Media Dinamika Global
Home All Post

Jumat, 08 Mei 2026

PW SEMMI NTB Semprot DPRD dan Pemprov: Relaksasi Ekspor AMNT Hanya Perpanjang Ketergantungan Tambang

     

Ketua PW SEMMI NTB, M. Rizal Ansari, DPRD Komisi III NTB, Sambirang Ahmadi,
Asisten II Pemprov NTB Lalu Mohammad Faozal, dan
Background PT AMNT, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat melontarkan kritik tajam terhadap sikap Komisi III DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi NTB yang kembali memberikan dukungan terhadap rencana perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Bagi PW SEMMI NTB, langkah tersebut bukanlah solusi strategis untuk pembangunan ekonomi daerah, melainkan bentuk nyata dari kegagalan pemerintah keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif yang selama ini membelenggu NTB.

PW SEMMI menilai alasan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan terus memberi ruang ekspor konsentrat justru menunjukkan lemahnya visi pembangunan jangka panjang. Relaksasi yang seharusnya hanya bersifat sementara dalam kerangka UU Minerba kini berubah menjadi kebijakan berulang yang dinormalisasi.

“Ketika relaksasi terus diperpanjang dengan alasan yang sama, maka itu bukan lagi transisi, melainkan normalisasi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Ini jelas bertentangan dengan semangat hilirisasi nasional,” tegas PW SEMMI NTB, Kamis (7/5/2026).

Menurut mereka, narasi bahwa ekonomi NTB akan mengalami kontraksi tanpa kontribusi ekspor konsentrat tambang justru menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Pernyataan itu dinilai sebagai bukti nyata bahwa transformasi ekonomi yang selama ini digaungkan belum benar-benar terjadi.

“Kalau ekonomi NTB bisa terjun bebas hanya karena ekspor konsentrat dihentikan, itu artinya kita masih terjebak dalam sistem ekonomi rapuh yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Ini alarm serius,” lanjutnya.

PW SEMMI NTB juga menilai dukungan DPRD dan Pemprov terhadap relaksasi ekspor menunjukkan belum adanya keberanian politik untuk memaksa percepatan optimalisasi smelter serta membangun industri turunan berbasis mineral di NTB.

Menurut mereka, hilirisasi tidak boleh sekadar dipahami sebagai keberadaan bangunan smelter semata, tetapi harus menjadi fondasi lahirnya ekosistem industri baru yang mampu menciptakan nilai tambah nyata bagi masyarakat lokal.

Mulai dari manufaktur, penyerapan tenaga kerja berkualitas, hingga penguatan sektor ekonomi non-tambang, semuanya dinilai masih jauh dari harapan

“Jika NTB hanya berhenti pada ekspor konsentrat dan smelter yang belum optimal, maka daerah ini hanya akan menjadi lumbung bahan mentah tanpa nilai tambah yang berarti. Rakyat hanya jadi penonton di atas kekayaan sendiri,” tegasnya lagi.

PW SEMMI menegaskan bahwa ketergantungan berulang terhadap relaksasi ekspor bukan hanya menghambat transformasi ekonomi daerah, tetapi juga bertolak belakang dengan agenda besar kemandirian ekonomi nasional.

Mereka mendesak DPRD dan Pemprov NTB untuk berhenti menjadikan tambang sebagai penyangga tunggal ekonomi daerah, dan mulai serius membangun sektor alternatif yang berkelanjutan.

“NTB membutuhkan keberanian politik untuk keluar dari candu tambang. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi seberapa kuat ekonomi itu mampu berdiri tanpa bergantung pada eksploitasi sumber daya alam,” tutup PW SEMMI NTB.

Redaksi |

Rutan Kelas I Pekanbaru Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba dan Penipuan di Lingkungan Pemasyarakatan

     


Pekanbaru - Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi mengenai bahaya narkoba yang disampaikan langsung oleh Badan Narkotika Nasional kepada pegawai maupun warga binaan. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait dampak negatif penyalahgunaan narkotika serta pentingnya menjaga lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari peredaran barang terlarang.

Selain itu, petugas juga melaksanakan tes urine secara acak terhadap pegawai dan warga binaan sebagai langkah deteksi dini guna mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Rutan Kelas I Pekanbaru
.
Tidak hanya itu, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan razia gabungan di kamar blok hunian warga binaan. Dalam razia tersebut, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan tidak adanya handphone ilegal, narkoba, maupun barang-barang terlarang lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan jajaran pemasyarakatan di Provinsi Riau dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang bersih, aman, serta terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan praktik penipuan.

