Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 12 November 2025

Klarifikasi Rutan Kelas IIB Dumai: Tegaskan Komitmen Bersih dari Narkoba dan HP, Bantah Isu “Razia Formalitas”

      Comment   


DUMAI – Rabu, 12 November 2025 - Pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Dumai membantah keras tudingan yang menyebut razia gabungan yang dilaksanakan pada Jumat (10/10/2025) lalu hanyalah formalitas semata. Kepala Rutan Dumai, EI, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen jajaran Rutan dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan barang-barang terlarang, sesuai dengan arahan langsung dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Republik Indonesia. 

“Razia tersebut bukan seremonial. Itu adalah langkah nyata kami dalam melaksanakan program bersih-bersih pemasyarakatan. Semua barang yang ditemukan dan tidak sesuai ketentuan sudah kami musnahkan di tempat dengan disaksikan aparat penegak hukum (APH),” tegas EI.

EI juga menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan peredaran narkoba dan penggunaan HP secara bebas di dalam Rutan Dumai tidak berdasar dan menyesatkan.

“Kami memiliki prosedur keamanan berlapis, mulai dari pemeriksaan pengunjung, kontrol kamar, hingga pengawasan CCTV. Kalau pun ada informasi dugaan pelanggaran, kami terbuka terhadap laporan itu untuk ditindaklanjuti secara resmi, bukan melalui opini atau sumber anonim,” jelasnya.

Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Dumai, AFM, juga menepis anggapan bahwa pihaknya melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa seluruh petugas telah diingatkan untuk menjaga integritas dan tidak bermain-main dengan barang terlarang.

“Kami tegaskan, alat komunikasi dan narkoba adalah barang terlarang di lingkungan Rutan. Jika ada petugas yang terbukti terlibat, kami tidak akan segan untuk memprosesnya sesuai ketentuan hukum dan disiplin pegawai,” ujarnya.

Menurut AFM, razia yang dilakukan pada 10 Oktober lalu justru merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan internal di bawah kepemimpinan Karutan yang baru. “Kami terus berbenah. Isu-isu negatif seperti ini justru memotivasi kami untuk bekerja lebih transparan dan profesional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pihak Rutan Dumai menyatakan siap jika Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Ombudsman, BNN, maupun aparat penegak hukum lainnya ingin melakukan pemeriksaan atau audit terhadap sistem pengawasan dan pembinaan warga binaan.

“Kami sangat terbuka. Silakan lakukan pemeriksaan kapan saja. Tidak ada yang kami tutupi. Justru kami ingin menunjukkan bahwa Rutan Dumai berkomitmen menjadi lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan manusiawi,” pungkas EI.

Pihak Rutan juga mengimbau masyarakat dan media untuk mengutamakan klarifikasi resmi dan verifikasi informasi sebelum mempublikasikan berita, agar tidak menimbulkan opini publik yang keliru.

Inovasi Unggulan SMPN 2 Kota Bima Sukses Dipresentasikan di BRIDA Kota Bima

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.---Alhamdulillah, program inovasi unggulan dari SMP Negeri 2 Kota Bima hari ini, Rabu, 12 November 2025, berhasil selesai dipresentasikan dengan baik di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima.

Adapun dua inovasi yang dibawa oleh SMPN 2 Kota Bima, yaitu:

LA CAHA (Alat Pencacah Sampah Organik dari Barang Bekas), hasil karya Ibu Widya Astuti, S.Pd dan Bapak Zulhendra, S.Pd. Inovasi ini bertujuan mengurangi volume sampah organik di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan barang-barang bekas, sekaligus menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan kepada peserta didik.

BARTER TERPADU (Belajar Komputer Teori Nanti Praktik), gagasan dari Ibu Puspita Harding, S.Pd dan Bapak Dodi Mulyadin,S.Pd. Program ini menghadirkan model pembelajaran informatika yang menyenangkan dengan menggabungkan teori dan praktik agar siswa lebih kreatif dan terampil dalam menggunakan teknologi.

