Media Dinamika Global: Pemerintah
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Kamis, 20 November 2025

Perjalanan Kepemimpinan Ady–Irfan Dengan Motto “Perubahan” Mulai Dipertanyakan.

BUpati dan Wakil Bupati Bima, Adi Mahyudi dan dr.H.Irfan Zubaidy.


Bima. Media Dinamika Global.Id_ Gaung “Perubahan” dengan Motto, Bima Bermartabat, yang digaungkan pasangan kepemimpinan Ady–Irfan sejak awal masa jabatan kini mulai mendapat sorotan tajam dari publik. Harapan masyarakat agar hadirnya pemerintahan baru membawa wajah baru bagi Kabupaten Bima justru dinilai belum tercermin dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan wilayah.


Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kondisi wajah Ibu Kota Kabupaten Bima yang berada di Kecamatan Woha. Kawasan yang seharusnya menjadi ikon daerah dan simbol kemajuan itu dinilai masih jauh dari harapan. Lingkungan yang terlihat kumuh, minimnya sentuhan estetika, serta tidak adanya identitas visual yang mempertegas fungsi Woha sebagai pusat pemerintahan, menjadi pertanyaan besar masyarakat terkait komitmen perubahan yang dijanjikan.


Sejumlah warga menilai bahwa hingga saat ini belum tampak tanda-tanda transformasi yang berarti. Padahal, sebagai pintu gerbang kabupaten, Woha diharapkan mampu memberikan kesan positif bagi tamu maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari.


“Jika perubahan menjadi slogan utama, semestinya hal mendasar seperti penataan ibu kota kabupaten menjadi prioritas. Namun faktanya, kondisi sekarang masih sama, bahkan sebagian area terlihat semakin tidak terurus,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.


Dengan semakin kuatnya kritik publik, masyarakat menanti langkah konkret dari pimpinan daerah untuk membuktikan komitmen perubahan yang telah dijanjikan. Transparansi rencana pembangunan serta kejelasan arah kebijakan dianggap penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.


Rakyat kini menunggu, apakah perubahan yang digaungkan hanya sebatas slogan, atau benar-benar akan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam waktu dekat.(Mdg/04)

Rabu, 19 November 2025

Kadis DPMDes Kabupaten Bima Abaikan Kewenangan Bupati Terkait Pelimpahan Wewenang Camat.

Kadis DPMDes Kabupaten Bima, Kamaruddin, S.Sos.


Bima. Media Dinamika Global.Id_ Polemik mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat kembali mencuat setelah muncul dugaan bahwa Kepala Dinas DPMDes Kabupaten Bima, dibawah pimpinan Kamaruddin, S.Sos, Sejumlah pihak menyoroti sikap DPMDes yang dinilai tidak sejalan dengan regulasi yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan desa.


Pelimpahan kewenangan tersebut secara jelas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/755/30.1/2017 dan peraturan-peraturan turunan lain yang relevan. Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat PP Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Desa, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, camat, dan pemerintah desa.


Sejumlah regulasi yang berlaku di Kabupaten Bima juga mempertegas posisi camat sebagai perpanjangan tangan bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. 


Adapun Dasar Hukum Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Bupati Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2022. 


Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada camat harus dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan yang memadai, serta koordinasi yang tepat dengan kepala daerah.


Dugaan pengabaian kewenangan oleh Kadis DPMDes ini menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi pelaksanaan kebijakan daerah dan keharmonisan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bima.


Pihak-pihak yang berkepentingan meminta agar Bupati Bima meninjau kembali implementasi regulasi tersebut untuk memastikan bahwa mekanisme pelimpahan kewenangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Hingga berita ini dinaikkan Kadis DPMDes Kabupaten Bima, Kamaruddin, S.Sos belum berhasil dikonfirmasi oleh Media. (Mdg/04)



Rabu, 12 November 2025

PEMERINTAH DESA RISA GELAR MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN APBDES DANA DESA TAHUN 2026.

