Minggu, 16 Maret 2025
Wakil Ketua DPRD Kab.Dompu Mendukung Operasi Warung Nasi Yang Jualan Disiang Hari Pada Bulan Ramadhan
Dompu, Media Dinamika Global.id. -Kegiatan operasi penertiban warung nasi yang beroperasi disiang hari atau disaat bulan suci ramadhan berlangsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena dianggap tidak menghormati bulan suci ternyata mendapat dukungan penuh dari Legislator Partai Gerindra Kabupaten Dompu, Kurnia Ramadhan, SE, ME.
Figur yang menduduki kursi parlemen selama 3 periode ini mengaku sangat mendukung penuh langkah Sat Pol PP dalam melakukan penertiban terhadap warung nasi yang beroperasi disiang hari. Sebab, aktifitas pedagang itu dianggap tidak menghargai kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa.
"ini kan bulan puasa, jadi pemilik warung yang beroperasi menjajakan makanannya disiang hari ya harus menghargai orang yang sedang menjalankan ibadah puasa lah, bukan sebaliknya orang yang menjalankan ibadah puasa yang harus menghargai penjual nasi, tidak demikian,"kata Wakil Ketua 1 DPRD Dompu ini.
Lanjut Kurnia, sebagai kaum muslim yang baik dan pengertian tentunya pada bulan yang penuh barokah ini kita gunakan sebaik baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan untuk menjajakan makanan jualannya ke pembeli baik secara terbuka maupun tertutup sebab menghargai orang yang sedang menjalankan ibadah puasa itu merupakan bagian dari beribadah juga.
"Secara moral dan social, seseorang yang tidak berpuasa harus menghormati mereka yang sedang berpuasa. Semuanya kan tidak melarang warung makan membuka dagangannya selama Ramadhan, hanya saja diwaktu siang sebaiknya tidak usah beroperasi dulu karena Pemerintah Kabupaten Dompu sendiri sudah mengatur jam buka kedai-kedai makanan, selain takjil,"ujar Legislator cerdas ini.(Sekjend MDG)
Sabtu, 15 Maret 2025
Bedanya Jokowi Dan Prabowo Di Mata Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Menterinya Tak Pernah Terima Duit
Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan perbedaan gaya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Diketahui, Sanitiar Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung sejak era pemerintahan Jokowi hingga saat ini. Seperti dikutip Media tribunnews.com
Jaksa Agung ST Burhanuddin
mengungkapkan pihaknya independen dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum."Tidak pernah kamu, ini sikat, ini sikat enggak ada. Ada bukti ya sudah kita tindak lanjuti," kata ST
Burhanuddin dikutip dari akun Youtube Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).
Namun, ST Burhanuddin mengaku adanya perbedaan gaya kepemimpinan antara Jokowi dengan Prabowo.
"Kalau Pak Prabowo kan tokleh gitu kalau bahasa Jawa itu apa ya. Apa adanya, ayo gitu blak-blakan lah tapi lugas. Kalau Pak Jokowi kan gayanya kalem itu bedanya itu aja tapi semuanya pasti mendukung tindakan kejaksaan," ungkapnya.
ST Burhanuddin lalu menyinggung hasil penelitian Presiden Prabowo Subianto dimana APBN bocor 30 persen. Menurutnya, hal tersebut yang harus diperbaiki bukan saja oleh penegak hukum tapi seluruh rakyat."Dalam artian selalu ada bertanya dari mana memulainya, apa pemberantasan korupsi. Kalau saya dari pribadi masing-masing," kata ST
Burhanuddin.
ST Burhanuddin menuturkan tentang pemberantasan mulai dari keluarga hingga kantor. Kemudian, para menteri juga diajak ikut memberantas korupsi.
"Kalau menterinya tidak pernah terima duit gitu hal-hal tidak yang tidak halal gitu ke bawah pun akan takut untuk menerima tapi kalau di atasnya sudah menerima ah lu juga terima apalagi gue," kata ST Burhanuddin.
