Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 13 Agustus 2026

H. Yasin Anggota DPRD NTB Mengucapkan Dirgahayu RI ke-81, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Semangat Kemerdekaan

     


MATARAM, Media Dinamika Global - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi Partai Gerindra, H. Yasin, S.Pd.I., MM.Inov, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026.

Dalam momentum bersejarah tersebut, H. Yasin mengajak seluruh masyarakat NTB untuk menjadikan peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tetapi sebagai momentum memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta bersama-sama membangun daerah dan bangsa.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah serta bangsa Indonesia,” ujar H. Yasin. Jum'at, (14/8/26).

Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan kepada generasi penerus. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar harus diisi dengan kerja nyata, menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, kemajuan Indonesia membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.

“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja keras, kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita terus bergerak bersama untuk Indonesia yang semakin maju dan sejahtera,” katanya.

H. Yasin berharap peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mendorong pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Bersatu, Bergerak, dan Membangun Indonesia,” tutup H. Yasin.

Redaksi |

Semarak HUT ke-81 RI, Wali Kota Bima Buka Lomba Tingkat Kota

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE., secara resmi membuka rangkaian lomba dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bima. Kegiatan berlangsung meriah di halaman Kantor Wali Kota Bima, Rabu (12/8/2026).

Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., Wadan Yon Brimob C Kompi Bima, unsur Forkopimda Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, para Asisten Setda Kota Bima, Staf Ahli Wali Kota Bima, seluruh kepala perangkat daerah se-Kota Bima, para camat dan lurah se-Kota Bima, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal.

Turut hadir Kapolres Bima Kota, Dandim 1608/Bima, Kepala KSOP Bima, jajaran Kejaksaan Negeri Raba Bima, serta seluruh civitas Pemerintah Kota Bima.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi kesempatan untuk sejenak meninggalkan rutinitas kedinasan dan membangun suasana kebersamaan antarseluruh jajaran Pemerintah Kota Bima.

“Hari ini kita hadir dengan wajah yang berbeda. Biasanya kita memakai pakaian dinas dan membawa berbagai urusan kedinasan. Tetapi hari ini kita tinggalkan dulu urusan surat-menyurat dan disposisi. Mari kita tertawa bersama dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, kegiatan lomba bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan, tetapi menjadi sarana mempererat kebersamaan, kekompakan, dan semangat persaudaraan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

“Kita membutuhkan semangat kebersamaan. Menang itu menyenangkan, tetapi menang adalah bonus. Kebersamaan kita jauh lebih penting,” tegasnya.

Wali Kota juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti setiap perlombaan dengan penuh kegembiraan dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia menekankan agar hasil perlombaan tidak menjadi alasan untuk mengurangi semangat persaudaraan.

“Kalau kalah, jangan berkecil hati. Yang paling penting kita sudah bersama-sama, bergembira dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” pesannya.

Rangkaian pembukaan lomba berlangsung penuh semangat dan keakraban. Para peserta dari berbagai perangkat daerah dan unsur pemerintahan turut menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan yang telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Kegiatan pembukaan kemudian ditutup dengan pembentangan bendera Merah Putih oleh anak-anak TK Yakarim Kota Bima bersama para orang tua. Momen tersebut menjadi simbol semangat nasionalisme sekaligus menambah kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bima.(Sekjend MDG)

Wali Kota Bima Hadiri Pawai Budaya PAUD, TK dan RA Se-Kota Bima Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE., menghadiri Pawai Budaya PAUD, TK dan RA se-Kota Bima yang berlangsung di depan Kantor Wali Kota Bima, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian dalam menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, sekaligus menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kecintaan terhadap budaya dan semangat persatuan kepada generasi sejak usia dini.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Bima didampingi oleh seluruh Staf Ahli, Plt. Asisten I, Kepala Dinas Dikpora, para Kepala OPD yang mendapat undangan, seluruh Kepala Bagian, serta Camat dan Lurah yang mendapat undangan.

Pawai budaya diikuti oleh sekitar 120 regu dari seluruh satuan pendidikan TK/RA se-Kota Bima. Para peserta tampil dengan beragam pakaian adat dan busana bernuansa budaya daerah maupun nasional, menciptakan suasana meriah dan penuh warna di sepanjang jalur pawai.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi sarana edukatif bagi anak-anak untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia. Melalui pawai budaya, anak-anak diajak untuk membangun rasa percaya diri, kreativitas, kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air sejak usia dini.

