Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 04 Juni 2026

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Patroli dan Kongkow Bersama Warga, Tekankan Kamtibmas dan Pencegahan Narkoba

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah binaan, para Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan patroli dan komunikasi sosial melalui program Kongkow-Kongkow bersama warga di sejumlah desa pada Kamis (4/6/2026) malam.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan, menghindari pergaulan negatif, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Serka Masykur melaksanakan patroli dan kongkow bersama warga pada pukul 19.30 WITA. Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ia juga mengajak warga untuk terus melakukan kegiatan positif guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

Selain itu, Serka Masykur mengingatkan pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara rutin, terutama pada malam hari, guna mencegah aksi pencurian maupun gangguan keamanan lainnya yang dapat terjadi saat warga sedang beristirahat.

Sementara itu, di Desa Rai Oi, Serka Sahlan melaksanakan kegiatan serupa pada pukul 20.00 WITA. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keamanan lingkungan serta mengingatkan warga agar waspada terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya di kalangan remaja.

Menurutnya, pembinaan kepada generasi muda menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Babinsa dalam menjaga stabilitas wilayah binaan dari berbagai potensi gangguan sosial.

Di Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu, Serka Abdul Hafit menggelar kongkow bersama warga pada pukul 20.15 WITA. Dalam dialog tersebut, ia mengajak para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak remaja, khususnya yang masih berstatus pelajar, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas maupun penyalahgunaan narkoba.



Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi muda sebagai aset bangsa. Selain itu, warga diminta segera melaporkan kepada RT, RW, maupun Babinsa apabila menemukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan di lingkungan.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Sertu Sahfundi di Desa Kowo pada pukul 20.35 WITA. Dalam pertemuan bersama warga, ia mengimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, terutama pada malam hari. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pemerintah desa, Babinsa, atau Bhabinkamtibmas apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Sertu Sahfundi turut mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri terhadap suatu permasalahan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar dan merugikan berbagai pihak. Selain aspek keamanan, ia juga mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan demi menciptakan kehidupan yang sehat dan terhindar dari berbagai penyakit.

Melalui kegiatan Kongkow-Kongkow yang rutin dilaksanakan, Koramil 1608-03/Sape berharap terjalin komunikasi yang semakin erat dengan masyarakat serta terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Kades Senggigi Bohong Sebut Tak Ada Sewa Tikar, Fakta di Lapangan Masih Berlaku

     

Pedagang saat diwawancara sejumlah wartawan, (Ist/Surya).

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Terbongkar kebohongan, beberapa hari lalu, Kepala Desa Senggigi, Mastur, yang membantah adanya praktik penyewaan tikar di kawasan Pantai Senggigi kini terjawab dan terbantahkan. 

Hasil investigasi lapangan menunjukkan fakta berbeda, bahkan Ketua Kelompok Pedagang Pantai Senggigi sendiri mengakui adanya pungutan sebesar Rp5.000 untuk penggunaan tikar bagi pengunjung tertentu.

Sebelumnya, Mastur menepis pemberitaan yang menyebut adanya praktik penyewaan tikar di Pantai Senggigi. 

Ia bahkan meminta pihak yang memberitakan persoalan tersebut untuk turun langsung melakukan observasi sebelum mempublikasikan informasi kepada masyarakat.

Namun, saat media ini melakukan penelusuran langsung di kawasan Pantai Senggigi, pengakuan berbeda justru datang dari Ketua Kelompok Pedagang Pantai Senggigi, Suhaimi.

"Jadi hitung timbal balik lah untuk biaya kebersihan sampah. Tetap ada sewa tikar Rp5.000 per tikar kalau dia tidak belanja. Kalau belanja sih tidak kita tarik," kata Suhaimi saat diwawancarai, Kamis (4/6/26).

Menurut Suhaimi, pungutan tersebut bukan semata-mata biaya sewa, melainkan bentuk kompensasi terhadap sampah yang ditinggalkan pengunjung yang membawa makanan dari luar dan tidak bertransaksi dengan pedagang setempat.

"Cuma salah persepsi. Kita tidak tekan. Kalau dia mau duduk silakan. Kita kasih menu juga. Tapi kadang mereka langsung belanja ke luar, jadi sampah saja yang kita dapat," ujarnya.

Pengakuan tersebut secara tidak langsung membenarkan bahwa praktik penarikan uang untuk penggunaan tikar memang masih terjadi, meskipun dengan alasan yang berbeda dari persepsi publik selama ini.

