Mediadinamikaglobal.id|Halmahera Selatan — Polemik pelantikan ulang empat kepala desa di Halmahera Selatan kembali memanas. Keputusan yang disebut-sebut dilakukan tanpa memperhatikan putusan PTUN Ambon ini memicu gelombang kritik keras dari DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelecehan terang-terangan terhadap hukum dan akal sehat pemerintahan.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli SH, tampil vokal dan menuding pemerintah daerah telah bermain-main dengan aturan hanya demi kepentingan politik tertentu.
“Halmahera Selatan tidak boleh dikelola dengan keputusan yang mengabaikan hukum dan kepentingan rakyat! Jika PTUN sudah membatalkan, maka pemerintah daerah wajib menghormati putusan itu. Ini bukan ruang untuk manuver politik,” tegasnya dengan nada tinggi.
Menurut Harmain, pelantikan ulang empat kepala desa yang telah dibatalkan negara melalui putusan pengadilan adalah tindakan yang bukan hanya keliru, tetapi berpotensi mencederai seluruh tatanan demokrasi desa. Ia melihat langkah ini sebagai preseden buruk yang bisa melemahkan wibawa hukum di mata masyarakat.
“Kami hanya meminta Bupati Bassam Kasuba menggunakan hati nurani. Jabatan itu amanah, bukan mainan politik. Apa pun keputusan hari ini akan dikenang rakyat dan bisa memicu konflik berkepanjangan di desa,” ujarnya.
Harmain menegaskan bahwa masyarakat desa bukan lagi objek yang bisa dipermainkan oleh dinamika politik elite. Ia mendesak Bupati agar menunjukkan sikap negarawan dengan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.
“Rakyat melihat, rakyat menilai. Jangan sampai pemerintah sendiri yang mempertontonkan kekacauan hukum. Kami di GPM tidak akan tinggal diam bila demokrasi desa dirusak,” katanya.
DPC GPM Halsel memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan tidak segan melakukan langkah lanjutan jika pemerintah daerah tetap bungkam atau tidak menunjukkan itikad baik.
“Jika pemerintah tidak menghormati putusan hukum, maka jangan salahkan kami bila gerakan pemuda kembali turun ke jalan. Demokrasi dan keadilan tidak boleh digadaikan,” ujar Harmain.
Unces