Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 12 November 2025

Sukahar Ketua Forum Mendorong PKBM Se- Kota Bima Menjadi Ruang Alternatif Memperkuat Kerjasama dengan Pemerintah Pusat

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Ditjen Paud dan kesetaraan kementerian pendidikan, Masyarakat dapat mendorong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi ruang alternatif pembelajaran dengan memperkuat kerja sama bersama pemerintah Pusat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sukahar Ketua Forum Praktisi Pendidikan Inklusif sekaligus Pembina PKBM Sukma jaya kota Bima, dalam program Dialog beberapa waktu lalu. Menurut Sukahar, sebagai satuan pendidikan nonformal, PKBM dapat memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyebutkan bahwa PKBM kota Bima, dapat menjadi solusi untuk pendidikan inklusif, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan khusus dalam proses pembelajaran. Menurutnya, jika beban pendidikan inklusif hanya diserahkan kepada pendidikan formal, hal tersebut akan menyulitkan karena mewujudkan pendidikan inklusif bukanlah hal yang mudah.

“Secara provinsi, (NTB) harusnya semua sekolah dasar (SD) itu inklusi. Tapi untuk mewujudkan pendidikan inklusif itu tidak mudah. Karena selain terkait fasilitas, prasarana, kurikulum, juga sumber daya manusia terutama. Mereka bersama anak-anak saling terlibat. Makanya pengetahuan atau pemahaman inklusivitas ini banyak dari kita yang juga salah memahami,” terang Sukahar S.E.

PKBM kota Bima Sukma jaya sendiri telah menerapkan pendidikan inklusif sejak tahun 2009/2010, meskipun secara resmi PKBM Sukma jaya bergabung dengan PKBM baru pada tahun 2009/2010. Sukahar juga menambahkan bahwa ruang pendidikan nonformal tersebut mendorong penguatan keterampilan vokasional bagi anak-anak yang belajar di sana disamping pendidikan kesetaraan.

“PKBM Sukma jaya kota Bima sendiri kami dirikan bukan cuma karena pendekatan akademik. Sifat kita lebih kepada pembelajaran individual. Setiap anak memiliki PR perkembangan sendiri. Karena kita inklusif, kita menerima anak dengan ragam kondisi,” terangnya.

Sukahar juga menegaskan bahwa inklusi tidak hanya terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Menurutnya, pemahaman inklusi berasal dari kata “include”, yang berarti semua boleh masuk. Maka, semua anak dengan berbagai kondisi seharusnya dapat dilayani.

“Apakah anak-anak berkebutuhan khusus atau tidak, dari latar belakang sosial ekonomi berbeda, bahkan bahasa berbeda, ataupun agama yang berbeda, harusnya kita layani,” jelas Sukahar S.E.

Ia menekankan bahwa setiap sekolah yang menerapkan platform inklusi harus memiliki pendekatan tersendiri. Di PKBM Sukma jaya, pendekatan yang digunakan berfokus pada kebutuhan individu. Hal ini didasari pemahaman bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda.

“Apalagi kalau kita percaya setiap manusia lahir ke dunia ini punya misi. Tidak tiba-tiba ada. Pasti membawa misi, termasuk anak-anak ABK. Tinggal kita orang-orang dewasa menamai mereka untuk menemukan misinya,” lanjutnya.

Sukahar menambahkan, hal tersebut menjadi inti dalam misi PKBM Sukma jaya, yaitu mewujudkan generasi peradaban yang menyadari bahwa mereka memiliki misi dalam hidup, sehingga mampu memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. (Sekjend MDG)

LSM LPKB Nilai Pengadaan Tanah untuk Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pemborosan Anggaran. 

      Comment   


Ketua LSM LPKB NTB Burhan Metty.



Bima, Media Dinamika Global.Id_Rencana Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati menuai sorotan. Pimpinan LSM-LPKB, Burhan Metty, menilai langkah tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran daerah yang tidak perlu dilakukan.


Menurut Burhan Metty, Pemkab Bima seharusnya tidak perlu membeli lahan baru karena pemerintah daerah masih memiliki aset tanah yang sangat luas di lingkungan Kantor Bupati, yakni mencapai 48 hektare di luar pagar kompleks kantor tersebut.


“Mubazir kalau harus beli tanah lagi. Tanah milik Pemda masih lebih dari cukup di sekitar Kantor Bupati. Anggaran pengadaan tanah sebesar Rp1,5 miliar lebih baik dialihkan untuk pembangunan gedung atau fasilitas lain yang lebih bermanfaat,” tegas Burhan, Kamis (13/11/2025).


