Mahasiswa Demo Tuntutan Sikap Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa di Bima NTB

Mahasiswa Demo Tuntutan Sikap Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa di Bima NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.-- UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum dalam pembentukan daerah otonomi baru yang mengatur secara komprehensif tentang pemerintah daerah Mulai dari pembentukan pembubaran dan penggabungan daerah, pembentukan daerah otonomi baru merupakan salah satu aspek penting yang mesti diperjuangkan oleh seluruh masyarakat se- pulau Sumbawa.

Hari ini pemerintah pusat tidak mampu memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakat lokal dalam pengambilan kebijakan.

Masyarakat se-pulau Sumbawa sudah sejauh ini menyediakan aspirasi ini dan kami percaya bahwa pembentukan daerah otonomi baru adalah solusi nyata untuk menghadapi persoalan persoalan yang telah lama dihadapi.

Karena ketidakmampuan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dasar kami mulai dari aspek pendidikan infrastruktur, ekonomi kesehatan, maka otonomi baru ialah solusi bagi seluruh masyarakat se-pulau Sumbawa, biarkan kami mengelola SDM dan SDA biarkan kami menentukan arah pembangunan, kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami.

Kami tidak mau jadi perintah pasif dalam pembangunan daerah akan tetapi PEMEKARAN PROVINSI PULAU SUMBAWA  adalah faktor utama yang menentukan masa depan masyarakat se-pulau Sumbawa, Tapi semangat memperjuangkan aspirasi masyarakat se-pulau Sumbawa harus didengar dan diwujudkan.

Tuntutan Sikap dari gabungan organisasi HMI, PMII, GMMI, IMM, KAMMI

1. mendesak pemerintah pusat marstarium  pembentukan daerah.

2. mendesak pemerintah pusat menyelesaikan perancangan, pengesahan peraturan pemerintah terkait penistaan daerah.

3. mendesak pemerintah daerah mempercepat pembangunan pemekaran provinsi pulau Sumbawa.(Sekjend MDG)

Syamsuri Ketua DPRD Kota Bima Menerima Piagam WTP Perwakilan NTB

Syamsuri Ketua DPRD Kota Bima Menerima Piagam WTP Perwakilan NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.--Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH menerima piagam penghargaan dari BPK Republik Indonesia Perwakilan NTB Terkait dengan Predikat WTP.

Predikat tersebut diserahkan pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2024 Se-Wilayah Nusa Tenggara Barat Selasa (27/05/2025) di auditorium BPK perwakilan Provinsi NTB.

Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi, SE., MM., Ak, ERMAP, CDFA kepada Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH.

Penyerahan piagam tersebut Pada acara yang mengangkat tema ‘Independensi, Integritas, Profesionalisme” dan dihadiri para Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Se-NTB dan Ketua DPRD Se-NTB

Kepala BPK NTB Suparwadi, SE, MM.Ak, ERMAP., CFSA dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan komitmen Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“BPK memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran pemerintah daerah yang telah menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan mudah-mudahan hal tersebut dapat dipertahankan”. Ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih mengungkapkan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat WTP tersebut adalah kerjasama yang baik seluruh jajaran pemerintahan secara utuh dan menyeluruh.

“Selalu Ketua DPRD kota Bima saya sangat berharap hasil ini tidak boleh menjadikan para kepala OPD se Kota Bima lantas merasa puas lebih khusus lagi sekretariat Dewan” ujar Syamsurih.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut Syamsurih harus dipertahankan sebagai bukti baik dan benarnya tata kelola keuangan pemerintah daerah kota Bima. (Sekjend MDG)

Babinsa Koramil 1608-07/Monta Laksanakan Panen Padi di Lahan Percobaan.

Babinsa Koramil 1608-07/Monta Laksanakan Panen Padi di Lahan Percobaan.

Media Dinamika Global       Comment   

Bima. Media Dinamika Global.Id_ Wujud nyata dukungan TNI terhadap Ketahanan Pangan Menuju Swasembada Pangan. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Babinsa Koramil 1608-07/Monta melaksanakan panen padi di lahan percobaan yang dikelola bersama masyarakat petani. Pada hari rabu tanggal (28/05). 

Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari komitmen TNI AD dalam mendukung pencapaian swasembada pangan di wilayah Kabupaten Bima, melalui kolaborasi aktif antara aparat teritorial dan kelompok tani di desa binaan.

Lahan percobaan yang digunakan adalah hasil kerja sama antara Babinsa dan kelompok tani setempat, sebagai contoh penerapan pertanian terpadu dan efisien. Wadanramil 1608-07/Monta, Kapten Inf Ibrahim, menyampaikan bahwa kehadiran Babinsa dalam kegiatan pertanian ini menjadi bukti bahwa TNI tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, namun juga hadir dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

“Melalui panen ini, kami ingin menunjukkan bahwa Babinsa turut aktif dalam mendukung petani, memperkuat semangat gotong royong, dan memajukan pertanian lokal. Ini adalah langkah konkret menuju swasembada pangan yang mandiri dan berkelanjutan,”. tegas Kapten Ibrahim.

 Dengan kegiatan ini, diharapkan hubungan sinergis antara TNI dan masyarakat semakin erat dalam mewujudkan kemandirian pangan di daerah.(mdg/04)

Ketua TP PKK Tuba Herlinawati Qudrotul Buka Secara Resmi Lomba Lagu Klasik Lampung.

Ketua TP PKK Tuba Herlinawati Qudrotul Buka Secara Resmi Lomba Lagu Klasik Lampung.

Media Dinamika Global       Comment   

Tulang Bawang - Mediadinamikaglobal.Id || Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang, Ibu Herlinawati Qudrotul, S.H., menghadiri sekaligus membuka secara resmi acara Lomba Lagu Klasik Lampung Lintas Agama yang digelar di Taman Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, Rabu 28 Mei 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai peserta dari lintas agama yang menampilkan kekayaan budaya Lampung melalui lagu-lagu klasik yang sarat nilai tradisi dan persatuan.

Ibu Herlinawati Qudrotul juga turut menjadi salah satu dewan juri dalam lomba tersebut, menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal serta memperkuat keharmonisan antarumat beragama.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi wadah yang mempererat persaudaraan, memperkuat identitas budaya, dan menumbuhkan semangat toleransi di tengah masyarakat Tulang Bawang.

“Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat dan pelestarian budaya, tetapi juga menjadi simbol nyata dari semangat kebersamaan dan kerukunan di antara kita semua,” ujar Ibu Herlinawati.

Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, Wakil Bupati yang dalam hal ini di wakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & SDM Indra Permana menyampaikan apresiasi atas inisiatif FKUB yang terus menjaga semangat toleransi di tengah keberagaman masyarakat Tulang Bawang.

"Kegiatan seperti ini sangat positif. Selain mempererat tali silaturahmi, kita juga bisa saling bertukar pikiran demi menciptakan suasana yang damai dan harmonis di tengah masyarakat,” ujar beliau dalam sambutannya.

Beliau juga menekankan pentingnya peran tokoh-tokoh agama dalam menjaga stabilitas sosial dan menjadi penyejuk di tengah berbagai dinamika kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pelestarian budaya yang didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta berbagai elemen masyarakat.

( Fs/Red)

Wujudkan Lingkungan Bersih, Babinsa dan Pemdes Risa Gotong Royong Lapangan Sepak Bola Rajawali.

Wujudkan Lingkungan Bersih, Babinsa dan Pemdes Risa  Gotong Royong Lapangan Sepak Bola Rajawali.

Media Dinamika Global       Comment   

Bima. Media Dinamika Global.Id_ Serka Suhardi selaku Babinsa Desa Risa dari Koramil 1608-04 Woha dan Babinkamtibmas bersama Pemerintah Desa Risa memimpin kegiatan gotong royong pembersihan Lapangan Sepak Bola Rajawali yang terletak di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Pada hari rabu tanggal (28/05).

