Forum Bangka Belitung Menggugat Desak Presiden Prabowo Tegas Berantas Korupsi Ti
Media Dinamika Global.id
Pangkalpinang – Putusan ringan terhadap terdakwa kasus korupsi tata kelola timah memicu polemik di masyarakat. Di Bangka Belitung, reaksi keras datang dari Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM), yang menilai vonis tersebut mencederai rasa keadilan publik. Sabtu (8/2/2025).
Pasalnya, meskipun nilai korupsi yang dilakukan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, para terdakwa justru mendapatkan hukuman ringan dengan alasan sikap sopan di persidangan.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah kenyataan bahwa rakyat kecil yang mencuri untuk sekadar bertahan hidup justru kerap menerima hukuman jauh lebih berat.
Forum BBM menegaskan bahwa putusan tersebut menunjukkan ketidakberpihakan hukum kepada masyarakat serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan timah.
Lebih lanjut, Forum BBM menyoroti adanya kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Bangka Belitung untuk membela para koruptor.
Kelompok ini diduga memiliki afiliasi dengan perusahaan-perusahaan smelter timah swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan asetnya telah disita negara.
Ironisnya, mereka justru menggiring opini bahwa para cukong timah yang menjadi terdakwa adalah "pahlawan ekonomi" bagi Bangka Belitung.
Tidak hanya itu, kelompok pembela para terdakwa korupsi ini bahkan meminta Presiden RI Prabowo Subianto menonaktifkan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Mereka menuding Kejaksaan RI telah bertindak berlebihan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Forum BBM Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo
Menyikapi situasi ini, Forum BBM mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mafia timah. Forum BBM juga mendesak agar para terdakwa kasus korupsi ini dijatuhi hukuman seberat-beratnya, serta meminta pemerintah untuk mengabaikan kelompok yang membela para pelaku korupsi dan perusak lingkungan.
Selain itu, Forum BBM menegaskan bahwa hasil rampasan atau sitaan dari kasus korupsi timah seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi masyarakat Bangka Belitung yang terdampak akibat praktik korupsi di sektor pertambangan.
Pada Jumat (7/2/2025) sore, perwakilan Forum BBM, Rikky Fermana, mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyerahkan surat terbuka tersebut.
Ia terlihat oleh jejaring media kementerian Sekretariat Negara RI, membawa surat Forum BBM terbungkus sebuah amplop coklat yang kemudian diterima langsung oleh Deputi I KSP, Letjen (Purn) Hilman Hadi.
"Kebetulan mendapat tugas dari Ketua Forum BBM untuk menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Prabowo dan surat tembusan kepada Kepala KSP. Alhamdulillah, surat tersebut sudah diterima langsung oleh Deputi I KSP, dan InsyaAllah aspirasi masyarakat Bangka Belitung akan disampaikan ke Bapak Presiden," ujar Rikky Fermana saat keluar dari gedung KSP RI.
Harapan Forum BBM terhadap Pemerintah
Deputi I KSP sendiri memiliki peran penting dalam mengendalikan, mempercepat, memonitor, dan mengevaluasi berbagai isu strategis nasional, termasuk sektor pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Oleh karena itu, Forum BBM berharap pemerintah tetap konsisten dalam memberantas korupsi di sektor timah dan tidak terpengaruh oleh tekanan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan pribadi dalam kasus ini.
Forum BBM menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor timah bukan hanya demi keadilan, tetapi juga untuk masa depan ekonomi dan lingkungan Bangka Belitung.
Keputusan yang adil dan tegas terhadap para pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa terulang di masa mendatang.
Masyarakat Bangka Belitung kini menunggu langkah nyata dari pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan oleh Forum BBM.
Mereka berharap keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga kasus korupsi timah ini dapat menjadi titik balik dalam upaya mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih transparan dan berkeadilan.