Ia menambahkan, area di sekitar Masjid Agung yang berjejer ke arah selatan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pendopo 1, Pendopo 2, serta rumah dinas Sekda, termasuk juga pos pengamanan terpadu untuk TNI, Polri, Satpol PP, dan Satpam.


Burhan Metty mendesak pemerintah daerah agar lebih efisien dan transparan dalam penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembangunan masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi.


“Kita berharap Pemkab Bima berpikir jernih dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat untuk hal yang tidak mendesak,” Tutupnya.(Mdg/04)

Sampah Berserakan di Sekitar Kantor BPKAD dan Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima: Pegawai Dihimbau Jaga Kebersihan 

      Comment   

Terlihat sampah yang berserakan diluar Bak Sampah yang ada di sebelah kantor BPKAD dan Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Kamis (13/11).


Bima, Media Dinamika Global.Id_ Kondisi lingkungan di sekitar Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima terlihat memprihatinkan. Pantauan media pada hari Kamis tanggal (13/11/25) tumpukan sampah tampak berserakan di sekitar area perkantoran meskipun telah tersedia bak sampah di lokasi tersebut.


Sampah yang berserakan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari plastik bekas minuman, kertas, hingga sisa makanan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesan kumuh di area perkantoran pemerintah, tetapi juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap serta mengundang datangnya serangga dan hewan liar.


Masyarakat mengaku prihatin dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan tersebut apalagi dilakukan oleh pegawai sekitar yang seharusnya memberikan contoh.


“Bak sampah sudah disediakan, tapi masih banyak yang tidak sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal ini area kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar salah satu masyarakat yang sedang mengurus keperluan di kantor tersebut yang enggan disebut namanya. Pada media ini kamis tanggal (13/11/25).


Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta melakukan pembersihan rutin di area tersebut. Selain itu, diperlukan pula penegakan disiplin dan edukasi kepada pegawai agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.


Menjaga lingkungan yang bersih bukan hanya mencerminkan kedisiplinan, tetapi juga menunjang kenyamanan dan kesehatan bersama.(Mdg/04)

Pj Sekda Kota Bima Pimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.---Dalam upaya mewujudkan Universal Coverage Jamsostek di Kota Bima, Pemerintah Kota Bima menggelar rapat monitoring dan evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (12/11/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah tersebut dipimpin langsung oleh Pj Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah, S.H, dan dihadiri oleh Kepala BPKAD, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima.

Dalam arahannya, Pj Sekda menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam memastikan seluruh tenaga kerja di Kota Bima, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus memperluas cakupan kepesertaan Jamsostek, sebagai wujud perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.

Melalui rapat ini, diharapkan sinergi antar OPD dapat semakin kuat dalam mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Kota Bima, sehingga seluruh pekerja dapat terlindungi dari risiko sosial dan ekonomi di dunia kerja.(Sekjend MDG)

Wakil Wali Kota Sambut Ustadz Derry Mantan Gitaris Band Metal Betrayer

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH didampingi Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bima, H. Sirajuddin, S.Sos menyambut Ustadz Deryy Sulaiman di Kediaman Pribadinya, pada Selasa (11/11) malam usai ba'da magrib.

Tiba di Pendopo kediaman pribadi Wakil Wali Kota Bima, Ustadz Derry dan rombongan disambut penuh hangat dan melakukan makan malam bersama bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH yang turut didampingi oleh Anggota DPRD Kota Bima, Yogi Prima Ramadhan, SE.

Kehadiran Ustadz Derry seorang pendakwah dan musisi Indonesia yang dikenal sebagai mantan gitaris band metal Betrayer ini dalam rangka melaksanakan Tabligh Akbar di Masjid Baitul Hamid Penaraga Kecamatan Raba.

Setelah memutuskan untuk hijrah dari dunia musik pada tahun 2000, ustadz Deryy menjadi pendakwah, terutama dalam aliran Jamaah Tabligh, dan terus menggunakan musik sebagai media dakwah, tetapi dengan lirik dan tema religi.

Wakil Wali Kota Bima menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ustadz Derry dan rombongan di Kota Bima. Beliau ini merupakan pendakwah mantan musisi tanah air genre metal.

"Selamat datang di Kota Bima kepada Ustadz Derry. Semoga kehadiran beliau membawa kesejukkan dan keberkahan bagi daerah dan masyarakat Kota Bima melalui tausyiah nya," imbuh Aba Feri sapaan akrab Wakil Wali Kota.(Sekjend MDG)

Wadanramil Monta Jalin Silaturahmi dengan Awak Media, Bahas Program 100 Hari Kerja.

