 |
| Ketua DPC KAI Kabupaten Lombok Barat, Sudirman, SH., MH., CPM, (Ist/Surya) |
MATARAM, Media Dinamika Global -Perebutan kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mulai menuai kritik keras. Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Lombok Barat, Sudirman, SH., MH., CPM, mengingatkan para pejabat publik agar tidak tergoda merangkap jabatan, terutama dalam organisasi olahraga yang akan bersentuhan dengan kepentingan dan anggaran besar menghadapi PON.
Menurut Sudirman, rangkap jabatan bukan persoalan administrasi atau perebutan posisi. Jika jabatan pemerintahan sekaligus jabatan organisasi dipegang oleh orang yang sama, potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dinilai semakin terbuka.
Mengutip pandangan pakar hukum pidana Ganjar Laksamana dalam sebuah diskusi terbuka.
“Salah satu persoalan besar bangsa ini adalah benturan kepentingan. Salah satu bentuk benturan kepentingan itu adalah rangkap jabatan,” ujar Sudirman saat diwawancara di Mataram, Selasa (12/8/2026).
Sudirman menilai pejabat pemerintah dan legislatif semestinya berada pada posisi sebagai pengawal, pengawas, dan pendorong kebijakan. Bukan ikut memburu seluruh ruang kekuasaan yang tersedia.
Ia mengingatkan bahwa persoalan menjadi jauh lebih sensitif ketika jabatan organisasi olahraga berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah.
“Kalau kita mengacu pada UU Korupsi, di situ dijelaskan ada peluang karena jabatan. Kursi yang rawan korupsi tidak jauh dari hubungan dan koneksi,” tegasnya.
Menurutnya, praktik korupsi sering kali tidak berdiri sendiri. Relasi, kedekatan, kewenangan, serta akses terhadap sumber daya dapat menciptakan ruang yang rawan disalahgunakan.
“Korupsi jarang dilakukan oleh orang yang tidak saling kenal. Paling sering justru oleh orang-orang dekat. Di situlah bahayanya rangkap jabatan,” katanya.
Ketua KONI Jangan Jadi Perpanjangan Kekuasaan
Sorotan Sudirman kemudian mengarah langsung pada dinamika perebutan kursi Ketua KONI NTB.
Ia mempertanyakan kepantasan pejabat yang masih aktif dalam pemerintahan apabila ikut berebut posisi strategis di organisasi olahraga.
“Perebutan kursi KONI ini sebagai persiapan PON akan memunculkan berbagai persoalan baru di NTB kelak. Jika para pejabat di negeri ini saling berebut menjadi Ketua KONI sementara masih menjabat di pemerintahan, ini rawan,” tegasnya.
Sudirman bahkan menyebut fenomena tersebut berpotensi membentuk kesan publik bahwa pejabat tidak puas hanya dengan satu sumber kekuasaan.
“Publik akan terkesan bahwa para pejabat di NTB ini haus kekuasaan dan ingin memborong semua jabatan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan keras agar proses pemilihan Ketua KONI tidak berubah menjadi arena memperluas jejaring kekuasaan.
Serahkan kepada Profesional dan Pihak Netral
Sudirman menawarkan solusi sederhana: kursi Ketua KONI sebaiknya diberikan kepada pihak yang profesional, independen, dan tidak sedang memegang jabatan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Berikan Ketua KONI ini kepada pihak lain yang tidak ada kaitan dengan rangkap jabatan di pemerintah. Posisinya netral saja. Mereka para pejabat cukup mengawal dan mengawasi,” sarannya.
Menurut dia, langkah tersebut justru dapat melindungi pejabat pemerintah dari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Apalagi, organisasi olahraga akan berhadapan dengan pengelolaan anggaran dan persiapan agenda besar seperti PON. Jika kemudian muncul persoalan hukum terkait penggunaan anggaran, jabatan rangkap dapat menjadi persoalan tersendiri.
“Kalau Ketua KONI dipegang oleh pihak swasta atau profesional, maka para pejabat tinggi di NTB bisa langsung mengawal dan mengawasi tanpa terbentur aturan. Sebab tidak jarang para pejabat terdampak hukum karena memegang rangkap jabatan,” jelasnya.
Pejabat Tak Perlu Berburu Jabatan
Sudirman yang juga Direktur LBH Komnas HAM NTB itu menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya tidak perlu mencari tambahan kekuasaan melalui organisasi di luar tugas pemerintahan.
Tugas mereka, kata dia, adalah memastikan kebijakan berjalan, anggaran diawasi, dan pembangunan daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jauhkan diri dari rangkap jabatan. Fokus pada tugas pokok, awasi, dan dorong kemajuan,” pesannya.
Ia berharap pemilihan Ketua KONI NTB tidak sekadar menjadi pertarungan nama besar, jabatan, maupun pengaruh. Lebih dari itu, proses tersebut harus menghasilkan kepemimpinan yang profesional, transparan, dan mampu menjaga organisasi olahraga dari kepentingan politik maupun konflik kepentingan.
Sebab, menurut Sudirman, KONI bukan panggung untuk menambah kekuasaan pejabat. KONI adalah rumah olahraga yang seharusnya berdiri di atas kepentingan atlet, prestasi, dan masyarakat.
Dengan menyerahkan kepemimpinan kepada figur yang netral dan profesional, ia berharap persiapan olahraga NTB menuju PON dapat berjalan lebih bersih, transparan, serta terhindar dari potensi benturan kepentingan.
Redaksi |