Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 01 Juli 2026

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Kongkow-Kongkow Bersama Warga, Perkuat Kamtibmas di Wilayah Binaan

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Dalam rangka mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan kongkow-kongkow di desa binaan masing-masing pada Rabu malam (1/7/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai sarana komunikasi sosial antara Babinsa dengan warga guna menyampaikan berbagai imbauan terkait keamanan lingkungan, memperkuat silaturahmi, serta mengantisipasi potensi gangguan ketertiban di tengah masyarakat.


Babinsa Desa Sangia, Sertu Syaifullah, melaksanakan kegiatan kongkow-kongkow bersama warga pada pukul 19.30 Wita. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan memasuki musim kemarau, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Ia juga mengingatkan para pemuda agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurutnya, pendekatan komunikasi secara langsung menjadi salah satu upaya efektif dalam menjaga stabilitas wilayah binaan.

Sementara itu, pada pukul 19.45 Wita, Babinsa Desa Naru Barat, Koptu Mahru, melaksanakan patroli kongkow-kongkow bersama warga. Dalam dialog tersebut, ia mengimbau masyarakat agar terus menjaga keamanan lingkungan, mempererat tali silaturahmi antarwarga, serta segera melaporkan setiap permasalahan kepada aparat terkait agar dapat ditangani dengan cepat dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.


Di Kecamatan Lambu, Babinsa Desa Lambu, Serka Bambang, menggelar kegiatan serupa bersama para pemuda desa pada pukul 20.00 Wita. Ia memberikan pembinaan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh ajakan maupun informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang mengarah pada tindakan negatif atau melanggar hukum. Selain itu, para pemuda diajak untuk saling mengingatkan dan membiasakan diri melakukan kegiatan positif yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, pada pukul 20.30 Wita, Babinsa Desa Mangge, Koptu Makmun, berdiskusi dengan warga mengenai situasi Kamtibmas di lingkungan setempat. Ia menekankan pentingnya penyelesaian setiap persoalan melalui musyawarah dan mufakat serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan akan menjaga keharmonisan dan mempererat hubungan antarwarga.

Melalui kegiatan kongkow-kongkow tersebut, Koramil 1608-03/Sape berharap sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah binaan.(Team.MDG.03)

SDN 21 Tolomundu Kota Bima Gelar Uji Coba Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi OSN-P Mata Pelajaran IPS dan Matematika

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pelaksanaan uji coba Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi (OSN-P) untuk mata pelajaran IPS dan Matematika sebagai bagian dari persiapan peserta didik dalam menghadapi kompetisi di tingkat provinsi NTB, rabu 1 Juli 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik siswa, melatih ketelitian, meningkatkan kepercayaan diri, serta membiasakan peserta dengan suasana dan pola soal yang akan dihadapi pada pelaksanaan OSN-P. Melalui uji coba ini, guru pembimbing juga dapat melakukan evaluasi dan memberikan penguatan pada materi yang masih perlu ditingkatkan.


Semoga kegiatan ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi seluruh peserta untuk meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama sekolah pada ajang OSN-P Tahun 2026. Terima kasih kepada para guru pembimbing atas dedikasi dan bimbingan yang terus diberikan kepada para peserta. Tetap semangat, terus belajar, dan raih prestasi terbaik.(Sekjend MDG)

5 NYAWA TUMBAL KOPERASI MERAH PUTIH

     


Ketika Bendera Menjadi Kain Kafan

Opini, Media Dinamika Global.id.-- Merah Putih seharusnya menjadi lambang kehidupan, harapan, dan pengabdian kepada bangsa. Namun pada Juni 2026, warna yang sama mengiringi kepulangan lima peti jenazah. Mereka berangkat sebagai peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Merah Putih. Mereka pulang sebagai kabar duka. Di hadapan keluarga, bendera yang selama ini dihormati menjadi penutup terakhir perjalanan hidup mereka.

Lima Nama, Bukan Sekadar Statistik

Yonanda. Anisa. Novia. Rifki. Nola.

Lima nama yang tidak pantas larut menjadi angka dalam laporan evaluasi. Masing-masing memiliki keluarga, cita-cita, dan masa depan yang belum sempat dijalani. Ada yang tumbang karena kelelahan, ada yang tidak mampu bertahan menghadapi panas, ada yang memiliki kondisi kesehatan yang semestinya menjadi perhatian sejak awal. Di balik setiap nama, ada rumah yang kini kehilangan suara paling akrab.

Mereka Berangkat untuk Mengabdi, Bukan Mengorbankan Diri

Tidak satu pun dari mereka mendaftarkan diri untuk menghadapi risiko kehilangan nyawa. Mereka adalah para sarjana yang berharap memperoleh pekerjaan, mengelola koperasi desa, menyusun pembukuan, mengembangkan usaha masyarakat, serta membantu menggerakkan ekonomi lokal. Cita-cita mereka sederhana: bekerja dengan terhormat dan membahagiakan keluarga. Namun perjalanan menuju tugas itu justru melewati medan yang tidak pernah mereka bayangkan.

