Media Dinamika Global

Selasa, 24 Februari 2026

Kapolres Bima Kota, Dandim 1608/Bima Gelar Silaturahmi dengan Walikota Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Plh Kapolres bima AKBP Hariyanto bersilaturahmi dengan walikota bima H. Rahman H Abidin Selasa 24 februari 2026, pertemuan diruang kerja walikota bima dan turut dihadiri komandan kodim 1608/Bima sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota Bima TNI, dan polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)

Dalam pertemuan itu sejumlah isu strategis di bahas mulai dari penguatan koordinasi langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas hingga komitmen bersama menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

Walikota bima menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan komunikasi yang terus terjalin baik dengan jajaran Polres bima kota menurutnya kolaborasi yang solid antar unsur forkopimda sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu AKBP Hariyanto menegaskan komitmen polres bima kota untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan wilayah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Melalui pertemuan tersebut diharapkan hubungan kelembagaan semakin erat dan koordinasi antar unsur forkopimda semakin kuat dalam menghadapi dinamika sosial serta Berbagai tantangan pembangunan di kota Bima.(Sekjend MDG)

Langkah Dinkes Memutus Mata Rantai HIV AIDS di Bandar Lampung


Bandar Lampung. MediaDinamikaglobal.id
Tingginya angka temuan kasus HIV di Kota Bandar Lampung belakangan ini bukan menjadi sinyal darurat wabah baru. 

Sebaliknya, hal tersebut merupakan indikator keberhasilan Dinas Kesehatan (Diskes) dalam membongkar fenomena “gunung es” penyakit menular tersebut di tengah masyarakat.

Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Diskes kini menerapkan strategi jemput bola dengan turun langsung ke berbagai lokus. 

Hasilnya, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penapisan (screening) HIV melampaui target hingga lebih dari 119 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung, Muhtadi A. Temenggung, menegaska tingginya angka temuan justru menunjukkan keberhasilan pelacakan.

"Jika capaian sudah di atas 100 persen, artinya mitigasi risiko keberlanjutan penyebaran sudah kita tangani. Ini bukan darurat, melainkan bukti keseriusan kita memutus mata rantai penularan menuju target Eliminasi HIV 2030,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Diskes memfokuskan screening terhadap delapan kelompok indikator SPM, yakni ibu hamil, penderita TBC, penderita Infeksi Menular Seksual (IMS).

Kemudian Wanita Pekerja Seksual (WPS), Lelaki Seks Lelaki (LSL), waria, Pengguna Narkoba Suntik (Penasun), serta Warga Binaan Pemasyarakatan.

Terkait temuan reaktif, termasuk 227 kasus pada kelompok LSL, dr. Liskha menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil kerja aktif petugas di lapangan. 

Semakin cepat ditemukan, semakin cepat pula pasien mendapatkan akses pengobatan sehingga potensi penularan dapat ditekan.

Khusus ibu hamil, Diskes menerapkan program Triple Eliminasi secara gratis. Setiap ibu hamil wajib menjalani screening HIV, sifilis, dan hepatitis guna mencegah penularan dari ibu ke bayi.

Kemudian, untuk layanan pengobatan, sebanyak 31 puskesmas di Bandarlampung telah memberikan layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP). 

Diskes juga menerapkan strategi Fast Track 95-95-95, yakni 95 persen Orang Dengan HIV (ODHIV) terdiagnosis, 95 persen mendapatkan terapi Antiretroviral (ARV), dan 95 persen mencapai supresi virus.

"Pasien yang rutin minum obat sesuai dosis dapat menekan jumlah virus dalam tubuhnya. Dengan kondisi tersupresi, virus tidak lagi mudah menular dan harapan hidup tetap panjang serta produktif,” jelasnya.

Selain itu, guna dalam menjangkau lokus khusus seperti tempat hiburan malam, Diskes menggandeng lintas sektor, mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga komunitas Indonesia AIDS Coalition (IAC).

Pemkot Bandarlampung juga menjamin penuh kerahasiaan identitas pasien secara by name by address.

Diskes mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks. HIV tidak menular melalui pelukan, sentuhan, berbagi alat makan, obrolan, maupun penggunaan toilet umum. 

"Penularan hanya terjadi melalui kontak darah, hubungan seksual tidak aman, serta dari ibu positif ke anak yang dikandungnya," tandasnya. (Umar.MDG)

Diduga ATR/BPN Tulang Bawang Tidak Becus Dalam Penanganan Penerbitan Sertifikat.


