Media Dinamika Global
Home All Post

Senin, 13 April 2026

Pemkot Bima Terima CSR Bank BNI Cabang Bima Berupa Fasilitas Kursi Taman

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— Pemerintah Kota Bima menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BNI Cabang Bima berupa 6 unit kursi (bench) taman yang diserahkan secara simbolis di halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin (13/4).

Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. M. Fakhruranji, ME, sebagai representasi Pemerintah Kota Bima yang didampingi oleh seluruh Asisten Setda Kota Bima, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bima. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara sektor perbankan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan fasilitas publik yang nyaman dan berkelanjutan.

Acara diawali dengan sambutan Pimpinan BNI Cabang Bima, I Gede Widiartha, yang menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Bima. Ia menegaskan komitmen Bank BNI untuk terus hadir dan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui berbagai program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Melalui penyerahan fasilitas kursi taman ini, kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi ruang-ruang publik di Kota Bima serta memperkuat kolaborasi yang telah terbangun dengan Pemerintah Kota Bima,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bima dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi Bank BNI Cabang Bima. Ia menilai bahwa dukungan ini merupakan bentuk kepedulian nyata dunia usaha terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kontribusi Bank BNI Cabang Bima. Sinergi seperti ini menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang lebih tertata, asri, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Usai penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis 6 unit kursi taman sebagai bagian dari program CSR Bank BNI Cabang Bima yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bima, dalam hal ini yaitu, Dinas Lingkungan Hidup.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha terus terjaga dan semakin diperkuat, guna menghadirkan pembangunan yang inklusif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bima.(Redaksi Sekjend MDG)

Kantor Hukum Haraka Berhasil Kembalikan Dana Tebusan Sertifikat Ke Tangan Pemilik Warga Desa Sai

     

Kantor Hukum Haraka telah berhasil mengembalikan Dana
Tebusan Sertifikat Warga Desa Sai, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global - Kantor Hukum Haraka telah berhasil mengembalikan Dana Tebusan Sertifikat Warga Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima melalui somasi. Tim Kuasa Hukum dari Lombok Tengah mengumumkan keberhasilan dalam memperjuangkan hak finansial warga Desa Sai terkait perkara penyalahgunaan uang untuk penebusan sertifikat tanah hak milik salah satu warga dusun jati.

"Setelah melalui rangkaian somasi tegas, pihak lawan akhirnya sepakat untuk mengembalikan sejumlah uang yang dijanjikan sebagai dana penebusan sertifikat yang sebelumnya telah digadaikan ke Bank Swasta di Kabupaten Bima,"ungkap Advokat Kantor Hukum Haraka, Marwan, S.H.,C.L.A pada media ini, Senin (14/4/2026). 

Marwan menjelaskan, Kedudukan perkara bermula sertifikat yang digadaikan untuk keperluan modal bertani, dan Kasus ini merupakan sengketa yang bisa di bawa ke ranah pidana maupun ke perdata. Dimana sertifikat milik warga Desa Sai biasanya menjaminkan di bank swasta yang berloaksi di Kabupaten Bima guna mendapatkan sejumlah uang untuk modal bertani dan setiap tahun akan di tebus kembali setelah panen hasil pertanian. ​

Menyikapi hal tersebut dan efektivitas somasi dalam penyelesaian perkara, Kantor Hukum Haraka mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi guna menuntut pertanggungjawaban berupa pengembalian dana. Uang tersebut diproyeksikan sebagai kompensasi atau biaya tebusan agar sertipikat yang tertahan di pihak ketiga dapat segera diambil kembali oleh warga.

​"Langkah somasi ini kami ambil untuk memastikan adanya kepastian dana bagi klien kami. Dengan kembalinya uang tersebut, warga kini memiliki kemampuan finansial untuk menebus kembali hak atas tanah mereka yang sempat tergadai akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjutnya.

"Kami juga menghimbau jika warga desa sai yang mengalami hal serupa bisa datang dan konsultasikan ke kantor kami agar segera bisa di bantu,"ungkap Advokat kelahiran Desa Sai ini.

