Wabup dr. H. Irfan Serahkan Bantuan Sarana Usaha Pelatihan Disnakertrans

Wabup dr. H. Irfan Serahkan Bantuan Sarana Usaha Pelatihan Disnakertrans

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Usai menghadiri upacara penerimaan sebagai Warga Kehormatan Kodim 1608/Bima, Kamis (8/01/2026) dengan mengendarai mobil dinas Kodim "Maung", Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy bersama Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan bertolak dari Markas Kodim menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima untuk menghadiri penyerahan bantuan peralatan kerja bagi para peserta pelatihan Disnakertrans.

Acara tersebut bertajuk Penyerahan Sarana Usaha bagi Peserta Pelatihan Inkubasi Bisnis, Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kartu Kepesertaan dan Santunan Kaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima.

Wabup dalam pengarahannya pada acara yang turut Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kadis PUPR Taufik, ST., MT, Kadis Nakertrans Aries Munandar,ST, MT, Kepala Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Erlangga Priadi Jomantara mengungkapkan, seluruh warga negara termasuk di Kabupaten Bima, memiliki hak untuk hidup secara layak, pekerjaan tetap, akses pada pelayanan kesehatan dan masa depan yang baik. 

"Bima merupakan daerah yang memiliki potensi besar, baik sektor pertanian, peternakan dan beragam sektor lainnya. Karena itu, penciptaan lapangan kerja pada sektor tersebut penting dilakukan.

Salah satu tugas bersama, khususnya jajaran Disnakertrans adalah memastikan masyarakat yang termasuk dalam kategori pengangguran dapat dikurangi". Jelas Wabup.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima Aries Munandar, ST., MT dalam laporannya mengatakan, pelatihan berbasis unit kompetensi Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada 4 kejuruan yaitu sepeda motor, las listrik, mesin pendingin dan kejuruan menjahit dengan total 64 peserta dan dilaksanakan selama 20 hari. 

Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, dan disiplin kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dilaksanakan di UPT LLK UKM Bima". Paparnya 

Aries berharap, pelatihan tersebut akan melahirkan angkatan kerja yang terampil, menurunnya angka pengangguran dan bertambahnya wirausaha baru.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah peralatan kerja bagi para peserta pelatihan. Kabag prokompi setda kabupaten bima Suryadin S.S. M.si. ( Sekjend MDG)

Gubernur NTB Lantik Sejumlah Penjabat di Ruang Lingkup Pemprov

Gubernur NTB Lantik Sejumlah Penjabat di Ruang Lingkup Pemprov

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kinerja nyata. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (9/1/2025).

Gubernur NTB menyampaikan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Dikatakannya, penataan jabatan dilakukan, untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegasnya.

Seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat.

“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara tegas, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi, antara lain Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani menjadi Asisten I Setda NTB, Asisten I Setda NTB Fathurrahman menjadi Kepala BPSDMD NTB. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjadi Pelaksana Kepala BPBD NTB, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada acara tersebut, dilantik pula, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB, Kepala Dispora NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB. Adapun Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta meniatkan pengabdian sebagai ibadah. Pemerintah Provinsi NTB memastikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Redaksi ||

Sembilan Pejabat Utama Dan Empat Kapolres Berganti, Kapolda Lampung Gelar Upacara Serah Terima Jabatan.

Sembilan Pejabat Utama Dan Empat Kapolres Berganti, Kapolda Lampung Gelar Upacara Serah Terima Jabatan.

Media Dinamika Global       Comment   

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.id || Polda Lampung melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama dan Kapolres jajaran di lingkungan Polda Lampung. Kegiatan yang berlangsung di Gedung GSG Presisi Polda Lampung pada Jumat 09 Januari 2026.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf dan diikuti oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto, seluruh Pejabat Utama Polda Lampung, Kapolres/Ta jajaran, serta peserta upacara.

Serah terima jabatan ini sebagai langkah awal untuk terus mengoptimalkan pelayanan dan memberikan inovasi serta peyegaran di Polda Lampung. 

Pada upacara sertijab ini terdapat beberapa Pejabat Utama seperti Kombes Pol. Arief Aldi Warganegara, sebelumnya Karo SDM Polda Kep. Babel, kini menjabat sebagai Karo SDM Polda Lampung. 