Ketika Pelatihan Kehilangan Relevansi

Manajemen koperasi membutuhkan kemampuan memimpin, mengelola keuangan, memahami akuntansi, digitalisasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kemudian dipersoalkan publik adalah mengapa sebagian materi justru berorientasi pada latihan bergaya kemiliteran. Disiplin tentu penting. Ketahanan fisik juga memiliki tempatnya. Namun setiap bentuk pelatihan semestinya proporsional dengan kompetensi jabatan yang akan dijalankan. Ketika tujuan dan metode tidak lagi saling bertemu, pertanyaan menjadi sesuatu yang wajar.

Biaya yang Tercatat, Kehilangan yang Tak Terhitung

Anggaran pelatihan dapat dihitung hingga rupiah terakhir. Laporan pertanggungjawaban dapat diaudit. Setiap pengeluaran memiliki dokumen. Namun tidak ada satu pun kolom anggaran yang mampu menghitung harga sebuah kehilangan. Tidak ada rumus yang dapat mengonversi air mata orang tua menjadi angka. Tidak ada nota yang dapat mengganti anak yang tak lagi pulang.

Evaluasi yang Selalu Datang Sesudah Duka

Setelah korban berjatuhan, muncullah evaluasi. Materi akan disederhanakan. Beberapa kegiatan akan dikurangi. Sebagian metode akan diperbaiki. Langkah itu patut diapresiasi apabila benar-benar dijalankan. Namun evaluasi selalu menyisakan pertanyaan yang sunyi: mengapa kebijaksanaan baru hadir setelah nyawa melayang? Bukankah tujuan evaluasi adalah mencegah kehilangan, bukan sekadar meresponsnya?

Bukan Pahlawan Perang, Melainkan Korban Sebuah Kekeliruan

Mereka tidak gugur di garis depan peperangan. Mereka bukan sedang mempertahankan wilayah negara dari serangan musuh. Mereka adalah warga negara yang sedang mengikuti proses pelatihan menuju pekerjaan sipil. Karena itu, kematian mereka menghadirkan pertanyaan moral yang jauh lebih berat. Jangan sampai kehilangan ini dipandang sebagai konsekuensi biasa. Setiap nyawa yang hilang dalam sebuah program publik adalah alarm bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa secara jujur.

Rumah-Rumah yang Kini Berubah Sunyi

Di suatu rumah ada kursi yang tak lagi terisi. Di rumah lain ada piring yang tetap disiapkan meski pemiliknya tak pernah kembali. Ada ijazah yang belum sempat dipajang. Ada orang tua yang setiap malam masih memandang pintu, seolah berharap anaknya pulang seperti biasa. Negara mungkin melanjutkan program. Namun bagi keluarga, waktu seakan berhenti pada hari kabar duka itu datang.

Administrasi Dapat Ditutup, Duka Tidak

Berkas dapat diselesaikan. Rapat dapat dituntaskan. Laporan dapat dicetak. Bahkan nama program dapat diperbaiki. Namun tidak ada administrasi yang mampu menutup luka sebuah keluarga. Birokrasi mengenal tenggat waktu. Kesedihan tidak mengenal batas akhir.

Pertanyaan yang Layak Dijawab

Untuk apa seorang calon pengelola koperasi harus menghadapi risiko yang begitu besar dalam pelatihan? Apakah seluruh metode yang dipilih benar-benar memiliki hubungan langsung dengan tugas yang akan mereka emban? Apakah setiap risiko telah dihitung secara matang? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap disiplin, melainkan bagian dari tanggung jawab publik agar kebijakan selalu berpijak pada akal sehat.

Ketika Simbol Terlalu Berat Memikul Kesalahan

Program ini membawa nama "Merah Putih", sebuah simbol yang seharusnya menyatukan seluruh rakyat. Justru karena itulah, simbol negara tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup ruang kritik. Mengoreksi sebuah kebijakan bukan berarti mengurangi rasa cinta kepada bangsa. Sebaliknya, kritik yang jujur adalah bentuk kepedulian agar simbol negara tidak kehilangan kemuliaannya akibat kesalahan manusia.

Luka yang Tidak Dapat Direvisi

SOP dapat diperbarui. Modul pelatihan dapat ditulis ulang. Struktur organisasi dapat diubah. Namun tidak ada revisi yang mampu mengembalikan tawa lima keluarga yang telah kehilangan anak mereka. Ada luka yang tidak selesai hanya dengan perubahan prosedur. Luka itu hanya dapat dihormati melalui keberanian mengakui kekeliruan dan kesungguhan untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang.