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat yang bahu-membahu membersihkan area lapangan sepak bola demi menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

Turut serta dalam kegiatan tersebut Pemerintah Desa Risa, Bhabinkamtibmas Desa Risa, anggota Karang Taruna, para guru dan murid dari SDN Inpres Risa, serta perwakilan mahasiswa dan pemuda desa. Sinergi lintas elemen ini menunjukkan semangat kebersamaan yang kuat dalam menjaga kebersihan dan kerapian fasilitas umum yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Kepala Desa Risa, Mukhrim H.Ismail dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan semua pihak. “Kami dari Pemerintah Desa Risa sangat mengapresiasi inisiatif Babinsa dan seluruh unsur yang terlibat. Kegiatan ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga membangun rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan desa. Semoga semangat gotong royong ini terus terjaga dan menjadi budaya kita bersama,” ujarnya.(mdg/04)

Kasus Seksual, Rektor UIN Mataram Didesak Bertanggung dan Bentuk Satgas

Kasus Seksual, Rektor UIN Mataram Didesak Bertanggung dan Bentuk Satgas

Media Dinamika Global       Comment   

Ket: Aliansi Hitam Melawan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram saat aksi Demonstrasi di Rektorat.

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Aliansi Hitam Melawan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram melakukan aksi aksi unjuk rasa di depan Ruangan Rektorat mendesak pihak rektorat bertanggungjawab dan segera membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Rabu (27/05/25).

Desakan ini muncul sebagai respons atas maraknya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, termasuk kampus UIN Mataram sedang mencuat kekerasan sampai hari ini kampus dinilai belum serius dalam menangani kasus kekerasan seksual dan memberikan rasa aman terhadap mahasiswa.

Dalam pernyataan sikap Kordum Aliansi Hitam Melawan Doalin menyatakan bahwa UIN Mataram hingga kini belum menunjukkan langkah konkret dalam menjalankan amanat Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, yang mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satgas PPKS.

“Kami merasa ruang kampus belum sepenuhnya aman bagi mahasiswa, terutama perempuan. Harus ada sistem yang melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual,” ujar Doalin.

Kami juga menuntut agar pembentukan Satgas dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. "Satgas harus diisi oleh orang-orang yang berpihak pada korban, memiliki perspektif keadilan gender, dan bebas dari konflik kepentingan," tuturnya.

Selain pembentukan Satgas, mereka juga meminta kampus:

- Menyediakan layanan pelaporan yang aman dan tidak mengintimidasi korban.

- Memberikan edukasi anti-kekerasan seksual secara rutin.

- Menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.

Rektor UIN Mataram, sampai saat ini, belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut. Namun aliansi hitam melawan menyatakan akan terus mengawal isu ini dan tidak segan melakukan aksi berjilid-jilid jika aspirasi mereka diabaikan.

"Kami tidak ingin kampus ini menjadi tempat yang menormalisasi kekerasan seksual. Sudah waktunya UIN Mataram serius dan bertanggung jawab,” tegas Doalin.

Desakan ini merupakan bagian dari gelombang kesadaran mahasiswa di UIN Mataram yang menuntut hak atas ruang belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. 

Awak media ini berusaha mengkonfirmasi Pihak Rektor dan Rektor UIN Mataram, belum bisa dikonfirmasi, hingga berita dipublikasikan. (Surya Ghempar).

Tokoh Masyarakat Jatibaru Dukung Kehadiran Perusahaan Air Minum Lam-Lam di Wilayahnya.

Tokoh Masyarakat Jatibaru Dukung Kehadiran Perusahaan Air Minum Lam-Lam di Wilayahnya.

Media Dinamika Global       Comment   

KOTA BIMA. Media Dinamika Global.Id_ Perusahaan Air Minum CV. Lam-Lam Bima yang melakukan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Akan membuka cabang baru sebagai tempat produksi di kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima. Mendapat dukungan dan respon baik dari warga kelurahan Jatibaru Timur dan Jatibaru Barat.

Perusahaan Lam-Lam yang bergerak di bidang Air Minum Kemasan itu telah memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia) dan telah mendapatkan persetujuan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Selain itu, mereka juga telah mendapatkan penghargaan ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia) dan penghargaan SIDDHAKARYA dari Pemprov NTB.