Fakta lain ditemukan saat tim media datang sebagai pengunjung dan hendak duduk di kawasan pantai menggunakan tikar milik pedagang.

Salah seorang pedagang langsung menyampaikan bahwa penggunaan tikar dikenakan biaya Rp5.000 tanpa menjelaskan terlebih dahulu bahwa biaya tersebut hanya berlaku bagi pengunjung yang tidak membeli makanan atau minuman.

Temuan ini menimbulkan kesan bahwa informasi mengenai pengecualian bagi pengunjung yang berbelanja belum tersosialisasi secara jelas kepada wisatawan.

Padahal sebelumnya Camat Batulayar, H. Muh. Subayin, telah menegaskan bahwa wisatawan tidak boleh dipungut biaya hanya untuk menikmati Pantai Senggigi karena kawasan tersebut merupakan ruang publik.

"Kalau ada tikar atau payung, itu pelayanan dari pedagang yang ada di situ. Jangan lagi wisatawan disuruh bayar untuk menikmati pantai. Kalau mau duduk di pantai, menikmati pemandangan, apa yang harus dibayar?" tegas Subayin.

Pernyataan Camat Batulayar tersebut muncul setelah adanya laporan masyarakat terkait praktik pungutan terhadap wisatawan di sejumlah titik Pantai Senggigi.

Pemerintah kecamatan bahkan berencana mengumpulkan para pedagang untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman di lapangan.

Di sisi lain, Suhaimi mengungkapkan bahwa para pedagang selama ini juga menanggung beban kebersihan kawasan wisata. Menurutnya, setiap pedagang membayar iuran sekitar Rp150 ribu per bulan kepada pemerintah desa.

"Kita per bulan bayar ke pemerintah desa Rp150 ribu. Tidak tahu itu uang kebersihan atau apa. Yang bersihkan memang ada petugas desa, tapi hanya pagi hari sekitar jam 9 atau 10 sudah selesai. Setelah itu sampah pengunjung yang banyak ya kami juga yang bantu bersihkan," katanya.

Ia juga mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung wisata di kawasan Pantai Senggigi. Selain jumlah tempat sampah yang terbatas dan sebagian dalam kondisi rusak, kawasan pantai dinilai masih minim fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.

"Bahkan bak sampah di pantai cuma lima. Banyak yang sudah robek. Setelah kami komplain dan setelah Bupati turun baru ditambah sekitar 12 bak sampah lagi," ujarnya.

Temuan lapangan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pengakuan pemerintah desa dengan praktik yang masih terjadi di kawasan wisata. 

Di satu sisi, pemerintah menegaskan tidak ada pungutan untuk menikmati pantai. Di sisi lain, pedagang mengakui masih ada penarikan biaya penggunaan tikar dengan alasan biaya kebersihan bagi pengunjung yang tidak berbelanja.

Perbedaan informasi tersebut dinilai perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi wisatawan sekaligus menjaga citra Pantai Senggigi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Nusa Tenggara Barat.

Redaksi |

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Sambut Baik Inisiatif Bakrie Center Foundation Untuk Memperkuat BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Desa, Sejalan Dengan Program Desaku Maju.

     
Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik inisiatif Bakrie Center Foundation (BCF) untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa melalui program peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Inisiatif BCF ini sejalan dengan Program Desaku Maju yang saat ini tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal tersebut tersebut mengemuka dalam rapat kemitraan strategis peningkatan daya saing desa yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Bandarlampung, Kamis 04 Juni 2026.

Dalam paparannya, CEO BCF Jimmy Muhammad Rifai Gani menjelaskan bahwa Bakrie Center Foundation selama ini berfokus pada pengembangan kepemimpinan generasi muda melalui program beasiswa, penguatan kapasitas pemuda, hingga program Campus Leaders Program yang telah menjangkau lebih dari 1.000 peserta di berbagai daerah.

Ia juga mengungkapkan bahwa BCF tengah mengembangkan program baru yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas BUMDes. 

Program tersebut menggabungkan pendekatan pengembangan kepemimpinan, pendampingan usaha desa, serta metode pengukuran daya saing yang dikembangkan melalui Village-Owned Enterprise Competitiveness Index (VECI).

"Kami melihat BUMDes memiliki potensi luar biasa untuk menjadi penggerak ekonomi lokal. Yang kami dorong bukan hanya penguatan kelembagaan, tetapi bagaimana BUMDes mampu naik kelas, memiliki daya saing, dan masuk ke rantai nilai yang lebih luas," ujarnya.