SEMMI NTB Kritik Pengawasan Pemprov NTB terhadap Smelter AMNT, Jangan Hanya Percaya Laporan Internal

     

Ketua PW SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari,
Berground PT AMNT KSB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Menjelang berakhirnya masa relaksasi ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada April 2026, Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB melontarkan kritik terhadap lemahnya fungsi pengawasan Pemerintah Provinsi NTB dan Dinas ESDM NTB dalam memastikan komitmen hilirisasi perusahaan.

Ketua PW SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, menilai pernyataan Kepala Dinas ESDM NTB yang menyebut progres smelter berjalan lebih cepat dari target perlu diuji secara objektif dan transparan. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan fasilitas pemurnian tersebut belum beroperasi secara optimal, meskipun masa relaksasi ekspor segera berakhir.

“Di sinilah kami melihat ada problem serius pada fungsi controlling pemerintah daerah. Klaim progres tidak boleh hanya berbasis laporan internal perusahaan, tetapi harus diuji melalui verifikasi independen dan keterbukaan data ke publik,” tegas Rizal pada Media ini. Jum'at  (8/5/26).

Ia menambahkan, fungsi pengawasan yang melekat pada Dinas ESDM dan Pemprov NTB seharusnya menjadi instrumen utama dalam memastikan kepatuhan korporasi terhadap kewajiban hilirisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional mineral dan batubara.

Lebih lanjut, PW SEMMI NTB juga menyoroti pernyataan Pemerintah Provinsi NTB melalui Asisten II Setda NTB yang mendorong agar PT AMNT tetap dapat mengekspor konsentrat. Sikap tersebut dinilai kontradiktif dengan semangat pembatasan ekspor mineral mentah yang hanya diberikan secara terbatas dalam kondisi kahar.

“Pernyataan yang membuka ruang ekspor di tengah belum optimalnya smelter justru memperlihatkan inkonsistensi kebijakan di tingkat daerah. Ini berpotensi melemahkan agenda hilirisasi yang menjadi prioritas nasional,” jelasnya.

Rizal menegaskan bahwa relaksasi ekspor yang diberikan pemerintah pusat sejatinya bersifat sementara dan bersyarat, termasuk adanya pembuktian kondisi kahar serta kewajiban percepatan penyelesaian smelter. Oleh karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk kembali memberikan toleransi apabila perusahaan belum mampu memenuhi target operasional.

“Kalau kita merujuk pada prinsip kepastian hukum dan keadilan regulatif, maka tidak boleh ada perlakuan longgar terhadap korporasi yang belum memenuhi kewajibannya. Negara harus hadir melalui pengawasan yang tegas, bukan sekadar koordinasi administratif,” katanya.

PW SEMMI NTB juga mendesak agar Pemprov NTB dan Dinas ESDM meningkatkan akuntabilitas pengawasan dengan membuka data progres smelter secara berkala kepada publik. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan relaksasi tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum.

“Tanpa transparansi, klaim pengawasan ketat akan sulit dipercaya. Publik berhak mengetahui sejauh mana progres riil smelter dan langkah konkret yang diambil pemerintah dalam mengawal hilirisasi,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, PW SEMMI NTB menegaskan bahwa momentum berakhirnya relaksasi ekspor harus menjadi titik evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawasan pemerintah daerah.

“Ini bukan hanya soal berakhirnya izin ekspor, tetapi tentang konsistensi negara dalam menegakkan arah kebijakan hilirisasi. Jika fungsi kontrol lemah, maka tujuan peningkatan nilai tambah sumber daya alam hanya akan menjadi retorika,” tutup Rizal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT AMNT maupun Pemerintah Provinsi NTB belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut.

Redaksi |

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Laksanakan “Kongkow-Kongkow” Bersama Warga, Tekankan Pentingnya Kamtibmas

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global .id– Personel Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan patroli “kongkow-kongkow” di sejumlah desa binaan pada Jumat malam, 8 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kecamatan Sape dan sekitarnya.

Kegiatan dimulai sejak malam hari dengan menyasar beberapa desa binaan, di antaranya Desa Sumi, Desa Boke, Desa Parangina, serta Desa Sangga di wilayah Kecamatan Lambu.

Pada pukul 19.30 WITA, Babinsa Desa Sumi, Serka Ridwan, melaksanakan patroli kongkow-kongkow dengan memberikan imbauan kepada warga agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan kamtibmas serta segera melapor kepada aparat setempat apabila menemukan hal-hal mencurigakan.