DirBinmas Polda Lampung resmi dijabat oleh Kombes Pol. AF Indra Napitupulu yang sebelum nya jabat Kabid TIK Polda Kepulauan Bangka Belitung. 

Kombes Pol. Nicolas Dedy Arifianto, sebelumnya Dirsamapta Polda DIY, kini menjabat sebagai Dir Lantas Polda Lampung. Sementara AKBP Heri Rusyaman dari Wakapolresta Samarinda Polda Kaltim, kini jabat Dir Reskrimsus Polda Lampung.

Pada bidang hukum, Kombes Pol. Ahmad Sukiyatno yang sebelumnya bertugas sebagai Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Lampung, kini dipercaya sebagai Kabid Kum Polda Lampung. 

Kombes Pol. Jonner M. H. Samosir berpindah dari Dir Pamobvit Polda Riau kini dipercaya mengisi posisi Dir Pamobvit Polda Lampung. 

Di bidang Teknologi Informasi Komunikasi Kombes Pol. Budiman Sulaksono dari Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Lampung ditetapkan sebagai Kabid TIK Polda Lampung.

Untuk jajaran Resnarkoba, AKBP Adanan Mangopang yang sebelumnya menjabat Kapolres Way Kanan, kini ditugaskan sebagai Wadir Resnarkoba Polda Lampung. Posisi Kapolres Way Kanan selanjutnya diisi oleh AKBP Didik Kurnianto yang sebelumnya menjabat Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Lampung.

Tiga Kapolres juga mengalami rotasi. AKBP Charles Pandapotan Tampubolon dari Kapolres Ngawi Polda Jatim ditugaskan sebagai Kapolres Lampung Tengah. AKBP Samsu Wirman sebelumnya Kasubbagmensis Korsis Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri kini menjabat Kapolres Lampung Barat. 

Sedangkan AKBP Alvie Granito Panditha dari Kanit 1 Subdit II Dittpidsiber Bareskrim Polri, kini menjabat sebagai Kapolres Pesawaran.

Pada Satker Pelayanan Markas KaYanma Polda Lampung dijabat oleh Akbp Rinaldi Eka Saputra. 

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf dalam amanatnya menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja institusi Polri. 


“Serah terima jabatan ini diharapkan dapat membawa energi dan inovasi baru dalam pelayanan kepada masyarakat. Kepada pejabat yang berpindah tugas, kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya. Kepada yang baru bertugas, saya instruksikan untuk segera beradaptasi, utamakan sinergi, dan terus tingkatkan profesionalisme dalam menjaga kamtibmas di Lampung,” tegas Kapolda.

Upacara berlangsung tertib dan khidmat, menandai dimulainya tugas baru para pejabat dalam mengawal visi dan misi Polri di wilayah hukum Polda Lampung.

(Fs/Red) 

Gubernur Iqbal Renovasi RTLH dan MCK Warga Miskin Ekstrem Pesisir Desa Malaka

Gubernur Iqbal Renovasi RTLH dan MCK Warga Miskin Ekstrem Pesisir Desa Malaka

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Utara, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera melakukan renovasi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem. 

“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan”, tegas Gubernur Iqbal saat mengunjungi sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (08/01/2026). 

Dalam kunjungannya, Gubernur Iqbal berdialog langsung serta mendengarkan berbagai keluhan masyarakat. Dirinya menegaskan bahwa persoalan hunian menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani sehingga masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak dan sehat.

Gubernur Iqbal juga menyoroti kondisi fasilitas MCK umum lingkungan. Menurutnya, sebagian besar persoalan bukan pada ketersediaan, tetapi pada kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menyapa para nelayan Desa Malaka dan mendengarkan langsung keluhan mereka. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) solar untuk melaut karena harus mengurus barcode, yang prosesnya dapat memakan waktu sampai satu pekan, sementara nelayan harus melaut setiap hari.

Kehadiran Gubernur Iqbal disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang nelayan, Muhid, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah provinsi.

“Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun”, ungkapnya.

Tak hanya menyapa nelayan, Gubernur Iqbal juga menghampiri para ibu yang sedang duduk sambil memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita. Dirinya menyempatkan diri berbincang dan memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik di desa tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. 

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun kawasan tersebut berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas.

“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya”, kata Gubernur Iqbal.

