Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Pengadaan motor trail listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan publik, kini terungkap bahwa proyek tersebut dimenangkan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal.
Informasi ini mengacu pada penelusuran data pengadaan yang menunjukkan bahwa motor listrik jenis Emmo JVX GT menjadi bagian dari proyek tersebut.
Namun, alih-alih meredakan polemik, fakta ini justru memunculkan pertanyaan baru.
➡️ Siapa sebenarnya perusahaan ini?
➡️ Bagaimana proses penunjukannya?
➡️ Dan apakah ini sudah melalui mekanisme yang transparan?
Di tengah fokus pemerintah pada program gizi nasional, pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar dinilai sebagian pihak sebagai langkah yang perlu dikaji lebih dalam.
Pasalnya, kebutuhan utama program MBG adalah memastikan distribusi makanan bergizi berjalan optimal. Namun di sisi lain, publik juga mempertanyakan apakah pengadaan motor listrik menjadi prioritas yang paling mendesak saat ini.
Kritik pun mulai bermunculan.
Ada yang menilai ini sebagai langkah strategis untuk distribusi ke daerah sulit. Tapi tidak sedikit juga yang melihatnya sebagai potensi pemborosan anggaran jika tidak dikelola dengan tepat.
Sementara itu, pihak Badan Gizi Nasional sebelumnya telah memberikan klarifikasi bahwa pengadaan motor listrik memang sudah masuk dalam rencana anggaran tahun 2025. Namun hingga saat ini, distribusi belum dilakukan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Artinya, proyek ini memang ada. Tapi implementasinya masih berjalan.
Yang menjadi sorotan bukan lagi “ada atau tidak”, melainkan:
➡️ Apakah ini tepat sasaran?
Di tengah berbagai kebutuhan mendesak—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat—setiap keputusan anggaran tentu akan selalu berada di bawah pengawasan publik.
Dan di era sekarang, satu hal yang pasti:
Transparansi bukan lagi pilihan. Tapi tuntutan.(Team)
Mari terus menjaga kerukunan dalam bingkai nilai-nilai keagamaan.
Pelaksanaan tes seleksi terbuka tersebut merupakan kerjasama antara BKD dan Diklat Kabupaten Bima dengan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali tersebut berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 9 sampai dengan 13 April 2026 di kantor BKD dan Diklat Provinsi NTB.
Plt. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Drs. Syahrul yang didampingi Kepala Bidang Mutasi BKD dan Diklat Kabupaten Bima Firdaus, S.Sos dalam pengantarnya di hadapan 72 peserta yang merupakan pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional pada sejumlah OPD tersebut mengharapkan agar para peserta mengikuti dengan baik dan mencermati dengan baik arahan dari tim penilai agar pelaksanaan tes dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik.
Syahrul menambahkan, dari 81 Peserta , 72 peserta mengikuti arahan dan mengisi daftar hadir, 9 orang tidak hadir.
Sementara itu, Koordinator Pelaksanaan Asesmen K. Resantika Prabawa P memaparkan, selama lima hari pelaksanaan asesmen, sebanyak 5 orang anggota tim memfasilitasi tes yang terdiri dari Computer Assisted Test (CAT) dan Competence Based Interview (CBI) yang mencakup seleksi kompetensi manajerial, psikotes, penulisan makalah, presentasi wawancara makalah dan wawancara personal, penelusuran rekam jejak peserta.
"Hasil tes atas 72 peserta tersebut selanjutnya akan dianalisis oleh Asesor yang berlatar belakang psikologi dan memiliki ijin praktek". Terang K. Resantika.
Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi Panitia Seleksi Terbuka JPT, 9 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi pada formasi jabatan Kepala Dinas Pariwisata, 6 orang pada formasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 5 orang pada Formasi Kepala Bappenda, 4 orang pada formasi Kepala Dinas Kesehatan, 4 orang pada formasi jabatan Kasat POLPP, 6 orang pada jabatan kepala DP3AP2KAB, 5 orang pada formasi jabatan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 orang pada formasi Kepala Bakesbangpol, 7 orang pada formasi kepala BKD dan Diklat, 10 orang pada formasi Kepala Dinas Peternakan dan Keswan, 6 orang pada formasi jabatan Kepala DPMPTSP, 3 orang pada formasi Kepala Bappeda dan Litbang, 8 orang pada jabatan Kadis Nakertran dan 5 orang pada formasi jabatan kepala BPBD. ( Red)
Informasi soal intimidasi yang dialami oleh Arsya dikonfirmasi oleh pendampingnya, yakni Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto. “Benar (ada intimidasi). Ada karyawan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang memaki-maki Arsya,” kata Tiyo saat dikonfirmasi Selasa, 7 April 2026.