Selanjutnya pada pukul 20.00 WITA, Babinsa Desa Boke, Serda Asnaidin, juga melaksanakan kegiatan serupa. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Warga juga diimbau untuk segera melaporkan setiap permasalahan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani.




Kemudian pada pukul 20.30 WITA, Babinsa Desa Parangina, Serda Aladin, melaksanakan patroli kongkow bersama warga desa binaan. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di malam hari serta mengajak masyarakat untuk peduli terhadap keamanan lingkungan sekitar. Selain itu, ia juga mengingatkan agar setiap gangguan kamtibmas segera dilaporkan kepada kepala dusun atau kepala desa.

Sementara itu pada pukul 21.00 WITA, Babinsa Desa Sangga, Serka Jamaludin, yang merupakan anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape, turut melaksanakan kegiatan kongkow-kongkow bersama warga. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi dan pergaulan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kampung tetap aman dan kondusif serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, melainkan segera melaporkan setiap permasalahan kepada pihak berwenang agar dapat diselesaikan secara tepat.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Dokumentasi kegiatan dilampirkan sebagai bagian dari laporan resmi.

Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan teritorial Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui Koramil 1608-03/Sape dalam memperkuat kemitraan dengan masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Babinsa Desa Sangga Kec.Lambu Koramil 1608-03/Sape Laksanakan Patroli Siskamling

     


Lambu.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id– Serka Jamaludin bersama satu orang anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada Jumat malam, 8 Mei 2026 pukul 20.15 WITA. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memantau situasi wilayah serta mengantisipasi perkembangan kondisi keamanan di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Patroli tersebut turut melibatkan dua anggota Koramil, dua aparat desa, serta enam orang masyarakat setempat. Kegiatan ini menyasar pemukiman warga dan sejumlah lokasi tongkrongan anak muda yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam menjaga ketertiban lingkungan.



Kegiatan dimulai pada pukul 20.10 WITA saat personel Koramil 1608-03/Sape bergerak menuju Desa Sangga, Kecamatan Lambu. Tiba di lokasi pada pukul 20.20 WITA, tim langsung melakukan pemantauan situasi wilayah setempat.

Pada pukul 20.25 WITA, petugas memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Warga juga diingatkan untuk menghindari konflik yang dapat memicu pertengkaran, serta mewaspadai dampak negatif konsumsi minuman keras yang kerap menyebabkan hilangnya kontrol emosi di kalangan remaja dan berujung pada perkelahian.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya demi keselamatan bersama dan kelancaran lalu lintas.

Selanjutnya, pada pukul 21.10 WITA, kegiatan dilanjutkan dengan pemantauan di desa binaan sebelum akhirnya seluruh rangkaian Patroli Siskamling selesai pada pukul 21.15 WITA dengan kondisi wilayah yang dilaporkan aman dan kondusif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial TNI AD melalui Koramil 1608-03/Sape dalam menjaga stabilitas keamanan serta mempererat sinergi antara aparat dan masyarakat di wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Ibu Bos Rokok Sukses Kab.Bima Bantu Biaya Berobat Warga Kurang Mampu Asal Desa Lambu

     


Lambu.Kabupaten Bima.NTB.Media Dinamika Global.id— Ibu Nurwahya,Seorang warga kurang mampu asal Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, yang tengah menjalani perawatan di RSUD Bima menerima bantuan biaya pengobatan dari pengusaha Rokok sukses asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Ibu Nurjanah.

Kepedulian sosial tersebut diberikan kepada Ibu Nurwahya, warga Dusun Lambu, yang telah menjalani perawatan medis di RSUD Bima selama kurang lebih satu minggu akibat kondisi kesehatannya yang menurun.

Keterbatasan ekonomi membuat keluarga pasien kesulitan dalam memenuhi biaya pengobatan dan kebutuhan selama berada di rumah sakit. Kondisi ini juga mendorong masyarakat setempat untuk melakukan aksi penggalangan dana guna membantu meringankan beban keluarga pasien.

Sebagai bentuk kepedulian, pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 WITA, perwakilan yang diutus oleh Ibu Nurjanah  menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp1.000.000. Bantuan tersebut diterima langsung oleh orang tua dan kerabat Ibu Nurwahya di kediaman mereka di Dusun Lambu.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya pengobatan serta keperluan lainnya selama pasien menjalani perawatan di rumah sakit.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan Ibu Nurwahya yang sedang sakit diberikan kesehatan serta segera sembuh,” ujar pihak keluarga saat menerima bantuan tersebut.