Kedua tim inovasi menampilkan presentasi yang menarik dan mendapatkan apresiasi positif dari dewan penilai BRIDA Kota Bima.

Kepala SMPN 2 Kota Bima,Jumadil Akbar,S.Pd menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, dua inovasi sekolah hari ini berhasil dipresentasikan dengan lancar di BRIDA Kota Bima. Terima kasih atas kerja keras para guru yang terus berinovasi untuk kemajuan sekolah. Semoga hasil terbaik diraih dan menjadi inspirasi bagi warga sekolah lainnya,” ujarnya.

Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, SMPN 2 Kota Bima terus berkomitmen menghadirkan gagasan kreatif yang bermanfaat bagi pendidikan dan lingkungan sekitar.(Sekjend MDG)

Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Setoran Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi 2018-2019.

      Comment   

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, melalui Bidang Tindak Pidana Khusus kembali menyetorkan pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi bertempat di Bank Mandiri Cabang Cut Mutia, jalan Ir Sutami untuk anggaran tahun 2018 hingga 2019, rabu 12 November 2025.

Uang yang disetorkan tersebut sejumlah Rp.1.800.000.000 (satu miliyar delapan ratus juta rupiah) dari terpidana atas nama Hengki Widodo alias Engsit sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/PN.Tjk/2023.

Penyetoran uang pengganti kerugian negara tersebut disetorkan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bandar Lampung melalui Bendahara Penerima Kejari Bandar Lampung ke kas negara sebagai sumber pendapatan pemerintah melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).yang pemanfaatan nya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

Sehingga saat ini total Uang Pengganti Kerugian Negara yg berhasil dipulihkan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus sebesar RP. 16.850.000.000 (enam belas miliyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Guna menjaga kepercayaan publik serta mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(Fs/Red)

Selasa, 11 November 2025

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Puskesmas Tanah Putih I Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Sunat Massal

      Comment   



Rokan Hilir — Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN), Puskesmas Tanah Putih I menggelar kegiatan Cek Kesehatan Gratis dan Sunat Massal bagi masyarakat. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga sekitar yang berbondong-bondong hadir untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Rabu 12 November 2025.

Kepala Puskesmas Tanah Putih I, Ferawati Erliza, S.Tr.Keb, menjelaskan bahwa kegiatan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan pada masyarakat.

“Program ini sudah diluncurkan sejak 20 Februari 2025. Kami di Puskesmas Tanah Putih I tentunya sangat mendukung langkah pemerintah ini dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Ferawati.

Selain layanan cek kesehatan, kegiatan juga dirangkaikan dengan sunat massal yang diikuti oleh puluhan anak dari berbagai desa di wilayah kerja Puskesmas Tanah Putih I. Kegiatan berlangsung lancar dan penuh semangat kekeluargaan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Antusiasme masyarakat luar biasa, baik dari peserta cek kesehatan maupun anak-anak yang mengikuti sunat massal,” tambah Ferawati.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini serta mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan hebat.

“Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang sehat,” tutup Ferawati.

LSM LPKB NTB Tolak Keterlibatan Kontraktor Kota Bima dalam Pengelolaan Petugas Kebersihan Wilayah Kabupaten.

      Comment   

Sejumlah aktivis LSM LPKB NTB saat bertemu dengan Kabid DLH Kabupaten Bima, Saiful.


Bima, Media Dinamika Global.Id Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Penegak Kebenaran dan Keadilan (LPKB) NTB, Mendatangi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Melalui Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Saiful, Untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana keterlibatan kontraktor asal Kota Bima dalam pengelolaan petugas kebersihan atau penyapu jalan di wilayah protokoler Kabupaten Bima. Pada hari Rabu tanggal (12/11).


Penolakan tersebut didasari atas pertimbangan bahwa pengelolaan kebersihan di wilayah Kabupaten Bima seharusnya melibatkan perusahaan atau kontraktor lokal yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Woha, yang dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.