Kehadiran Wali Kota Bima bersama jajaran Pemerintah Kota Bima juga menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan pendidikan anak usia dini serta berbagai kreativitas yang ditampilkan oleh para peserta. Antusiasme para guru, orang tua dan masyarakat turut menambah semarak pelaksanaan kegiatan.

Beragam busana dan penampilan yang dibawakan masing-masing regu menjadi gambaran kekayaan budaya sekaligus simbol semangat persatuan dalam keberagaman. Momentum ini diharapkan dapat terus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai dan melestarikan budaya bangsa.

Pawai Budaya PAUD, TK dan RA se-Kota Bima berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat semangat "Bersatu dalam Keberagaman" dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Melalui kegiatan ini, semangat kemerdekaan diharapkan tidak hanya dirasakan sebagai sebuah perayaan, tetapi juga tumbuh menjadi nilai yang tertanam dalam diri generasi penerus Kota Bima sejak usia dini.(Sekjend MDG)

Dugaan Pelecehan Polwan di Padang Memanas, Kuasa Hukum AKBP Faisal: “Ini Fitnah dan Pembunuhan Karakter”

     



PADANG, SUMATERA BARAT — Polemik dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama AKBP Faisal memasuki babak baru. Kuasa hukum AKBP Faisal, Suharizal, membeberkan sejumlah poin yang menurutnya menjadi dasar keberatan terhadap laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilayangkan ke Polda Sumatera Barat. Jum'at 14 Agustus 2026.

Dalam bahan keterangan yang disampaikan kepada media, Suharizal menyebut pihaknya sejak awal memilih tidak banyak berbicara di media karena ingin menjaga nama baik institusi Kepolisian. Namun, setelah perkara tersebut berkembang, pihaknya merasa perlu menyampaikan sejumlah fakta dan argumentasi hukum dari perspektif kliennya.

Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/93/IV/2026/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT tertanggal 16 April 2026. Sementara itu, kuasa hukum AKBP Faisal mengacu pada Surat Kuasa Nomor 28/SKK.IV/LEGALITY/2026 tertanggal 21 April 2026.

Menurut materi yang disampaikan Suharizal, peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada 15 Januari 2026 sekitar pukul 13.30 WIB di ruang Kabid Dokkes Polda Sumatera Barat. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 6 huruf A juncto Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Suharizal menegaskan bahwa AKBP Faisal membantah seluruh isi laporan tersebut. Menurutnya, kliennya menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah dan pembunuhan karakter yang dapat berdampak terhadap karier kepolisian maupun kehidupan rumah tangganya.

Pertanyakan Kronologi dan Motif Pelaporan

Salah satu hal yang dipertanyakan pihak kuasa hukum adalah rangkaian peristiwa sebelum dugaan kejadian tersebut. Dalam materi yang disampaikan, disebutkan bahwa Brigadir Lisa Wiliyandra Sari mengikuti akun Instagram istri AKBP Faisal sekitar pukul 11.36 WIB, atau kurang lebih dua jam sebelum waktu peristiwa yang dilaporkan.

Pihak kuasa hukum mempertanyakan motif dan konteks tindakan tersebut serta meminta agar seluruh rangkaian peristiwa dilihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan satu bagian dari kronologi.

Soal Amplop Berisi Uang Rp4 Juta

Suharizal juga memaparkan versi kliennya mengenai peristiwa di ruang Kabid Dokkes Polda Sumbar.

Dalam bahan tersebut disebutkan bahwa Brigadir Lisa dipanggil dan menerima uang sebesar Rp4 juta dalam sebuah amplop dari AKBP Faisal. Setelah keluar dari ruangan, saksi-saksi disebut tidak melihat adanya perubahan pada penampilan maupun raut muka Brigadir Lisa. Saksi juga disebut tidak mendengar suara atau keributan yang mencurigakan.

Pihak kuasa hukum kemudian menyinggung rekaman suara yang disebut berasal dari CCTV rumah Brigadir Lisa dan terdengar melalui telepon genggam suaminya, Zico Viki Doara.