BCF sendiri  menawarkan program percontohan selama enam bulan dengan menempatkan tiga tenaga pendamping di setiap desa sasaran, terdiri dari dua lulusan perguruan tinggi dan satu pemuda lokal yang akan mendapatkan pelatihan intensif sebagai konsultan pengembangan desa.

Menurut Jimmy, program tersebut telah mendapatkan dukungan pendanaan dari Pupuk Indonesia dan akan dilaksanakan terlebih dahulu pada tiga lokasi pilot project nasional dan salah satu lokasi yang diprioritaskan adalah Lampung.

"Kami ingin memulai dari Lampung karena ekosistemnya sangat mendukung. Lampung memiliki potensi pertanian yang besar, dukungan pemerintah daerah yang kuat, dan kedekatan dengan berbagai mitra strategis,"ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mirza menilai tantangan utama pembangunan desa saat ini bukan hanya produksi komoditas, tetapi bagaimana menciptakan nilai tambah, memperkuat kelembagaan desa, dan membangun rantai pasok yang mampu menghubungkan potensi desa dengan pasar yang sudah tersedia.

"Kita memiliki ribuan BUMDes, tetapi yang benar-benar tumbuh dan menghasilkan masih sangat sedikit. Karena itu, kita membutuhkan model yang bisa direplikasi, sebuah playbook yang mampu menjadikan BUMDes sebagai operator ekonomi desa," ujarnya.

Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Lampung saat ini sedang mendorong pembangunan ekosistem ekonomi desa berbasis komoditas unggulan seperti jagung, padi, singkong, kopi, kakao dan kelapa melalui berbagai intervensi seperti pembangunan bed dryer, pelatihan vokasi, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, hingga peningkatan kapasitas pemuda desa.

Menurutnya, keberadaan BUMDes menjadi kunci dalam mengoperasikan berbagai fasilitas ekonomi desa tersebut agar mampu memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat.

"Program yang ditawarkan Bakrie Center Foundation sangat relevan karena salah satu kebutuhan utama kami saat ini adalah penguatan kelembagaan BUMDes. Infrastruktur dan program pengembangan ekonomi desa sudah berjalan, tinggal bagaimana BUMDes menjadi pengelola yang profesional,"ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Mirza juga memaparkan sejumlah capaian Program Desaku Maju yang telah diterapkan di puluhan desa, termasuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengeringan jagung dan gabah, pengembangan pakan ternak berbasis desa, hingga produksi tepung mocaf sebagai substitusi tepung terigu yang mulai digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung dan Bakrie Center Foundation sepakat untuk melakukan identifikasi desa dan BUMDes potensial yang akan menjadi lokasi percontohan. 

Program direncanakan mulai berjalan pada semester kedua tahun ini dengan target menghasilkan model pengembangan BUMDes yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Gubernur Mirza berharap kerja sama tersebut dapat menjadi langkah awal lahirnya model pemberdayaan desa yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai contoh nasional dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.

"Kalau model ini berhasil, Lampung bisa menjadi role model nasional. Desa-desa kita tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya.(Fs/Red) 

Pelaksanaan Tes Tertulis & Wawancara Calon Mahasiswa Baru Universitas Nggusuwaru Tahun 2026/2027 telah dilaksanakan

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Tes penerimaan mahasiswa baru universitas Nggusuwaru gelombang I (pertama) Kamis 4 Juni tahun 2026/2027 diawali dengan upacara pembukaan dan di buka oleh wakil rektor I didampingi oleh wakil rektor 2 dan wakil rektor 3, dekan, wakil dekan serta kaprodi lingkup universitas Nggusuwaru.

Selamat datang calon mahasiswa baru universitas Nggusuwaru dan hari ini akan melaksanakan dua kali tes yaitu tes tulis dan tes wawancara, pilihan universitas Nggusuwaru merupakan pilihan yang tepat untuk menorehkan sejarah dalam menentukan masa depan yang cerah (Ujar Wahyuni, S.Pd,MM. Selalu wakil rektor I UNSWA). 

Melaksanakan tes ini merupakan penerimaan mahasiswa gelombang I (Pertama) dan setelah dilaksanakan pengumuman kelulusan, maka universitas Nggusuwaru siap menerima gelombang II Mahasiswa pada tahun yang sama. 