Aksi sosial yang dilakukan Ibu Nurjanah mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar. Warga menilai kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, khususnya yang sedang sakit, sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut membantu sesama.

Hingga saat ini, Ibu Nurwahya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bima.(Team.MDG.03)

Ibu Nurjanah, Bos Rokok Sukses Kabupaten Bima, Santuni 15 Orang Anak Yatim di Sape

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh pengusaha sukses asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Ibu Nurjanah. Bos rokok yang dikenal dermawan tersebut menggelar kegiatan santunan bagi 15 anak yatim di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.(Jum,at.08/05/2026)

Kegiatan sosial itu berlangsung di wisata kolam pemandian milik Ibu Nurjanah yang berlokasi di Jalan Lintas Ncai Bou (Jalan Baru), Desa Naru, Kecamatan Sape. Acara berlangsung hangat dan penuh kebersamaan dengan dihadiri masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Ibu Nurjanah menyerahkan bantuan berupa paket nasi kuning dan uang belanja kepada masing-masing anak yatim. Sebelum pembagian santunan dimulai, acara terlebih dahulu diawali dengan doa bersama yang berlangsung khidmat.

Ibu Nurjanah mengatakan bahwa kegiatan berbagi tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki dan keberhasilan usaha yang selama ini diperolehnya. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat serta kebahagiaan bagi anak-anak yatim.

“Semoga kegiatan ini menjadi berkah bagi kita semua dan bisa membantu meringankan kebutuhan adik-adik yatim,” ujar Ibu Nurjanah.

Masyarakat yang hadir turut memberikan apresiasi atas kepedulian Ibu Nurjanah yang dinilai konsisten membantu warga dan anak-anak yang membutuhkan perhatian. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dan anak-anak yatim di wilayah Kecamatan Sape.

Acara berbagi santunan berlangsung lancar dan sukses. Kegiatan sosial seperti ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pengusaha dan masyarakat lainnya untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim di Kabupaten Bima.(Team.MDG.03)

Dapur MBG Wilayah 3T di Desa Nggelu Kecamatan Lambu Gelar Doa Syukuran

     


Lambu.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id– Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Terdepan, Terluar, dan Terdalam (3T) yang berlokasi di Desa Nggelu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, menggelar acara doa syukuran sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penanda akan segera beroperasinya dapur MBG di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat setempat. Dapur MBG wilayah Kecamatan Lambu dan Sape ini merupakan dapur ke-5 yang menggelar doa syukuran sebelum memulai operasional pelayanan kepada masyarakat.

Penggagas kegiatan, Arif Rahman, SH bersama istrinya, Ibu Misbah, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara tersebut. Mereka berharap keberadaan dapur MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi di wilayah terpencil.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga ke depan seluruh aktivitas dapur MBG dapat berjalan lancar dan terus memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Arif Rahman.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Lambu, Kepala Desa Nggelu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, relawan SPPG 3T wilayah Desa Nggelu, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti rangkaian acara hingga selesai.




Acara doa syukuran ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah sebagai simbol kebersamaan serta dukungan terhadap keberlangsungan program MBG di wilayah terpencil Kecamatan Lambu dan Sape. Dengan digelarnya doa syukuran ini, dapur MBG Desa Nggelu diharapkan segera mulai beroperasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekitar.

Usai kegiatan doa bersama, acara dilanjutkan dengan makan siang bersama seluruh tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan terlihat mewarnai kegiatan tersebut hingga acara berakhir dengan tertib dan penuh keakraban.(Team.MDG.03)

Penjelasan Kadis Dikpora : Administrasi 72 Kepala Sekolah Yang Baru Dilantik Masih Diproses & Diperbarui Sistem

     
Foto : Kadis Dikpora Kabupaten Bima
Drs. Syahrul

BIMA,Mediadinamikaglobal.id – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, memberikan penegasan terkait status administrasi dan data 72 Kepala Sekolah yang baru saja dilantik. Ia memastikan seluruh proses kelengkapan berkas serta pemutakhiran data masih berjalan dan sedang dikerjakan secara bertahap.

Dalam keterangannya pada Jumat (08/05/2026), Kepala Dikpora Kabupaten Bima, Drs. Syahrul menjelaskan bahwa meskipun pelantikan telah dilaksanakan secara resmi, penyesuaian data dan administrasi belum sepenuhnya selesai dan sedang diinput ke dalam sistem data pendidikan nasional. Dari 72 kepala sekolah yang dilantik, terdapat dua kategori, yakni kepala sekolah reguler yang telah lulus Cakep dan bakal calon kepala sekolah (BCKS) yang dibenarkan oleh aturan. Untuk BCKS, ada ketentuan bahwa yang bersangkutan tetap wajib mengikuti Cakep selama masa menjabat sebagai kepala sekolah.

