.jpg)
Ridwan S.Ag Kepala Sekolah SMPN 8 Kota Bima menekankan agar pemuda Indonesia menjadi pelaku perubahan yang adaptif, kreatif, dan berintegritas.
Kepala Sekolah SMPN Dua Kota Bima menekankan agar pemuda Indonesia menjadi pelaku perubahan yang adaptif, kreatif, dan berintegritas.
Berdasarkan data yang dihimpun katada.id, tahun ini Dikbud NTB mendapat alokasi anggaran Rp41.421.300.000. Anggaran tersebut untuk pengadaan alat praktik dan peraga, serta pengadaan buku di SMA, SMK, dan SLB.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SMA
Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik ini untuk 8 sekolah. Total anggaran mencapai Rp1 miliar.
Anggaran tersebut untuk pengadaan peralatan pendidikan IPA, serta Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
Adapun rincian anggaran sekolah penerima bantuan:
SMK IT Imam Bukhari Dompu Rp200 juta
SMAS NW PagutanRp200 juta
SMA Islam Dhiyaul Fur qon Rp100 juta
SMA Negeri 2 Donggo Rp100 juta
SMAN 2 LangguduRp100 juta
SMAN 3 Sape Rp100 juta
SMAN 1 Ambalawi Rp100 juta
SMAN 1 Janapria Rp100 juta
Pengadaan Buku SMA
Tahun ini, ada 12 sekolah penerima bantuan perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik. Masing-masing sekolah dianggarkan Rp26 juta untuk pengadaan buku koleksi perpustakaan, sehingga totalnya Rp312 juta.
Berikut sekolah penerima bantuan buku:
SMAN 1 Belo
SMAN 2 Donggo
SMAN 2 Wawo
SMAN 8 Mataram
SMAN 3 Soromandi
SMAN 2 Langgudu
SMAN 1 Moyo Hulu
SMAN 3 Sape
SMAN 1 Ambalawi
SMAN 1 Rhee
SMAN 1 Pringgarata
SMAN 1 Manggelewa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SMK
Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik kebagian anggaran paling besar. Bantuan tersebut untuk 11 sekolah dengan total anggaran Rp39.266.000.000.
Anggaran untuk pengadaan sejumlah item alat praktik dan peraga. Di antaranya, rekayasa perangkat lunak, bisnis digital, TIK, desain interior dan teknik furniture, bodi kendaraan ringan, kontruksi dan perumahan, perawat gedung, sepeda motor, perhotelan, bisnis retail, desai dan produksi busana, usaha layanan wisata, desain permodelan dan informasi bangunan, audio video, kendaraan ringan, komunikasi visual, dan geologi pertambangan.
Berikut rincian anggaran sekolah penerima bantuan:
SMKS Darul Quran Rp1,5 miliar
SMKPP Mataram Rp4,454 miliar
SMKN 2 Mataram Rp1,5 miliar
SMKN 1 Selong Rp9 miliar
SMKN 2 Selong Rp7,5 milair
SMKN 1 Kuripan Rp104 juta
SMKN 2 Kuripan Rp10,5 miliar
SMKN 1 Kopang Rp1,5 miliar
SMKN 1 Praya Barat Rp1,604 miliar
SMKN 2 Dompu Rp1,5 miliar
SMKN 4 Kota Bima Rp104 juta.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SLB
Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik ini menyasar 11 sekolah, dengan total anggaran Rp843.300.000. Anggaran ini untuk pengadaan peralatan pendidikan dan TIK.
Adapun rincian anggaran SLB penerima bantuan:
SLB Al-Mukmin Rp83.500.000
SLB Muhammadiyah Melayu Rp83.300.000
SLB Trisila Skill Rp83.400.000
SLB Al-Mukmin Rp72.800.000
SLB Trisila Skill Rp72.800.000
SLB Baiturrahman Rp72.800.000
SLB Ar Ridho Pekat Rp72.800.000
SLB Negeri 1 Kota Bima Rp83.500.000
SLB Negeri 1 Bima Rp72.800.000
SLB Negeri 1 Lombok Timur Rp72.800.000
SLB Negeri 2 Lombok Tengah Rp72.800.000.
Kepala Dinas Dikbud NTB Abdul Azis yang dikonfirmasi mengenai anggaran DAK 2025 belum merespon. Begitu juga ketika dihubungi via pesan WhatsApp. Hingga berita ini diturunkan, Azis belum menjawabnya.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, menyoroti mandeknya penyaluran DAK tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan DAK belum juga dieksekusi. Padahal, menurutnya, sudah memasuki triwulan semester kedua.
