Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id._ Akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan terkait dengan banyaknya aksi unjuk rasa menurut stabilitas harga jagung. Hal ini disampaikan Nanang Sofian.
Kata Nanang Sofian, Jika dilihat dari hasil produksi dengan harga Rp.3.800 sampai Rp.4.000 itu hanya menutupi biaya produksi atau biaya pengeluaran masyarakat tani, bahkan kurang.
"Belum lagi gagal panen yang dialami masyarakat petani jagung," ucap Nanang Sofian saat di temui di salah satu kedai kopi, Kota Mataram. Rabu, 1 Mey 2024.
Seharusnya, lanjut dia, Pemerintah Daerah mampu mengatensi khusus terkait permasalah ini, karena dilihat setiap tahun aksi unjuk rasa tetap terjadi disaat masa panen tiba dan seakan-akan sudah jadi budaya yang wajib terlaksana. Jikalau memang pemerintah tidak mampu menaikan harga pertani jagung maupun harga pertanian lainnya.
"Melihat kondisi masyarakat, pemerintah Daerah harus memberikan solusi terkait persoalan tersebut," tegasnya.
Disini lain, pada saat panen masyarakat diperhadapkan dengan bibit mahal, obat-obatan, dan pupuk subsidi dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) bahkan harga pupuk melambung tinggi, sekitar Rp.150.000-250.000.
"Ini semua terjadi kerena tidak masif pemerintah pengawasan dan kebijakan berdasarkan kewenangannya," terang Nanang Sapaan akrabnya.
Sementara, Polda Provinsi NTB memilki inisiatif mengadakan dialog terkait dengan stabilitas harga jagung dengan mengundang semua pihak. Dalam kegiatan tersebut Akademisi hadir untuk menjadi narasumber pada dialog diselenggarakan oleh Polda NTB.
"Saya sangat mengapresiasi atas inisiatif dan kerja Polda NTB," ungkap Nanang.
Menurut dia, dilihat secara objektif hal mengenai stabilitas harga jagung bukan menjadi tanggungjawab dari pihak kepolisian, walaupun demikian, langkah yang ambil Polda NTB itu salah cara untuk mencapai sebuah solusi.
"Kegiatan Polda NTB tersebut adalah kegiatan positif untuk masyarakat petani jagung di wilayah hukumnya," tutur Nanang.
Dalam sudut pandang Nanang, ini menjadi tamparan besar untuk pihak pemerintah kabupaten, Kota, dan Pemerintah Provinsi NTB yang tidak memiliki etikad baik, tidak menginisiasi untuk dialog dengan masa aksi yang berkunjung rana hukum (Penjara).
"Artinya, bisa disimpulkan, bahwa Polda NTB lebih perduli terhadap nasib masyarakat petani, lebih khusus masyarakat petani jagung, dari pada pemerintah Daerah dan Provinsi NTB sebagai pemangku kebijakan, secara "Pribadi " sangat memalukan," pungkasnya.
(Surya Ghempar).