Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB Menggelar Aksi Teaterikal di Depan Kantor Sekretariat Perwakilan DPD RI NTB di Kota Mataram

Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB Menggelar Aksi Teaterikal di Depan Kantor Sekretariat Perwakilan DPD RI NTB di Kota Mataram

Media Dinamika Global       Comment   

Aksi teaterikal itu ditandai dengan pemasangan spanduk kain sepanjang 200 meter. Aksi itu dilakukan bukan tanpa alasan. 

Mereka mengaku, memperoleh data adanya dugaan dua anggota DPD RI asal NTB yang menerima suap dalam rangka suksesi pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 beberapa waktu yang lalu.

Dua orang yang diduga merima suap tersebut adalah Muhammad Rifky Farabi dan Mirah Midadan Fahmid. Diketahui, kasus ini telah dilaporkan kepada lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Matatam, Media Dinamika Global.id.// Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB menggelar aksi teaterikal di depan Kantor Sekretariat Perwakilan DPD RI NTB di Kota Mataram pada Jumat siang, 19 September 2025. 

Aksi teaterikal itu ditandai dengan pemasangan spanduk kain sepanjang 200 meter. Aksi itu dilakukan bukan tanpa alasan. 

Mereka mengaku, memperoleh data adanya dugaan dua anggota DPD RI asal NTB yang menerima suap dalam rangka suksesi pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 beberapa waktu yang lalu.

Dua orang yang diduga merima suap tersebut adalah Muhammad Rifky Farabi dan Mirah Midadan Fahmid. Diketahui, kasus ini telah dilaporkan kepada lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kasus ini bermula tatkala seorang mantan anggota staf DPD RI bernama Fithrat Irfan melaporkan ke KPK soal dugaan suap terhadap 95 anggota DPD RI terkait dengan pemilihan Ketua DPD RI periode 2024–2029.

Irfan menyebut ada anggota DPD RI diduga mendapat 13.000 dolar Amerika Serikat (AS). Uang sebesar 5.000 dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan Ketua DPD, sedangkan 8.000 dolar AS lainnya untuk pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.

Irfan pun membeberkan modus pemberian uang suap ini. Diungkapkan bahwa uang itu diserahkan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD.

Menurut Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB, dari 95 orang tersebut, diduga terdapat dua orang anggota DPD RI asal NTB yang turut menerima dan menikmati uang suap tersebut. 

"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk protes dan kecaman atas sikap dua orang anggota DPD RI asal NTB yang berdasarkan data yang kami terima, diduga kuat menerima aliran dana (suap) pemilihan ketua DPD RI," kata Koordinator Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB, Saidin kepada awak media di Mataram.

Ia pun mendesak KPK untuk segera mengatensi dan membuka seluas-luasnya perkembangan kasus yang telah dilaporkan tersebut. Sebab, kata Saidin, bukti dugaan suap tersebut telah sangat kuat. Sebab hal itu dibocorkan langsung oleh 'orang dalam' di DPD RI.

"Kami mendesak KPK RI untuk segera memproses hukum dan menjelaskan kepada publik perkembangan penyidikan kasus tersebut. Kami percaya bahwa KPK RI tak akan bermain-main dalam pengusutan kasus ini," ujarnya.

Lebih jauh, Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB menilai, tindakan yang dilakukan dua senator asal NTB itu telah mencoreng nama baik daerah. Terutama di dalam pergaulan politik nasional.

"Jujur kami merasa malu dengan sikap yang ditunjukkan oleh dua senator ini. Mereka merupakan bagian dari 'wajah' NTB di Senayan. Tetapi malah mencoreng nama NTB dengan menerima suap," jelasnya.

Ia juga meminta Muhammad Rifky Farabi dan Mirah Midadan Fahmid untuk berani menjelaskan kepada publik ihwal dugaan suap yang mereka terima dalam pemilihan ketua DPD RI itu.

Mereka mengaku akan terus menggelar aksi berjilid-jilid sampai dengan terbukanya proses hukum dugaan suap tersebut di KPK RI.

"Kami sudag agendakan aksi-aksi lanjutan di berbagai tempat," jelasnya.

Diketahui, uang itu didyga  mengalir ke setidak-tidaknya kepada 95 anggota DPD RI terkait proses pemilihan Ketua DPD RI 2024-2029.