Tes tertulis dilakukan pengawasan langsung oleh dosen universitas Nggusuwaru sesuai dengan program studi masing - masing dan melaksanakan tes tertulis, wawancara berjalan dengan baik dan lancar.(Sekjend MDG)

Payung UMKM Dilarang, Tenda Speed Boat Dibiarkan? Pedagang Senggigi Pertanyakan Keadilan Pemkab Lobar

     

Pedagang saat diwawancara sejumlah wartawan
di Lokasi, (Ist/Surya)

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Kebijakan penertiban di kawasan wisata Pantai Senggigi kembali menuai sorotan. Sejumlah pedagang kecil mengeluhkan adanya dugaan perlakuan tidak adil dalam penerapan aturan oleh pihak terkait. Mereka menilai larangan memasang payung bagi pelaku UMKM terkesan tebang pilih, sementara fasilitas milik pelaku usaha lain justru tetap berdiri tanpa hambatan.

Salah seorang pedagang di Pantai Senggigi, Suhaemi, mengaku kecewa setelah mendapat larangan memasang payung dagangan dari petugas Satpol PP Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, payung yang digunakan bukan bangunan permanen, melainkan sarana sederhana untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai.

"Payung ini bukan untuk merusak pemandangan. Justru mempercantik kawasan dan memberikan tempat berteduh bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai," ujar Suhaemi saat diwawancara sejumlah wartawan di lokasi pantai setempat. Kamis, (4/6/26).

Ia menjelaskan, payung tersebut hanya dipasang pada jam-jam tertentu, yakni mulai pukul 11.00 hingga 16.00 WITA, kemudian kembali dibongkar setelah aktivitas berdagang selesai.

Menurutnya, kebijakan pelarangan itu menjadi tanda tanya besar ketika di lokasi yang sama masih terdapat fasilitas lain seperti tenda, kursi, dan meja yang digunakan oleh pelaku usaha jasa wisata speed boat tanpa tindakan penertiban serupa.

"Kalau aturan memang harus ditegakkan, mestinya berlaku untuk semua. Jangan UMKM kecil yang dikejar-kejar, sementara yang lain bebas menggunakan tenda dan fasilitas lainnya. Di mana letak keadilannya?" tegasnya.

Keluhan para pedagang kecil ini membuka pertanyaan serius terkait pola penataan kawasan wisata Senggigi. Di tengah gencarnya pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, kebijakan yang dianggap diskriminatif justru berpotensi mematikan usaha rakyat kecil yang selama ini bertahan di tengah ketatnya persaingan sektor pariwisata.

Ironisnya, para pedagang mengaku tidak pernah diajak duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terkait penataan kawasan pantai. Mereka hanya menerima larangan tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai dasar aturan maupun alternatif yang dapat digunakan.

Jika benar payung-payung milik pedagang kecil dianggap mengganggu estetika kawasan wisata, publik tentu berhak bertanya mengapa fasilitas lain yang ukurannya jauh lebih besar justru masih bebas berdiri. Penegakan aturan yang tidak konsisten hanya akan melahirkan persepsi adanya keberpihakan kepada kelompok tertentu dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemerintah Desa Senggigi maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar kebijakan tersebut. Sebab, penataan kawasan wisata tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan pelaku UMKM kecil yang selama ini ikut menghidupkan denyut ekonomi Pantai Senggigi.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya tegas dalam menertibkan, tetapi juga adil dalam menerapkan aturan. Sebab keadilan bukan hanya soal membuat peraturan, melainkan memastikan setiap warga diperlakukan sama di hadapan aturan yang berlaku.

Sementara, Kades Senggigi, Mastur mengatakan pemasangan payung masih koordinasi sama Pak Kasat Pol PP, ucap singkatnya saat dikonfirmasi media ini melalui Via WhatsAppnya. Kamis (4/6/26).

Kasat Pol PP dan Pemda Lombok Barat masih diupayakan konfirmasi awak media. Hingga berita dipublikasikan.

Redaksi |

Warga Wawo Siap Sambut Program "Selasa Menyapa", Wadah Dekatkan Pemerintah dan Masyarakat

     

Bima,Mediadinamikaglobal.id – Pemerintah Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Selasa Menyapa yang diagendakan berlangsung pada tanggal 9 dan 10 Juni mendatang. Sebuah rapat koordinasi khusus digelar hari ini di Aula Kantor Desa Raba untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S.Sos ini dihadiri oleh sekitar 80 undangan dari berbagai unsur. Hadir mewakili instansi terkait antara lain Danramil 1608-06/Wawo diwakili Serma Supratman, Kapolsek Wawo di Wakili Kanit Binmas Aipda Wahyudin, Korwil Dikbudpora Kecamatan Wawo Ismail, S. Pd, Kepala Sekolah se-Kecamatan Wawo, para Kepala Desa, Kasi Trantib Wawo Ahmad, S. Sos, Ketua dan anggota pengurus PKK, KaUPT se-Kecamatan Wawo, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga perwakilan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos, menjelaskan bahwa Selasa Menyapa merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Bima yang bertujuan menjembatani komunikasi langsung antara pemerintah dan warga. 