“Harus segera dieksekusi. Inikan sudah masuk triwulan semester kedua. Bagaimana penerapan daripada DAK itu sendiri, apa alasan belum dieksekusi?” Sorot Aminurlah, Senin (28/7).
Ia mendesak Dinas Dikbud NTB segera mengeksekusi anggaran tersebut agar tidak menghambat kebutuhan pendidikan siswa.
“Kita minta kepada pihak Dikbud NTB, jangan karena ada niat jahat daripada orang sekitarnya untuk mengelola DAK ini, mengakibatkan kepentingan siswa akan terhambat,” ujar pria yang akrab disapa Maman ini.
Mantan anggota DPRD Bima tiga periode ini menduga ada permainan sehingga DAK masih diparkir. Bahkan ia menyebut ada “juru atur” yang membuat proses penyaluran DAK ini menjadi terhambat.
“Tidak mungkin alasannya karena juklak dan juknis belum keluar sampai semester kedua. Jangan-jangan ada ‘juru atur’ yang berkeliaran, yang membuat eksekusi DAK ini terkendala,” sindirnya.
Dia menegaskan, jangan karena ada kepentingan segelintir orang yang ingin mengerjakan proyek-proyek DAK, kemudian pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan lainnya tertunda. “Kasihan dunia pendidikan, karena kepentingan oknum-oknum, siswa jadi korbannya,” jelas Maman.
Untuk itu, ia meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan mengawasi penggunaan DAK agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang terjadi sebelumnya. Maman mengungkit pelaksanaan DAK 2024 yang sampai saat ini masih menyisakan masalah.
“Maka saya meminta APH untuk mengawasi bagaimana pengelolaan DAK ini sendiri. Karena bagaimanapun pengelolaan DAK sebelumnya ini amburadul,” ucap Aminurlah.
“Pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian turun mengawasi langsung agar tidak bergentayangan oknum-oknum yang mengatur proyek ini,” tambahnya. (Tim MDG)
Namun, di era modern saat ini, semangat itu diuji dalam bentuk yang berbeda. Jika dahulu penjajahan datang dari bangsa asing, kini tantangan datang dari hegemoni media sosial arus besar informasi yang sering kali mengendalikan cara berpikir, bersikap, bahkan menentukan identitas bangsa di ruang digital.
Media sosial memang membuka ruang ekspresi dan kebebasan berpendapat. Namun di sisi lain, ia juga melahirkan fragmentasi sosial baru, perpecahan akibat ujaran kebencian, hoaks, fanatisme digital, dan budaya pamer yang mengikis nilai persaudaraan. Dalam kondisi seperti ini, makna Sumpah Pemuda perlu dimaknai ulang bukan sekadar simbol sejarah, tetapi kompas moral dan digital bagi generasi muda.
Menjadi pemuda masa kini berarti mampu menggunakan media sosial secara cerdas dan beretika tidak mudah terprovokasi, dan menjadikan media sosial sebagai ruang literasi, bukan sensasi.
Meneguhkan identitas kebangsaan di dunia digital dengan konten yang membangun, menghargai keberagaman, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.
Menjadi agen persatuan dan perubahan bukan korban arus informasi global yang melemahkan semangat nasionalisme.
Dengan demikian, Sumpah Pemuda di era media sosial bukan hanya tentang mengaku “berbangsa satu”, tetapi tentang bagaimana menjaga persatuan di tengah derasnya arus disinformasi dan budaya individualistik digital.
Semangat Sumpah Pemuda kini adalah semangat literasi, empati, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial demi Indonesia yang tetap satu, maju, dan berdaulat.(Sekjend MDG)
Pekanbaru — Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Erwin Siregar, secara resmi membuka Perlombaan Karutan Cup 2025, pada Selasa, 28 Oktober 2025, di lapangan utama Rutan Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar untuk menumbuhkan semangat sportivitas dan kebersamaan di lingkungan Rutan.
Perlombaan Karutan Cup tahun ini diikuti oleh 117 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berpartisipasi dalam tiga cabang olahraga, yakni tenis meja, catur, dan domino. Suasana penuh semangat tampak sejak pagi, para peserta menunjukkan antusiasme tinggi untuk berkompetisi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kerja sama, dan sportivitas.
Dalam sambutannya, Karutan Erwin Siregar menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar ajang hiburan, tetapi juga merupakan bagian dari pembinaan kepribadian bagi warga binaan. “Melalui kegiatan olahraga seperti ini, kita berharap para warga binaan dapat menyalurkan energi positif, membangun semangat kebersamaan, dan belajar untuk berkompetisi secara sehat,” ujar Erwin di hadapan peserta dan jajaran pegawai yang hadir.
