 |
| GAKADA BIDOM Gelar Dialog Publik, (Ist/Surya) |
MATARAM, Media Dinamika Global - Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok menggelar dialog publik bertajuk “Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan? Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUP NTB” di Hangout Caffe, Kota Mataram, Senin (3/8/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka untuk mengkaji berbagai laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian diagnosis terhadap pasien rujukan asal Bima dan Dompu.
Ketua Umum GAKADA Pulau Lombok, Arif Kurniadin, menegaskan bahwa dialog tersebut lahir dari kepedulian organisasi terhadap banyaknya keluhan yang diterima dari keluarga pasien yang menjalani perawatan di RSUP NTB.
“Agenda hari ini berangkat dari keresahan kami bersama. Bukan lagi menjadi rahasia publik, banyak laporan yang masuk kepada kami terkait berbagai persoalan yang dialami keluarga kita yang dirujuk dari rumah sakit di Bima dan Dompu ke RSUP NTB. Salah satu yang paling sering menjadi perhatian adalah persoalan diagnosis,” ujar Arif dalam sambutannya.
Dialog publik menghadirkan Direktur RSUP NTB Asrul Sani, Anggota DPRD NTB Nadirah Alhabsy, Akademisi UNBIM Alfisahrin, dan Relawan Kemanusiaan Kaharuddin Abbad sebagai narasumber. Keempatnya memberikan pandangan dari perspektif masing-masing guna membahas persoalan pelayanan kesehatan secara komprehensif.
Arif mengungkapkan, sebelum pelaksanaan dialog, panitia telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari rumah sakit di Bima dan Dompu, dinas kesehatan kabupaten/kota, hingga Ombudsman RI Perwakilan NTB agar pembahasan berlangsung berimbang.
Meski sejumlah pihak belum dapat hadir, menurut Arif, Ombudsman memberikan informasi bahwa persoalan yang diangkat dalam forum tersebut memang telah menjadi laporan masyarakat dan saat ini sedang dalam proses penanganan.
“Kami sudah melakukan koordinasi secara intens dengan berbagai pihak, termasuk Direktur Rumah Sakit di Bima dan Dompu, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, hingga Ombudsman. Walaupun mereka belum bisa hadir, yang menjadi perhatian kami adalah penjelasan dari Ombudsman bahwa persoalan ini memang sudah dilaporkan masyarakat dan saat ini sedang dalam proses penanganan di Ombudsman Provinsi NTB,” katanya.
Pernyataan tersebut, lanjut Arif, menjadi alasan kuat bagi GAKADA untuk menghadirkan ruang dialog yang objektif dan berbasis data.
“Artinya, isu yang kita angkat malam ini bukan hanya sebatas teori atau hoaks. Ada laporan yang sedang diproses sehingga perlu kita kawal bersama dengan tetap mengedepankan asas objektivitas dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap setiap narasumber dapat menyampaikan pandangan sesuai kapasitas dan kewenangannya sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, Direktur RSUP NTB diharapkan menjelaskan mekanisme pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, DPRD NTB memberikan perspektif pengawasan, akademisi mengulas persoalan dari sisi ilmiah, sementara relawan kemanusiaan menyampaikan pengalaman mendampingi pasien di lapangan.
“Mudah-mudahan melalui dialog ini kita memperoleh gambaran yang utuh. Pak Direktur bisa menjelaskan dari sisi SOP rumah sakit, anggota DPRD dari fungsi pengawasan, akademisi dari kajian ilmiah, dan relawan kemanusiaan berdasarkan fakta-fakta yang selama ini mereka temui di lapangan,” pungkas Arif.
Redaksi |