Kini CV Lam-Lam  akan memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima. Niat baik CV Lam-Lam  untuk membantu masyarakat juga Pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan baru pun disambut baik sekaligus mendapat dukungan sejumlah kalangan. Terutama Warga pada Kelurahan Jatibaru Barat dan Jatibaru Timur.

Dukungan warga disampaikan secara langsung oleh puluhan warga dua Kelurahan saat datang silaturahmi di rumah kediaman Ketua DPC  Gerindra  Kota Bima,Khalik Bin Walid, SH, yang juga di hadiri oleh Pemilik CV.Lam-Lam Aba Mon.

Pada momen silaturahmi yang berlangsung Selasa Malam (27/05/2025) tersebut, Ketua RW 03 Jatibaru Timur, Bambang, Menyampaikan dukungan atas kehadiran CV. Lam-Lam.

"Kami menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dibangunya perusahaan air minum Lam-Lam di Jatibaru Timur. Alasanya lebih karena tersedianya lapangan kerja, terutama untuk warga pada dua kelurahan tersebut". Ujarnya.

Dukungan warga untuk perusahaan Lam-Lam itu tentu memiliki beberapa alasan. Antara lain membantu pemerintah dalam menyediakan  lapangan pekerjaan, pemanfaatan tenaga kerja lokal dan membantu warga dalam menyediakan air bersih. Terlebih ada niat baik CV Lam-Lam untuk merekrut 100 tenaga kerja lokal dari Jatibaru Barat dan jatibaru timur," terang Bambang.

Menanggapi aspirasi warga, Pemilik CV. Lam-Lam, Aba Mon, Menyatakan, Akan merekrut 100 tenaga kerja lokal dari Dua Kelurahan tersebut. Bahkan itu sudah tercantum dalam dokumen AMDAL. Ucapnya pada puluhan warga itu.

Aba Mon Menjelaskan, Terkait ijin, pihaknya mengaku sudah mengantongi ijin baik ijin lokasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima maupun ijin pengeboran dari Pemerintah Pusat.

"Kita sudah mengantongi ijin, bahkan sudah dilakukan study kelayakan.  Karenanya kami dari perusahaan air minum Lam-Lam meminta do'a,  dukungan dan kerjasama semua pihak. Terutama warga Jatibaru Barat dan Jatibaru Timur," pintanya.(mdg/04)

BBF Dompu Menerima Penghargaan Dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan NTB

BBF Dompu Menerima Penghargaan Dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Dompu, Media Dinamika Global.id.-- Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE (BBF) kembali menorehkan prestasi selama kepemimpinannya. Bayangkan dimasa kepemimpinannya sebagai panglima tertinggi di Kabupaten Dompu yang baru seumur jagung saja usianya, Bupati BBF sudah banyak meraih penghargaan ter khususnya dari BPK sendiri. 

ada Selasa (27/05/25) bertempat di Kota Mataram, Bupati BBF kembali menerima penghargaan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Penghargaan berupa WTP ini merupakan penghargaan yang diraih ke 11 kali berturut-turut dari BPK sendiri.

Penghargaan tersebut diraih karena Pemerintah Kabupaten Dompu yang dipimoin oleh Bupati BBF berhasil menjadi yang terbaik pada laporan keuangan tahun 2024 kemarin.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE pada media ini via telepon whats app nya Selasa sore membenarkan hal itu.

Katanya, prestasi tersebut ditandai dengan disematkanya kembali Opini WTP ke-11 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Dompu Tahun Anggaran 2024 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan NTB bersama 10 Kabupaten/Kota lainya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Prestasi Opini WTP ini cukup membanggakan bagi pemerintah dan masyarakat karena menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan jalannya roda pemerintahan yang baik dengan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, informatif dan akuntabel.

"Terima kasih kepada semua pihak di jajaran Pemda Dompu yang telah bekerja menyediakan bahan maupun dokumen pemeriksaan, dan terima kasih juga kepada BPK Perwakilan NTB yang telah berkenan membimbing sehingga Dompu mampu memperbaiki penatakelolan keuangan dengan profesional yang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, Opini WTP yang diraih menunjukan bahwa penatakelolaan keuangan negara di lingkup Pemda Dompu sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mendapat predikat Opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun 2024. “Apa yang sudah diraih akan menjadi semangat untuk bekerja memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik lagi dimasa datang,” katanya.