Refleksi yang Seharusnya Hadir Sejak Awal

Barangkali pelatihan yang lebih relevan dengan dunia koperasi akan menghasilkan manfaat yang lebih besar. Barangkali pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat mampu mencegah risiko yang tidak perlu. Barangkali setiap keputusan yang diambil dengan kehati-hatian akan menyelamatkan lebih banyak kehidupan. Dalam kebijakan publik, sering kali kata "seandainya" adalah kata yang paling menyakitkan, karena selalu datang setelah semuanya terlambat.

Kepada Para Pengambil Kebijakan

Jadikan tragedi ini sebagai pelajaran, bukan sekadar catatan. Jangan biarkan tubuh rakyat menjadi ruang uji coba bagi kebijakan yang belum matang. Setiap program pemerintah boleh memiliki target yang tinggi, tetapi tidak boleh kehilangan kompas kemanusiaannya. Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya banyaknya program yang selesai, melainkan juga banyaknya warga yang pulang dengan selamat.

Doa untuk Mereka yang Telah Pergi

Untuk Yonanda, Anisa, Novia, Rifki, dan Nola.

Semoga seluruh pengabdian yang kalian niatkan dicatat sebagai kebaikan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dan semoga bangsa ini belajar dengan sungguh-sungguh bahwa setiap kebijakan selalu menyangkut kehidupan manusia, bukan sekadar angka di atas kertas.

Cukup Sampai di Sini

Lima nyawa sudah terlalu banyak untuk sebuah pelajaran yang seharusnya dapat dipetik tanpa kehilangan.

Tidak ada koperasi yang akan menjadi lebih kuat karena warganya meninggal dalam pelatihan. Tidak ada program yang menjadi lebih mulia apabila dibayar dengan air mata keluarga. Dan tidak ada anggaran, sebesar apa pun nilainya, yang dapat menebus satu kehidupan yang telah hilang.

Karena pada akhirnya, ukuran paling sederhana dari sebuah negara yang baik bukanlah seberapa banyak program yang mampu dijalankan, melainkan seberapa sungguh ia menjaga setiap nyawa yang dipercayakan kepadanya.

Lima nyawa telah pergi. Semoga menjadi yang terakhir. Dan semoga bangsa ini memilih belajar sebelum kehilangan, bukan sesudahnya.(Sekjend MDG)

Lobi Pemprov NTB Berbuah, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id. – Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperjuangkan tambahan bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat membuahkan hasil. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan NTB memperoleh alokasi 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (30/6), dan dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama sejumlah gubernur dan perwakilan pemerintah provinsi dari berbagai daerah.

Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa Program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur Gorontalo, Gubernur Riau, serta perwakilan pemerintah provinsi lainnya. Pertemuan itu menjadi forum sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

 Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur Gorontalo, Gubernur Riau, serta perwakilan pemerintah provinsi lainnya. Pertemuan itu menjadi forum sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi NTB menyambut positif keputusan pemerintah pusat tersebut dan siap menindaklanjuti arahan Menteri PKP dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota serta kementerian dan lembaga terkait. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan Program BSPS secara tepat sasaran sekaligus mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.

Tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di Nusa Tenggara Barat. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.(Sekjend MDG)

Pondok Pesantren Al_Mukhlishin Salama Parado Terus Mencetak Generasi Prestasi 

     


Bima, Media Dinamika Global.Id-Keluarga Besar Yayasan Para Mu'allim Bima Pondok Pesantren Al_Mukhlishin Salama Parado mengucapkan selamat dan sukses kepada saudari NURFADILLAH (Siswi MA Al_Mukhlishin Salama Parado) atas keberhasilannya lolos Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bima Tahun 2026. 

Semoga amanah yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus mengukir prestasi, menumbuhkan jiwa disiplin, kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada agama, bangsa dan negara, serta menjadi contoh teladan bagi siswa-siswi lainnya yang sedang proses menuju kesuksesan, Aamiin. 

Alumni Pondok Pesantren Al_Mukhlishin Salama Parado sudah banyak yang berkontribusi tetap untuk negara, baik di bidang agama, kesehatan, guru, TNI, dosen, pengusaha dan lain sebagainya. 

Keberhasilan anak didik tentu tidak terlepas dari para bapak/ibu guru yang hebat, komputen dan berkualitas dalam mendidik murid-muridnya. 

Pondok Pesantren Al_Mukhlishin Salama Parado menawarkan kepada masyarakat mutu pendidikan yang bekualitas, baik di bidang ilmu pengetahuan agama maupun bidang ilmu pengetahuan umum untuk anak-anaknya. 

Karena di zaman moderen sekarang sangatlah penting memperkuat pondasi ilmu agama dalam membentuk kepribadian yang beradab, sehingga terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang.