Pemdes Risa Saat nelaksanakan Musdes Rancangan APBDes Tahun 2026 di aula kantor Desa Risa kamis (13/11).


Bima. Media Dinamika Global.Id_Pemerintah Desa Risa melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Dana Desa (DD). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Risa, Pada hari Kamis tanggal (13/11) dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, LPM, perwakilan RT/RW, Toma, tokoh pemuda, Babinsa, Babhinkamtibmas, serta pendamping desa.


Dalam sambutannya, Kepala Desa Risa, Mukhrim H.Ismail, Menyampaikan bahwa Musdes ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan APBDes yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.


“Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan Desa Risa,” ujar beliau.

Sementara itu, Camat Woha yang diwakili Kasi Fisspra, Trisna Andriani, SE menyampaikan apresiasi kepada Pemdes Risa atas pelaksanaan Musdes yang berjalan partisipatif dan transparan. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran desa yang berpihak pada kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat.


“Musyawarah Desa ini merupakan momentum penting untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Kami berharap seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan, agar APBDes Tahun 2026 benar-benar mencerminkan aspirasi warga,” ujar Trisna.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Desa, Jumrah Ishaka, Spd, Memaparkan rancangan struktur APBDes Tahun 2026 yang meliputi pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan desa. Beberapa prioritas pembangunan yang diusulkan antara lain peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan layanan sosial.


Ketua BPD Risa, Ma'ruf, Spd, Menyatakan dukungannya terhadap proses penyusunan APBDes yang terbuka dan melibatkan masyarakat.


“Masukan dari warga menjadi acuan penting bagi kami dalam menetapkan arah pembangunan tahun depan,” ungkapnya.


Hasil Musdes ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Desa Risa dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Desa (RKAPDes) tentang APBDes Tahun 2026 yang selanjutnya akan dibahas bersama BPD untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.


Dengan terselenggaranya Musdes ini, diharapkan penyusunan APBDes Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, serta program-program pembangunan yang direncanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Risa secara berkelanjutan.(Mdg/04)

Selasa, 11 November 2025

LSM LPKB NTB Tolak Keterlibatan Kontraktor Kota Bima dalam Pengelolaan Petugas Kebersihan Wilayah Kabupaten.

Sejumlah aktivis LSM LPKB NTB saat bertemu dengan Kabid DLH Kabupaten Bima, Saiful.


Bima, Media Dinamika Global.Id Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Penegak Kebenaran dan Keadilan (LPKB) NTB, Mendatangi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Melalui Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Saiful, Untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana keterlibatan kontraktor asal Kota Bima dalam pengelolaan petugas kebersihan atau penyapu jalan di wilayah protokoler Kabupaten Bima. Pada hari Rabu tanggal (12/11).


Penolakan tersebut didasari atas pertimbangan bahwa pengelolaan kebersihan di wilayah Kabupaten Bima seharusnya melibatkan perusahaan atau kontraktor lokal yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Woha, yang dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.


Sebelumnya, berdasarkan usulan LSM Penegak Kebenaran pada 2 Februari 2025, pemerintah daerah menganggarkan Rp200 juta untuk kegiatan uji coba penyapuan jalan di wilayah protokoler Kabupaten Bima. Namun, masa uji coba yang berlangsung selama dua bulan kini dinilai sudah melewati batas waktu yang memungkinkan untuk dilakukan penunjukan langsung maupun melalui metode e-catalog.


Menurut Ketua LSM LPKB NTB, Burhan Metty, Menyampaikan, Apabila pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, tetap memaksakan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggandeng kontraktor luar daerah, maka hal itu berpotensi menjadi temuan hukum dan dapat berdampak pada pertanggungjawaban keuangan daerah.


“Masih banyak kontraktor lokal di Kabupaten Bima yang mampu mengelola petugas kebersihan. Jangan sampai anggaran daerah justru dikelola pihak luar tanpa dasar yang jelas,” tegas Burhan Metty.