Baca juga: https://www.mediadinamikaglobal.id/2026/04/gubernur-iqbal-paparkan-strategi.html

Marwan menambahkan, Penyelesaian kasus ini membuktikan bahwa tekanan hukum yang tepat dapat memaksa pihak yang lain untuk bertanggung jawab secara materil. Kantor Hukum Haraka menegaskan akan terus mendampingi warga Desa Sai pada umumnya masyarakat Kabupaten Bima hingga proses penebusan sertifikat dari pihak ketiga selesai sepenuhnya dan dokumen kembali ke tangan pemilik yang sah.

Redaksi |

Program Nasional KNMP Masuk Bima, Wali Kota Siap Perkuat Ekonomi Nelayan

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE didampingi oleh Asisten II serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerima kunjungan Tim Survey Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Senin, 13 April 2026. 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang kerja Wali Kota Bima dan menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan kawasan pesisir berbasis potensi lokal.

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Program ini mengedepankan konsep pembangunan kawasan nelayan yang terintegrasi, mencakup penataan lingkungan permukiman, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan usaha berbasis hasil kelautan dan perikanan.

Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pelaksanaan survei ini. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima memiliki komitmen kuat dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mempercepat pembangunan kawasan pesisir yang lebih maju dan sejahtera.

Lebih lanjut, Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan, diharapkan program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat nelayan dalam jangka panjang.

Ketua Tim survey dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Taufiq Budiman Atmamiharja menyampaikan tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan identifikasi dan verifikasi secara langsung terhadap potensi wilayah pesisir yang dinilai layak untuk dikembangkan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. 

Melalui kegiatan survei ini, tim berupaya mengumpulkan data dan informasi komprehensif terkait kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur pendukung di kawasan nelayan juga menilai kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program, baik dari sisi kebijakan, ketersediaan lahan, hingga komitmen lintas sektor.(Redaksi Sekjend MDG)

Memanas di Panipahan! Aksi Massa Nyaris Ricuh, Brimob Polda Riau Tampil Humanis Redam Situasi

     

 


Rokan Hilir – Suasana Desa Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, mendadak memanas pada Minggu (12/04/2026). Ratusan warga yang tersulut emosi berusaha membobol sebuah rumah yang diduga milik bandar narkoba, memicu ketegangan hingga nyaris berujung chaos.


Teriakan massa, dorongan demi dorongan, serta situasi yang semakin tak terkendali membuat kondisi keamanan di lokasi berada di titik rawan. Amarah warga yang memuncak nyaris berubah menjadi tindakan yang lebih besar dan sulit dikendalikan.


Di tengah situasi yang kian memanas, Tim Pengendalian Huru Hara (PHH) Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau yang dipimpin oleh Danyon B Pelopor AKBP Efadhoni Lilik Pamungkas, S.H., S.I.K., M.Tr.Mil., bersama personel gabungan Polres Rokan Hilir bergerak cepat menuju lokasi.


Dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir dan Danyon B Pelopor kehadiran aparat menjadi penyeimbang di tengah tekanan massa.


Dengan perlengkapan lengkap dan kesiapsiagaan tinggi, personel Brimob tidak mengedepankan tindakan represif. Pendekatan humanis dan komunikasi persuasif justru menjadi kunci. Aparat dengan sigap menenangkan massa, meredam emosi, dan mengurai ketegangan yang sempat memuncak.


Selama kurang lebih dua jam, personel berjibaku mengendalikan situasi. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Massa yang semula memanas berangsur tenang dan kondisi yang sempat berada di ambang kericuhan berhasil dikembalikan menjadi aman dan kondusif.


Ditempat terpisah Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K., menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kesiapsiagaan personel serta sinergitas yang solid di lapangan. Ia menegaskan bahwa seluruh personel selalu diingatkan untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.