      Comment   



Wadanramil Monta, Kapten Iwan Budi Susanto, SH saat bersilaturahmi dengan Sejumlah Awak Media. Kamis (13/11). di aula Koramil Monta.


Bima, Media Dinamika Global.Id_Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan dan membangun komunikasi yang positif dengan insan pers, Koramil 1607-03/Monta menggelar kegiatan silaturahmi bersama awak media di wilayah Kecamatan Monta, Kamis (13/11/2025).


Kegiatan tersebut menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara TNI dan media, sekaligus membahas program kerja 100 hari Koramil Monta yang akan dijalankan dalam waktu dekat.


Acara berlangsung penuh keakraban dan dihadiri oleh Danramil Monta Kapten Cba Iwan Susanto, SH, beserta anggota Koramil, sejumlah wartawan dari berbagai media lokal dan online, Ketua BPD Desa Tangga, serta Sekretaris Desa Tangga.


Dalam sambutannya, Kapten CBA Iwan Susanto SH.menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan kegiatan positif TNI di tengah masyarakat.


“Silaturahmi ini kami harapkan menjadi langkah awal sinergi antara Koramil dan rekan-rekan media. Kami ingin semua kegiatan kami, khususnya dalam program 100 hari kerja, bisa diketahui masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab,” ujar Danramil Monta.


Adapun beberapa agenda utama dalam program 100 hari kerja Koramil Monta yang dibahas antara lain: Program gotong royong bersama masyarakat, Kegiatan penghijauan di wilayah binaan, Pembinaan terhadap masyarakat desa binaan. Serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan unsur TNI, pemerintah kecamatan, dan warga setempat.


Sementara itu, perwakilan awak media yang hadir menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan kemitraan yang dibangun oleh Koramil Monta. Menurut mereka, komunikasi yang baik antara TNI dan media akan membantu menyebarluaskan informasi positif serta memperkuat citra TNI sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.



Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama, menandai semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus bersinergi dalam mendukung pembangunan serta menjaga keamanan wilayah Kecamatan Monta.(Mdg/04))


Wakil Wali Kota Bima Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP NTB: Perkuat Sinergi Pengawasan Pembangunan Daerah

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.---Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Plt Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bertempat di ruang kerjanya. Pada Rabu (12/11/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan BPKP NTB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kota Bima, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD Kota Bima. Kehadiran para pimpinan lintas sektor ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Feri Sofiyan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BPKP NTB terhadap upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah.

“Kami sangat terbuka untuk terus berkoordinasi dan menerima pendampingan dari BPKP, agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan,” tutur Feri Sofiyan.

Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan BPKP NTB, Adrian Puspawijaya menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi Pemerintah Kota Bima dalam penguatan sistem pengawasan internal serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan membangun silaturahmi yang baik, terlebih karena dirinya baru bertugas di wilayah Bima.

“Kami berharap sinergi antara BPKP dan Pemerintah Kota Bima dapat terus terjalin dengan baik. Pengawasan pembangunan membutuhkan koordinasi yang kuat, terutama pada proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur rumah sakit,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, memastikan bahwa Pemerintah Kota Bima akan terus berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan.

Usai audiensi, rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung progres pembangunan RSUD Kota Bima. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya bersama memastikan proyek strategis daerah berjalan sesuai perencanaan dan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi awal yang baik bagi peningkatan kerja sama antara Pemerintah Kota Bima dan BPKP NTB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.(Sekjend MDG)

Operasi Pasar Murah di Kelurahan Penanae, Upaya Pemkot Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Pemerintah Kota Bima kembali menggelar Operasi Pasar Murah di Kelurahan Penanae pada Kamis, 13 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi di daerah.

Operasi Pasar Murah merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bima, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima, dan Perum Bulog Cabang Bima. Melalui kegiatan ini, pemerintah menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, di antaranya:

1. Beras SPHP sebanyak 2 ton dengan harga Rp57.000/5kg

2. Beras Puno Kawan Premium sebanyak 300 kg dengan harga Rp75.000/5kg.

3. Gula pasir sebanyak 150 kg dengan harga Rp17.500/kg.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang turut mengawal langsung kegiatan tersebut, menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya serta terus mendukung berbagai program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi.