Tulang Bawang -Mediadinamikaglobal.Id || dugaan tersebut mencuat dengan adanya Yusman salah satu Masyarakat yang ingin membuat Sertifikat tanah miliknya pribadinya seluas Sekitar 8 Hektar dari hasil beli kepada salah satu Masyarakat pada 2015 lalu.

Karna Yusman merasa tanah kepemiliknya jelas serta ingin membuat sertifikatkan Tanah Tersebut, Namun sangat di sayangkan penerbitkan Sertifikat tidak bisa di terbitkan oleh pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan beralasan di tanah milik pak Yusman sudah ada titik koordinat atau sudah tebitnya sertifikat Pada Tahun 2017 berjumlah 7 orang yang mana Warkah dari sertifikat tersebut tidak ada kejelasan.

Yusman Memaparkan kepada Awak media, saya menyayangkan kinerja Dari Dinas ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang, serta merasa di rugikan akibat terjadinya permasalahan yang terjadi saat ini yang mana ingin membuat sertifikatkan Tanah miliknya sendiri namun tidak bisa di terbitkan Oleh ATRBPN dengan alasan yang tidak masuk akal. Ucapnya

Saya mengurus pembuatan sertifikat dari Tahun 2021 Bulan Oktober yang mana melakukan pengukuran bersama Pegawai ATR-BPN dan sudah mengikuti semua aturan yang sudah di Tentukan Oleh ATR/BPN.

Bahkan saya selalu membayar pajak terhadap tanah milik saya serta masyarakat pemilik perbatasan tanah milik saya juga mengakui tanah itu milik saya, masyarakat sekitar Bumi Sari, Kecamatan Rawa Pitu, Mengetahui Tanah ini milik saya pribadi dapet saya Beli, Bahkan saya Tanam Padi Dari Tahun 2015 hingga saat ini. Ungkap Yusman

Budi Raindra Selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemuda Lampung Bersatu (Formalab) kabupaten Tulang Bawang,Mengatakan permasalahan ini sangat di sayangkan,kerena Badan pertanahan bukan sekali ini membuat kesalahan tetapi kenapa di dalam kantor pertanahan tidak membenahi dan selalu menyeleksi ASN agar tidak ada yang bermain ataupun bekaloborasi dengan para pihak mafia-mafia tanah yang selalu mencari celah untuk memanfaatkan pegawai pegawai badan pertanahan.

Budi juga mengatakan ,dalam waktu dekat kami dari LSM Formalab akan melakukan Aksi unjuk rasa Besar-besaran serta Menuntut ATRBPN Tulang Bawang apabila tidak ada kejelasan Atas Terbitnya Sertifikat Di Tanah Milik Yusman. Imbuh Budi.

Lanjut. Ade Ramdan, S. I. P. Selaku ketua ARUN ( Advokasi Rakyat untuk Nusantara) di kabupaten Tulang Bawang provinsi Lampung, mengatakan bahwa BPN ini tidak ada tanggung jawabnya dengan permasalahan tentang lahan  sawah bapak Yusman.

BPN seolah-olah lepas tangan, yang seharusnya kami pihak korban bisa menuntut BPN yang sudah menerbitkan sertifikat di lahan kami. Tutupnya
(Fs/Red) 

Senin, 23 Februari 2026

AKBP Hariyanto S.I.K S.H. Gelar Pimpin Apel Perdana di Polres Bima Kota


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Bima Kota, AKBP Hariyanto, S.I.K., S.H., menegaskan komitmen disiplin dan profesionalisme saat memimpin apel pagi perdana di halaman Polres Bima Kota, Senin (23/2/2026).

Di hadapan seluruh personel, AKBP Hariyanto memberikan arahan tegas agar setiap anggota bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun. Ia mengingatkan bahwa integritas dan kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Laksanakan tugas sesuai SOP. Jangan aneh-aneh. Hindari segala bentuk pelanggaran sekecil apa pun yang bisa mencoreng nama baik institusi,” tegasnya di hadapan peserta apel.

Menurutnya, setiap personel Polri harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta menjunjung tinggi etika sebagai aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap, perilaku, dan kinerja, baik saat bertugas maupun di tengah masyarakat.