Dari total tersebut, wilayah Papua menyumbang jumlah terbanyak dengan 18 orang, disusul Sulawesi (14), Kalimantan (12), Sumatera (7), Kepulauan Riau dan Riau (7), NTT & NTB (5), Banten & Jawa Barat (5), Maluku (4), Jawa Tengah (5), Bengkulu (2), Jawa Timur (1), dan DKI Jakarta (1). Sisanya berasal dari Jambi, Aceh, Bangka Belitung, dan Lampung. (Tim MDG)

Dana Reses DPR dan DPD RI Dikelola Secara Tertutup, Potensi Korupsi Terbuka Lebar

Dana Reses DPR dan DPD RI Dikelola Secara Tertutup, Potensi Korupsi Terbuka Lebar

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.id.// Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali melayangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Surat tersebut merupakan buntut ketidakpuasan ICW terhadap informasi dana reses dan kunjungan daerah pemilihan (dapil) yang tertutup.

ICW menyampaikan surat keberatan pada 28 Oktober 2025. Sebelumnya, ICW telah mengajukan permohonan informasi ke DPR RI dan DPD RI pada 21 Agustus 2025 untuk meminta dokumen yang memuat besaran gaji, tunjangan, uang harian, uang representasi, uang pensiun, uang kunjungan ke dapil, dana aspirasi, dana reses bagi anggota DPR dan DPD RI, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kunjungan dapil dan reses pada masa reses I dan II tahun sidang 2024-2025.

Menanggapi permintaan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR dan DPD RI hanya memberikan lampiran peraturan perundang-perundangan dan informasi gaji serta tunjangan yang diterima dalam bentuk take-home pay. Namun, tidak ada informasi mengenai besaran serta laporan pertanggungjawaban dana reses dan kunjungan dapil yang diberikan. Padahal anggaran negara yang digelontorkan untuk ini sangatlah besar. Sebagai contoh untuk anggota DPR RI, diperkirakan masing-masing anggota mendapatkan Rp2,3 Miliar per tahun untuk melakukan kunjungan ke dapil selama masa reses. 

Dana yang besar tersebut seharusnya diiringi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Apalagi, kunjungan ke dapil dilakukan untuk menyerap aspirasi dan masalah yang dialami oleh konstituen di daerah. Aspirasi yang dihimpun oleh anggota legislatif seyogyanya menjadi basis utama dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan, sebab itulah esensi utama dari menjadi wakil rakyat. 

Ketiadaan informasi mengenai dana reses, kunjungan dapil, serta pengelolaannya memperbesar kerentanan penyelewengan dana oleh para anggota dewan. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas, dana reses dan kunjungan dapil rawan disalahgunakan untuk mengembalikan biaya mahal yang dikeluarkan selama pemilu. Selain itu, dana tersebut bahkan bisa “diolah” untuk merawat jejaring patronase di daerah sebagai modal pemilu mendatang. Akibatnya, proses penyerapan aspirasi tidak berjalan dan warga dirugikan karena kebijakan yang dibentuk tidak berbasis masalah utama dan kebutuhan riil di lapangan.

Tunjangan DPR Meningkat

Pada aspek lain, DPR RI juga tidak transparan dalam membuat kebijakan terkait pemberian tunjangan rumah dinas. Publik sempat melontarkan protes keras pada Agustus 2025 lalu akibat pemberian tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR yang tidak diikuti perencanaan matang. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dalam konferensi pers 4 September 2025 mengumumkan bahwa tunjangan rumah dinas resmi dihentikan. Namun, tidak ada informasi mengenai alasan perubahan besaran pada setiap komponen gaji dan tunjangan. Besaran take-home pay anggota DPR justru malah meningkat dibanding sebelumnya. 

Atas ketidakjelasan tersebut, ICW kembali mengirimkan permintaan informasi kepada PPID DPR RI. ICW meminta catatan rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi yang membahas perubahan nominal gaji dan tunjangan. ICW menduga DPR berupaya membohongi publik dengan menghapus tunjangan perumahan. Padahal, total dana bulanan mereka justru meningkat dan tetap bisa dimanfaatkan sebagai dana politik atau kepentingan pribadi.

Namun, DPR sekali lagi menunjukkan sikap tidak transparan dengan menolak memberikan catatan rapat tersebut. DPR berasalan catatan tidak dapat dibagikan sebab rapat berlangsung tertutup. Padahal rapat tersebut tidak memuat informasi yang rahasia.