Dalam rekaman yang dikutip dalam materi tersebut terdengar percakapan antara Lisa dan Faisal, termasuk pernyataan Faisal yang menyebut, “demi Allah, tidak ada maksud saya melecehkan kamu.”

Menurut penjelasan AKBP Faisal sebagaimana disampaikan kuasa hukumnya, kalimat tersebut bukan dimaksudkan berkaitan dengan aktivitas seksual.

Suharizal menjelaskan, menurut versi kliennya, pernyataan tersebut berkaitan dengan pemberian uang. AKBP Faisal disebut merasa Brigadir Lisa mungkin merasa direndahkan atau dilecehkan secara ekonomi karena menerima uang tersebut, terlebih setelah sebelumnya menolak amplop yang diberikan.

Kuasa Hukum Sebut CCTV Tak Membuktikan "Ciuman"

Pihak kuasa hukum juga menyoroti rekaman CCTV yang menurut mereka telah didengarkan kepada AKBP Faisal.

Suharizal menyatakan bahwa berdasarkan rekaman tersebut, tidak terlihat adanya pertengkaran maupun keributan. Ia juga menyebut tidak terdapat kalimat “cium-cium” ataupun gambaran bahwa Brigadir Lisa melakukan perlawanan, keberatan, atau menunjukkan emosi sebagaimana yang dituduhkan.

Atas dasar itu, pihak kuasa hukum berpendapat bahwa rekaman CCTV tersebut tidak membuktikan adanya peristiwa “cium-ciuman”.

Persoalkan Keterlambatan Laporan

Hal lain yang dipertanyakan Suharizal adalah jarak waktu antara dugaan peristiwa dengan laporan polisi.

Dalam materi tersebut disebutkan bahwa dugaan peristiwa terjadi pada 15 Januari 2026, sementara laporan polisi baru dibuat pada 16 April 2026.

Kuasa hukum mempertanyakan alasan laporan baru dibuat sekitar tiga bulan setelah dugaan kejadian tersebut.

Suharizal juga berargumentasi bahwa apabila dugaan peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan, menurutnya perlu dilihat pula siapa yang secara langsung mengalami dan melaporkan dugaan tindak pidana tersebut.

Dalam bahan hukum yang disampaikan, pihaknya berpendapat bahwa dalam konteks korban orang dewasa, korban yang mengalami langsung seharusnya menjadi pihak yang melaporkan. Kuasa hukum kemudian menyoroti bahwa Brigadir Lisa sendiri disebut tidak membuat laporan pidana tersebut.

Dugaan Persoalan Rumah Tangga

Materi yang disampaikan Suharizal juga memuat percakapan antara Zico Viki Doara, suami Brigadir Lisa, dengan istri AKBP Faisal.

Dalam materi tersebut disebutkan adanya pembicaraan mengenai persoalan rumah tangga dan rencana perceraian. Selain itu, terdapat pula percakapan WhatsApp yang menurut kuasa hukum menunjukkan Brigadir Lisa menerangkan bahwa tidak pernah terjadi peristiwa “cium-ciuman”.

Berdasarkan rangkaian tersebut, kuasa hukum AKBP Faisal menduga terdapat persoalan rumah tangga antara Zico Viki Doara dan Brigadir Lisa yang kemudian menyeret nama AKBP Faisal.

Suharizal bahkan menyebut kliennya diduga menjadi “kambing hitam” dalam persoalan tersebut. Namun, pernyataan itu merupakan pandangan dan dugaan dari pihak kuasa hukum AKBP Faisal, bukan kesimpulan yang telah diputuskan oleh pengadilan.

AKBP Faisal Bantah Seluruh Tuduhan

Dengan berbagai argumentasi tersebut, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa AKBP Faisal membantah tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya.

Suharizal meminta agar perkara tersebut dilihat berdasarkan keseluruhan bukti, keterangan saksi, rekaman, serta kronologi yang ada dan tidak hanya berdasarkan satu versi.

Di sisi lain, seluruh pernyataan dalam artikel ini merupakan keterangan dan argumentasi dari pihak kuasa hukum AKBP Faisal berdasarkan materi yang disampaikan kepada media. Kebenaran materiil mengenai dugaan peristiwa tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan proses hukum yang berlaku.