Pendidikan yang mengintegrasi dan koneksi terhadap ilmu pengetahuan agama dan umum sangatlah relevan dengan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan untuk dunia dan akhirat. Oleh: Alumni Pondok Pesantren Al_Mukhlishin Salama Parado


Hari Pertama KKN, Mahasiswa UMMat Kelompok 55 Bangun Silahturahmi dengan Pemdes dan Pendekatan dengan Warga Desa Kampung Baru

     

Mahasiswa KKN UMMat Kelompok 55 saat silahturahmi dengan
Pemdes Kampung Baru, (Ist/KKN)

Sumbawa, Media Dinamika Global – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-40 Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) yang tergabung dalam Kelompok 55 resmi memulai pengabdian di Desa Kampung Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, pada Rabu (1/7/2026).

Mengawali kegiatan KKN, para mahasiswa melakukan silaturahmi dengan Pemerintah Desa di kantor Desa Kampung Baru dan pendekatan kepada serta perkenalan dengan warga, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya membangun hubungan yang harmonis sebelum melaksanakan berbagai program kerja selama masa pengabdian.

Ketua Kelompok 55 KKN UMMat, Nova, mengatakan bahwa komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat menjadi prioritas utama pada hari pertama pelaksanaan KKN.

"Di hari pertama ini kami melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan perkenalan. Kami ingin membangun komunikasi yang baik agar program-program yang akan kami jalankan nantinya dapat diterima dan memberikan manfaat bagi warga Desa Kampung Baru," ujar Nova kepada awak media.

Nova menjelaskan, selain memperkenalkan diri, seluruh anggota kelompok juga mulai melakukan observasi terhadap kondisi sosial masyarakat serta menggali potensi desa yang dapat dikembangkan bersama selama pelaksanaan KKN.

"Masa KKN kami berlangsung selama 40 hari. Kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Kehadiran mahasiswa UMMat disambut hangat oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Kampung Baru. Warga berharap keberadaan mahasiswa dapat membawa semangat baru, memberikan inovasi, serta membantu mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Mahasiswa KKN saat silahturahmi dengan Pemerintah Desa, (Ist/KKN)

Sementara itu, Kepala Desa Kampung Baru, Syafruddin, S.Sos, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya desanya sebagai lokasi pelaksanaan KKN Angkatan ke-40 UMMat.

"Atas nama Pemerintah Desa Kampung Baru, kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa KKN UMMat Kelompok 55. Kehadiran mereka merupakan suatu kehormatan sekaligus menjadi harapan baru bagi desa kami. Kami berharap mahasiswa dapat berbaur dengan masyarakat, memahami kondisi desa, serta memberikan kontribusi nyata melalui program-program yang bermanfaat," ujar Syafruddin, S.Sos.

Menurutnya, sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan KKN sehingga setiap program yang dirancang mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.

"Pemerintah Desa siap mendukung seluruh kegiatan mahasiswa selama KKN berlangsung. Semoga terjalin kerja sama yang baik sehingga seluruh program dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kampung Baru," katanya.

Di akhir penyampaiannya, Syafruddin, S.Sos berpesan agar para mahasiswa menjaga etika, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, serta memanfaatkan momentum KKN sebagai sarana belajar sekaligus mengabdi kepada masyarakat.

"Dengan semangat pengabdian dan kolaborasi, Kelompok 55 KKN UMMat berkomitmen menghadirkan berbagai program yang edukatif, inovatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat selama 40 hari pelaksanaan KKN di Desa Kampung Baru," tutupnya.

Redaksi |

Ikuti Arahan Kadisdik, OKP KAPI Resmi Lapor Dugaan Korupsi Dan Jual Beli Kursi SPMB SMPN 1 Kalianda Ke Kejari Lamsel.

     

 Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.Id || Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Komite Analis Pemuda Indonesia (KAPI) hari ini, Selasa 1 Juli 2026 pukul 14.00 Wib, secara resmi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan untuk melayangkan laporan pengaduan terkait carut marutnya proses dan hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 1 Kalianda tahun ajaran 2026/2027.
 
Laporan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum KAPI, Dedi Manda ini memuat dugaan serius meliputi penyalahgunaan wewenang, pemalsuan data, pelanggaran ketentuan resmi, hingga dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan seleksi tersebut.
 
"Benar hari Selasa tanggal 1 Juli 2026 pukul 14.00 tadi, kami dari OKP KAPI secara resmi melayangkan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan data, pelanggaran ketentuan, serta dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru / SPMB di SMP Negeri 1 Kalianda Tahun 2026," ungkap Dedi Manda saat ditemui di halaman Kejari Lampung Selatan usai menyerahkan berkas.
 
Dijelaskannya, langkah ini diambil sebagai perwakilan lembaga sekaligus atas nama kepentingan umum dan masyarakat serta para wali murid di wilayah Kecamatan Kalianda yang merasa dirugikan dan kecewa atas ketidakjelasan proses seleksi.
 
Tak Ada Ruang Pengaduan, Masyarakat Diminta Langsung Lapor APH
 
Menurut Dedi, laporan ini dipicu karena polemik yang meluas di masyarakat justru tidak mendapatkan ruang pengaduan yang layak untuk evaluasi dan perbaikan hasil seleksi. Padahal ruang tersebut seharusnya disediakan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan selaku regulator pelaksana SPMB sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi.
 