Masalah tunjangan DPR juga patut disikapi secara serius. Ini lantaran ada dugaan korupsi pengadaan rumah dinas anggota DPR yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga terjadi penggelembungan harga dalam proyek pengadaan rumah dinas anggota DPR di Ulujami dan Kalibata pada tahun anggaran 2020 yang mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, ICW mendesak agar DPR dan DPD RI segera memberikan informasi terkait besaran dan pengelolaan dana reses dan kunjungan dapil serta dokumen catatan rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi di DPR pada 4 September 2025. Tak hanya kepada ICW, informasi ini seharusnya dipublikasikan terbuka melalui website DPR, terlebih isu ini mendapat perhatian luas dari publik. Penolakan untuk menyediakan informasi ini merupakan praktik pembangkangan terhadap kewajiban sebagai badan publik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.(Tim MDG)

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Kasus Penambahan Reses DPD

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Kasus Penambahan Reses DPD

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.id.// Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut dugaan penyalahgunaan keuangan negara oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Penyalahgunaan ini terkait penambahan jumlah reses pada 2024, yang diduga melanggar aturan dan berpotensi merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Komite Aksi Aliansi BEM NKRI menilai, keputusan Pimpinan DPD RI untuk mengadakan dua kali reses dalam periode Oktober-Desember 2024 bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran ini dinilai tidak hanya merupakan penyimpangan prosedural, tetapi juga bertentangan dengan tiga undang-undang.

Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya Kevin Simamora menegaskan, keputusan tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi memperkaya diri atau kelompok tertentu. Sebab anggaran reses yang bernilai puluhan miliar rupiah telah dicairkan dan diterima oleh anggota DPD RI.

"Kami sudah menelusuri pola reses DPR dan DPD dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, DPR RI hanya melaksanakan satu kali reses dalam periode Oktober hingga Desember. Tetapi yang terjadi di DPD RI pada tahun 2024 ini justru anomali," kata dia dalam keterangan, Senin, 24 Februari 2025.

Kevin memastikan, Aliansi BEM NKRI telah menyerahkan bukti-bukti terkait kepada KPK dalam aksi mereka. Menurutnya, bukti tersebut akan memperkuat dugaan bahwa pimpinan DPD RI telah menyalahgunakan anggaran dengan mengadakan reses tambahan yang tidak sesuai dengan aturan.

"Kami tidak datang hanya untuk berorasi atau sekadar protes. Kami telah menyerahkan bukti-bukti bahwa reses DPD dilakukan dua kali dalam periode yang sama, berbeda dengan DPR RI yang hanya satu kali. Ini bukan sekadar opini, tetapi ada fakta konkret yang bisa diverifikasi oleh KPK," ujar Kevin.

Dalam aksi ini, Aliansi BEM NKRI mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dalam penambahan reses DPD RI, mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan keuangan negara, serta memastikan bahwa dana reses tambahan yang telah dicairkan bisa dikembalikan.

Mereka juga menuntut KPK agar lebih aktif dalam menegakkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam pengawasan terhadap lembaga legislatif. Aksi ini bukan hanya tentang protes terhadap DPD RI, tetapi juga sebagai bentuk tekanan moral bagi KPK.

"Kami ingin memastikan bahwa KPK tidak hanya diam menghadapi skandal seperti ini. Jangan sampai uang rakyat terus dikorupsi tanpa ada tindakan hukum yang nyata. Ini bukan sekadar soal prosedur administrasi, tetapi sudah masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk," ujarnya.(Tim MDG)

Program Pemanfaatan Pekarangan KWT Desa Risa Mulai Panen

Program Pemanfaatan Pekarangan KWT Desa Risa Mulai Panen

Media Dinamika Global       Comment   

Tanaman Cabai hasil Pertanian KWT Desa Risa yamg sudah siap di Panen.

Bima, Media Dinamika Global.Id_ Program pemanfaatan tanaman pekarangan rumah yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Wanita (KWT) Desa Risa kini memasuki masa panen. Salah satu hasil yang telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat adalah tanaman cabai yang ditanam di pekarangan rumah warga.

Program ini merupakan bagian dari kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima Tahun 2025 yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi bagi keluarga.