"Kami tegaskan kepada seluruh pihak, bahwa 72 Kepala Sekolah yang baru saja dilantik statusnya sah menjabat. Namun, untuk proses administrasi teknis dan pemutakhiran data, saat ini masih kami proses dan sedang diinputkan secara bertahap ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melalui mekanisme KSPSTK," ujarnya.

Ia menambahkan, proses input data secara bertahap dilakukan guna menjamin ketelitian, keakuratan, dan kelengkapan setiap data, agar tidak terjadi kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada hak-hak maupun administrasi kepegawaian para Kepala Sekolah tersebut di masa mendatang.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat, sekolah, maupun pihak terkait tidak perlu khawatir atau meragukan keabsahan pelantikan tersebut, karena proses penyelesaian administrasi dan pembaruan sistem adalah tahapan teknis rutin yang memang memerlukan waktu dan ketelitian tinggi.

"Kami pastikan semua akan selesai dan tercatat sempurna dalam sistem. Kami berkomitmen menyelesaikannya secepat mungkin tanpa mengurangi ketelitian data, agar pelayanan pendidikan di Kabupaten Bima berjalan tertib dan sesuai aturan," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, tim teknis Dikpora Kabupaten Bima masih terus bekerja menyelesaikan pemutakhiran data tersebut agar seluruh data 72 Kepala Sekolah baru tersebut tercatat utuh dan sah dalam sistem Dapodik.(MDG05)  

LPK-RI-DPD-NTB Perkuat Sinergi melalui Sosialisasi Edukatif di Pemerintah Desa Mereje Timur LOMBOK BARAT

     

  –


Dalam upaya memperluas jangkauan edukasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, jajaran pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan resmi ke Kantor Desa Mereje Timur dalam rangka Sosialisasi  perlindungan konsumen pada Tgl -08.-05-2026 Kehadiran tim disambut hangat oleh jajaran perangkat desa dalam suasana koordinasi yang produktif dan khidmat. 

 Poin-Poin Utama Kunjungan  Edukasi Perlindungan Konsumen: Sosialisasi ini difokuskan pada pemberian pemahaman mendalam bagi aparatur desa mengenai regulasi perlindungan konsumen, agar nantinya dapat diteruskan kepada masyarakat luas di wilayah Mereje Timur. 

 Dalam sambutannya, Ahmad Dimiati Hamzar, SH. menggarisbawahi bahwa kehadiran LPK RI bukan sekadar pengawas, melainkan mitra masyarakat dalam memastikan keadilan di setiap transaksi ekonomi. Beliau menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial

 Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi antara LPK RI sebagai pengawas lapangan dengan Pemerintah Desa sebagai garda terdepan pelayan masyarakat dalam menghadapi berbagai sengketa konsumen.

.Sosialisasi  Penguatan Literasi Hukum:   LPK -RI-DPD-NTB memaparkan urgensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai instrumen perlindungan masyarakat terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat. 

Hal ini bertujuan agar perangkat desa memiliki bekal informasi saat warga menghadapi kendala dengan pelaku usaha.  Kolaborasi Lintas Sektoral: Sosialisasi ini menekankan bahwa perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama. Dengan melibatkan Pemerintah Desa Mereje Timur, diharapkan tercipta sistem deteksi dini terhadap potensi kerugian yang dialami masyarakat, baik dalam transaksi barang maupun jasa.  Mekanisme Pengaduan: Selain edukasi, kunjungan ini juga memfasilitasi dialog mengenai prosedur pengaduan yang resmi dan terstruktur. 

LPK RI DPD NTB menyatakan kesiapannya untuk memberikan advokasi dan pendampingan bagi masyarakat Mereje Timur yang membutuhkan bantuan hukum dalam sengketa konsumen. Output dan Harapan Melalui kegiatan yang berlangsung interaktif ini, Pemerintah Desa Mereje Timur menyambut baik inisiatif LPK RI DPD NTB sebagai mitra strategis dalam memberikan rasa aman bagi warga. Langkah sosialisasi ini diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang lebih mandiri, kritis, dan berdaya dalam menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen yang dilindungi oleh negara. By, Team media DG - LPK-RI BERSATU SALING MENDUKUNG.