Pihak Brigadir Lisa Wiliyandra Sari maupun pihak pelapor perlu diberikan ruang yang berimbang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan atas pernyataan kuasa hukum AKBP Faisal.(*)

Perkuat Peran Strategis Pimpinan Tinggi, Sekdaprov Marindo Ikuti Ikuti Pembelajaran Transformasi Digital Nasional Bahas Ekonomi Digital Dan Komunikasi Kebijakan.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional "peran strategis pimpinan tinggi" yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara secara virtual meeting, Kamis 13 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut membahas terkait penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, dan advokasi kebijakan publik.

Adapun Narasumber Pada Kegiatan Ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital - Komdigi Edwin Hidayat Abdullah, dan Prof. Burhanudin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.

Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah, membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance,dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign. 

Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif. 

Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent,dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik. 

Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi, membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik. 

Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis. DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi. 

Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.

Materi forum menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan kepercayaan untuk memastikan kebijakan publik dan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Fs/Red) 

Semarak HUT RI Ke-81 Ponpes Al-ikhlas Doridungga Ikuti Lomba Gerak Jalan Tingkat Kecamatan Donggo Kab, Bima

     


Donggo, Media Dinamika Global.id.-- Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di tingkat Kecamatan donggo, Kabupaten bima. Berbagai kegiatan digelar untuk menyambut hari bersejarah tersebut, salah satunya Lomba Gerak Jalan tingkat kecamatan donggo, pada rabu 12/8/2026.


Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan diikuti Siswa Siswi ponpes Al-Ikhlas donggo dan peserta dari berbagai jenjang pendidikan dan kategori umum. Sejak pagi, para peserta telah memadati lokasi pemberangkatan dengan mengenakan seragam masing-masing dan menunjukkan kesiapan mengikuti perlombaan.

Selain menjadi ajang kompetisi, gerak jalan menjadi sarana menumbuhkan nasionalisme, kedisiplinan, kerja sama, sportivitas, dan kebersamaan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ponpes Al-Ikhlas donggo Doridungga Kirim Dua Tim, Salah satu sekolah yang turut menyemarakkan kegiatan tersebut adalah MTs ponpes Al-ikhlas Desa Doridungga Kecamatan donggo.

Peserta berasal dari siswa kelas IV, V, dan VI yang sebelumnya menjalani latihan secara rutin sebagai persiapan menghadapi perlombaan tingkat kecamatan donggo.

Penampilan dua tim siswa Mts pondok pesantren Al-Ikhlas donggo semakin mencolok dengan jersey baru yang secara khusus disiapkan untuk pasukan gerak jalan. Seragam tersebut tidak hanya membuat peserta terlihat rapi dan kompak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri siswa siswi pondok pesantren Al-Ikhlas donggo saat tampil di tengah peserta lainnya.


Rute gerak jalan dimulai dari Lapangan Desa desa Doridungga Peserta kemudian bergerak menuju kantor camat donggo hingga garis finis di halaman Kantor Kecamatan donggo Kabupaten Bima.

Sepanjang perjalanan, para peserta dituntut menjaga ketertiban barisan, ketepatan langkah, serta mengikuti aba-aba dari pemimpin pasukan.

Siswa-siswi MTs Al-ikhlas Doridungga donggo tampil percaya diri. Setiap langkah dilakukan secara bersama-sama dengan berusaha mempertahankan barisan agar tetap rapi dan kompak meskipun harus menempuh rute yang cukup panjang.

Keduanya bertugas memberikan aba-aba sekaligus menjaga semangat dan kekompakan anggota tim selama kegiatan berlangsung.


Sebelum keberangkatan, Sifa dan Zahra memberikan motivasi kepada rekan-rekannya agar tetap percaya diri dan tidak kehilangan semangat.(Sekjend MDG)

Rangkap Jabatan Jadi Pintu Benturan Kepentingan, KAI Lobar: Jangan Borong Semua Kursi Kekuasaan!

     

Ketua DPC KAI Kabupaten Lombok Barat,
Sudirman, SH., MH., CPM, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global -Perebutan kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mulai menuai kritik keras. Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Lombok Barat, Sudirman, SH., MH., CPM, mengingatkan para pejabat publik agar tidak tergoda merangkap jabatan, terutama dalam organisasi olahraga yang akan bersentuhan dengan kepentingan dan anggaran besar menghadapi PON.