Ketua KWT Desa Risa, Isriani Zainuddin, menjelaskan bahwa program ini mendorong ibu rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sarana pertanian skala rumah tangga yang berkelanjutan.

“Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, para ibu rumah tangga memiliki kegiatan produktif di bidang pertanian,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai jenis sayuran, khususnya cabai, ditanam menggunakan media polibag sehingga dapat diterapkan meskipun lahan yang tersedia terbatas. Saat ini, hasil panen mulai dirasakan manfaatnya oleh para anggota KWT.

“Selain dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga karena tidak perlu membeli sayur-sayuran, hasil panen juga bisa dijual untuk menambah pendapatan keluarga,” tambahnya.

Melalui program ini, KWT Desa Risa berharap dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.(Mdg/03)

Babinsa Monta Baru Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling, Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Cuaca Ekstrem

Babinsa Monta Baru Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling, Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Cuaca Ekstrem

Media Dinamika Global       Comment   

Lambu.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id – Babinsa Desa Monta Baru, Sertu Rusdin bersama satu orang anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada Sabtu malam, 31 Januari 2026. Kegiatan dimulai pukul 19.30 Wita sebagai upaya memantau situasi wilayah serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Patroli Siskamling tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain dua personel Koramil, dua aparat desa, enam orang warga, serta tokoh pemuda dan tokoh agama setempat. Sinergi ini dilakukan guna menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Adapun sasaran patroli meliputi pemukiman warga serta tempat-tempat tongkrongan anak muda yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 20.00 Wita, saat anggota Koramil 1608-03/Sape bergerak menuju Desa Monta Baru, Kecamatan Lambu. Pada pukul 20.15 Wita, tim tiba di lokasi dan langsung melaksanakan pemantauan situasi wilayah.

Selanjutnya, pukul 20.30 Wita, Babinsa memberikan himbauan kepada masyarakat Desa Monta Baru agar menjauhi aktivitas negatif, khususnya yang dipicu oleh konsumsi minuman keras, serta menghindari penyalahgunaan narkoba dan barang terlarang lainnya. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama potensi hujan deras yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah dataran rendah dan sekitar pegunungan.

Pada pukul 20.40 Wita, kegiatan dilanjutkan dengan pemantauan di wilayah desa binaan. Seluruh rangkaian Patroli Siskamling berakhir pada pukul 21.30 Wita dan berjalan dengan aman, tertib, serta kondusif.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen TNI melalui Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mempererat kemitraan dengan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

(Team.MDG.03)

Mirah Midadan Fahmid Anggota DPD RI Mengucapkan

Mirah Midadan Fahmid Anggota DPD RI Mengucapkan

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.id.// Gerakan MIRAH Membangun Indonesia Dari daerah Mengucapkan Selamat Memperingati hari lahir ke-100 tahun Masehi Nahdlatul ulama, Mengawal Indonesia merdeka Menuju Peradaban Mulia.

Tragedi Soto Maut MBG di SMAN 2 Kudus Jawa Tengah

Tragedi Soto Maut MBG di SMAN 2 Kudus Jawa Tengah

Media Dinamika Global       Comment   

Jawa Tengah, Media Dinamika Global.id.// Kamis kelabu menyelimuti SMA Negeri 2 Kudus. Apa yang bermula sebagai jam pelajaran biasa, berakhir menjadi operasi penyelamatan massal yang mencekam. Raungan sirine dari puluhan ambulans yang membelah kemacetan Kota Kretek hari itu bukan sekadar simulasi, melainkan jeritan nyata dari ratusan siswa yang tumbang akibat Makan Bergizi Gratis (MBG).

Angka yang Mengerikan: Dari Puluhan Jadi Ratusan

Laporan awal yang menyebutkan puluhan siswa tumbang, kini terkoreksi tajam. Hingga Kamis sore, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus mengonfirmasi 118 siswa harus dilarikan ke tujuh rumah sakit berbeda, termasuk RSUD dr. Loekmono Hadi, RS Mardi Rahayu, dan RS Sarkies Aisyiyah.

Namun, angka 118 hanyalah puncak gunung es. Pihak sekolah memperkirakan total siswa yang mengalami gejala mulai dari mual, pusing, hingga diare hebat mencapai 600 orang. Bahkan, sejumlah guru yang turut menyantap hidangan tersebut dilaporkan ikut menjadi korban.