“Kami berkomitmen untuk terus hadir menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap personel kami tekankan untuk tetap profesional, tidak terpancing provokasi, serta mengedepankan langkah persuasif dalam menangani setiap dinamika di lapangan,” tegas Kombes I Ketut


Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa kehadiran Brimob bukan hanya untuk mengamankan situasi, tetapi juga memastikan masyarakat tetap merasa terlindungi serta memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara tertib.


Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan humanis yang dikedepankan aparat mampu meredam potensi konflik. Di balik situasi yang sempat memanas, sinergitas dan profesionalisme menjadi kunci utama.

Buka Latsar CPNS Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri Pemprov NTB, Wagub: Tetap Rendah Hati, Jangan Lupa Perjuangan Orang Tua

     

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri membuka kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) calon pegawai negeri sipil Lingkup Pemerintah Provinsi NTB angkatan VIII - X Tahun 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Senin 13 April 2026. 

Kegiatan Latsar diikuti sebanyak 114 peserta yang terdiri dari berbagai OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB tanpa guru. Kegiatan akan dilaksanakan selama delapan hari yang dimulai pada tanggal 13 - 18 April 2026.

Ummi Dinda sapaan akrabnya wagub NTB mengingatkan bagi seluruh peserta Latsar CPNS untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan tetap bersyukur. Pencapaian sampai pada titik ini tidak terlepas dari perjuangan dan doa orang tua.   Status boleh berubah tetapi sikap dan pribadi yang selalu dirindukan tetap menjadi yang utama.

"Kalian sudah menjadi bagian dari ASN Pemprov NTB. Pencapaian kalian saat ini adalah perjuangan dan doa orang tua, istri/suami dan keluarga," ungkap Ummi Dinda. 

Ummi Dinda mengungkapkan bahwa bapak ibu yang resmi menjadi ASN, hadir dari latar belakang dan ekonomi yang berbeda-beda.  Tentu hal ini tidak mempengaruhi untuk mengikuti aturan dan regulasi sebagai seorang ASN, saling support antara sesama menjadi faktor penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita harus percaya bahwa setiap kebaikan yang kita dilakukan akan memberikan tanda-tanda kesuksesan dalam karir kita ke depannya," imbuhnya.

Wagub juga mendorong peserta untuk terus belajar, mengasah kemampuan dan skill dalam bekerja. Karena itu akan menjadi pondasi awal dalam menentukan karir sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, belajar bukan hanya pada pendidikan formal, sebagai abdi negara tetap belajar bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 

"Tetap jaga kedisiplinan terutama dalam mengenakan seragam ASN. Karena itu adalah identitas bapak ibu semua," jelas Ummi Dinda. 

Perempuan kelahiran Dompu tersebut, mengucapkan selamat kepada seluruh ini peserta Latsar. Tetap jalin persaudaraan  dan tetap saling mendoakan antar sesama karena sepuluh atau dua puluh tahun mendatang, kalian adalah pemimpin.

Redaksi |

Gubernur Iqbal Paparkan Strategi Ketahanan Pangan Hingga Pengentasan Kemiskinan di Tim PKDN Sespimti Polri

     

Gubernur Iqbal bersama Tim PKDN Sespimti Polri, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global — Gubernur NTB  Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa saat ini Pemprov NTB memfokuskan pembangunan pada tiga agenda besar, dengan prioritas utama yakni ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan hingga menjadikan NTB menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Berkaca pada tingkat kemiskinan di NTB berada di angka 12 persen, dengan 2 persen tergolong miskin ekstrem atau sekitar 114 ribu jiwa yang tersebar di 106 desa. Menjadi alasan Pemprov NTB mencari jalan keluar untuk pengentasannya salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan.

“Permasalahan kemiskinan menjadi akar dari berbagai persoalan di NTB. Sekitar 60 persen masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga penguatan sektor pertanian menjadi kunci utama. Termasuk yang saat kami lakukan ada namanya program desa berdaya,” jelas Gubernur Iqbal saat audiensi bersama tim Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Serdik Sespimti Polri di ruang kerjanya (13/4).