Jaksa Agung mengungkapkan kebocoran APBN hampir semua sektor. Namun paling utama yakni konstruksi atau sektor pembangunan."Ada proyek-proyek itu yang dijual. Yang saya sangat saya sayangkan sebenarnya proyek itu kalau sudah pemenang ya sudah harusnya dikerjakan. Jangan disub lagi disub lagi akan habis duit," katanya.
Ia menuturkan hal tersebut merupakan salah satu contoh dari banyak modus yang menyebabkan kebocorann tinggi hingga 30 persen."Itu pendapat pak presiden dan kita memang sama kita punya data pun begitu," katanya.
Candaan Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto melempar candaan ketika menyapa para pejabat yang hadir di acara silaturahmi bersama para rektor dari berbagai kampus seluruh Indonesia. Mulanya, Prabowo menyapa aparat penegak hukum, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Ia pun mencari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang tidak ada di lokasi.
Kemudian, ia berkelakar bahwa Burhanuddin tidak hadir karena sedang mencari orang.
"Yang saya hormati Kapolri, Panglima TNI, para kepala staf angkatan," ucap Prabowo
saat menyapa para tamu di halaman tengah Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
"Jaksa Agung enggak hadir ya? Lagi ngejar-ngejar orang," imbuh dia diiringi tawa para rektor.
Seperti diketahui, kinerja Kejaksaan Agung tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini karena membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina (Persero) yang diduga merugikan negara hingga ratusan triliun.( Team ).
Lalu Muhammad Iqbal Melakukan Kunjungan Ke Bukit 360 Sirkuit Internasional Mandalika
Lombok Tengah, Media Dinamika Global.id.-- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan ke Bukit 360 Sirkuit Internasional Mandalika, Sabtu (15/3/2025) pukul 16.30 WITA.
Berdasarkan kedatangan Lalu Iqbal disambut Direktur utama ITDC Ari Respati, GM The Mandalika ITDC Wahyu M Nugroho, Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, dan Wakil Direktur MGPA Samsul Purba.
Iqbal datang ditemani Kadis Perhubungan NTB Lalu Faozal dan Asisten II Setda Kabupaten Lombok Tengah Lendek Jayadi.
Mereka membahas sejumlah perkembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, potensi investasi hingga motorsport.
Iqbal mengatakan berkunjung karena pemerintah provinsi NTB ingin terlibat jauh dalam memajukan kawasan selatan termasuk Mandalika.
"Teman-teman ITDC mau kok bergandengan tangan untuk mengurusi ini mempercepat pertumbuhan kawasan Mandalika karena makin lambat makin tidak banyak tetesan kemakmuran yang bisa dirasakan masyarakat sekitar. Dengan lebih cepat, maka lebih cepat pula masyarakat sekitar untuk tumbuh," jelas Iqbal.
Iqbal menegaskan, bentuk keterlibatan Pemerintah Provinsi NTB dalam pengembangan KEK Mandalika adalah sebagai katalisator.
Pihaknya akan menjadi katalisator yang ikut mendorong investor masuk dengan networking yang ia punya selama puluhan tahun menjadi seorang diplomat.
"Kita sebagai katalisator akan ikut memastikan, mendukung proses social engineering gitu ya. Tatanan sosial yang ada di sekitarnya supaya masyarakat di lingkar ITDC bisa juga merasakan bersama-sama ITDC maju," ucapnya.
Soal banyaknya preman berkedok ormas yang ganggu geliat investasi di Mandalika, Lalu Iqbal berusaha perpikir positif.
Bagi Iqbal, mayoritas masyarakat lingkar Mandalika ingin berkontribusi positif terhadap perkembangan pariwisata dan itu adalah modal terkuat dari Pemprov NTB dan para investor.
"Saya mengharapkan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar, sehingga mereka dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan Mandalika," beber Iqbal.