Jejak Soto Basi di Meja Makan

Petaka ini diduga kuat berasal dari menu MBG yang dibagikan sehari sebelumnya, Rabu (28/1). Paket makan siang berisi nasi, soto ayam suwir, tempe, dan taoge yang seharusnya menjadi asupan gizi, justru berubah menjadi racun.

“Ayamnya asem, Mas. Baunya aneh, kayak sudah basi,” ungkap salah satu siswa yang kini terbaring lemas dengan jarum infus di tangan.

Pengakuan ini menjadi tamparan keras bagi penyedia layanan. SPPG Purwosari, vendor yang bertanggung jawab atas ribuan porsi makanan di 13 sekolah di Kudus, akhirnya buka suara. Kepala SPPG Purwosari, Nasihul Umam, secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan seluruh korban.

Di lapangan SMAN 2 Kudus, situasi sempat berubah chaotic. Video amatir yang beredar memperlihatkan momen dramatis ketika salah satu unit ambulans yang hendak bermanuver justru terjebak (kepater) dalam lumpur lapangan yang becek.

Di tengah kepanikan teman-teman mereka yang pingsan dan muntah-muntah, puluhan siswa laki-laki tanpa ragu menerjang lumpur. Seragam putih abu-abu mereka kotor terciprat tanah, bahu-membahu mendorong mobil medis tersebut agar roda kembali berputar. Sebuah potret solidaritas yang menyentuh di tengah krisis.

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, yang langsung turun ke lokasi dan menjenguk korban di RSUD, menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan ditanggung pemerintah melalui skema UHC (Universal Health Coverage) BPJS Kesehatan. Sampel makanan dan feses korban kini telah dikirim ke laboratorium untuk uji toksikologi.

Hari ini, SMAN 2 Kudus bukan lagi tempat belajar, melainkan saksi bisu kegagalan standar keamanan pangan yang nyaris merenggut masa depan generasi muda. Program nasional yang digadang-gadang membawa gizi, hari ini justru membawa ambulans sak Kudus (se-Kudus) turun ke jalan.

Sementara itu, Kompas TV memberitakan korban Tragedi Soto Maut SMAN 2 Kudus bukan 118 melainkan 600 orang. 

Ratusan pelajar SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Grtis atau MBG.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Kudus per Kamis (29/1/2026), jumlah siswa yang mengalami keracunan hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 118 orang.

“Hasil pendataan kami hingga saat ini jumlah siswa yang dirawat mencapai 118 orang dan tersebar di tujuh rumah sakit,” kata Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kudus Mustiko Wibowo di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026).

Mustiko menjelaskan para siswa dan guru di SMA Negeri 2 Kudus dilaporkan mulai mengalami gejala keracunan pada Rabu (28/1/2026).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMAN 2 Kudus Dwiyana mengatakan awalnya gejala keracunan dirasakan guru terlebih dulu.

Menurutnya, guru muai merasakan gejala usai menyantap kiriman MBG dari SPPG Purwosari pada Rabu (28/1/2026) sekitar pukul 11.15 WIB.

“Awalnya keluhan sakit perut dan diare muncul di kalangan guru. Setelah itu, banyak siswa yang mengeluhkan perut sakit, mual, pusing, dan diare,” kata Dwiyana dikutip Antara.

Dwiyana menjelaskan, dari 1.178 siwa di SMAN 2 Kudus, sebanyak 600 siswa mengalami gejala keracunan. Namun, sebagian besar siswa dan guru memilih menjalani perawatan di rumah.(Tim MDG)

Dua Unit Mobil Dinas Perumda Rohul Tidak Dikembalikan dan Dipergunakan Untuk Kepentingan Pribadi, Siapa Dibalik Ini?

Dua Unit Mobil Dinas Perumda Rohul Tidak Dikembalikan dan Dipergunakan Untuk Kepentingan Pribadi, Siapa Dibalik Ini?

Media Dinamika Global       Comment   

Rohul — Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kabupaten Rokan Hulu, Imran Tambusai, menjadi sorotan publik. Pasalnya, mobil dinas yang disediakan untuk menunjang operasional Perumda diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Penggunaan mobil dinas tersebut dinilai bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Anton melalui Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor: 000.2.5/SETDA-BPKAD/48.11 tentang Penertiban Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa seluruh barang milik daerah wajib digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini juga telah menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu. Direktur Perumda Rohul Jaya bahkan telah dipanggil dan dimintai klarifikasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumartini. Dalam rapat tersebut, DPRD secara tegas mempertanyakan legalitas dan kepatutan penggunaan mobil dinas oleh jajaran direksi.

