Mataram, Media Dinamika Global.Id || Kasus pengadaan Alat Praktek tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 43 Miliar Yang bergulir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menjadi sorotan Publik, Bukan hanya soal keterlambatan proses, tetapi juga dugaan maladministrasi, lemahnya transparansi, hingga potensi pengaturan tender.
Pusat Kajian Demokrasi (PUKAD NTB) pun langsung melayangkan Surat Aksi Demontrasi Di mana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (DIKBUD NTB) - Kantor Gubernur NTB - BPKP NTB menjadi Tempat untuk menyuarakan Terkait dengan Problem yang Terjadi.
Direktur PUKAD NTB, Firmansyah, SH, menilai proses pengadaan ini penuh kejanggalan. Menurutnya, banyak hal yang harus di ungkap dihadapan Publik.
“Sistem itu dibuat untuk mengontrol proses pengadaan. Kalau data di Sistem tidak sesuai kenyataan, maka ini merupakan konspirasi yang sengaja dimainkan oleh beberapa Oknum titipan penguasa” tegas Direktur PUKAD melalui Via WhatsAppnya. Sabtu, (13/9/25).
Firmansyah juga menilai adanya permainan kotor dengan adanya dugaan pengaturan tender, mengingat nilai proyeknya besar dan terkait sektor pendidikan yang seharusnya dijaga marwahnya.
Keterlambatan kontrak berimbas langsung pada distribusi alat praktik. Padahal, siswa SMK sangat mengandalkan fasilitas ini untuk meningkatkan keterampilan mereka.
“Pengadaan alat praktik ini bukan sekedar beli barang, tapi soal masa depan generasi bangsa. Kalau terlambat, berarti kita sengaja mengorbankan generasi,” kecam Firmansyah.
Selain itu, PUKAD NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB dan BPKP untuk menindak tegas oknum yang coba bermain dengan nasib Anak Bangsa.
“Jangan sampai dana miliaran menjadi proyek bagi hasil yang menguntungkan beberapa pihak titipan penguasa dan mengorbankan masa Depan Anak Bangsa di Daerah Nusa Tenggara Barat Ini". Tambah Firmansyah.
Dalam Aksi Pusat Kajian Demokrasi (PUKAD NTB) menyatakan sikap :
1. Mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD NTB) agar memberikan kejelasan Pada Publik terkait dengan masalah pangadaan alat praktik senilai 43 M untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) Di Nusa Tenggara Barat.
2. Mendesak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP NTB) untuk segera melakukan Audit Anggaran Pengadaan Alat Praktik 43 M pada DIKBUD NTB.
3. Meminta Kepada Gubernur NTB Segera Panggil dan Evaluasi Kepala DIKBUD NTB karena diduga mengotak-atik sistem Tender dan Maladministrasi.
4. Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti maka PUKAD NTB bersurat Resmi Ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
Sementara, pihak Dikbud NTB, belum bisa dikonfirmasi, awank pun Media ini terus berupaya konfirm, hingga berita dipublikasikan. (*).