Bupati menegaskan kepada seluruh perangkat Pemerintah Kabupaten Dompu untuk bekerja dengan dedikasi profesionalitas yang tinggi dan  tidak boleh melenceng dari ketentuan peraturan yang berlaku dan untuk berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LKPD Tahun 2024 dapat ditindaklanjuti.

 “Kami akan segera berkoordinasi dengan seluruh OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan bersinergi dengan DPRD untuk dilakukan perbaikan agar menjadi simbol integritas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang baik dan benar," ujar Bupati.

Sebelumnya Kepala BPK RI Kantor Perwakilan NTB  Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA, mengungkapkan, opini ini merupakan pernyataan Profesional pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya Fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

"Kami berharap, raihan Opini ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintahan kabupaten/kota untuk terus mendorong perbaikan pengelola keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik," ujarnya.

Ia menjelaskan beberapa permasalahan yang sering diulang, diantara ketidak patuhan terhadap pengelolaan belanja modal, realiasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan.

"Permasalahan juga terjadi pada Pengelolaan belanja hibah tidak sesuai ketentuan dan pembayaran iuran JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan semua permasalahan ini terus berulang-ulang di hampir semua kabupaten/kota," ucapnya.

Mengakhiri sambutanya, Suparwadi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD dan Pemerintah daerah atas kerjasama untuk berusaha mendukung perbaikan keuangan daerah yang transparan, integritas dan profesional. "Saya harap catatan rekomendasi dalam LHP yang disampaikan dapat segera ditindak lanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," harapnya.(Sekjend MDG) 

Astra Bersama Intel Kodim 1607 Grebek Gudang Oli Diduga Ilegal, Polisi Justru Suruh Tutup Kasus

Astra Bersama Intel Kodim 1607 Grebek Gudang Oli Diduga Ilegal, Polisi Justru Suruh Tutup Kasus

Media Dinamika Global       Comment   

Ket: Diduga Oli ilegal, Foto: Red.

Sumbawa, Media Dinamika Global.Id – Seorang perwakilan perusahaan Astra bersama Intel Kodim 1607/Sumbawa melakukan penggerebekan di sebuah gudang distributor oli yang terletak di RT 01 RW 10, Dusun Kali Baru, Kelurahan Labuhan Sumbawa, tepatnya di samping Polsek Labuan Badas. Kamis (22/05/25).

Dugaan peredaran oli palsu di wilayah Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, mengundang perhatian serius.

Investigasi dimulai sekitar pukul 17.00 WITA. Setelah tiba di lokasi, tim Intel Kodim meminta izin untuk memasuki pekarangan guna memeriksa legalitas produk oli yang didistribusikan. Namun, sempat terjadi ketegangan antara pemilik gudang dan petugas. Pemilik distributor mempertanyakan identitas dan surat tugas dari pihak intel sebelum mengizinkan pemeriksaan.

Setelah surat tugas ditunjukkan, tim dari Astra melakukan pengecekan barcode pada produk oli tersebut. Hasilnya mencengangkan—produk tidak terdaftar dalam sistem resmi Astra. Indikasi kuat mengarah pada dugaan pemalsuan atau peredaran oli oplosan.

Sekitar pukul 18.30 WITA, Pasi Intel Kodim turut hadir di lokasi. Kemudian pada pukul 20.00 WITA, aparat dari Polres Sumbawa termasuk Kasat Intel, Kanit Intel, dan Kanit Tipiter turun tangan setelah menerima laporan resmi dari Astra. Sebelumnya, perwakilan Astra didampingi Intel Kodim telah melapor ke Polsek Labuan Sumbawa.

Menariknya, setelah aparat Polres tiba, pihak Astra justru diminta untuk mencabut laporan. Menurut keterangan sumber di lapangan, hal ini terjadi atas permintaan beberapa oknum yang ingin agar kasus ini tidak dipublikasikan terlebih dahulu. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Salah satu karyawan distributor mengaku baru bergabung dan sebelumnya bekerja di gudang serupa di Bali, yang disebut-sebut lebih besar dan sudah beroperasi di berbagai wilayah. “Ini satu bos dari Jakarta, dan gudangnya ada di banyak tempat,” ujar salah satu staf.