Selain soal etika penggunaan aset daerah, besarnya anggaran penyediaan mobil operasional Perumda turut menuai kritik. Diketahui, biaya sewa enam unit mobil dinas Perumda mencapai Rp56.400.000 per bulan. Jika dikalkulasikan dalam satu tahun, anggaran yang harus dikeluarkan Perumda Rohul Jaya mencapai Rp636.800.000.

Ironisnya, berdasarkan pantauan di lapangan, mobil dinas yang digunakan Direktur Perumda maupun Direktur Keuangan kerap terlihat terparkir di depan kedai kopi. Kondisi ini memicu pertanyaan serius dari masyarakat: apakah pantas mobil dinas yang bersumber dari uang daerah digunakan dan diparkir di tempat-tempat nongkrong? Apa sebenarnya agenda para pejabat Perumda tersebut di kedai kopi pada jam operasional?

Masyarakat menilai, sebagai badan usaha milik daerah yang dibiayai oleh uang publik, Perumda seharusnya dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penggunaan fasilitas negara secara semena-mena dinilai dapat mencederai rasa keadilan publik.

Jika praktik semacam ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, masyarakat khawatir kepercayaan publik terhadap kinerja Perumda dan aparatur pemerintah daerah akan semakin tergerus. Pemerintah daerah dan DPRD pun didesak untuk tidak sekadar memanggil, tetapi juga mengambil langkah nyata guna menegakkan aturan dan menjaga marwah pengelolaan aset daerah. (Tim)

Bersambung....

Penyaluran Dapur MBG Selvi I di SDN Penepali Woha Berjalan dengan baik dan lancar

Penyaluran Dapur MBG Selvi I di SDN Penepali Woha Berjalan dengan baik dan lancar

Media Dinamika Global       Comment   

Penyajian menu oleh Dapur MBG Selvi I Pebapali Woha. Sabtu (31/1/26)

Bima, Media Dinamika Global.Id_ Program penyaluran makan gratis bergizi di SDN Penepali, Kecamatan Woha,Kab Bima berlangsung dengan lancar dan tertib. Pada hari sabtu tanggal (31/1/26) .Kegiatan ini dilaksanakan Dapur MBG Selvi I Penapali sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi siswa serta meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar anak-anak di sekolah.

Penyaluran makanan dilakukan kepada seluruh siswa dengan menu yang telah disesuaikan dengan standar gizi seimbang, terdiri dari nasi, lauk berprotein, sayuran, dan buah. Para siswa tampak antusias dan senang menerima makanan gratis tersebut.

Kepala SDN Penepali menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program ini. Menurutnya, kegiatan makan gratis bergizi sangat membantu siswa, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi harian dan mendukung proses belajar mengajar.

“Kami berharap program ini dapat terus berlanjut karena sangat bermanfaat bagi kesehatan dan semangat belajar siswa,” ujarnya

Selama kegiatan berlangsung, penyaluran makan gratis bergizi berjalan aman, tertib, dan mendapat dukungan dari para guru serta pihak terkait.(Mdg/04)

Segenap Keluarga Besar Media Dinamika Global Mengucapkan

Segenap Keluarga Besar Media Dinamika Global Mengucapkan

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global.id.// Selamat Memperingati 100 Tahun Nahdlatul Ulama

1926–2026, Satu abad perjalanan Nahdlatul Ulama adalah satu abad pengabdian untuk umat, bangsa, dan negara. NU telah menjadi pilar persatuan, penjaga nilai keislaman yang moderat, serta mitra strategis dalam merawat kebhinekaan dan keutuhan Republik Indonesia.

Kami dari segenap Keluarga Besar media dinamika global dan anggota mengapresiasi peran para ulama, kiai, dan seluruh warga NU yang konsisten menanamkan nilai keilmuan, akhlak, dan kebangsaan dari generasi ke generasi. Semoga NU terus menjadi penuntun umat, penguat persaudaraan, dan penjaga Indonesia yang damai, adil, dan berdaulat, Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Mulia.(Tim MDG)