Lebih lanjut, Karutan juga menegaskan bahwa momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat penting bagi semua pihak, termasuk warga binaan, untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi bangsa dengan cara masing-masing. “Semangat pemuda harus tetap hidup di mana pun kita berada. Gunakan waktu di sini untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tambahnya.
Perlombaan Karutan Cup 2025 ini diharapkan menjadi sarana pembinaan yang menyenangkan sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga binaan dan petugas Rutan. Dengan semangat kebersamaan dan sportifitas yang ditunjukkan, kegiatan ini menjadi wujud nyata bahwa nilai-nilai Sumpah Pemuda dapat terus dihidupkan di lingkungan Rutan Pekanbaru.
Berdasarkan Berita Acara Nomor: 070/760/BA.Inovda/Brida/X/2025 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima, penetapan inovasi yang lolos ke tahap penjurian dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, bertempat di Kantor BRIDA Kota Bima. Penetapan ini didasarkan pada hasil seleksi awal, termasuk verifikasi dokumen dan inovasi.
Keputusan penetapan ini ditandatangani oleh tim verifikasi dari BRIDA Kota Bima, yaitu:
1. Arif Roesman Efenddy, ST., M. Sc., MT. (Kepala Brida Kota Bima)
2. Jainul Arifin, S. Sos. (Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Brida Kota Bima)
3. Neneng Halidah, S. Pi (Penelaah Teknis Kebijakan Brida Kota Bima)
4. Ahmad Yani Muhlis, M. Pd (Penelaah Teknis Kebijakan Brida Kota
Lomba inovasi daerah adalah kompetisi yang diadakan oleh pemerintah daerah kota Bima untuk mencari, mengapresiasi, dan mendorong solusi kreatif dari masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup. Ajang ini bisa berupa Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kemendagri dan berfokus pada inovasi di sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, atau lomba dengan nama berbeda seperti Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang diadakan oleh Pemkot Bima, atau lomba spesifik di tingkat provinsi dan kabupaten.
Tujuannya adalah Mendorong budaya inovasi Menumbuhkan semangat untuk berinovasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, masyarakat, dan dunia usaha.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Memicu solusi inovatif yang berdampak nyata untuk meningkatkan pelayanan dan tata kelola pemerintahan daerah kota Bima.
Menghasilkan solusi nyata Menciptakan gagasan-gagasan segar yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi tantangan nyata di daerah, seperti di bidang kesehatan, pendidikan,yang ada di daerah kota Bima.
Siapa saja yang bisa berpartisipasi?
Pemerintah daerah kota Bima Melalui instansi perangkat daerah.
Masyarakat umum Termasuk individu, kelompok, komunitas, dan UMKMP Pelajar Siswa.
inovasi yang pernah diikutsertakan
Aplikasi SILARAS (SDN 10 Penatoi kota Bima) dan Permata Hati (kepala sekolah Dan Guru Guru).
Teknologi Mesin Cacah Sampah Organik Bertenaga Surya (Tabanan).
Sistem dan layanan Sistem Pengarsipan Terpadu, Sistem Informasi Kebencanaan Berbasis daerah kota Bima.
Konten edukasi Game Edukasi Petualangan di daerah kota Bima.(Sekjend MDG)
Pembagian BLT ini sekaligus menjadi Penyaluran Terakhir pada tahun 2025 ini, Kegiatan ini turut di hadiri langsung oleh Kepala Desa Naru,Sekdes,BPD, Pendamping Desa Kecamatan Sape, Pendamping Lokal Desa Serta KPM Penerima Manfaat BLT.
“Gunakan dana tersebut dengan bijak seperti untuk memenuhi kebutuhan Sembako,dll”ucap Kades .
Kades Juga menambahkan bahwa penyaluran BLT DD tahap ke 3 dan 4 ini yaitu 6 bulan sekaligus dengan nominal yang diterima setiap KPM Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban bapak ibu sekalian, dan sekiranya bantuan ini dapat dibelanjakan didesa kita, agar manfaat BLT DD ini dapat juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki usaha dan tidak menerima bantuan dari pemerintah, karena sejatinya BLT DD ini adalah bentuk perhatian dari Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan dan penghapusan kemiskinan ekstrim,” ucapnya.
Dan sebagian Penerima Manfaat yang tidak bisa Hadir di balai desa karena kondisinya sudah lansia dan Sakit,pihak Pemerintah desa dan BPD akan mendanginya langsung di rumah masing-masing.
