat status ASN tinggal selangkah lagi, seorang istri yang setia selama 13 tahun justru harus menerima kenyataan pahit: ditinggal, kehilangan segalanya, dan berjuang sendiri mencari keadilan.(Yunt)

Sat Lantas Polres Tulang Bawang Turun Langsung Ke Lokasi Wisata, Pastikan Keamanan Pengunjung Terjaga Maksimal.


Tulang Bawang, Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat kembali dibuktikan. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tulang Bawang melaksanakan patroli intensif di kawasan wisata pada Sabtu (3/1/2026), sebagai langkah nyata menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat.

Patroli dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan sasaran objek wisata Cakat Raya dan Waterboom Taman Bahagia, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan ini dipimpin oleh AIPTU Hendi H bersama BRIPDA Gustomi Aliansyah, yang aktif melakukan patroli dialogis serta menyapa langsung para pengunjung dan pengelola wisata.

Kasat Lantas Polres Tulang Bawang, AKP M. Erza Tri S. Nasution, S.Tr.K., S.I.K., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang kondusif.

“Kehadiran personel Sat Lantas di lokasi wisata adalah bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat yang berlibur merasa aman, nyaman, dan lalu lintas tetap tertib serta lancar,” tegas AKP Erza.

Ia menambahkan, patroli dialogis juga dimanfaatkan untuk memberikan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, khususnya pengendara yang membawa keluarga menuju lokasi wisata.

“Dengan kehadiran polisi di tengah masyarakat, diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan,” lanjutnya.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan dampak positif, yakni terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta potensi kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir di wilayah hukum Polres Tulang Bawang.

Sat Lantas Polres Tulang Bawang menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya di titik-titik rawan dan pusat keramaian, sebagai wujud *Polri Presisi yang siap melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.(Fs/Red)

Pemkot Bima Tanggapi Biaya Operasional RSUD


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Bima, menyampaikan bahwa pihaknya perlu meluruskan dan mengklarifikasi terhadap adanya pernyataan dari dua fraksi di DPRD Kota Bima yakni fraksi Golkar dan Fraksi Merah Putih yang menolak penambahan anggaran Rp. 25 miliar pada APBD 2026. Ia menegaskan, ada salah penafsiran tentang hasil evaluasi Gubernur NTB atas RAPBD Kota Bima tahun 2026.

Hal itu disampaikan Muslih, M.Acc dalam rangka meluruskan kesalahpahaman dari dua fraksi di DPRD Kota Bima seperti yang diberitakan melalui media massa, Rabu (31/12).

Menurutnya, sebenarnya pembahasan tentang kebutuhan operasional RSUD Kota Bima tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi sudah ada didalam RKPD dan KUA PPAS. Namun karena adanya kekeliruan dalam realokasi belanja yang bersumber BLUD RSUD, sehingga perlu ditambahkan kembali agar dapat memenuhi kebutuhan operasional minumum RSUD.

"Untuk operasional RSUD sudah ada 5,6 miliar, kemudian ditambah 16 miliar, sehingga total 21,6 miliar," jelas Muslih.

Ia menegaskan, pada prinsipnya penambahan anggaran untuk RSUD tidak bertentangan dengan SK Gubernur tentang evaluasi RAPBD Kota Bima tahun 2026 dan surat edaran bersama Mendagri dan Menkeu tahun 2025, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

"Kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat adalah salah satu prioritas utama yang harus dipenuhi," tegasnya.

Di samping itu, sambung Muslih, selain memenuhi kebutuhan operasional RSUD Kota Bima sebesar 21,6 miliar, pemerintah Kota Bima juga sudah mengalokasikan untuk kelanjutan ruang rawat inap RSUD Kota Bima yang baru sebesar Rp. 32,2 miliar untuk konstruksi dan jasa konsultan pengawasan.

"Memang yang diajukan melalui surat Wali Kota Bima sebesar Rp. 25 miliar tambahan untuk RSUD, namun yang disepakati tambahannya sebesar Rp. 16 miliar," ungkapnya.

Ia menambahkan, apapun yang menjadi sikap dari dua fraksi di DPRD Kota Bima, pemerintah Kota Bima tetap menghargai sebagai bagian dari dinamika pembahasan RAPBD. Tutupnya.(Sekjend MDG)

UPT Pasar Tente Bersama Forum Pasar dan Pedagang Bongkar Lapak Tidak Layak Pakai.



Foto: Bangunan lapak yang telah di bongkar secara gotong royong oleh petugas pasar bersama forum dan pedagang pada hari sabtu (03/01/26).