Ari Respati menilai Iqbal merupakan seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat sekelilingnya.
"Beliau tadi sudah meminta kegiatan-kegiatan apa saja yang ITDC sudah dilakukan dan akan dilakukan yang tentunya selaras dengan holding kami Injourney. Tadi juga Pak Priandhi Satria (Direktur MGPA) juga diminta data-data kegiatan-kegiatan apa di sirkuit bagaimana bisa dikolaborasikan dengan kegiatan masyarakat," beber Ari Respati.
Ari menerangkan, visi Gubernur NTB dengan ITDC sangat selaras karena pihaknya di Injourney banyak sekali melakukan kegiatan yang terkait dengan Environmental, Social, and Governance (ESG).
"Tapi saya sampaikan ke pak Gubernur bahwa ini butuh waktu. Pertama, karenakan kita kena dampak Covid yang cukup banyak. Berikutnya juga isu geopolitik yang cukup besar pada tahun lalu. Jadi wajar sekali beberapa investor, 2024 ini baru mulai melirik," demikian Ari.(Sekjend MDG)
Bantah Tuduhan Peras Guru, AM Resmi Lapor Polisi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Makassar, Media Dinamika Global.id. - Anggota DPRD Makassar berinisial AM melaporkan sejumlah media online ke Polrestabes Makassar atas dugaan pencemaran nama baik.
Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LI/344/III/RES.1.24/2025/Reskrim, Sabtu (15/3/2025) kemarin.
Dalam laporannya, AM membawa sejumlah bukti yang dianggap memperkuat dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya.
Kuasa hukum AM, Fadly mengungkapkan bukti yang disertakan meliputi screenshot pemberitaan yang menyudutkan kliennya.
Tak hanya itu, beberapa tangkapan layar percakapan melalui WhatsApp (WA).
"Ada bukti screenshot pemberitaan yang menyudutkan Bapak AM dan beberapa screenshot chat," kata Fadly seusai melapor.
Fadly, menegaskan bahwa kliennya merasa dirugikan akibat pemberitaan yang dinilai tendensius dan tidak berdasar.
Akibatnya, pemberitaan yang beredar itu dinilai mencoreng reputasi dan merugikan beliau secara pribadi maupun politik.
"Karena itu, kami menempuh jalur hukum ke Polrestabes Makassar guna melaporkan pemberitaan yang menyudutkan Bapak AM, yang kami sinyalir mengandung dugaan pencemaran nama baik," kata Fadly seusai melapor.
Fadly mengaku laporan AM telah diterima langsung oleh penyidik Polrestabes Makassar.
Dalam laporan tersebut, ia mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.
Lebih jauh, Fadly menyebut pihaknya juga tengah mempertimbangkan langkah hukum lain terhadap pihak yang dianggap menyebarkan tuduhan tanpa bukti.
"Kami menemukan ada beberapa peristiwa hukum yang dugaannya itu adalah dugaan pemerasan, tapi itu akan kami juga lakukan upaya hukum selanjutnya. Saat ini kita masih upaya hukum terkait dengan pencemaran nama baik," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Andi Bukti Djufrie akan menelusuri guru di Makassar yang diduga menjadi korban pemerasan.
Diketahui, beredar kabar seorang guru di Makassar menjadi korban pemerasan oleh oknum anggota dewan di Kota Makassar.
Legislator Makassar berinisial AM diduga telah memeras guru perempuan saat maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lalu.
Guru tersebut diiming-imingi akan digantikan uangnya jika AM tembus kursi DPRD Makassar.
Perempuan tersebut kemudian menagih janji AM, namun ia justru mendapatkan banyak ancaman.
Bahkan, oknum anggota dewan tersebut juga menyeret nama Wali Kota sebagai bahan ancamannya.
Dikonfirmasi terkait ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri mengatakan akan menelusuri kebenarannya.
Ada info lewat media, saya coba dulu telusuri," ucapnya via telepon, Jumat (14/3/2025).