LSM LPKB NTB berharap Pemerintah Kabupaten Bima dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan memperhatikan asas pemerataan ekonomi lokal serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.(Mdg/04)

Rabu, 05 November 2025

DLH Kabupaten Bima Sosialisasikan Wilayah dan Izin Pertambangan Rakyat Blok Pesa Kecamatan Wawo.

 

Kabid Penataan dan Lingkungan DLH Kabupaten Bima, Arifun Rahman, ST.M.Ling, Saat memberikan sosialisasi terkait WPR dan IPR Blok Pesa Kecamatan Wawo, Kamis (06/10).


Bima, Media Dinamika Global.Id_ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima menggelar kegiatan sosialisasi terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Blok Desa pesa, Kecamatan Wawo, Sesuai amanat PP 28 TAHUN 2025, KEPMENLH/BPLH no. 1637 Tahun 2025 dan Permenlh/kplh no 22 tahun 2025. Pada hari kamis tanggal (06/11) di aula Kantor Bupati Bima.


Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata kelola pertambangan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta berwawasan lingkungan.


Sosialisasi ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha tambang rakyat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB serta perwakilan dari instansi teknis terkait. Dalam kesempatan tersebut, pihak DLH Kabupaten Bima memaparkan pentingnya penetapan WPR sebagai dasar hukum bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan secara legal dan bertanggung jawab.


Kepala Dinas DLH Kabupaten Bima, Melalui Kabid Penataan lingkungan, Arifun Rahman, ST.M.ling, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas pertambangan rakyat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di masyarakat.


“Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Bima memiliki izin yang sah serta mengikuti kaidah lingkungan hidup. Dengan demikian, aktivitas tambang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam,” ujarnya.


Selain memberikan penjelasan terkait prosedur pengajuan IPR, DLH juga mengingatkan pentingnya kajian lingkungan hidup sebelum melakukan aktivitas pertambangan. Peserta sosialisasi diberikan pemahaman mengenai tata cara pengelolaan limbah tambang, reklamasi lahan pasca tambang, serta dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul.


Pemerintah Kabupaten Bima melalui DLH berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat di seluruh wilayah Bima. 


Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami aturan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah tambang.(Mdg/04)

Minggu, 02 November 2025

Pemdes Pandai Gelar Musdes APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan Musdes Pemdes Pandai Kecamatan Woha berjalan dengan penuh kekeluargaan. Pada hari senin (02/11).


Bima. Media Dinamika Global.Id_Pemerintah Desa Pandai menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga desa , Pada hari senin tanggal (03/11) di ruangan aula kantor Desa setempat.


Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Pandai, Syahir Maha Putra, Spd, mMenyampaikan bahwa pada perubahan anggaran tahun ini, sebagian Dana Desa akan dialokasikan untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut beliau, penguatan ekonomi desa melalui koperasi merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.


“Kedepannya, ketika sebagian anggaran Dana Desa diarahkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih, maka tentu anggaran pembangunan fisik akan berkurang. Karena itu, mari kita bersama-sama mendukung keberadaan koperasi ini sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan pembangunan desa,” ujar Kepala Desa Pandai.


Pemdes Pandai juga telah menyiapkan lahan seluas 5 are untuk pembangunan kantor Koperasi Desa, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Tim Koperasi Desa (Kopdes).


Selain membahas pengelolaan dana, Kepala Desa juga mengingatkan masyarakat penerima manfaat, seperti bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya, agar tidak terlibat dalam judi online. Beliau menegaskan bahwa penerima bantuan yang terbukti terlibat dalam aktivitas tersebut dapat dikenakan sanksi, termasuk dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan.


Sementara itu, Ketua BPD Pandai, Supriadin, S.Pd, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar seluruh elemen masyarakat dapat mendukung program-program pemerintah desa.


“Mari kita bersama-sama mendukung dan berpartisipasi aktif dalam membangun Desa Pandai agar semakin maju dan mandiri,” ujarnya.


Musdes APBDes Perubahan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.(Mdg/04)