Pihak Astra menegaskan, produk yang tidak terdaftar saat dicek melalui aplikasi resmi kemungkinan besar merupakan oli oplosan atau palsu. “Kalau memang asli, pasti akan terdeteksi dalam sistem kami,” ujar perwakilan Astra.

Praktik ini diduga telah berlangsung lama. Saat dilakukan pemeriksaan, nomor barcode pada kemasan oli tidak sesuai dan tidak terbaca sistem. Meskipun sempat terjadi perdebatan antara pihak distributor dan tim investigasi, Astra tetap mendesak agar kasus ini ditangani secara hukum.

Namun ironis, setelah laporan disampaikan dan polisi datang beramai-ramai ke lokasi, pihak Astra justru diarahkan untuk mencabut laporan tersebut.

Sementara, Kapolres Sumbawa Akbp Bagus Nyoman Gede Junaedi, SH.,SIK.,MAP belum memberikan tanggapan saat konfirmasi melalui Via WhatsAppnya. Selesai (27/05/25).

Awak media ini meminta tanggapan Kasat Reskrim Polres Sumbawa, ia mengatakan  Silahkan ditanyakan ke media nya, siapa oknum polisi itu yg menyuruh menutup kasus ini, krna kami dari pihak reskrim sumbawa tidak pernah membuat statement sperti ini.

Saat disinggung, "Ia, Sudah kami smpaikan, bahwa kami tidak pernah membuat statement sperti itu, silahkan tanyakan kepda media nya siapa oknum yg membuat statement sperti itu, 

Mengenai laporan yg dicabut, silahkan di konfirmasi kepda pihak polsek dalam hal ini kapolsek nya alasan apa sehingga membuat astra mencabut laporan tersebut di polsek," pungkasnya saat dikonfirmasi melalui Via WhatsAppnya. Selasa (27/05/23).

Kapolsek Polsek Labuan Badas belum bisa dikonfirmasi awak media ini, hingga berita dipublikasikan. (Surya Ghempar).

Polres KSB Kawal Ketat Demo KP4S di Poto Tano

Polres KSB Kawal Ketat Demo KP4S di Poto Tano

Media Dinamika Global       Comment   

Foto: Polisi saat mengamankan massa aksi.

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id – Polres Sumbawa Barat memberikan pengamanan ketat terhadap aksi unjuk rasa yang digelar oleh Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) di Simpang Dermaga F3, Desa Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Senin (26/5). Aksi yang melibatkan sekitar 150 orang massa tersebut berjalan aman dan tertib berkat kesiapsiagaan personel Polres di lapangan.

Massa aksi menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu meminta Pemerintah Republik Indonesia mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) serta mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Pengamanan dimulai sejak pagi hari, saat massa melakukan konvoi dari titik kumpul menuju lokasi aksi di Poto Tano sekitar pukul 10.15 WITA. Satuan Lalu Lintas Polres Sumbawa Barat turut mengawal jalannya konvoi guna menghindari kemacetan dan gangguan lalu lintas di sepanjang rute.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 12.00 WITA, massa menggelar orasi secara bergantian dengan pengawasan dari aparat kepolisian. Hingga pukul 18.30 WITA, massa tetap berada di Simpang Dermaga F3 sambil menunggu kehadiran Bupati Sumbawa Barat dan Ketua DPRD, yang dijadwalkan menemui mereka bersama Kapolres.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain, S.I.K., melalui Kasi Humas AKP Zainal Abidin, S.H., menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam pengamanan aksi tersebut.

"Kami telah menurunkan personel untuk melakukan pengamanan secara maksimal. Tujuan kami adalah memastikan aksi berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gesekan maupun gangguan keamanan lainnya," ujar Kasi Humas.

Polres Sumbawa Barat juga menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang telah bekerja sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya unjuk rasa, serta berharap aspirasi yang disampaikan dapat disalurkan secara damai sesuai koridor hukum. (Surya Ghempar).