Kritik dan Solusi Kebijakan Kesehatan: Dilema Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Indonesia, Media Dinamika Global.id.// PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045 secara konseptual merupakan langkah ambisius untuk memperbaiki status gizi nasional. Namun, dari perspektif kebijakan kesehatan publik, program ini memicu perdebatan sengit mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran. Fokus pada pemberian makan di sekolah sering kali dianggap "terlambat" jika tujuannya adalah intervensi stunting, karena periode kritis pertumbuhan justru terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Secara fiskal, penggunaan anggaran kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah untuk MBG dikhawatirkan akan mendistorsi prioritas kesehatan lainnya. Jika anggaran MBG mengambil porsi signifikan dari pagu kesehatan nasional, program penguatan Puskesmas, imunisasi dasar, dan penanganan penyakit menular berisiko mengalami kekurangan dana. Kebijakan ini seolah-olah menggeser paradigma kesehatan dari pencegahan komprehensif menjadi sekadar pemenuhan asupan kalori jangka pendek.
Sementara itu, tantangan operasional dalam menjaga standar keamanan pangan juga menjadi titik lemah yang krusial. Beberapa insiden keracunan makanan yang sempat dilaporkan di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem pengawasan kualitas (quality control) di tingkat lokal belum siap. Tanpa protokol higienitas yang ketat, program yang niatnya memperbaiki kesehatan justru bisa berubah menjadi ancaman kesehatan masyarakat akibat kontaminasi bakteri dalam rantai distribusi yang panjang.
Selain itu, standarisasi nutrisi yang disajikan sering kali terbentur oleh realitas pasokan pangan lokal. Kebijakan kesehatan yang baik seharusnya berbasis data (evidence-based), namun dalam praktiknya, variasi menu sering kali lebih ditentukan oleh ketersediaan bahan murah daripada kecukupan mikronutrien yang dibutuhkan siswa. Hal ini memunculkan risiko "hidden hunger", di mana anak merasa kenyang secara kuantitas tetapi tetap kekurangan zat gizi mikro esensial seperti zat besi dan zink.
Pasalnya, Program MBG berisiko menciptakan ketergantungan pada negara dan melunturkan tanggung jawab gizi dalam lingkup keluarga. Seharusnya, pemberian makanan dibarengi dengan literasi gizi yang kuat bagi orang tua, sehingga pola makan sehat tidak hanya terjadi di meja sekolah, tetapi juga menjadi budaya di rumah. Tanpa edukasi, program ini hanyalah solusi bantuan sosial yang bersifat kosmetik tanpa perubahan gaya hidup jangka panjang.
Dari sisi pemerataan, kebijakan ini kurang presisi karena sering kali dipukul rata di seluruh wilayah. Wilayah dengan tingkat malnutrisi akut seharusnya mendapatkan skema intervensi yang berbeda dibandingkan daerah dengan tingkat ekonomi lebih baik. Ketidaksamaan akses logistik di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) membuat biaya distribusi membengkak, yang pada akhirnya sering kali mengorbankan kualitas bahan baku demi menekan total biaya per porsi.
Monitoring dan evaluasi (Monev) menjadi instrumen yang paling sering diabaikan dalam kebijakan besar seperti ini. Hingga saat ini, belum ada sistem transparansi publik yang mampu melacak dampak kesehatan secara nyata (seperti kenaikan berat badan atau penurunan angka anemia) secara real-time. Kebijakan kesehatan yang bersifat masif tanpa mekanisme evaluasi yang ketat hanya akan menjadi ajang pemborosan anggaran tanpa hasil kesehatan yang terukur secara saintifik.
Kemudian, keterlibatan sektor swasta dan UMKM lokal memang memberikan dampak ekonomi, namun dari kacamata kesehatan, hal ini menambah kompleksitas standarisasi. Banyak pengusaha lokal yang belum tersertifikasi dalam keamanan pangan atau paham tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG). Jika pemerintah tidak melakukan pendampingan teknis secara masif, maka tujuan kesehatan akan kalah oleh kepentingan efisiensi ekonomi para penyedia jasa makanan.
Karena itu, Program MBG sesungguhnya, memerlukan reorientasi agar tidak sekadar menjadi program politis yang populis. Diperlukan integrasi yang lebih kuat antara Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berkontribusi pada penurunan prevalensi penyakit akibat gizi buruk. Jika tidak segera diperbaiki secara struktural, MBG hanya akan menjadi beban sejarah dalam anggaran kesehatan Indonesia.(Sekjend MDG)