Dirinya menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan hanya program pemerintah provinsi, melainkan dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping yang telah dilatih untuk mengidentifikasi masalah dasar, menyusun prioritas penanganan serta menggali potensi desa.

Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan jumlah warga kemiskinan ekstrem di desanya mencapai 362 individu dari 135 keluarga. Dirinya berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan untuk mendorong Desa Malaka keluar dari status tersebut.

Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan dan perkebunan, agar masyarakat mampu bangkit, mandiri dan sejahtera.

Redaksi ||

Kapolda NTB Turun ke Sawah, Panen Raya Jagung Serentak Digelar di Lombok Barat

Kapolda NTB Turun ke Sawah, Panen Raya Jagung Serentak Digelar di Lombok Barat

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Polda NTB ikut ambil bagian dalam Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026, Kamis (8/1/2026) pagi, sebagai dukungan nyata terhadap program swasembada pangan nasional. Kegiatan berlangsung di Dusun Batu Samban, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., hadir langsung di lokasi panen bersama jajaran serta unsur terkait. Usai panen, Kapolda NTB mengikuti Panen Raya Jagung Serentak tingkat nasional, bersama Kapolri melalui zoom meeting.

Panen raya kali ini menjadi bagian dari agenda serentak Polda NTB bersama Polres jajaran. Berdasar data BPS Provinsi NTB tahun 2025, luas lahan jagung di wilayah NTB tercatat 175.327 hektare, dengan total produksi menembus 1.196.952 ton.

Pada Januari 2026, luas lahan jagung di NTB tercatat 344,17 hektare, dengan estimasi hasil panen sekitar 1.720,85 ton. Khusus kegiatan panen raya serentak Kuartal I 2026, Polda NTB bersama jajaran Polres/Ta mengelola lahan seluas 9,74 hektare, dengan estimasi hasil minimal 58,44 ton hingga maksimal 68,18 ton.

Irjen Pol. Edy Murbowo menegaskan komitmen Polri mendukung ketahanan pangan di daerah. “Polda NTB terus hadir mendampingi petani, mulai masa tanam sampai panen, sebagai bagian dukungan terhadap swasembada pangan nasional,” ujar Kapolda NTB di sela kegiatan.

Situasi cuaca turut menjadi perhatian. Wilayah Pulau Lombok masih sering diguyur hujan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko gagal panen, sementara Pulau Sumbawa baru memulai masa tanam pada Januari 2026, akibat kemarau panjang sebelumnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Polda NTB memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian guna percepatan masa tanam. Bhabinkamtibmas juga digerakkan untuk mendorong kelompok tani segera menanam jagung, disertai pengawasan distribusi pupuk dan bibit agar tetap lancar.

Panen raya itu diharapkan memberi semangat baru bagi petani, sekaligus memperkuat sinergi Polri dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Barat.

Redaksi ||

Proyek Puskesmas 7 Miliar di Lombok Tengah Bermasalah, Tiga Tersangka Dilimpahkan ke JPU

Proyek Puskesmas 7 Miliar di Lombok Tengah Bermasalah, Tiga Tersangka Dilimpahkan ke JPU

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id  — Penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Batu Jangkih, Lombok Tengah, terus bergulir. Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (8/1/2026), resmi melimpahkan berkas perkara tiga tersangka ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Tiga tersangka berinisial MU, EF, dan AB sebelumnya terjerat dalam proyek pembangunan Puskesmas Batu Jangkih, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 7 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi menjelaskan, proyek tersebut dikerjakan melalui proses lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pelaksanaannya, EF selaku Direktur CV RM justru mengalihkan seluruh pekerjaan kepada AB, lewat penerbitan surat kuasa direktur.

Masalah tidak berhenti di situ. Pekerjaan lapangan berjalan tidak sesuai kontrak. Tenaga kerja dan tenaga ahli yang digunakan tak memenuhi persyaratan teknis. Tim pengawas sempat melayangkan sejumlah teguran terkait kekurangan volume pekerjaan di beberapa item.

“Rekomendasi perbaikan sudah diberikan, namun tidak pernah ditindaklanjuti hingga masa kontrak berakhir,” kata Kombes Endriadi.

Akibatnya, progres pembangunan Puskesmas Batu Jangkih hanya mencapai 67,48 persen saat kontrak selesai.