Tiyo memberikan tangkapan layar yang berisi pesan-pesan bernada makian yang dikirim pelaku kepada Arsya. Isi pesan itu dikirim dalam bahasa Jawa. Tiyo memberikan terjemahannya.
Berikut adalah isi pesan yang dikirim pelaku melalui direct message ke akun Instagram Arsya.
“Senggol di depanku sini. Berani DM aku apa tidak? Njing, an*ing?”
“Tidak pernah bicara backinganku siapa, tapi ya sepantasnya saja.”
Pelaku tidak hanya mengirimi pesan ke DM instagram Arsya saja. Tetapi juga meninggalkan komentar di unggahan Arsya. “Suruh bicara di depanku, biar kuludahi,” tulis dia.
Saat mendapatkan intimidasi itu, Tiyo mengatakan Arsya juga sempat mendapat tekanan dari sekolah. Tiyo bilang, Arsya sempat diminta untuk menghapus unggahan surat yang ditujukan kepada kepala negara.
Namun, Arsya menolak untuk menghapus unggahan tersebut. “Sempat ada permintaan untuk dihapus. Tapi Arsya menolak. Sesudahnya tidak ada lagi usaha untuk membungkam Arsya,” kata Tiyo.
Salah satu perwakilan dari sekolah mengatakan tak mengetahui detail kasus yang dialami Arsya. Salah satu guru mengatakan tak ada upaya dari sekolah untuk mengintimidasi atau meminta Arsya untuk menghapus unggahan tersebut.
Tempo masih masih berupaya mencari narahubung Kepala SMK NU Miftahul Falah Kudus untuk memastikan hal tersebut. Tempo juga sudah menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Nanik S, Deyang. Namun keduanya belum merespons.(Team)
Kombes Pol Dr. Dewa Wijaya,S.H.,M.H
Opini
Ketulusan hati menjadi nilai fundamental yang semakin relevan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini. Di tengah dinamika dan kompleksitas interaksi manusia, sikap tulus dinilai sebagai kunci utama dalam membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan penuh makna.
Ketulusan mencerminkan kemurnian hati seseorang dalam bertindak tanpa pamrih. Individu yang memiliki ketulusan tidak bergantung pada pengakuan atau pujian, melainkan berfokus pada niat baik serta keikhlasan dalam setiap perbuatan.
Secara umum, setiap manusia memiliki potensi kebaikan. Namun demikian, tidak semua mampu menghadirkan ketulusan dalam setiap tindakan.
Ketulusan menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta konsistensi antara niat dan perbuatan.
Dalam kehidupan sehari-hari, ketulusan memiliki dampak signifikan. Sikap ini mampu menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, serta kenyamanan dalam hubungan antarindividu.
Selain itu, ketulusan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan semangat, kebahagiaan, serta mempererat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
Berbagai bentuk tindakan sederhana seperti senyuman, sapaan, bantuan, hingga pengorbanan akan memiliki nilai yang lebih tinggi apabila dilakukan dengan ketulusan. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari sebuah tindakan tidak hanya terletak pada hasil, tetapi juga pada niat yang melandasinya.
Ketulusan juga menjadi indikator penting dalam membangun karakter manusia yang berintegritas. Individu yang tulus cenderung bersikap jujur, tidak manipulatif, serta mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain.
Dr. Dewa Wijaya, M.H dalam keterangannya menegaskan bahwa ketulusan merupakan pondasi utama dalam membangun kualitas diri dan hubungan sosial.
Ketulusan bukan sekadar sikap baik di permukaan, tetapi merupakan cerminan integritas hati yang sesungguhnya. Dari ketulusan lahir kepercayaan, dan dari kepercayaan tumbuh hubungan yang kuat serta berkelanjutan.
Di tengah kehidupan modern yang penuh kepentingan, ketulusan menjadi nilai yang semakin langka namun justru sangat dibutuhkan.