"Akibat tak ada ruang untuk mendapatkan hak informasi resmi dan terpercaya bagi masyarakat yang merasa dirugikan, serta keputusan hasil seleksi yang dianggap penuh ketidakwajaran, maka kami sesuai prosedur mengambil sikap melaporkan hal ini ke APH, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lampung Selatan," tegasnya.
 
Situasi ini semakin diperkuat tanggapan yang diterima saat wali murid menyampaikan komplain dan menyodorkan bukti ketidakwajaran data kepada Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan. Alih-alih menindaklanjuti, pihak dinas justru memberikan arahan tegas: "Kalau ada kecurangan silakan saja laporkan ke APH."
 
"Maka sesuai arahan dan petunjuk beliau itulah, kami pun secara resmi melapor ke Kejari Lamsel agar seluruh hal yang tertuang dalam berkas ini dapat diperiksa dan diproses secara hukum," tambah Dedi.
 
Poin Laporan & Anomali Data SPMB
 
Dalam berkas pengaduan yang diserahkan, KAPI memasukkan nama-nama pihak yang diduga terlibat, yaitu:
 
1. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalianda
​
2. Koordinator Tim Seleksi & Verifikasi SPMB sekolah
​
3. Petugas Administrator/Pengelola Portal Sistem Informasi SPMB
​
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan selaku penanggung jawab tertinggi
 
Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan aturan daerah, daya tampung sekolah ditetapkan 396 siswa dengan pembagian kuota: Afirmasi 20% (79 siswa), Domisili/Zonasi 40% (160 siswa), Prestasi 35% (139 siswa), dan Mutasi 5% (±18–19 siswa). Namun hasil pengumuman per 27 Juni 2026 menunjukkan ketimpangan mencolok:
 
- Jalur Prestasi: Seharusnya 139 siswa, hanya diterima 55 orang. Terindikasi 83 kuota dialihkan paksa ke jalur domisili tanpa dasar hukum, hanya beralasan "sistem" padahal sistem dikelola operator.
​
- Jalur Mutasi: Seharusnya 18–19 kursi, hanya terisi 14 siswa. Bahkan peserta yang lolos mayoritas berasal dari wilayah sama, tidak memenuhi syarat mutasi pindah tugas orang tua.
​
- Jalur Afirmasi: Satu-satunya jalur yang berjalan sesuai aturan tepat 79 siswa.
​
- Jalur Domisili: Diduga kuat melanggar batas kuota dan penuh ketidaksesuaian data, rincian lengkap terlampir dalam berkas bukti.
 
Saluran Komunikasi Mati, Dugaan Penyembunyian Informasi
 
Dedi juga menyoroti sikap menutup diri pihak terkait. Berulang kali pihaknya mencoba menghubungi kontak panitia yang tertera di situs resmi, namun nomor tidak aktif dan tak ada tanggapan. Kepala Dinas pun menolak memberikan kontak resmi sekolah dengan alasan nomor juga mati, yang justru memperkuat dugaan penyembunyian informasi.
 
"Kami yakin penegak hukum punya kewajiban menjaga masa depan generasi. Siapapun yang merusak keadilan pendidikan lewat praktik melanggar hukum, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tegasnya.
 
Permintaan Tindak Lanjut Kejaksaan
 
Melalui laporan ini, KAPI memohon Kejari Lampung Selatan untuk:
 
1. Menyelidiki mendalam seluruh proses, berkas, dan data SPMB SMPN 1 Kalianda 2026
​
2. Memeriksa Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran terkait
​
3. Memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah, panitia seleksi, hingga pengelola sistem portal
​
4. Mengamankan seluruh bukti fisik dan data elektronik
​
5. Mengungkap dasar pengalihan kuota tanpa aturan dan dugaan transaksi tidak sah
​
6. Menelusuri dugaan gratifikasi serta menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku
​
7. Memeriksa alasan penutupan akses informasi publik
​
8. Menindaklanjuti sesuai hukum jika ditemukan bukti cukup tindak pidana
 
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejari Lampung Selatan maupun pihak yang dilaporkan terkait laporan ini.
(Fs/Red) 

Pemerintah Kota Bima Melakukan Rotasi Mutasi Besaran

     


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Gerbong mutasi Pemerintah Kota Bima kembali bergerak. Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., resmi melantik 89 pejabat struktural eselon Pengawas dan Administrator di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima.Prosesi khidmat ini disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, S.H., Sekda Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., Ketua DPRD Syamsurih, S.H., dan Dandim 1608 Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan.

Wali Kota Bima menegaskan bahwa rotasi ini didasarkan pada evaluasi kinerja mendalam. Ia menginstruksikan seluruh pejabat baru untuk langsung bekerja cepat, menguasai tupoksi baru, dan menuntaskan seluruh program prioritas pelayanan publik di Kota Bima.

Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Wali Kota Bima (Rabu, 1 Juli 2026):

1. AHSANURRAHMAN: Kabag Pemerintahan → Kabag Hukum, Asisten Pemerintahan dan

Kesra.

2. EDY MUKHLIS: Kasi Pembangunan → Kabag Kesra, Asisten Pemerintahan dan Kesra.

3. ILHAM: Kabid Perhubungan → Kabag Organisasi, Asisten Administrasi Umum.

4. HIDAYATURRAHMAN: Kabid Pengadaan BKPSDM → Kabag Pemerintahan, Asisten

Pemerintahan dan Kesra.

5. ANDI FARHAN AKBAR: Kasubag Umum & Kepegawaian → Kabag Protokol dan

Kompim, Asisten Administrasi Umum.

6. M AUWALYAH: Kasubag Umum → Kabag Umum, Asisten Administrasi Umum.

7. ANHAR: Kasubag Umum & Kepegawaian → Kabid Akuntansi, BPKAD.

8. ISMUNANDAR: Kabid Rehabilitasi BPBD → Kabid Bina Marga, PUPR.

9. MASITA: Kabid Ketersediaan Pangan → Kabid Ketersediaan & Stabilisasi Pangan, Dinas

Ketahanan Pangan.

10. SARIMAN: Sekcam Rasanae Timur → Kabid Ketahanan Ekonomi, Kesbangpol.

11. HERRY RAHMAD: Kabid Pendataan BPKAD → Kabid Ketahanan Keluarga, DPPKB.

12. MUH ILHAM: Kabid Kerawanan Pangan → Kabid Ketersediaan Pangan, Dinas

Ketahanan Pangan.

13. WAHYUDIN: Kasi Trantib → Kabid Trantibum, Satpol PP.

14. SIRAJUDDIN: Kabag Kesra → Kabid Koperasi & UMKM, Diskoindag.

15. RUSDIN: Sekdis Dina Arpus → Kabid Paud & PNF, Dikpora.

16. SUHADAH: Kabid Akuntansi → Kabid Pemenuhan Hak Anak, DPPPA.

17. GUFRAN: Analis Kebijakan → Kabid Fakir Miskin, Dinsos.

18. IMMAWAN MUSLIMI: Fungsional Bencana → Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan,

BPBD.

19. MUHAMMAD IKBAL: Kabid Ketahanan Keluarga → Kabid P2P, Dinkes.

20. AHMAD GAFAR: Kasubag Umum → Kabid Pendataan, BPKAD.

21. TAUFIK: Kasubag Umum → Kabid Pengadaan, BKPSDM.

22. BUKHARI: Pustakawan Ahli Muda → Kabid Pengembangan SDM, BKPSDM.

23. SYARIFUDDIN: Sekdis Kesehatan → Kabid Inovasi & Teknologi, BRIDA.

24. AFFAN: Kabid Jamsos → Kabid Pengolahan Perpustakaan, Dina Arpus.

25. SRI NURNANIYATI: Kabid Prasarana → Kabid Penyuluhan, Dinas Pertanian.

26. JAINUL ARIFIN: Kabid Inovasi BRIDA → Kabid Perhubungan, Dishub.

27. ISKANDAR ZULKARNAIN: Kabid Trantibum → Kabid Linmas SDM, Satpol PP.

28. MUHAMAD IQBAL: Penyuluh Sosial → Kabid PPA Khusus Anak, DPPPA.

29. JAMIAD: Kasi Pemberdayaan → Kabid Jamsos, Dinsos.

30. SLAMET RIADI: Kabid Paud → Kabid Pertamanan & Pemakaman, DLH.

31. ABDUL HARIS: Sekdis PUPR → Kabid Pertanahan, Perkimtan.

32. IMAM ARDI SUSANTO: Camat Rasanae Timur → Kabid Prasarana & Keselamatan,

Dishub.

