Bima NTB. Media Dinamika Global.Id. Dalam rangka menindaklanjuti undangan yang disepakati Ketua PGRI dengan DPRD Kabupaten Bima Komisi IV, terkait dengan penyampaian aspirasi seluruh Guru Honorer yang memenuhi Passing grade (PG) yang dianggap memenuhi kriteria penilaian namun tidak lulus, Rabu 93/11/2021.
Dalam agenda tersebut pertemuan akan dihadiri oleh Anggota DPRD dari komisi IV, komisi I, Bupati Bima, BKD, dan Dikpora Kabupaten Bima serta Para Guru Honorer PPPK yang Paling Tinggi Passing Grade tapi tidak terakomodir.
Namun dalam pertemuan itu para guru honorer menilai pemerintah tidak konsisten dan tidak serius dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para tenaga honorer, pasalnya pemerintah yang terkait termasuk Bupati Bima Hj Indah Damayanti, SE tidak hadir dalam pertemuan tersebut, yang akhirnya hanya menyisakan luka dan sakit hati terhadap para guru honorer.
Sekretaris PGRI Kabupaten Bima Ramli, S.Pd.Md, saat diwawancara, setelah pertemuan kedua ini akan ada pertemuan yang ketiga dimana sebelum itu pemerintah akan melakukan pertemuan interen dalam menentukan keputusan terkait dengan langkah apa yang akan diambil dalam penentuan nasib seluruh guru honorer di Kabupaten Bima.
Beliau juga mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima agar memberikan ruang kepada seluruh guru yang sudah lulus Passing grade supaya diakomodir dan bisa mengambil sikap untuk menambahkan formasi, juga tidak akan melakukan seleksi tahap dua sebelum menyelesaikan Guru Honorer yang lulus passing grade ditahap satu, Pungkasnya.
Lalu Bagaimana Pendapat Anggota DPRD Kab.Bima Terkait Masalah Nasib Guru PPPK yang Nilainya Tinggi,Tapi Tidak Lulus ?
H. Rafidin, S.Sos, selaku Ketua Komisi I DPRD Kab.Bima dari Fraksi PAN dalam pertemuan itu menyampaikan kepada seluruh Guru Honorer dan sejumlah awak Media hari ini memang kami sedang melakukan rapat lintas Komisi tujuannya agar jangan sampai nantinya ada yang membela diri Antar BKD dan Dikpora, karena biasanya disini mereka saling menyalahkan ketika ada persoalan, jadi itu tujuan pertemuan kami agar supaya tuntutan dari semua teman teman P3K ini bisa terjawab.
Beliau juga menilai dalam hal ini ada indikasi dan penyalahgunaan wewenang jabatan, karena melakukan atau telah menghilangkan formasi bagi beberapa guru, makanya hari ini kami panggil Dikpora dan BKD hari ini, hanya saja teman teman Guru Honorer ini datang lebih dulu. Pungkasnya. (MDG. 005).
0 comments