Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- Sudah memasuki tahun baru 2022 kini kembali warga masyarakat desa Boro kecamatan sanggar kabupaten Bima keluhkan dengan persoalan patut diduga kuat pendamping PKH kecamatan sanggar main-main.
Berdasarkan acuan dalam bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 dari Pemerintah akan menjadi kabar baik diakhir tahun 2021. Pasalnya, Bansos PKH bulan Desember 2021 ini dari Pemerintah melalui kementerian sosial (Kemensos) bakal segera cair hingga akhir bulan Desember 2021.
Fakta dilapangan berkata lain yang dialami oleh warga menerima manfaat, bantuan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan sanggar kabupaten Bima, khususnya Desa Boro.
Salah satu dari Warga menerima PKH beralamat di RT 04 RW 02 dusun tanjung, desa Boro Kecamatan sanggar atas nama Hasan, berstatuskan duda.
Hasan, menceritakan tentang adanya program keluarga harapan ( PKH ) kepada awak media merasa janggal dalam mengambil uang bantuan tersebut, setiap kali melakukan pengecekan di beriling ataupun bank isi ATM kosong.
"Lebih dan kurangnya, mulai dari saat pencoblosan pemilihan DPRD sampai sekarang ini tidak lagi menerima bantuan PKH sedangkan dari awal saya terima 1.1 dan mencapai 1.5 juta rupiah, semasih dipendamping oleh, Sahyu," ungkap Hasan saat diwawancarai media Aspirasi Online.
Kemudian, Hasan melanjutkan. Kami juga sudah melaporkan kepada pihak pendamping PKH kecamatan sanggar berinisial Sri Wahyunti, yang biasa disapa Anti. Namun ironisnya jawaban dari si A, "ini masalah data pak Hasan".
Menurut Hasan, ini tidak logis dan sistematis yang lakukan oleh pihak pendamping PKH, terhadap kami. Lucunya lagi, pernah mengumpulkan uang 10 sepuluh ribu rupiah kepada kami dan di iming-iming mendapatkan sebuah kartu, lalu diberikan.
"Sampai hari ini, kartu yang di iming-iming kan tersebut tidak kunjung datang, pada saat hajatan itu juga, pernah meminta uang sebesar Rp 25 ribu rupiah per KPM PKH, salah satu oknum suruhan Saudari nama samaran Anti itu, apabila tidak ada yang kumpulkan maka tidak akan di cairkan PKH nya," pungkasnya Dikutip dari pernyataan Hasan, sebagai narasumber. Pada hari senin (03/01/2022).
Tambah Hasan, seandainya pihak Dinas sosial kabupaten Bima dan aparat penegak hukum ( APH ) memanggil saya, tentu saya akan hadir untuk memberikan keterangan bersama warga lainnya. kami sebagai masyarakat yang buta huruf tolong jangan di bodoh-bodohi," Tutupnya Hasan dengan nama panggilan Muma.
Tak hanya, Hasan, Ratna Ibrahim pun menjelaskan kepada awak Media Aspirasi, bahwa dirinya juga dari awal menerima PKH saat di jabat oleh saudara sahyu, itu mulus tanpa ada penghambatan dan tidak pernah dikumpulkan uang.
Sahyu pada saat itu, mengundurkan diri karena ikut caleg DPRD Kabupaten, setelah di jabat oleh Sri Wahyunti alias Anti ini sebagai pendamping PKH kecamatan sanggar atau yang untuk di desa Boro, mulailah sudah.
"Pernah saya menerima 40 ribu rupiah dan 70 ribu rupiah yang dari awalnya mendapatkan 1.1 juta rupiah, kami juga hanya diam saja dan harus melaporkan kepada siapa, karena kami orang buta huruf," ungkap Ratna Ibrahim.
Dalam investigasi Media Aspirasi Online di lapangan tentang program keluarga harapan PKH ini, sangat fantastis dan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima harus bertindak tegas atas persoalan tersebut.
Pemerintah Pusat Republik Indonesia, telah menggelontorkan anggaran untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia lebih khususnya kabupaten Bima titik koordinatnya adalah Dinas Sosial Kabupaten, peranan penting dalam keputusan kepala dinas mengevaluasi kembali kinerja pendamping PKH kecamatan sanggar khusus di desa boro.
Kasihan masyarakat kalau memang diatas namakan warga masyarakat penerima program tersebut. Program PKH adalah sebagian besar dari Visi-Misi Presiden Republik Indonesia yang dipatuhi untuk memberikan kepada, Keluarga penerima manfaat (KPM).
Setelah melakukan klarifikasi kepada pihak pendamping PKH desa Boro kecamatan sanggar, sementara nomor telepon tidak aktif dan sembari menunggu tanggapan pihak terkait berita dipublikasikan.(MDG).