Apel pagi tersebut menjadi momentum awal kepemimpinan Plh Kapolres Bima Kota dalam memperkuat disiplin internal dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, humanis, dan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan penegasan tersebut, diharapkan seluruh jajaran Polres Bima Kota semakin solid, profesional, serta mampu menjaga marwah institusi di tengah dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks. (Sekjend MDG)

Kadinsos Dampingi Sekda Serahkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Rumah Roboh di Jatiwangi


DINSOS, KOTA BIMA, Media Dinamika Global.id.-- Kepala Dinas Sosial, H. Lalu Sukarsana, S.IP. bersama Kepala Dinas Perkim dan Camat Asakota mendampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E, CGCAE. meninjau langsung kondisi rumah warga yang rusak berat tertimpa sebuah batu besar dari atas bukit di Kelurahan Jatiwangi RT. 04 RW. 02.

Dalam kesempatan tersebut bersama Kabid. Linjamsos dan Ketua serta beberapa anggota Tagana diserahkan bantuan tanggap darurat kepada korban. (8/2)

Dinsos Kota Bima Hadiri Rakor dengan BNNK Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Untuk menyamakan persepsi seluruh stakeholders terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan penguatan ketahana keluarga berbasis sumber daya di daerah.” Badan Narkkotika Nasional Kabupaten Bima (BNNK Bima) melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Pelaksananaan Ketahanan Keluarga bertempat di Ruang Rapat Kantor BNNK Bima.

Perkuat Ketahanan Keluarga BNNK Bima Gelar Rakor Dengan Kepala Dinas PemdaPerkuat Ketahanan Keluarga BNNK Bima Gelar Rakor Dengan Kepala Dinas Pemda

Kepala BNNK Bima AKBP Hurri Nugroho, SH., M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selain untuk menyamapakan persepsi dalam hal menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba juga untuk memberikan informasi secara rinci mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis baik proses, metode dan teknis serta upaya dalam mewujudkan program penguatan ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan daerah. Khususnya di wilayah Kota Bima,Kabupaten Bima, dan Dompu,” tekan Kepala BNNK Bima.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas sosial kota Bima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, Pemkot Bima dan Dompu diantaranya adalah Kegiatan Rakor Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dipimpimpin oleh kepala BNNK Bima AKBP Hurri Nugroho, SH. MH, dan dihadiri oleh, Kesbangpol Kabupaten Bima, Kesbangpol Kota Bima, BPMDes Kabupaten Bima, DP3AP2KB Kabupaten Bima, DP3A Kota Bima, BNK Dompu, Polres Bima, Polres Bima Kota, Dinsos Kabupaten Bima, Dinsos Kota Bima, Dan Asisten 1 Kota Bima Drs. M. Saleh Serta selaku narasumber dipercayakan sekda kota Bima.

Lebih lanjut Hurri Nugroho juga meminta dukungan dan partisipasi dari Pemerintah Daerah khususnya Kepala Dinas yang memiliki program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Rapat ini juga dilaksanakan untuk memastikan adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dengan melakukan berbagai langkah pendekatan, koordinasi, dan Asistensi Penguatan kepada Pemerintah yang di atas sampai dengan lingkup RT/RW . Agar daerah tersebut, dapat menikmati hidup bebas dari Narkoba (Bersih Narkoba). harapnya.(Sekjend MDG)

Babinsa Rasabou Koramil 1608-03/Sape Amankan Empat Siswa yang Nongkrong Saat Jam Sekolah di Sape


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Seorang anggota TNI dari Koramil 1608-03/Sape, Abdul Hafid, mengamankan empat siswa yang kedapatan nongkrong saat jam pelajaran sekolah, Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 10.20 WITA.

Keempat siswa tersebut diketahui merupakan pelajar dari salah satu sekolah SMPN yang ada di Sape. Mereka ditemukan sedang duduk dan berbincang-bincang di bale-bale samping rumah warga, tepatnya di taman Lapangan Semangka, Desa Naru, Kecamatan Sape.



Adapun identitas siswa yang diamankan yakni:

- Inisial S (Kelas XI A), asal Desa Sangia, Kecamatan Sape

- Inisial R (Kelas XI A), asal Desa Naru, Kecamatan Sape

- Inisial A (Kelas XI A), asal Desa Bugis, Kecamatan Sape dan

- Inisial RD (Kelas XI A), asal Desa Na’e, Kecamatan Sape.

Menurut laporan, pada pukul 10.20 WITA, Serda Abdul Hafid yang bertugas sebagai Babinsa Desa Rasabou mendapati para siswa tersebut berada di luar lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Ia kemudian memberikan imbauan agar para siswa kembali mengikuti pelajaran di sekolah.