Ketika seseorang mampu bertindak dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa kepentingan tersembunyi, di situlah nilai kemanusiaan mencapai bentuk terbaiknya.
Dengan demikian, ketulusan dapat dipandang sebagai salah satu fondasi utama dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik, baik secara personal maupun sosial. Masyarakat diharapkan dapat terus menumbuhkan dan mengedepankan nilai ketulusan dalam setiap aspek kehidupan.
“Ketulusan adalah dasar utama untuk menjadi manusia yang baik, serta kunci dalam membangun hubungan yang penuh makna dan keberkahan.”
Penulis: Kombes Pol Dr. Dewa Wijaya,S.H.,M.H.
Pelaksanaan Muscab VI diawali dengan kegiatan konsolidasi dan penyamaan visi bagi calon formatur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-kabupaten bima. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Paruga Na,e Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Muhammad Aditya Ardin menegaskan bahwa proses konsolidasi menjadi tahapan krusial dalam menentukan kualitas kepemimpinan di tingkat cabang se-kabupaten bima.
“Kami ingin memastikan calon ketua DPC memiliki integritas, visi, dan komitmen yang jelas untuk membesarkan PAN di kabupaten bima” ujar Aditya Ardin, Kamis (9/4/2026).
Ia menambahkan, Muscab VI bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat struktur partai di tingkat akar rumput.
“Melalui Muscab ini, kami berharap lahir pemimpin cabang yang membawa energi baru serta mampu memperkuat soliditas partai,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, DPD PAN Kabupaten Bima menunjuk sejumlah tokoh sebagai tim penguji. Mereka terdiri dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP).
Sementara itu, Ketua BPOK Muscab VI, Hamdan SH, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai instrumen untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel. Salah satunya adalah formulir fakta integritas yang wajib ditandatangani seluruh calon formatur DPC.
“Formulir ini menjadi komitmen tertulis agar para calon menjalankan amanah sesuai aturan partai dan menjaga marwah organisasi,” kata pria yang biasa disapa Dagon.
Dengan persiapan yang matang dan keterlibatan aktif seluruh pengurus, Muscab VI DPD PAN Kabupaten Bima diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi.
“Tak hanya memperkuat konsolidasi internal, agenda ini juga diharapkan mampu meneguhkan komitmen PAN sebagai partai yang dekat dengan masyarakat serta responsif terhadap dinamika daerah,” tegasnya. Ketua DPD PAN kabupaten bima Aditya Ardin.(Team).
Birokrasi yang "Alergi" pada Rakyat Kecil?Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengurusan izin tambang skala besar seringkali berjalan mulus di karpet merah kekuasaan. Namun, ketika bicara soal WPR yang merupakan mandat undang-undang untuk memberikan ruang bagi ekonomi rakyat—ritme kerja pemerintah mendadak berubah menjadi siput.
Ada kesan kuat bahwa Pemkab dan Pemprov saling lempar tanggung jawab (pingpong birokrasi). Pemkab merasa sudah mengusulkan, sementara Pemprov berkutat pada alasan sinkronisasi tata ruang yang tak kunjung usai. Padahal, setiap hari keterlambatan ini adalah risiko pidana bagi masyarakat yang hanya ingin mencari makan di tanah kelahirannya sendiri.
Ironi di Balik Status "Ilegal"Mengapa percepatan WPR ini mendesak? Karena tanpa legalitas, masyarakat lingkar tambang terjepit di antara dua batu besar:
Kriminalisasi: Rakyat terus dihantui rasa takut akan penertiban aparat karena dianggap melakukan penambangan tanpa izin (PETI).
Kerusakan Lingkungan Tanpa Kendali: Tanpa WPR, pemerintah tidak punya wewenang formal untuk melakukan pembinaan lingkungan. Akibatnya, praktik tambang rakyat berjalan tanpa standar keamanan dan ekologi yang jelas.
Jika Pemda dan Pemprov serius dengan retorika "mensejahterakan rakyat", seharusnya dokumen teknis dan koordinasi dengan Kementerian ESDM menjadi prioritas utama, bukan sekadar agenda sampingan yang dibahas saat aksi demonstrasi pecah.