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Muhaemin, SH, S. IK., M. IK menambahkan jika hasil pemeriksaan fisik bangunan melibatkan ahli struktur serta ahli geoteknik konstruksi. Dari hasil tersebut, kualitas pekerjaan dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak.

Audit penghitungan kerugian keuangan negara menemukan potensi kerugian mencapai Rp 1.038.227.522.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Redaksi ||

Kisruh Penolakan APBD Oleh Unsur Pimpinan DPRD, Pemkab Bima Berikan Penjelasan

Kisruh Penolakan APBD Oleh Unsur Pimpinan DPRD, Pemkab Bima Berikan Penjelasan

Media Dinamika Global       Comment   

Bima,Mediadinamikaglobal.id - Terkait adanya pemberitaan tentang cacat prosedural karena APBD ditolak oleh unsur DPRD dengan ini disampaikan bahwa: 

Semua tahapan pembahasan dokumen APBD mengikuti mekanisme yang diatur oleh alat kelengkapan Dewan itu sendiri. Jadi tidak ada pembahasan dokumen penganggaran yang dilakukan di luar mekanisme yang telah ditetapkan bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Terkait dengan hal tersebut perlu disampaikan bahwa APBD Kabupaten Bima TA. 2026 telah dilakukan penetapan oleh Bupati Bima melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2025.

Perda tersebut, ditetapkan setelah melalui tahapan pembahasan bersama Eksekutif dengan DPRD, mulai dari Badan Musyawarah (Banmus) hingga Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III dengan agenda Penyampaian Laporan Banggar terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026, Penandatangan Keputusan DPRD Kabupaten Bima dan Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 28 November 2025.

Sesuai amanat Pasal 112 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Eksekutif menyampaikan dokumen Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026 kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dimana dokumen beserta kelengkapan kertas kerjanya resmi diterima oleh tim evaluator provinsi pada BEKK BPKAD Provinsi NTB pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2026. Untuk kemudian pada Jum’at tanggal 19 Desember 2026 Pemkab Bima menerima Salinan Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.31-677 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Perda dimaksud secara daring melalui pelaksanaan Zoom Meeting.

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur NTB tentang Evaluasi dimaksud, Pemkab Bima melalui TAPD selanjutnya melakukan penyempurnaan agar selaras dengan perintah amanat evaluasi provinsi secara online, intens dan mendetail bersama Tim Evaluasi Provinsi. Kemudian, Pemkab Bima bersurat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor 903.122.07.3/2025 tanggal 22 Desember 2026 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda APBD TA. 2026.

Tahapan pelaksanaan penyempurnaan hasil evaluasi provinsi telah dipenuhi dengan bukti terbitnya surat rekomendasi Tim Evaluator Provinsi yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Bima bersurat kepada Provinsi dengan Nomor 188/131/03.3/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Mohon Nomor Register Peraturan Daerah dengan melampirkan Rekomendasi Tim Evaluator Provinsi berserta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang APBD Kabupaten Bima Tahun 2026 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur Pimpinan DPRD. Kepala Biro Hukum Pemprov NTB menindaklanjutinya dengan memberikan nomor register melalui surat Nomor 100.3.2/865/KUM/2025 tanggal 30 Desember 2026 Perihal Pemberian Nomor Register Raperda Kabupaten Bima. 

Setelah mendapatkan Nomor Registrasi Raperda Kabupaten Bima dimaksud, Pemda Kabupaten Bima menetapkan Rancanngan Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026 nya menjadi Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026. Artinya, penetapan ini dilakukan atas dasar taat azas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian pemerintah daerah menghargai perbedaan pandangan dan dinamika yang muncul berkaitan dengan pembahasan produk hukum tersebut. (Mdg05) 

Bos Juri Sukses Bangun Tiga Unit MBG di Kecamatan Woha.

Bos Juri Sukses Bangun Tiga Unit MBG di Kecamatan Woha.

Media Dinamika Global       Comment   

      Jufrin Nurdin, S.Sos (Bos Juri) Pengusaha Muda.

Bima | Media Dinamika Global — Kecamatan Woha kembali menorehkan kisah inspiratif dari putra daerah. Jufrin Nurdin, S.Sos., yang akrab disapa Bos Juri, seorang pengusaha muda sukses di bidang usaha bawang, menjadi sorotan publik setelah membangun tiga unit MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai wujud kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat

Bos Juri merupakan putra asli Desa Risa yang merintis usaha dari nol. Berbekal tekad kuat, kegigihan, serta konsistensi dalam mengembangkan usaha bawang, ia berhasil menembus berbagai tantangan hingga dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang sukses dan berpengaruh di wilayah Kabupaten Bima.