Sekitar pukul 10.30 WITA, keempat siswa tersebut diantar kembali ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Selanjutnya, pada pukul 10.45 WITA, mereka diserahkan kepada pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.

Kegiatan berakhir pada pukul 11.00 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

(Team.MDG.03)

Survei Progres RST di Kelurahan Melayu, Rite, dan Jatiwangi


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dinas Sosial Kota Bima melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial lakukan survei Progres Rumah Sederhana Terpadu (RST) di Kelurahan Melayu, Rite, dan Jatiwangi bersama Pendamping Sosial PKH dan PPPK PW Linjamsos, 

Dinas Sosial Kota Bima melakukan survei progres Rumah Sederhana Terpadu (RST) di beberapa kelurahan (Melayu, Rite, Jatiwangi, Monev RST 2025 di Kelurahan Dara, Lewirato, dan Panggi) per Februari 2026. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan rehabilitasi 13 unit rumah dari Kemensos berjalan standar, tepat sasaran bagi fakir miskin, dan meningkatkan kualitas hunian serta kesejahteraan penerima. 

Poin Penting Survei Progres RST:

Tujuan: Memastikan perbaikan fisik sesuai standar, memastikan rumah layak huni, dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Lokasi: Survei mencakup wilayah Kelurahan Melayu, Rite, Jatiwangi.

Total Bantuan: Sebanyak 13 unit rumah yang tersebar di 10 kelurahan di Kota Bima.

Sumber Dana: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Integrasi: Program RST diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

Pelaksana: Dinas Sosial Kota Bima (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial) bersama SDM PKH. (Sekjend MDG)

Momen Ramadhan 1447 H, Sat ResNarkoba Polres Bima Kota Bersama Bhayangkari Berbagi Takjil Gratis


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Polres Bima Kota Melalui Sat ResNarkoba Polres Bima Kota Beserta Bhayangkari, melaksanakan kegiatan Berbagi Takjil kepada masyarakat dan Pengguna jalan Berlangsung di Jalan Soekarno Hatta Tepatnya di Depan Mako Polres Bima Kota, Senin (23/2/2026)

Pembagian Takjil ini merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan Polres Bima Kota dengan masyarakat, serta sebagai bentuk kegiatan sosial keagamaan di bulan Ramadhan.


Semoga kegiatan ini dapat membawa kebahagiaan dan manfaat bagi masyarakat, serta memperkuat silaturahmi dan kebersamaan kami Polres Bima Kota dengan masyarakat Kota Bima.(Sekjend MDG)



Polemik Gaji Tenaga Guru Yang Belum di Bayarkan Pemda Kabupaten bima


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.-- Fakta mekanisme penyaluran sudah sangat jelas: dana TPG, tunjangan khusus 3T, serta THR dan gaji ke-13 guru bersumber dari pemerintah pusat, lalu ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah, baru kemudian dibayarkan kepada guru oleh pemerintah daerah. Artinya, pemerintah pusat tidak membayar langsung ke rekening guru. Posisi kunci justru ada pada pemerintah daerah. Di titik inilah publik berhak menagih tanggung jawab dan ketegasan kepala daerah, karena begitu dana masuk ke kas daerah, kewenangan dan kewajiban sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten.

Jika hak guru terus tertunda sementara mekanisme dan anggaran sudah tersedia, maka persoalannya bukan lagi pada pusat, melainkan pada kemampuan dan kemauan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyalurkan hak tersebut. Keterlambatan yang berlarut-larut mencerminkan lemahnya prioritas dan buruknya komitmen terhadap kesejahteraan guru. Guru dipaksa menunggu tanpa kepastian, sementara pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak paling bertanggung jawab memastikan hak itu sampai tepat waktu, bukan justru membiarkannya menggantung tanpa kejelasan.

Karena itu, publik wajar mempertanyakan sikap dan ketegasan Bupati Bima. Jika dana sudah masuk kas daerah tetapi belum dibayarkan, maka ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan persoalan kepemimpinan. Keterlambatan ini memberi kesan seolah hak guru bukan prioritas, dan ini mencederai kepercayaan para pendidik yang setiap hari menjalankan kewajibannya tanpa menunda. Bupati tidak bisa terus berada dalam posisi diam, sebab diam di tengah ketidakpastian hak guru hanya akan dibaca publik sebagai bentuk pembiaran.