Selanjutnya di sektor pertanian, gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu, menjelaskan NTB saat ini tercatat sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia, sementara produksi berasnya masuk dalam 10 besar nasional. Untuk upaya peningkatan produktivitas serta ketahanan pangan terus dilakukan melalui revitalisasi sistem irigasi. 

“Saat ini, kaki melakukan optimalisasi lahan (Oplah), hasilnya sekitar 14 ribu hektare lahan telah mendapatkan pengairan, yang memungkinkan petani melakukan panen hingga tiga sampai empat kali dalam setahun”, terangnya.

Di sisi lain, upaya pemprov NTB untuk tetap menjadi produsen jagung terbesar terus didukung, namun kata Iqbal harus tetap mempertimbangkan dampak yang lainnya seperti penyediaan lahan tanam tidak harus merusak hutan. Oleh karena itu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menawarkan solusi yakni melalui penerapan sistem tumpang sari. 

“Yang sudah terlanjur mungkin susah. Lahan yang belum ditanami jagung kita diarahkan untuk ditanami pohon penopang seperti tanaman buah guna menjaga struktur tanah dan keseimbangan ekosistem,” jelas Gubernur Iqbal.

Tak lupa Gubernur miq Iqbal juga menyebut sebagai produsen jagung yang besar harus barengi dengan langkah yang berkesinambungan melalui industrialisasi, agar efek sebagai produsen dirasakan langsung ke masyarakat bukan hanya diekspor keluar. Sebagai bentuk dukungan terhadap industrialisasi pertanian, Pemprov NTB telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. dengan nilai investasi senilai Rp1,3 triliun.

“Kita sudah ada MOU bersama Kementan untuk pengembangan industri jagung, termasuk penyediaan pangan hingga sektor pakan”, lanjutnya.

Selain itu, sektor pariwisata juga terus dikembangkan untuk menjadikan destinasi wisata yang berkelas dunia, tentunya melalui perbaikan sarana hingga sistem tata kelola disetiap destinasi unggulan. Saat ini sudah ada tujuh destinasi wisata berstandar internasional, dan untuk tahun ini, tiga destinasi lainnya sedang dalam tahap pengembangan," kata Miq Iqbal.

Sebelumnya perwakilan Tim Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Serdik Sespimti Polri  Irjen Pol. Drs. Agus Djaka Santoso mengungkapkan bahwa kunjungannya bertujuan menggali potensi serta karakteristik daerah sebagai bagian dari penguatan kebijakan nasional yakni “Ketahanan Pangan dalam mendukung Indonesia Emas”.

“Kami ke sini, ingin melihat potensi hingga strategi pembangunan daerah khususnya di sektor pangan serta kesejahteraan masyarakat”. jelas Agus selaku Widiaswara Kepolisian Utama Tingkat I pada Sekolah Tinggi Pimpinan Polri itu.

Kegiatan PKDN Sespimti Polri ini sendiri dilaksanakan di enam wilayah kepolisian daerah termasuk Polda NTB dan diikuti 57 peserta didik. Selanjutnya dengan PKDN ini diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara peserta didik dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas.

Redaksi |

Soal Warga Dompu Meninggal di Surabaya, Akhirnya Pemda dan Baznas NTB Akan Bantu Keluarga Almarhumah

     

Keluarga Almarhumah saat perjalanan menuju ke Dompu, (Ist/Surya)

Dompu, Media Dinamika Global – Setelah sempat menuai sorotan dan kritik publik, Pemerintah Kabupaten Dompu bersama Baznas mulai merespons musibah yang dialami keluarga almarhumah St Arma, warga Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (12/4/2026) kemarin.

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh pihak keluarga di Dompu. Mereka mengaku telah dihubungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Dompu yang menyatakan akan memberikan atensi dan berupaya membantu meringankan beban keluarga.

“Alhamdulillah, hari ini ada kabar dari Dinas Sosial. Mereka mau berkoordinasi dengan Baznas. Semoga bisa dibantu agar meringankan beban keluarga,” ujar salah satu anggota keluarga, Nurkomala yang diwawancarai media ini, Senin (13/4/2026). 