Andi Bukti Djufrie akan memanggil guru bersangkutan untuk memastikan langsung kebenarannya.
"Akan saya panggil nanti seperti apa, benar atau tidak, bukan hanya sepihak, kan kita perlu tahu. Untuk lebih jelasnya saya panggil dulu yang bersangkutan, karena masalah guru masalahnya," tuturnya.
"Rencana dipanggil hari Senin karena ini hari Jumat. Saya juga belum tahu persis dia guru apa," sambungnya.
Terpisah, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar William Laurin mengonfirmasi belum ada laporan resmi terkait masalah ini.
"Belum ada laporan masuk," kata William singkat.(Red)
Bupati Bima Tekankan Jangan Percaya Calo Terkait Rotasi Mutasi Pejabat
Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Bupati Bima Tekankan Jangan Percaya Calo Terkait Rotasi Mutasi Pejabat. Ada saja Issue yang berkembang di Masyarakat terkait adanya Calo yang melakukan Lobi-lobi kecil, untuk memuluskan Para Pejabat Lingkup Kabupaten Bima yang akan di Rotasi maupun Mutasi. Issue ini sudah sampai ke Telinga Orang Nomor Satu di Kabupaten Bima, dan membuatnya Geram bahkan terkesan Marah Besar. Ahad, 16 Maret 2025
Hampir setiap Pertemuan, Bupati Dan Wakil Bupati Bima sering Menekankan agar Tidak ada Calo alias Mengimingi Jabatan seseorang sebagai Pejabat Tinggi, Menengah di Lingkup Kabupaten Bima dengan Mengatakan Saya Mampu ini, saya mampu itulah atau saya mampu memuluskan jalan menuju Eselon II, III dan IV serta lainnya.
Hal ini, membuat saya dengan Pak Dokter Irfan Geram alias Marah Besar, sebab kami berdua tidak pernah dan atau memberitahukan, menginformasikan apalagi sampai Menginstruksikan kepada Orang Dekat saya untuk melakukan hal seperti itu, itu dapat merugikan Private seseorang yang ingin Naik Jabatannya.
" Ya, hampir setiap Pertemuan, baik pertemuan resmi, maupun Pertemuan tidak Resmi seperti saat melakukan Safari Ramadhan keliling Kecamatan yang terdiri dari 18 Kecamatan ini"
Dalam Isi Pidato Tersebut, seringkali kali kami Berdua sampaikan bahwa Persoalan Rotasi dan Mutasi Pejabat adalah Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hanya mengusulkan saja. Jadi, tidak ada Neko-neko lagi tentang mampu Memuluskan jalan untuk menggapai Cita-citanya Para Calo. Ujar Ady Mahyudi di sela-sela Pidato Kegiatan Safarinya di tiap Kecamatan yang sudah di laluinya.
Ady Mahyudi SE yang merupakan Bupati Bima saat ini, mewanti-wanti agar Tidak ada Calo yang menjanjikan, dan saya atau kami Berdua Tidak akan memberikan Ruang sedikitpun bagi Para Calo untuk memuluskan jalannya itu.
" Yang Jelas, kami Punya Mekanisme atau regulasi yang justru lebih efektif, lebih baik lagi dalam rangka melihat, memantau bagaimana Seseorang itu bisa dipromosikan atau tidak ke Eselon itu".
Yang terakhir, saya tegaskan Tidak akan mentolerir lagi apabila ada Calo yang menjanjikan kepada Pejabat tersebut, bila kami dapat, makasih kami akan mencerahkan kepada APH ( Aparat Penegak Hukum ).Tegasnya. ( MDG24/26 )
GOW Kec.Sape Gelar Ramadhan Berbagi Di Masjid Nurul Iman Desa Buncu 1446 H/2025 M
Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id GOW Kecamatan Sape hari ini kembali melaksanakan kegiatan _GOW Berbagi Ramadhan dan Peduli Stunting_ yang dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Desa Buncu.(Minggu.16/03/2025)
Pantauan awak media bahwa Pelaksana kegiatan yang ke 4 ini adalah MT An Nisa Kecamatan Sape, Muslimat NU, TP PKK Desa dan MT An Nisa Desa Buncu dengan membagikan 100 paket Sembako senilai Rp. 10 juta dan 2 lembar Mukenah untuk Jamaah Masjid.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Desa Buncu Abdara Arajak.