Menurut Sudirman, rangkap jabatan bukan persoalan administrasi atau perebutan posisi. Jika jabatan pemerintahan sekaligus jabatan organisasi dipegang oleh orang yang sama, potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dinilai semakin terbuka.

Mengutip pandangan pakar hukum pidana Ganjar Laksamana dalam sebuah diskusi terbuka.

“Salah satu persoalan besar bangsa ini adalah benturan kepentingan. Salah satu bentuk benturan kepentingan itu adalah rangkap jabatan,” ujar Sudirman saat diwawancara di Mataram, Selasa (12/8/2026).

Sudirman menilai pejabat pemerintah dan legislatif semestinya berada pada posisi sebagai pengawal, pengawas, dan pendorong kebijakan. Bukan ikut memburu seluruh ruang kekuasaan yang tersedia.

Ia mengingatkan bahwa persoalan menjadi jauh lebih sensitif ketika jabatan organisasi olahraga berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah.

“Kalau kita mengacu pada UU Korupsi, di situ dijelaskan ada peluang karena jabatan. Kursi yang rawan korupsi tidak jauh dari hubungan dan koneksi,” tegasnya.

Menurutnya, praktik korupsi sering kali tidak berdiri sendiri. Relasi, kedekatan, kewenangan, serta akses terhadap sumber daya dapat menciptakan ruang yang rawan disalahgunakan.

“Korupsi jarang dilakukan oleh orang yang tidak saling kenal. Paling sering justru oleh orang-orang dekat. Di situlah bahayanya rangkap jabatan,” katanya.

Ketua KONI Jangan Jadi Perpanjangan Kekuasaan

Sorotan Sudirman kemudian mengarah langsung pada dinamika perebutan kursi Ketua KONI NTB.

Ia mempertanyakan kepantasan pejabat yang masih aktif dalam pemerintahan apabila ikut berebut posisi strategis di organisasi olahraga.

“Perebutan kursi KONI ini sebagai persiapan PON akan memunculkan berbagai persoalan baru di NTB kelak. Jika para pejabat di negeri ini saling berebut menjadi Ketua KONI sementara masih menjabat di pemerintahan, ini rawan,” tegasnya.

Sudirman bahkan menyebut fenomena tersebut berpotensi membentuk kesan publik bahwa pejabat tidak puas hanya dengan satu sumber kekuasaan.

“Publik akan terkesan bahwa para pejabat di NTB ini haus kekuasaan dan ingin memborong semua jabatan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan keras agar proses pemilihan Ketua KONI tidak berubah menjadi arena memperluas jejaring kekuasaan.

Serahkan kepada Profesional dan Pihak Netral

Sudirman menawarkan solusi sederhana: kursi Ketua KONI sebaiknya diberikan kepada pihak yang profesional, independen, dan tidak sedang memegang jabatan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Berikan Ketua KONI ini kepada pihak lain yang tidak ada kaitan dengan rangkap jabatan di pemerintah. Posisinya netral saja. Mereka para pejabat cukup mengawal dan mengawasi,” sarannya.

Menurut dia, langkah tersebut justru dapat melindungi pejabat pemerintah dari potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Apalagi, organisasi olahraga akan berhadapan dengan pengelolaan anggaran dan persiapan agenda besar seperti PON. Jika kemudian muncul persoalan hukum terkait penggunaan anggaran, jabatan rangkap dapat menjadi persoalan tersendiri.

“Kalau Ketua KONI dipegang oleh pihak swasta atau profesional, maka para pejabat tinggi di NTB bisa langsung mengawal dan mengawasi tanpa terbentur aturan. Sebab tidak jarang para pejabat terdampak hukum karena memegang rangkap jabatan,” jelasnya.

Pejabat Tak Perlu Berburu Jabatan

Sudirman yang juga Direktur LBH Komnas HAM NTB itu menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya tidak perlu mencari tambahan kekuasaan melalui organisasi di luar tugas pemerintahan.

Tugas mereka, kata dia, adalah memastikan kebijakan berjalan, anggaran diawasi, dan pembangunan daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jauhkan diri dari rangkap jabatan. Fokus pada tugas pokok, awasi, dan dorong kemajuan,” pesannya.