Sebelumnya, berdasarkan usulan LSM Penegak Kebenaran pada 2 Februari 2025, pemerintah daerah menganggarkan Rp200 juta untuk kegiatan uji coba penyapuan jalan di wilayah protokoler Kabupaten Bima. Namun, masa uji coba yang berlangsung selama dua bulan kini dinilai sudah melewati batas waktu yang memungkinkan untuk dilakukan penunjukan langsung maupun melalui metode e-catalog.


Menurut Ketua LSM LPKB NTB, Burhan Metty, Menyampaikan, Apabila pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, tetap memaksakan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggandeng kontraktor luar daerah, maka hal itu berpotensi menjadi temuan hukum dan dapat berdampak pada pertanggungjawaban keuangan daerah.


“Masih banyak kontraktor lokal di Kabupaten Bima yang mampu mengelola petugas kebersihan. Jangan sampai anggaran daerah justru dikelola pihak luar tanpa dasar yang jelas,” tegas Burhan Metty.


LSM LPKB NTB berharap Pemerintah Kabupaten Bima dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan memperhatikan asas pemerataan ekonomi lokal serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.(Mdg/04)

Solar Subsidi Bocor ke Warga Dengan Harga Rp. 11.000

      Comment   


HALSEL, Mediadinamikaglobal.id |Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di APMS Babang, Kecamatan Bacan Timur, kembali menuai sorotan. Sejumlah warga mengkhawatirkan adanya praktik penyaluran yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Informasi yang diterima Media ini menyebutkan adanya dugaan bahwa beberapa sopir mobil L300 melakukan pengisian solar lebih dari satu kali melalui pola antrean bergantian. Solar yang diperoleh tersebut diduga dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang melebihi ketentuan pemerintah.

Solar bersubsidi yang seharusnya mengikuti Harga Eceran Tertentu (HET) dilaporkan dapat mencapai Rp11.000 per liter setelah berpindah tangan. Kondisi ini menimbulkan keluhan dari masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna kendaraan yang sangat bergantung pada pasokan solar subsidi untuk kebutuhan harian.

“Sering terlihat kendaraan yang sama kembali masuk antrean. Biasanya mereka parkir agak jauh dulu, lalu masuk lagi untuk mengisi. Kami berharap pengawasan bisa diperketat karena masyarakat kecil yang paling terasa dampaknya,” ujar seorang warga Babang yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (10/11/2025).

Sebagai bagian dari upaya menjaga keberimbangan informasi, Mediadinamikaglobal.id melakukan konfirmasi kepada pemilik mobil L300 berinisial JS, yang disebut terlibat dalam praktik antrean berulang tersebut. JS mengakui bahwa ia rutin membeli solar dan menjualnya kembali.

“Iya benar, informasi itu yang ngoni (kalian) tau. Harga jual juga begitu, Rp11.000 per liter, kadang berubah kalau pembeli tawar. Soal antrean, dalam satu hari saya isi sekali, besoknya isi lagi. Kapasitas tangki 50 liter, setelah itu saya tampung dan jual dari rumah,” ujar JS saat dikonfirmasi pada Senin, 10/11/2025.

Ketika ditanya soal pengawasan di APMS Babang, JS menyampaikan bahwa pengawasan di lokasi tersebut tidak terlalu ketat.

“Kalo dari pengawasan APMS, tra ada larangan. Di sana bebas saja,” katanya. Ia juga menjelaskan bahwa distribusi di APMS menggunakan sistem barcode. 

Namun, warga mempertanyakan efektivitas sistem barcode yang diterapkan di APMS Babang. Sistem tersebut dinilai tidak berjalan optimal karena beberapa kendaraan, khususnya mobil L300, masih terlihat melakukan pengisian berulang tanpa hambatan. Situasi ini memunculkan keraguan terhadap fungsi pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di APMS Babang.

Masyarakat berharap aparat kepolisian dan pemerintah daerah dapat melakukan penertiban dan memperketat pengawasan terhadap distribusi solar bersubsidi. Penanganan cepat dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang merugikan masyarakat luas, terutama di wilayah Bacan Timur.