Kesuksesan yang diraih tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, namun juga diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemenuhan gizi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bos Juri membangun Tiga unit MBG yang berlokasi strategis di Desa Kalampa, Desa Penapali dan Desa Risa, Kecamatan Woha.

Kehadiran MBG ini ditujukan untuk membantu penyediaan makanan bergizi gratis, khususnya bagi anak-anak, pelajar, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Warga setempat menyambut positif keberadaan MBG tersebut. Mereka menilai program ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat, sekaligus diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.

“Ini bukan hanya soal bangunan, tetapi soal kepedulian. Kami sangat bersyukur ada pengusaha lokal seperti Bos Juri yang mau turun langsung dan berbuat untuk masyarakat,” ungkap salah seorang warga Desa Risa.

Pembangunan tiga unit MBG ini pun mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Warga menilai langkah Bos Juri sebagai contoh nyata peran pengusaha lokal dalam mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi pengusaha-pengusaha lain untuk turut berkontribusi dan berperan aktif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Dengan hadirnya MBG di Kecamatan Woha, Bos Juri tidak hanya membuktikan keberhasilannya sebagai pengusaha, tetapi juga menegaskan komitmennya sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap masa depan generasi muda. Langkah ini menjadi bukti bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian ekonomi, tetapi juga dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas.(Mbg/04)

Yayasan Mitra Lintas Sejahtera Salurkan Makanan Sehat untuk Sekolah Melalui Dapur Berkah Mandiri Kalampa.

Yayasan Mitra Lintas Sejahtera Salurkan Makanan Sehat untuk Sekolah Melalui Dapur Berkah Mandiri Kalampa.

Media Dinamika Global       Comment   

Bima. Media Dinamika Global.Id_Yayasan Mitra Lintas Sejahtera kembali melaksanakan kegiatan pembagian makanan sehat setelah satu minggu sebelumnya sempat terhenti. Kegiatan ini kembali dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Januari 2026, dengan sasaran pembagian khusus untuk sekolah.

Pembagian makanan sehat tersebut diproduksi dan disalurkan melalui Dapur Berkah Mandiri Kalampa sebagai dapur pelaksana. Menu yang disajikan berupa nasi putih, ayam goreng, tahu, sambal, serta lalapan segar berupa kol, timun, dan daun kemangi. Sebagai pelengkap gizi, paket makanan juga dilengkapi dengan buah tomat.

Pihak Yayasan Mitra Lintas Sejahtera menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik di sekolah, sekaligus membantu meningkatkan kesehatan, konsentrasi, dan semangat belajar siswa.

“Program pembagian makanan sehat ini merupakan wujud kepedulian kami terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak sekolah,” ujar perwakilan yayasan.

Yayasan Mitra Lintas Sejahtera bersama Dapur Berkah Mandiri Kalampa berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan sosial secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah.(Mdg/04)

Kepala SDN Pandai- Donggobolo Giat Gotong Royong Gali Parit Depan Sekolah.

Kepala SDN Pandai- Donggobolo Giat Gotong Royong Gali Parit Depan Sekolah.

Media Dinamika Global       Comment   

Woha. Media Dinamika Global.Id_Kepala Sekolah SDN Pandai-Donggobolo. Saidin, S.Pd, bersama dewan guru dan para siswa melaksanakan kegiatan gotong royong menggali parit di depan sekolah, Jumat, 9 Januari 2026.

Kegiatan gotong royong ini bertujuan untuk memperbaiki saluran air di sekitar lingkungan sekolah agar aliran air menjadi lancar, terutama saat musim hujan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman.

Kepala SDN Pandai- Donggobolo, Saidin, S.Pd, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan semangat gotong royong kepada para siswa sejak dini.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberi contoh langsung kepada anak-anak tentang pentingnya kerja sama dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah,” ujarnya.

Seluruh dewan guru dan siswa tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai. Dengan adanya kegiatan gotong royong ini, diharapkan lingkungan SDN Pandai-Donggobolo.menjadi lebih tertata dan terhindar dari genangan air.(Mdg/04)