Dengan demikian Sembako yang telah dibagi sampai dengan kegiatan ke 4 ini berjumlah 530 paket (Rp. 53 juta).
Insya Allah akan dilanjutkan pada 5 Desa yang telah di rencanakan dan akan di tutup oleh Ibu Ketua TP PKK dan Ketua GOW Kabupaten Bima pada 24 Maret 2025 di Masjid Besar Al Munawwarah Sape.
(Team.MDG.03)
Meriahkan Malam 1 Syawal, PHBI Kec.Sape Gelar Lomba Takbir Keliling 1446 H/2025 M
![]() |
Sehubungan dengan adanya Rencana Lomba tersebut melalui Panitia yang telah dibentuk menghimbau dan mengajak kepada seluruh Lapisan masyarakat kecamatan sape terutama kepada pengurus masjid/Musholla, Ketua/Pimpinan istansi/lembaga masing-masing, kepala SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, ORMAS & OKP , Organisasi kemahasiswaan, Para ikatan Alumni agar dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lomba TAKBIR KELILING TINGKAT KECAMATAN dalam rangka memeriahkan malam 1 Syawal 1446 H.
Selanjutnya Untuk Surat pemberitahuan dan Juknis Lomba peserta akan didistribusikan dalam waktu dekat di masing-masing istansi/lembaga.
(Team.MDG.03)
Mahfud MD Sarankan Prabowo Buat Kebun Koruptor
JAKARTA, Media Dinamika Global.id.-- Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus di lokasi terpencil khusus untuk tahanan pidana korupsi.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan mereka tidak bisa melarikan diri.
Hal ini diungkapkan Prabowo di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, kemarin.
"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil, mereka gak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," ujar Prabowo.
Dikatakan Prabowo, korupsi menjadi penghambat utama dalam pembangunan negara.
Banyak dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Akibatnya, berbagai profesi seperti guru, dokter, perawat, hingga petani turut merasakan dampaknya.
Kesulitan yang mereka hadapi sering kali berakar dari penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengatasi hal ini, Prabowo menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan efisiensi anggaran.
Ia menegaskan bahwa setiap dana negara harus digunakan dengan optimal dan tidak boleh diselewengkan.
Meskipun ada pihak yang menentang kebijakan ini, ia tetap yakin bahwa pemerintahannya sudah berada di jalur yang benar dalam membawa kesejahteraan bagi rakyat.
Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa kompromi.
Ia bahkan mengaku siap mempertaruhkan nyawanya demi memastikan praktik korupsi bisa dihentikan.
"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut," tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa Polri, TNI, serta para guru akan menjadi bagian penting dalam perjuangannya melawan korupsi.
Prabowo berharap dunia pendidikan bisa memainkan peran besar dalam membentuk generasi yang lebih berintegritas.
Dengan sistem pendidikan yang lebih baik, ia optimistis Indonesia bisa lebih maju dan bebas dari korupsi.
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD merespons rencana Presiden. Mahfud menyerukan agar Prabowo tidak mundur selangkah pun melawan koruptor.
"Setuju, Pak Presiden. Jgn mundur menghadapi koruptor. Sikat. Tinggal implementasinya. Dulu pernah ada ide pembuatan "Kebun Koruptor". Koruptor diletakkan di sebuah taman rekreasi, lalu di hari libur anak2 sekolah diajak menonton dan melempari koruptor dgn pisang dan kacang," kata Mahfud.(Red)