Menurut regulasi, penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta aturan turunan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan larangan menjual kembali BBM bersubsidi di luar peruntukan dan tanpa izin resmi.

Penguatan pengawasan dan penegakan aturan dianggap penting agar pasokan solar bersubsidi tetap tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan sebagai bagian dari praktik perdagangan ilegal yang merugikan masyarakat kecil.

Sampai saat ini Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak APMS. Bacan Timur untuk dimintai keterangan resmi.


Uches

Dekranasda Provinsi Lampung Siap Gelar Pameran Kerajinan “Kriya Jemari” 2025.

      Comment   

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Dekranasda Provinsi Lampung akan menggelar Pameran Kerajinan Kriya Jemari yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 22 November 2025 di Gedung Graha Wangsa Bandar Lampung.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza saat memimpin rapat persiapan kegiatan yang diikuti segenap pengurus Dekranasda Provinsi Lampung bersama segenap pendukung kegiatan bertempat di kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Rabu 11 November 2025.

Kegiatan akan melibatkan generasi muda, pengrajin muda, swasta, perbankan dan komunitas yang diharapkan akan menggugah semangat untuk berperan serta aktif dalam upaya memajukan kerajinan daerah.

Kegiatan Pameran Kerajinan Kriya Jemari merupakan event tahunan yang sebelumnya dikenal dengan Lampung Craft yang bertujuan untuk memperkuat citra produk kerajinan Lampung.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan memberikan dukungan untuk turut menyukseskan gelaran acara. 

"Alhamdulillah, dukungan yang luar biasa telah kami dapatkan dari Dinas terkait. Kami menyadari bahwa acara ini dapat berjalan berkat kerja sama kita semua, baik itu dukungan moral maupun materiil," ujar Purnama Wulan Sari. 

Dengan digelarnya kegiatan Kriya Jemari 2025 diharapkan menjadi ajang promosi produk kerajinan daerah dengan keterlibatan aktif masyarakat, UMKM, dunia usaha, perbankan dan industri kerajinan di Provinsi Lampung.

"Yang paling penting, melalui gelaran ini, Dekranasda Provinsi Lampung ikut andil dalam memajukan produk-produk lokal," tegasnya. 

Kegiatan juga didukung penuh oleh Dekranasda Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan menampilkan produk-produk unggulan dari masing-masing daerah.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari menekankan agar seluruh persiapan dapat dimatangkan dengan baik, sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, sukses dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pengrajin lokal, dunia usaha dan masyarakat. (Fs/Red)

Ratusan Aktifis Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (BEM PTMA) Se-Indonesia Gelar Demo Sampaikan Manifesto Gerakan Mahasiswa Muhammadiyah Aisyiyah

      Comment   


Jakarta, Media Dinamika Global.id.---Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (BEM PTMA) seluruh Indonesia secara tegas menyuarakan Manifesto Gerakan Mahasiswa Muhammadiyah Aisyiyah sebagai bentuk komitmen moral, intelektual, dan sosial untuk membangun peradaban bangsa yang berkeadilan, berkemajuan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Aksi ini pada hari Selasa (11/11/2025) yang bertempat di depan Kantor Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.

Seruan aksi ini disampaikan dalam momentum konsolidasi nasional BEM PTMA yang dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia. Dalam manifesto tersebut, BEM PTMA menegaskan sikap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa — mulai dari krisis moral kepemimpinan, ketimpangan sosial-ekonomi, hingga tantangan pendidikan nasional di era digital.

Ketua Koordinasi Nasional BEM PTMA Yogi, menyampaikan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan panggilan moral mahasiswa untuk menegakkan kebenaran dan menolak ketidakadilan.

“Kami, mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyiyah, berdiri di garda terdepan sebagai pelanjut perjuangan. Manifesto ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan terhadap rakyat,” tegasnya.