Gugatan untuk Komitmen Penguasa Lambatnya penerbitan WPR di Pulau Obi adalah bukti nyata pengabaian hak ekonomi warga lokal. Pemerintah seolah membiarkan rakyatnya "mencuri" di rumah sendiri, sementara pintu belakang dibuka lebar-lebar untuk investasi asing dengan segala kemudahannya.
Masyarakat Obi tidak butuh janji manis di atas kertas atau kunjungan kerja yang hanya berujung pada sesi foto. Yang mereka butuhkan adalah:
Kejelasan Pemetaan: Pastikan wilayah kelola rakyat tidak tumpang tindih dengan konsesi perusahaan secara sepihak.
Transparansi Progres: Sejauh mana dokumen usulan itu berjalan? Di meja siapa dokumen itu tertahan?
Kesimpulan Jangan biarkan Pulau Obi menjadi contoh nyata dari teori "Paradoks Kelimpahan", di mana daerahnya kaya raya, namun rakyatnya tetap miskin dan terpinggirkan secara hukum. Pemda Halsel dan Pemprov Maluku Utara harus punya "nyali" politik untuk segera menerbitkan WPR. Melegalisasi tambang rakyat bukan hanya soal izin, tapi soal memanusiakan warga yang selama ini dianaktirikan oleh birokrasi mereka sendiri.
Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadi penonton atas penderitaan rakyatnya.
Kegiatan pertama dilaksanakan oleh Serka Sahlan, Babinsa Desa Lanta Barat, anggota Posramil Lambu. Pada pukul 19.30 WITA, ia melaksanakan patroli sambil berdialog dengan warga. Dalam kesempatan tersebut, Serka Sahlan memberikan pemahaman terkait pentingnya menjaga kamtibmas serta mengimbau warga agar rutin melakukan patroli keliling kampung pada malam hari guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti peredaran narkoba. Ia juga menekankan agar setiap permasalahan segera dilaporkan kepada pihak berwenang.
Selanjutnya, pada pukul 20.00 WITA, Serda Irfan, Babinsa Desa Bugis, Kecamatan Sape, turut melaksanakan patroli serupa bersama warga. Ia mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga situasi tetap aman dan kondusif serta tidak mengambil tindakan sendiri apabila terjadi masalah, melainkan segera melapor kepada aparat.
Sementara itu, pada pukul 20.45 WITA, Serka Jamaluddin, Babinsa Desa Sangga dari Posramil Lambu, melaksanakan patroli bersama warga dengan memberikan penekanan khusus terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan obat-obatan terlarang lainnya. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan diri sendiri dan keluarga.
Secara keseluruhan, kegiatan patroli “kongkow-kongkow” ini mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai mampu meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan lingkungan serta mempererat hubungan antara aparat dan warga. (Team.MDG.03)
Pekanbaru – Menyikapi pemberitaan sebelumnya terkait dugaan aktivitas gudang bahan bakar minyak (BBM) ilegal di kawasan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi yang dimaksud, tepatnya di seberang Kantor Camat Tenayan Raya.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan secara langsung, tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan seperti yang sempat diinformasikan sebelumnya. Saat tim tiba di lokasi, bangunan gudang yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut terlihat dalam kondisi kosong dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kegiatan penyimpanan maupun distribusi BBM.
Pantauan di sekitar area juga memperlihatkan situasi yang relatif normal. Tidak terlihat adanya keluar masuk kendaraan tangki, baik berukuran besar maupun “baby tanki”, yang biasanya menjadi indikator aktivitas distribusi bahan bakar.
Keterangan serupa juga disampaikan oleh salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya. Ia memastikan bahwa gudang tersebut memang tidak beroperasi.
“Iya benar, gudang itu kosong,” ujarnya singkat.
Dengan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat bukti kuat yang mengarah pada adanya praktik ilegal sebagaimana dugaan yang sempat beredar di tengah masyarakat.
Meski demikian, awak media tetap menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, khususnya yang belum terverifikasi secara menyeluruh, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan publik.
Di sisi lain, pemantauan terhadap lokasi tersebut akan terus dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen terhadap penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait isu tersebut. Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi dari semua pihak guna memastikan transparansi informasi.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya klarifikasi atas informasi yang sebelumnya beredar. Redaksi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah, serta membuka hak jawab bagi pihak-pihak terkait apabila terdapat keberatan atau tambahan informasi.