Ia berharap pemilihan Ketua KONI NTB tidak sekadar menjadi pertarungan nama besar, jabatan, maupun pengaruh. Lebih dari itu, proses tersebut harus menghasilkan kepemimpinan yang profesional, transparan, dan mampu menjaga organisasi olahraga dari kepentingan politik maupun konflik kepentingan.

Sebab, menurut Sudirman, KONI bukan panggung untuk menambah kekuasaan pejabat. KONI adalah rumah olahraga yang seharusnya berdiri di atas kepentingan atlet, prestasi, dan masyarakat.

Dengan menyerahkan kepemimpinan kepada figur yang netral dan profesional, ia berharap persiapan olahraga NTB menuju PON dapat berjalan lebih bersih, transparan, serta terhindar dari potensi benturan kepentingan.

Redaksi |

Bima Jadi Penerima Terbesar Sebanyak Rp923,19 Miliar Masuk NTB,Ini Daftar Lengkap 11 Pemda

     


Mataram. Media Dinamika Global.Id.– Kucuran dana dari Pemerintah Pusat kembali memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyalurkan dana Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) Tahun Anggaran 2024 dan Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp923,19 miliar kepada 11 pemerintah daerah di wilayah NTB.

Penyaluran anggaran tersebut dilakukan secara serentak pada 7 Agustus 2026 dan langsung masuk ke Rekening Kas Daerah melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yakni KPPN Mataram, KPPN Selong, KPPN Sumbawa Besar, dan KPPN Bima.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menjelaskan total anggaran yang disalurkan terdiri atas KB DBH sebesar Rp539,50 miliar dan Tambahan DAU Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp383,69 miliar.

“Penyaluran ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk terus mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah. Total anggaran Rp923,19 miliar tersebut terdiri dari KB DBH sebesar Rp539,50 miliar dan Tambahan DAU TA 2026 sebesar Rp383,69 miliar,” ujarnya.

Menurut Ratih, penyaluran KB DBH merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat atas selisih kurang penyaluran DBH pada tahun anggaran sebelumnya. Dana tersebut mencakup sejumlah komponen, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai Hasil Tembakau (CHT), serta DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Sektor SDA yang menjadi komponen DBH tersebut meliputi pertambangan, kehutanan, perikanan hingga panas bumi.

Sementara itu, Tambahan DAU diarahkan untuk dua kebutuhan strategis, yakni membantu pemenuhan kebutuhan penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang masuk kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kabupaten Bima Terima Alokasi Terbesar

Dari total alokasi yang disalurkan, Kabupaten Bima menjadi daerah penerima terbesar, dengan total anggaran mencapai Rp277,93 miliar.

Rinciannya terdiri dari KB DBH sebesar Rp75.043.063.000 dan Tambahan DAU sebesar Rp202.894.179.000.

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Lombok Timur dengan total Rp167.647.060.000, terdiri dari KB DBH Rp75.938.829.000 dan Tambahan DAU Rp91.708.231.000.

Sementara Kabupaten Dompu memperoleh total Rp136.896.006.000, dengan rincian KB DBH Rp74.807.341.000 dan Tambahan DAU Rp62.088.665.000.

Berikut rincian alokasi dana untuk masing-masing daerah:

Kabupaten Bima: KB DBH Rp75.043.063.000, Tambahan DAU Rp202.894.179.000, total Rp277.937.242.000.

Lombok Timur: KB DBH Rp75.938.829.000, Tambahan DAU Rp91.708.231.000, total Rp167.647.060.000.

Dompu: KB DBH Rp74.807.341.000, Tambahan DAU Rp62.088.665.000, total Rp136.896.006.000.

Lombok Tengah: KB DBH Rp77.645.247.000, tanpa Tambahan DAU, total Rp77.645.247.000.

Lombok Barat: KB DBH Rp46.422.580.000, Tambahan DAU Rp26.686.208.000, total Rp73.108.788.000.

Sumbawa Barat: KB DBH Rp62.203.372.000.

Kota Bima: KB DBH Rp56.375.862.000.

Sumbawa: KB DBH Rp26.367.530.000.

Lombok Utara: KB DBH Rp20.422.785.000.

Provinsi NTB: KB DBH Rp13.750.343.000.