Dinas Sosial Dompu diketahui tengah menjalin koordinasi dengan Baznas Dompu, sekaligus berkomunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB agar turut berkoordinasi dengan Baznas NTB guna mempercepat penanganan bantuan.

Selain itu, pihak keluarga juga telah dihubungi oleh Baznas yang meminta kelengkapan dokumen, mulai dari kronologi kejadian, identitas almarhumah, hingga dokumen pendukung lainnya sebagai syarat pengajuan bantuan.

Baca juga: https://www.mediadinamikaglobal.id/2026/04/tragis-warga-dompu-wafat-di-surabaya.html?m=1

Di tengah proses tersebut, jenazah almarhumah St Arma kini telah tiba di Pulau Lombok menggunakan ambulans dan selanjutnya akan langsung diberangkatkan menuju rumah duka di Kabupaten Dompu. Dalam perjalanan tersebut, turut mendampingi anak kandung almarhumah, Rangga.

Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar di Simpasai. Tangis haru dan doa terus mengalir dari kerabat dan masyarakat sekitar yang berharap keluarga diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini.

Sebelumnya, peristiwa ini sempat menjadi perhatian publik setelah keluarga mengaku kesulitan membiayai pemulangan jenazah dari Surabaya ke Dompu. Jarak yang jauh dan biaya tinggi membuat keluarga kebingungan, bahkan sempat mencari bantuan ke berbagai pihak tanpa kepastian.

Kondisi tersebut juga menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk pegiat sosial, yang menilai perlunya kehadiran nyata pemerintah dalam situasi darurat kemanusiaan.

Kini, dengan mulai adanya respons dari pemerintah daerah dan Baznas, keluarga berharap proses bantuan dapat segera terealisasi dan meringankan beban yang mereka tanggung.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan, bukan hanya dalam program pembangunan, tetapi juga dalam situasi duka dan darurat yang dialami masyarakat. (Red)

Pemkot Bima Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Dukungan Program 3 Juta Rumah Secara Virtual

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Pemerintah Kota Bima mengikuti Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal, bertempat di Aula Parenta.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Abdul Haris, S.E., didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bagian Ekonomi, serta seluruh Tim TPID Kota Bima.

Rapat koordinasi ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi di daerah.

Selain itu, agenda juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program strategis nasional dalam pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula sosialisasi mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk yang beredar.

Melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional, memperkuat stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program strategis pemerintah.(Redaksi Sekjend MDG)

Komisi II DPRD Bima Cek Keberadaan Aset di Kecamatan Bolo

     

Komisi II DPRD kabupaten Bima Nurdin Amin, Dinas Perkim
dan BPKAD saat turun di lokasi, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global - Dalam mendukung program pemerintah pusat, Komisi II DPRD kabupaten Bima Nurdin Amin bersama jajaran pemerintah daerah dari dua Dinas Perkim dan BPKAD turun di lokasi. Senin (13/4/26).

Pada kesempatan tersebut, jajaran dinas Perkim diwakili Budiansani dan BPKAD Sahrul yang menangani bidang ini, dan kepala Desa Rada kecamatan Bolo.

Nurdin Amin mengungkapkan pengecekan terhadap aset daerah ini dilakukan dalam mendukung program pemerintah pusat dalam pembangunan koperasi merah putih (KMP) di 191 Desa.

Selain itu, di beberapa wilayah (Desa) ada aset pemerintah daerah yang tak berfungsi. Dengan pendataan ini, makanya semua akan berguna untuk kepentingan umum (masyrakat) yang ada di kabupaten Bima.

Disisi lain, pemanfaatan aset daerah akan meningkatkan PAD, tatkala itu bisa berfungsi dengan baik seperti untuk koperasi dan lainnya.

Seperti halnya, gedung olahraga di Desa Rada ini yang pembebasan lahannya sejak tahun 2005 lalu. Hingga hari ini, gedung olahraga ini tak dimanfaatkan, inikan merugikan, belum aset di tempat yang lain tanpa pengelolaan untuk target PAD,” tambahnya.