Kegiatan Berlangsung dengan lancar tertib dan sukses.
(Team.MDG.03)
1. Bapak Darmansyah,S.Pd guru kelas Vb
2. Ibu Marlina, S.Pd guru kelas Va
3. Ibu Nurjannah,S.Pd.I guru PAI
4. Bapak Nanang
Pelaksanaan kunjungan diperpustakaan dan arsip daerah terlaksana hari ini sesuai denga surat permohonan kunjungan yang disampaikan oleh Ibu Ardianti, S.Pd yang beliau kirim hari kamis ,23 oktober 2025. Dan terkonfirmasi pada hari jum'at, 24 Oktober 2025.
SDN Sekolah Dasar Negeri 10 kota Bima, melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca, memperluas pengetahuan, dan membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah. Kegiatan ini juga bertujuan agar siswa mengenal dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan, serta membangun kebiasaan literasi sejak dini.
Tujuan dan Manfaat
Menumbuhkan minat baca Memberikan pengalaman positif dan menyenangkan bagi siswa agar lebih tertarik membaca.
Memperluas wawasan Membantu siswa mendapatkan pengetahuan baru dari berbagai koleksi buku dan sumber informasi lain.
Mendukung kegiatan belajar Menyediakan sumber daya untuk membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah dan mencari referensi.
Mengenal fungsi perpustakaan Mengajarkan siswa tentang cara kerja, fasilitas, dan manfaat perpustakaan sebagai pusat informasi.
Membangun kebiasaan literasi Menanamkan kebiasaan baik untuk gemar membaca sejak dini.
Membaca buku Siswa dapat memilih buku pelajaran atau jenis buku lainnya yang mereka minati.
Mencari referensi Siswa menggunakan koleksi perpustakaan untuk mencari informasi terkait tugas sekolah.
Mengikuti program perpustakaan dan Arsip daerah kota Bima Terkadang perpustakaan memiliki program khusus yang dapat diikuti oleh siswa SDN 10 kota Bima.
Siswa -siswi kelas Va dan Vb didampingi oleh guru kelas V SDN 10 Penatoi Kota Bima di antar jemput menggunakan mobil Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.Terlihat kegembiraan di raut wajah siswa siswi kelas V SDN 10 Penatoi Kota Bima yang berkunjung ke Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bima.(Sekjend MDG)
Kasus ini mencuat pada tahun 2006, saat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Muhammad Kasuba mengklaim kapal cepat tersebut sebagai hibah dari BUMN asing. Namun kemudian terungkap, proyek itu justru dibiayai dari APBD Halsel 2006 tanpa dasar hukum yang jelas dan hingga kini tak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sempat membuka penyidikan pada 1 Agustus 2007, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/S.2/Fd.1/08/2007, dan bahkan telah menetapkan Muhammad Kasuba sebagai tersangka. Ironisnya, kasus tersebut berhenti tanpa kejelasan hingga kini, dan menjadi simbol lemahnya penegakan hukum di Maluku Utara.
Kajati Maluku Utara yang baru, Sufari, S.H., M.Hum., dalam kunjungannya ke Kesultanan Ternate, Senin (27/10/2025), menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di daerah.
“Tidak ada toleransi terhadap pelaku korupsi,” tegas Sufari dalam pernyataannya.
Namun, komitmen itu langsung diuji oleh desakan keras masyarakat sipil. Presiden BARAH, Ady H. Adam, menilai publik sudah jenuh dengan janji tanpa bukti.
“Kami menantang Kajati baru untuk membuktikan janjinya. Kasus Halsel Express 01 sudah 18 tahun menggantung. Kejagung RI mengutus Kajati bukan untuk berlibur di Maluku Utara, tapi untuk menuntaskan kasus besar yang merugikan daerah,” ujar Ady H. Adam.
Ady menegaskan, BARAH akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Halsel.
Sementara itu, Ketua DPC GPM Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., menilai Kejati tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah maraknya dugaan penyimpangan anggaran daerah.
“Keadilan tidak boleh ditunda. Kami tidak ingin Kejati hanya datang, duduk, dan berbicara soal komitmen. Kami siap turun ke jalan jika kasus Halsel Express 01 kembali diabaikan,” tegas Harmain Rusli.
Desakan kedua ormas ini menjadi sinyal kuat bahwa publik tidak lagi percaya pada retorika tanpa tindakan. Kini, sorotan publik tertuju pada Kajati Sufari, apakah benar ia diutus Kejaksaan Agung RI untuk menegakkan hukum, atau sekadar menikmati jabatan di bumi Maluku Utara.
Uches////