33. YUSLIHARDIN: Kabid Penyuluhan → Kabid Prasarana & Sarana, Dinas Pertanian.

34. ISDINURRAHMAN: Kabid Bina Marga → Kabid Rehabilitasi, BPBD.

35. IMAM BASKORO: Fungsional Cipta Karya → Kabid SDA, PUPR.


36. MUHAMMAD AMIN: Kasubag TU → Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian.

37. IHWAN: Kasi Pemerintahan → Camat Rasanae Timur.

38. MAHFUDZ: Sekel Penanae → Lurah Jatibaru, Asakota.

39. ARDIAN SANG PUTRA RM: Kasubag Protokol → Lurah Melayu, Asakota.

40. ICHWANSJAH: Kabid Pengembangan SDM → Sekretaris BKPSDM.

41. SRI RAHAYU: Kabag Umum → Sekretaris BPKAD.

42. BADRAH EKAWATI: Penelaah Kebijakan → Sekretaris Dinkes.

43. RIRIN SWANDHAYANI: Sekdis Disparbud → Sekretaris Diskoindag.

44. ANIK KARTIKA: Sekdis Diskoindag → Sekretaris Disparbud.

45. AGUS SALIM: Sekdis Naker → Sekretaris PUPR.

46. NURHAIDAH: Kabid Hak Anak → Sekretaris DPPPA.

47. SUPARJON: Kepala UPT Pengujian → Sekretaris Dishub.

48. MUHAMMAD HUMAIDIN: Kabid Perpustakaan → Sekretaris Dina Arpus.

49. FITRIANI: Kabid P2P → Sekretaris Naker.

50. SYAHRIMUDIN: Kabid Fakir Miskin → Sekcam Asakota.

51. NASRUL JADID: Kabid Prasarana Dishub → Sekcam Rasanae Timur.

52. MUHAMAD YAMIN: Penelaah Kebijakan → Sekel Nae.

53. M. FATHURAHMAN: Fungsional PUPR → Sekel Nitu.

54. MUHIDIN: Sekel Paruga → Sekel Penanae.

55. MIFTAHUDIN: Penelaah Kebijakan → Sekel Penatoi.

56. LUTFIN: Kasi Pemerintahan → Sekel Rite.

57. KHAIRUNNAS: Kasi Pembangunan → Sekel Rontu.

58. ASARIN: Kasi Pencegahan → Kasi Trantib, Kec. Rasanae Timur.

59. NAHRIO: Sanitasi Penyelia → Kasi Pelayanan Umum, Kec. Rasanae Timur.

60. SAFRAINSYAH: Analis Kebijakan → Kasi Pembangunan, Kel. Lewirato.

61. SITI NURATI: Sekel Penatoi → Kasi Pembangunan, Kel. Melayu.

62. SRI WAHYUNI: Kasubag Umum → Kasi Pembangunan, Kel. Panggi.

63. KHAIRURIJAL: Pengolah Data → Kasi Pembangunan, Kel. Sarae.

64. SITTI HASNAWIAH: Kasubag Perencanaan → Kasi Pemberdayaan, Kec. Mpunda.

65. ASRUL: Penelaah Kebijakan → Kasi Pemerintahan, Kec. Mpunda.

66. WINDYASARI: Pengolah Data → Kasi Pemerintahan, Kel. Rabangodu Selatan.

67. FEBRIANSYAH: Pengolah Data → Kasi Pemerintahan, Kel. Rabangodu Utara.

68. ABDURRAHMAN: Kasi Pelayanan Umum → Kasi Pencegahan, Damkar.

69. NAHYAR MUNKAR: Lurah Jatibaru → Kasi Perekonomian, Kel. Jatiwangi.

70. MUHAMMAD: Penilai Pemerintah → Kasi Perekonomian, Kel. Kolo.

71. ENDANG SETIAWATI: Kasi Perekonomian → Kasi Perekonomian, Kel. Nae.

72. KARYA WANTO GAMA PUTRA: TU SMPN 4 → Kasi Perekonomian, Kel. Penatoi.

73. FATHURRAHMAN: Kasi Rekayasa Lalin → Kasi Perparkiran, Dishub.

74. TASRIF: Kasi Perparkiran → Kasi Rekayasa Lalin, Dishub.

75. MASKUR: Penelaah Kebijakan → Kasi Sarpras Lalin, Dishub.

76. SUSANTI: Kasi Perekonomian → Kasubag Perencanaan, Kec. Raba.

77. FARADINA AYU KARTIKA: Penelaah Kebijakan → Kasubag Protokol.

78. SODIKIN: Kasubid BMD → Kasubag TU, UPT BPP Rasanae Timur.

79. MOCH. FARIED: Kasubag TU → Kasubag TU, UPT Labkesda.

80. AINUN MARDHIYAH: Kasubag Umum → Kasubag Umum, DKP.

81. FATIMAH: Kasi Pembangunan → Kasubag Umum, DPPPA.

82. ROMMY FAUZI: Pengolah Data → Kasubag Umum & Kepegawaian, Kesbangpol.

83. PUJIWATI PREAMBULININGSIH: Pustakawan → Kasubag Umum, BPBD.

84. IWAN WIRAWAN: Penelaah Kebijakan → Kasubag Umum, Disparbud.

85. LINDA LIANA: Penelaah Kebijakan → Kasubag Umum, Dina Arpus.

86. RISTAM: Sekel Nae → Kasubag Umum, Kec. Mpunda.

87. ARIF RAHMATULLAH: Penata Pemerintahan → Kasubid BMD, BPKAD.

88. ABDUL HARIS: Kasi Pembangunan → Kepala UPT BLK, Disnaker.

89. SRI SUARNINGSIH: Kepala UPT BLK → Kepala UPT Pengujian Kendaraan.

Sekda Kota Bima Resmi Melepas Peserta KKN Angkatan III Universitas Nggusuwaru Tahun 2026

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. menghadiri sekaligus melepas 340 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan III Universitas Nggusuwaru (UNSWA) Tahun 2026 yang mengusung tema “Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kolaborasi dan Digitalisasi Desa”. Rabu (01/07/2026)

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Wali Kota Bima tersebut turut dihadiri Wakil Rektor I Universitas Nggusuwaru beserta jajaran, para dosen pembimbing lapangan, kepala perangkat daerah, camat dan lurah lokasi KKN, serta seluruh mahasiswa peserta KKN. Acara diawali dengan doa bersama sebagai harapan agar seluruh rangkaian pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat.