Bima. Media Dinamila Global.Id_UPT Pasar Tente bersama Forum Pasar serta para pedagang melaksanakan kegiatan pembongkaran lapak yang sudah tidak layak pakai karena dinilai memengaruhi tata keindahan pasar dan menimbulkan kesan kumuh.


Kegiatan pembongkaran tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 Januari 2026, dengan melibatkan pengelola pasar, perwakilan forum pasar, serta pedagang setempat. Lapak-lapak yang dibongkar merupakan bangunan yang sudah rusak, tidak digunakan secara optimal, dan mengganggu kerapian area pasar.

Kepala UPT Pasar Tente, Hadiyono, SH, Menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Selain itu, penataan ulang pasar diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan aktivitas ekonomi di Pasar Tente.

Pembongkaran dilakukan secara gotong royong dan berjalan dengan aman serta lancar. Para pedagang menyambut baik kegiatan ini dan berharap penataan pasar terus dilakukan secara berkelanjutan demi menciptakan pasar yang tertib, indah, dan nyaman.(Mdg/04)

Bupati Ady Mahyudi Pimpin Upacara Hari Amal Bakti Kemenag


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Upacara Bendera memperingati Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama tingkat Kabupaten Bima tahun 2026 yang berlangsung yang di halaman MTsN 1 Wawo berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh entitas Kementerian Agama Kabupaten Bima. Sabtu (03/01/26) 

Bupati Bima Ady Mahyudi yang bertindak selaku inspektur upacara pada prosesi yang turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima H. Mujiburrahman, S.Ag Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bima H. Ikhwan Zulkifli,

Camat Wawo Syafrudin Bahsyar, S.Sos Pimpinan Instansi vertikal dan BUMN, para Kepala Seksi, Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan, para pendidik dan tenaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama, Muspika Kecamatan Wawo

Bupati Bima yang membacakan amanat tertulis Menteri Agama RI Nasaruddin Umar tersebut menyampaikan beberapa pesan.

"Hari ini kita memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dengan mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan adalah sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa". ungkapnya.

Di hadapan ratusan peserta upacara HAB yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag, guru-guru madrasah, penyuluh agama, serta perwakilan siswa-siswi madrasah yang dengan antusias mengikuti jalannya upacara meski di bawah terik matahari pagi tersebut, Bupati menekankan pentingnya peran strategis Kementerian Agama dalam membangun fondasi moral dan spiritual bangsa, serta menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Bima.

"Di usia yang ke-80 ini, Kementerian Agama harus terus berbenah. Semangat transformasi layanan umat harus mewujud dalam birokrasi yang lebih lincah, responsif, dan transparan. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bima dan Kemenag adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat Bima yang religius dan harmonis," ujar Ady Mahyudi.(Hy/Red)

Banjir Sering Melanda, Warga Desa Risa Inisiatif Pasang Talut Secara Swadaya. 

Salah satu warga yang membuat talud secara Swadaya di tebing sungai di lokasi rt 09 Dusun Dorolopi Desa Risa, Sabtu (03/01/26).

Bima, Media Dinamika Global.Id_Memasuki awal tahun 2026 bersamaan dengan datangnya musim hujan, warga Desa Risa kembali berada dalam ancaman banjir tahunan yang hingga kini belum mendapatkan penanganan serius. Setiap kali hujan deras turun, sungai meluap dan air banjir masuk ke permukiman warga, sementara tanah di sepanjang bantaran sungai terus terkikis tanpa perlindungan yang memadai.

Abrasi yang terjadi dari tahun ke tahun semakin mempersempit jarak antara aliran sungai dan rumah warga. Kondisi ini bukan lagi sekadar kekhawatiran, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat. Ironisnya, di tengah minimnya kehadiran pemerintah, justru warga dengan kemampuan terbatas harus mengambil inisiatif sendiri. 

Hari ini, warga menyaksikan salah satu warga rt 09 Dusun Dorolopi Desa Risa, Sukardin, melakukan pemasangan batu di pinggir kali secara swadaya pribadi demi menahan laju kerusakan bantaran sungai.Pada hari sabtu tanggal (03/01/26)

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah. Warga Desa Risa dengan tegas menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Desa Risa, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, serta DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan (Dapil) 1 untuk tidak lagi menutup mata terhadap persoalan yang berulang setiap tahun ini.

Masyarakat mendesak agar segera dilakukan bronjongnisasi di sepanjang kali Desa Risa sebagai langkah nyata dan solusi jangka panjang. Penanganan darurat tanpa perencanaan yang jelas dinilai hanya akan mengulang siklus kerusakan dan penderitaan warga setiap musim hujan tiba.

Warga menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tidak boleh terus dikorbankan oleh lambannya kebijakan dan minimnya tindakan. 

“Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi,” menjadi seruan keras warga Desa Risa agar pemerintah hadir secara nyata, bukan sekadar janji, sebelum banjir kembali memakan korban dan kerugian yang lebih besar.(Mdg/04)

Jumat, 02 Januari 2026

HAB Kemenag Ke-80 di MTsN 1 Bima, Bupati Bima Jadi Inspektur Upacara

Bupati Bima Ady Mahyudi

BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Bupati Bima Ady Mahyudi bertindak sebagai Inspektur upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementrian Agama ke-80 Tahun 2026 yang dipusatkan di halaman MTsN 1 Bima Kecamatan Wawo, Sabtu (3/1/2026).

Upacara HAB Kementrian Agama yang mengangkat tema, Umat Rukun dan Bersinergi, Indonesia Damai dan Maju tersebut antara lain dihadiri oleh Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bima bersama jajarannya, unsur Forkompimda Bima, Kepala MA, MTs, MI serta seluruh ASN dan PPPK pada lingkup Kementrian Agama Kabupaten Bima.

Bupati Bima Ady Mahyudi saat menyampaikan sambutan Menteri Agama RI mengingatkan seluruh ASN pada lingkup Kementrian Agama, harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan, yang otoritatif, valid, moderator dan mencerahkan.

Melalui momen peringatan HAB ke-80, dengan tema, Umat Rukun dan Bersinergi, Indonesia Damai dan Maju tersebut, Bupati Bima mengajak seluruh jajaran Kementrian Agama khususnya di Kabupaten Bima, agar bisa menyatukan tekad dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak serta penguasaan teknologi yang beretika.

"Dengan menyatukan tekad ini, kita optimis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju dan bermartabat," pungkasnya.

Pada upacara HAB yang berlangsung hikmad tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi mengucapkan selamat Hari Amal Bakti Kementrian Agama yang ke-80 Tahun 2026. Teruslah mengabdi dan menjadi cahaya penerang bagi bangsa. (Mdg05)

Cegah Gangguan Kamtibmas, Serma Muhaimin pimpin Kegiatan Siskamling dan Patroli Keliling,


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Babinsa Kelurahan Lampe Serma Muhaimin pimpin kegiatan Siskamling di wilayah teritorial Koramil 1608-01/Rasanae yang bertempat di Kelurahan Darah Kecamatan Rasanae' Barat Kota Bima. Jum'at, (02/01/26) Pukul 20.00 Wita, 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh personil Anggota Koramil 1608-01/Rasanae 4 orang,, Ketua LPM Kel Kolo, Ketua RT 06, Ketua RT 10 Kelurahan Dara , dan Ketua Pemuda yang ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan Siskamling/Ronda malam.

Kegiatan Siskamling dilaksanakan di wilayah RT. 10 RW. 06 Kelurahan Dara.

Sebagaimana biasanya kegiatan diawali dengan Pukul 20.10 Wita personil siskamling tiba di Pos Jaga RT. 10 RW. 06 Kel Darah guna mengecek anggota siskamling. Setelah itu sekitar Pukul 20.30 Wita personil siskamling menuju lokasi dan tiba di RT. 10 RW. 06 Kel Darah melaksanakan patroli keliling.

Pada kesempatan itu, Babinsa Kel Kumbe memberikan himbauan kepada Warga yang intinya adalah, kegiatan patroli yang kita laksanakan ini semata-mata untuk kepentingan kita bersama dalam rangka menciptakan Kamtibmas yang kondusif.

Selain itu juga dalam kesempatan itu, beliau juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, dan meningkatkan kewaspadaan, serta mengaktifkan kembali ronda malam atau patroli warga.

Dan yang paling penting untuk dimaklumi oleh warga adalah, tidak menyalakan petasan atau kembang api secara berlebihan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, menghindari konsumsi minuman keras dan narkoba, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman umum, pungkasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, mari kita Tahun Baru 2026 dengan penuh rasa syukur, kebersamaan, dan tanggung jawab demi terciptanya Kelurahan Darah yang aman, damai, dan kondusif, ajaknya.

Selain melakukan kegiatan Siskamling, personil juga melakukan patroli keliling dan Pukul 21,00 Wita' anggota patroli Koramil 01 / Rasanae tiba di perbatasan Oi Ni'u Kel Dara dan melaksanakan Patroli keliling di sekitar taman perbatasan Oi Ni'u.

Pukul 21.20 Wita' kegiatan patroli siskamling dan patroli di perbatasan Oi Ni'u selesai dalam keadaan aman, tertib dan lancar. (Koramil-01/Tim MDG)