Dalam Manifesto Aksi BEM PTMA, terdapat beberapa poin utama:

1. Pemerataan Kesejahteraan dan Lapangan Kerja

Tuntutan agar pemerintah memperkecil kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, serta menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan bagi masyarakat kecil.

2. Pengendalian Harga dan Ketahanan Pangan

Mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, mendukung petani dan nelayan lokal, serta memperkuat kemandirian pangan nasional.

3. Pemberantasan Korupsi Ekonomi dan Monopoli Usaha

Menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan monopoli ekonomi yang merugikan masyarakat serta menghambat pertumbuhan sektor riil.

4. Pendidikan Gratis dan Berkualitas untuk Semua

Mendesak pemerintah memastikan akses pendidikan gratis, merata, dan bermutu di semua jenjang, terutama di daerah tertinggal dan pelosok.

5. Memperhatikan Kesejahteraan Guru

Dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Menuntut peningkatan gaji, tunjangan, dan fasilitas guru serta dosen agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan bermartabat.

6. Penghentian Eksploitasi Alam yang Merusak

Mendesak pemerintah menghentikan praktik tambang, deforestasi, dan proyek besar yang merusak ekosistem, serta memperkuat penegakan hukum lingkungan.

7. Tolak Pembangunan Yang Merusak Pulau Komodo dan Pulau Padar

Menuntut pemerintah menghentikan proyek pembangunan eksklusif di Pulau Komodo dan Pulau Padar yang hanya menguntungkan investor besar dan merugikan masyarakat lokal.

8. Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Energi Terbarukan

Menuntut komitmen nyata negara dalam mengembangkan energi bersih, mengurangi emisi karbon, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Aksi ini juga menjadi simbol bahwa gerakan mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyiyah tidak hanya menjadi watchdog terhadap kebijakan publik, tetapi juga agent of change yang membawa gagasan dan solusi nyata bagi bangsa.

Koordinator Wilayah BEM PTMA Yoga Dwi Yuwono Presma UMP Purwakarta menambahkan kami menyerukan agar seluruh mahasiswa Indonesia, tanpa sekat ideologi, bersatu memperjuangkan kepentingan rakyat. Manifesto ini adalah langkah konkret untuk mengembalikan idealisme mahasiswa di tengah pragmatisme politik yang menggerus semangat perjuangan.

Melalui Seruan Aksi Manifesto ini, BEM PTMA mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk bersinergi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, beradab, dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai luhur Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (BEM PTMA) merupakan wadah koordinasi mahasiswa dari ratusan kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia. Gerakan ini berkomitmen menjadi poros moral, intelektual, dan sosial yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui dakwah, pendidikan, dan advokasi kebijakan publik.(Sekjend MDG)


Secara Langsung Kepala Desa Jatimulyo H.Sumardi Berikan Bantuan Beras Untuk Keluarga Berisiko Stunting, Berikut Jumlahnya.

      Comment   

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.id || Pemerintah desa jatimulyo kecamatan jatiagung kabupaten lampung selatan Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan beras Keluarga berisiko stunting berlokasi di balai desa jatimulyo, Rabu 12 November 2025.

Sebanyak 79 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berisiko stunting menerima bantuan beras seberat 10 kilogram secara langsung yang di berikan oleh kepala desa jatimulyo Bapak H.Sumardi, SE. 

Dalam sambutannya, kepala desa jatimulyo bapak H.Sumardi,SE menyampaikan, bahwa hari ini pemerintah desa jatimulyo secara simbolis dan langsung melaksanakan pemberian bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat keluarga berisiko stunting sebanyak 79 Orang, Jelasnya. 

Bantuan beras yang diberikan ini merupakan bantuan dari pemerintah daerah lampung selatan melalui dinas sosial lampung selatan, lalu dalam pemberian bantuan beras ini pula untuk diketahui oleh warga masyarakat bahwasanya pemberian bantuan ini tidak bisa diwakili.

disebabkan agar tidak salah sasaran dalam pemberian bantuan ini kepada keluarga berisiko stunting yang ada di desa jatimulyo, kades menambahkan. 

Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan pesan dari bapak bupati lampung selatan, semoga pemberian bantuan beras ini dapat di manfaatkan oleh warga penerima bantuan agar bisa dipergunakan sebaik baiknya untuk keluarga.

terutama untuk menurunkan resiko stunting, mudah mudahan bantuan ini benar benar bisa bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat berisiko stunting agar kedepannya angka resiko stunting didesa jatimulyo bisa turun menjadi zero stunting, tutup kades jatimulyo Sumardi. 

Hadir dalam kegiatan selain Kepala Desa jatimulyo, hadir mendampingi sekretaris desa jatimulyo Anton Suryadi serta masing-masing kepala dusun.
(Fs/Red) 

Reses Di Kecamatan Anak Tuha, Munir Terima Keluhan Soal Guru TK Dan PAUD Tak Dapat MBG dan Maraknya Narkoba

      Comment   

Lampung Tengah - Mediadinamikaglobal.id || Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munir Abdul Haris, S.Sos.I, start melaksanakan kegiatan Reses Tahap IV Tahun 2025 di dua titik dari 12 titik yang akan dilaksanakan secara maraton sampai tanggal 18 November, hari pertama yaitu Desa Tyas Bangun, Kecamatan Pubian, dan Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa 11 November 2025.

Di titik pertama, kegiatan berlangsung di Aula SMP Islam Tyas Bangun dan dihadiri sekitar 150 peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dewan guru, wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP), serta aparatur kampung setempat.

Dalam kesempatan itu, Munir menyampaikan bahwa pada tahun 2026 mendatang, anggaran pembangunan jalan provinsi di Lampung Tengah akan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Tahun ini anggaran untuk 10 ruas jalan provinsi sekitar Rp92 miliar. Insya Allah tahun depan bisa dua kali lipat, agar target Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu kondisi jalan provinsi mantap 90 persen sebelum 2029, dapat tercapai,” ujar Munir saat dikonfirmasi, Rabu 12 November 2025.

Selain menyerap aspirasi, Munir juga menyerahkan bantuan simbolis Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 65 siswa SMP Islam Tyas Bangun.

Sementara di titik kedua, Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha, kegiatan dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri dari aparatur kampung, pengurus PKK, tokoh adat, tokoh agama, guru, serta wali murid penerima PIP.

Munir menyerahkan bantuan PIP aspirasi untuk 108 siswa SMP dan 396 siswa dari empat SD di lingkungan Haji Pemanggilan. Ia juga memberikan bantuan bola voli, futsal, dan sepak bola untuk pemuda, serta bantuan rehabilitasi Masjid Taqwa dan pembangunan balai dusun 06.

Dalam dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi. Salah satunya datang dari guru TK dan PAUD yang menyoroti ketimpangan penerimaan insentif MBG dan program PIP.

“Guru TK/PAUD berharap ada keadilan. Mengapa siswa TK/PAUD tidak mendapat MBG dan tidak bisa diusulkan PIP?” ujar Munir menirukan aspirasi warga.

Selain itu, guru sekolah swasta juga meminta agar dapat ikut mendaftar PPPK tanpa harus pindah dari sekolah asal.

Isu lain yang mencuat dalam reses kali ini adalah maraknya peredaran narkoba di wilayah Anak Tuha. 

Kepala Kampung Haji Pemanggilan, Jahri Efendi, bahkan meminta Munir agar menyampaikan langsung kepada Kapolda Lampung yang baru untuk turun tangan memberantas narkoba.

“Kami sudah sangat resah. Bahkan anak SD dan SMP sudah ada yang memakai narkoba di desa ini. Kami minta Kapolda Lampung turun langsung menangani,” tegas Jahri.

Munir berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, maupun masalah sosial kemasyarakatan.

“Semua aspirasi ini akan kami bawa ke DPRD Provinsi Lampung dan pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” pungkas Munir.
(Fs/Red)