Kabid Dinas Perkim Budiansani, pada kesempatan tersebut, mengapresiasi perhatian lembaga DPRD dalam mengecek keberadaan aset daerah.

“Mewakili pihak Pemda Bima, DPRD sebagai Mitra kami, pengawasan ini dalam rangka memajukan daerah. Apalagi aset ini, penting bagi daerah,” terangnya.

Ditambahkannya, pasnya lagi besok agenda pertemuan membahas lokasi KMP dalam penetapan lokasi tiap Desa untuk pembangunan Koperasi sesuai dengan program pemerintah pusat. Ini bentuk dukungan pemerintah Daerah, ” jelasnya.

Hal senada disampaikan Sahrul dari dinas BPKAD, pengecekan dan penertiban aset ini sangat perlu. Pasalnya, ini merupakan hal fital bagi suatu daerah.

Kata dia, bukan saja terkait program pemerintah pusat, tapi sejak dulu aset daerah di lakukan penataan. Perhatian dewan hari ini, diberikan apresiasi untuk kemajuan daerah.

Ia juga berharap, agar masyarakat bisa mendukung ini. Misalnya, aset pemerintah jangan dijadikan milik pribadi,” harapnya.(Red)

Salurkan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah, Wali Kota Bima Tegaskan Kepentingan Dasar Masyarakat Jadi Prioritas di Tengah Kondisi Fiskal

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Wali Kota Bima, H A. Rahman H. Abidin, S.E menyalurkan secara simbolis Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) alokasi Februari–Maret 2026 di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Senin (13/04/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima Drs. H. Supratman, M.Ap., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Gufran, S.Pd., M.Si., perwakilan Bulog Bima, Camat Raba, serta Lurah Ntobo.

Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari program kerja sama antara Pemerintah Kota Bima, Bulog, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam rangka menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam laporannya menyampaikan bahwa total penerima bantuan di Kecamatan Raba mencapai 3.534 jiwa, dengan total bantuan yang disalurkan berupa 70.680 kilogram beras dan 14.136 liter minyak goreng. Khusus untuk Kelurahan Ntobo, jumlah penerima bantuan sebanyak 691 jiwa, dengan alokasi 13.820 kilogram beras dan 2.764 liter minyak goreng.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bima juga menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Daerah yang tersebar di 25 kelurahan, masing-masing untuk 50 penerima manfaat, dengan bantuan sebesar 10 kilogram beras per penerima.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terdampak pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional.

“Meski ruang fiskal kita mengalami tekanan akibat pengurangan anggaran dari pusat, hal itu tidak akan menyurutkan niat dan dedikasi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat." Tegasnya.

Wali Kota menekankan bahwa kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya.

Menurutnya, komitmen tersebut tercermin dari tetap dijalankannya berbagai program prioritas daerah, seperti pelaksanaan MTQ, pelayanan jamaah haji, program bedah rumah, pengaspalan jalan lingkungan, pembangunan drainase melalui dukungan program NUFReP, hingga pembayaran honor bagi guru ngaji, imam, marbot, serta ketua RT dan RW.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan perkembangan pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Kota Bima yang akan segera difungsikan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

Ke depan, RSUD Kota Bima akan melayani pasien untuk layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi) sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk jauh ke luar daerah untuk memperoleh pelayanan medis spesialistik tersebut.

“Doa dan harapan saya, semoga anggaran yang kita kelola ini, meskipun lebih kecil dari tahun sebelumnya, tetap menjadi berkah dan manfaat besar bagi masyarakat serta daerah kita tercinta." Ujarnya.

Diakhir sambutan, Wali Kota mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah.

“Mari tingkatkan semangat gotong royong, karena dengan kebersamaan, berbagai persoalan kecil maupun besar dapat kita selesaikan bersama.” Tutup Wali Kota Bima yang akrab disapa Aji Man.(Redaksi Sekjend MDG)