Kota Mataram: KB DBH Rp10.519.266.000, Tambahan DAU Rp317.198.000, total Rp10.836.464.000.

Dengan demikian, keseluruhan alokasi untuk pemerintah daerah di NTB mencapai Rp923.190.695.000, terdiri dari KB DBH Rp539.496.218.000 dan Tambahan DAU Rp383.694.481.000.

Pemda Diminta Segera Manfaatkan Dana

Masuknya dana tersebut ke kas daerah diharapkan segera diikuti dengan percepatan pemanfaatan sesuai peruntukannya.

Ratih mengimbau seluruh pemerintah daerah penerima agar tidak menunda penggunaan anggaran, terutama untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan pelayanan pemerintahan.

“Pemda kami imbau untuk segera mengakselerasi pemanfaatan dana yang telah diterima. Khususnya untuk pemenuhan hak kepegawaian ASN, penguatan layanan dasar masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di NTB,” katanya.

Ia menilai koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan transfer fiskal tersebut memberikan dampak nyata.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB sekaligus memastikan APBN dapat menjalankan perannya sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

“Sinergi ini penting agar peran strategis APBN sebagai penggerak utama roda perekonomian di NTB dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” ujar Ratih sebagaimana dikutip dari lpkpkntb.com.(Team).

Semarak HUT RI, SMPN 2 Soromandi Terus Beri Kontribusi Positif

     


Soromandi. Media Dinamika Global.Id.-Semarak HUT RI, SMPN 2 Soromandi Terus Beri Kontribusi Positif. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Soromandi, Suherman, S. PD. M. PD  memberikan apresiasi tinggi atas partisipasi, semangat, dan kekompakan seluruh guru di lingkungannya yang turut memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 melalui kegiatan Gerak Jalan Indah tingkat Instansi dan Umum se-Kecamatan Soromandi, Kamis (13/8/2026).

Kontingen guru SMPN 2 Soromandi tampil memukau dengan penampilan rapi, barisan yang solid, serta semangat kebangsaan yang membara sepanjang rute yang dilalui, berdampingan dengan berbagai unsur masyarakat dan instansi lain di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

"Saya sangat bangga dan mengapresiasi semangat serta kekompakan rekan-rekan guru. Kehadiran kita di sini bukan sekadar mengikuti kegiatan, melainkan memberikan teladan nyata kedisiplinan, persatuan, dan cinta tanah air yang baik bagi peserta didik serta masyarakat luas," ujar Suherman, S. PD. M. Pd.


Ia menambahkan bahwa kebersamaan ini semakin mempererat ikatan kekeluargaan di lingkungan sekolah dan menjadi energi positif untuk terus meningkatkan pengabdian dalam memajukan pendidikan. Partisipasi ini juga menjadi bukti dukungan penuh pihak sekolah dalam menyukseskan rangkaian perayaan kemerdekaan di Kecamatan Soromandi.

Kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, turut menyemarakkan suasana peringatan hari kemerdekaan bangsa di tengah masyarakat. Kemudian nampak hadir seluruh Guru yang ada di SMPN 2 Soromandi, Wakasek dan lainnya.(MDG01).

SDN 01 Sape Tampil Semarak dalam Gerak Jalan Indah HUT RI ke-81

     


SAPE, 13 Agustus 2026 — Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Berbagai kalangan turut mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan kemerdekaan, termasuk para pelajar dari SDN 01 Sape.




Pada Kamis, 13 Agustus 2026, SDN 01 Sape ikut berpartisipasi dalam Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026.

Para siswa mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan antusias. Keikutsertaan mereka menjadi salah satu bentuk partisipasi generasi muda dalam menyambut momentum kemerdekaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.

Selain menjadi ajang untuk memeriahkan HUT RI, kegiatan gerak jalan indah juga menjadi sarana untuk melatih kedisiplinan, kekompakan, kerja sama, dan rasa percaya diri para siswa.

Partisipasi SDN 01 Sape turut menambah semarak suasana peringatan HUT RI ke-81 di wilayah Sape. Semangat para pelajar diharapkan menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak usia dini.

Dengan langkah yang kompak dan penuh semangat, para siswa SDN 01 Sape menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kegiatan positif, kebersamaan, dan partisipasi aktif generasi penerus bangsa.(Team.MDG.03)