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen TPID Kota Bima dan Bulog Cabang Bima dalam menjalankan program pengendalian inflasi daerah, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga bahan pangan menjelang akhir tahun 2025(Sekjend MDG)

GPM Halsel: Kalau Tambang Ilegal Masih Jalan, Siapa yang Lindungi?

      Comment   


HALSEL, Mediadinamikaglobal.id – Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan menantang Kapolres Halsel, AKBP Hendra Gunawan, untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas tambang emas ilegal di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat.

Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli, SH, menilai penutupan tambang oleh Polres dan Pemkab Halsel pada Agustus 2024 hanya bersifat seremonial tanpa pengawasan nyata.

"Kami menantang Kapolres Halsel untuk tegas menindak semua tambang ilegal di Kusubibi. Jangan hanya pasang police line lalu diam. Kalau tambang itu masih beroperasi, berarti ada yang membiarkan!” tegas Harmain dengan nada keras.

Meski telah dipasangi garis polisi, aktivitas tambang emas tanpa izin (IPR) di Kusubibi diduga tetap berlangsung diam-diam, bahkan setelah insiden tewasnya empat penambang tertimbun lubang pada pertengahan tahun lalu.

GPM Halsel menduga lemahnya pengawasan dan kemungkinan keterlibatan oknum tertentu membuat tambang ilegal tetap beroperasi.

"Tambang Kusubibi sudah menelan korban jiwa dan merusak lingkungan. Polres harus memastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal di sana. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk,” tambahnya.

Selain mendesak tindakan tegas, GPM Halsel meminta Polres membentuk tim pemantau tambang ilegal yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa, demi transparansi dan pengawasan berkelanjutan.

“Kami siap mendukung langkah Polres, tapi jangan ada permainan izin. Kalau ada oknum yang terlibat, tindak tegas!” ujar Harmain.

Sebelumnya, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba mengumumkan penutupan total tambang di Kusubibi karena tidak memiliki izin resmi. Namun, menurut GPM Halsel, langkah tersebut belum diikuti tindakan hukum dan pengawasan nyata.

Pada pertengahan 2025, laporan warga dan aktivis lingkungan menyebut aktivitas tambang liar kembali marak di malam hari, bahkan diduga dilindungi pihak tertentu.

“Rakyat Kusubibi bukan musuh penegak hukum, tapi korban kebijakan setengah hati. Pemerintah harus menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat bisa menambang secara legal,” pungkas GPM Halsel.



Uches

PEMERINTAH DESA RISA GELAR MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN APBDES DANA DESA TAHUN 2026.

      Comment   

Pemdes Risa Saat nelaksanakan Musdes Rancangan APBDes Tahun 2026 di aula kantor Desa Risa kamis (13/11).


Bima. Media Dinamika Global.Id_Pemerintah Desa Risa melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Dana Desa (DD). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Risa, Pada hari Kamis tanggal (13/11) dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, LPM, perwakilan RT/RW, Toma, tokoh pemuda, Babinsa, Babhinkamtibmas, serta pendamping desa.


Dalam sambutannya, Kepala Desa Risa, Mukhrim H.Ismail, Menyampaikan bahwa Musdes ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan APBDes yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.


“Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan Desa Risa,” ujar beliau.

Sementara itu, Camat Woha yang diwakili Kasi Fisspra, Trisna Andriani, SE menyampaikan apresiasi kepada Pemdes Risa atas pelaksanaan Musdes yang berjalan partisipatif dan transparan. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran desa yang berpihak pada kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat.


“Musyawarah Desa ini merupakan momentum penting untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Kami berharap seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan, agar APBDes Tahun 2026 benar-benar mencerminkan aspirasi warga,” ujar Trisna.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Desa, Jumrah Ishaka, Spd, Memaparkan rancangan struktur APBDes Tahun 2026 yang meliputi pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan desa. Beberapa prioritas pembangunan yang diusulkan antara lain peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan layanan sosial.


Ketua BPD Risa, Ma'ruf, Spd, Menyatakan dukungannya terhadap proses penyusunan APBDes yang terbuka dan melibatkan masyarakat.


“Masukan dari warga menjadi acuan penting bagi kami dalam menetapkan arah pembangunan tahun depan,” ungkapnya.


Hasil Musdes ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Desa Risa dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Desa (RKAPDes) tentang APBDes Tahun 2026 yang selanjutnya akan dibahas bersama BPD untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.


Dengan terselenggaranya Musdes ini, diharapkan penyusunan APBDes Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, serta program-program pembangunan yang direncanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Risa secara berkelanjutan.(Mdg/04)