Sekretaris Daerah Kota Bima H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf karena Wali Kota tidak dapat hadir akibat menghadiri agenda pemerintahan lainnya yang telah terjadwal. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan komitmen Pemerintah Kota Bima terhadap Universitas Nggusuwaru sebagai salah satu mitra strategis dalam pembangunan daerah.

Sekda menyampaikan apresiasi kepada Universitas Nggusuwaru yang secara konsisten menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata. Menurutnya, KKN bukan sekadar kewajiban akademik, tetapi menjadi ruang pembelajaran nyata bagi mahasiswa untuk memahami persoalan masyarakat sekaligus menghadirkan solusi melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Kepada para mahasiswa, Sekda berpesan agar hadir sebagai sahabat masyarakat dengan mengedepankan sikap rendah hati, mau mendengar, dan memahami kebutuhan warga sebelum melaksanakan berbagai program kerja. Ia juga mengajak mahasiswa untuk menjadi agen perubahan melalui berbagai aksi nyata, seperti membantu digitalisasi UMKM, edukasi kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Secara khusus, Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima akan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada kelompok mahasiswa yang mampu menghadirkan inovasi dan kontribusi terbaik selama pelaksanaan KKN, khususnya yang sejalan dengan semangat Kota Bima BISA. Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mengakhiri arahannya, Sekda mengucapkan selamat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata kepada seluruh mahasiswa Universitas Nggusuwaru Angkatan III Tahun 2026 dan berharap seluruh peserta dapat kembali dengan membawa pengalaman, kedewasaan, serta semangat pengabdian yang semakin kuat bagi masyarakat.


Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Nggusuwaru menyampaikan bahwa KKN Angkatan III Tahun 2026 diikuti oleh 340 mahasiswa yang akan melaksanakan pengabdian di empat wilayah, yakni Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Manggarai Barat. Khusus di Kota Bima, sebanyak 80 mahasiswa akan ditempatkan pada enam posko dengan fokus program pengabdian di bidang digitalisasi UMKM, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan desa dan kelurahan.


Ia berharap Pemerintah Kota Bima terus memberikan dukungan agar seluruh mahasiswa dapat melaksanakan pengabdian dengan aman, tertib, dan mampu menghadirkan program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.(Sekjend MDG)

Selasa, 30 Juni 2026

Buruh NTB Serukan Persatuan, Kedamaian, dan Demokrasi yang Berkeadilan

     


Mataram, Media Dinamika Global - 30 Juni 2026 – Ketua Exco Partai Buruh Nusa Tenggara Barat, Lalu Wira Sakti, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum buruh, pekerja, dan rakyat NTB untuk tetap menjaga persatuan, kedamaian, serta mengedepankan sikap demokratis di tengah dinamika politik nasional.

Menurut Lalu Wira Sakti, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut memecah persaudaraan, mengganggu stabilitas daerah, atau mengalihkan perhatian dari perjuangan utama rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Sebagai Ketua Exco Partai Buruh NTB sekaligus Perwakilan Daerah KSPI NTB dan Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti menginstruksikan seluruh anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang merupakan bagian dari Federasi KSPI di Nusa Tenggara Barat untuk tetap menjadi pelopor persatuan, menjaga kondusivitas, serta mengedepankan dialog dalam menyikapi setiap perkembangan politik nasional.

Kaum buruh memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi kekuatan sosial yang menjaga persatuan bangsa. Perjuangan buruh tidak hanya berkaitan dengan upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja, tetapi juga menjaga stabilitas nasional agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.

Lalu Wira Sakti juga mengajak seluruh pengurus, kader, dan anggota Partai Buruh, keluarga besar KSPI, SPN, serta seluruh organisasi pekerja di NTB untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, mengedepankan semangat persaudaraan, serta menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh elemen bangsa.

Mari kita buktikan bahwa kaum buruh adalah kekuatan yang dewasa dalam berdemokrasi. Kita tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan pekerja, namun tetap menjunjung tinggi hukum, menjaga keamanan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok," tegas Lalu Wira Sakti.

Di akhir pernyataannya, Lalu Wira Sakti mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk bersama-sama memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, dan terus mengawal demokrasi agar tetap berjalan sesuai konstitusi demi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Buruh Bersatu, Rakyat Kuat, Indonesia Bermartabat.

Redaksi |