"Program ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah untuk mendekatkan pelayanan, menyerap aspirasi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung di lapangan," tegasnya.Kamis (4/6). 

Berbagai layanan publik akan disediakan dalam kegiatan ini, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga konsultasi berbagai permasalahan warga.  

Camat Wawo juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas, keamanan, dan kebersihan lokasi agar seluruh warga dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman dan tertib.

Sementara itu, Kepala Desa Raba, Syamsudin, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh pihak yang hadir. Ia mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya guna memperoleh pelayanan dan menyampaikan aspirasi secara langsung.

Saat diwawancarai langsung awak media ini via whatsapp kepada Kabid Keuangan Desa Raba Arif Rahman, S. Pdi, kesimpulan hasil rapat juga menegaskan bahwa kegiatan akan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Desa Kombo dan Desa Raba, Partisipasinya masyarakat akan ditingkatkan, star penyambutan di tengah antara Desa Raba dan Desa Kombo juga akan ada tarian kesenian, pusat konsumsi di SDN Kombo dan seluruh lapisan masyarakat dan ASN siap menyukseskan program Selasa menyapa. 

Pemerintah Kecamatan Wawo berharap melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, program ini dapat berjalan sukses serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kemajuan masyarakat Kecamatan Wawo. (MDG05)  

Yayasan Abdul Rajak Talib Sape Kab.Bima Sampaikan Ucapan Selamat kepada Kepala Badan Gizi Nasional yang Baru

     


Bima.NTB.,02 Juni 2026 — Yayasan Abdul Rajak Talib menyampaikan ucapan selamat kepada Ibu Nanik S. Dayang atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia.

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa, 2 Juni 2026.

Dalam pernyataannya, Yayasan Abdul Rajak Talib mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Ibu Nanik S. Dayang untuk memimpin Badan Gizi Nasional, lembaga yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Yayasan Abdul Rajak Talib berharap Ibu Nanik S. Dayang dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diemban dengan baik, serta mampu menghadirkan berbagai program yang berdampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

“Semoga amanah dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas,” demikian harapan yang disampaikan Yayasan Abdul Rajak Talib.

Pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru diharapkan dapat semakin memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia yang lebih maju.(Team.MDG.03)

Wagub Jihan Nurlela Pimpin Rapat Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN, Perkuat Sinergi dengan BPJS Kesehatan Dan Tingkatkan Keaktifan Kepesertaan Program JKN.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan cakupan serta keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah tersebut dilakukan guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, saat memimpin Rapat Forum Komunikasi dalam Upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis 04 Juni 2026.

Wagub Jihan mengatakan, proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan beberapa waktu lalu menimbulkan berbagai dinamika, termasuk penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang turut berdampak di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

"Dinamika yang terjadi akibat pemutakhiran data harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak," ujar Jihan.

Menurutnya, forum komunikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis guna mengatasi berbagai tantangan penyelenggaraan JKN di Lampung.

Berbagai strategi yang terus didorong antara lain penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, perluasan cakupan kepesertaan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan, implementasi Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR), serta optimalisasi layanan digital seperti Mobile JKN, PANDAWA, BPJS Keliling, dan layanan virtual lainnya.

Namun demikian, Jihan menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Lampung saat ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah peserta atau pencapaian target Universal Health Coverage (UHC). Yang lebih penting adalah memastikan peserta yang telah terdaftar tetap memiliki status kepesertaan aktif.

Ia menyebut masih ditemukan masyarakat yang merasa telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, namun saat membutuhkan pelayanan kesehatan justru tidak dapat mengakses layanan karena status kepesertaannya tidak aktif.

"Fokus kita ke depan bukan hanya menambah jumlah peserta, tetapi juga memastikan peserta yang sudah terdaftar tetap aktif sehingga manfaat Program JKN benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," katanya.

Jihan menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pihak terkait berkomitmen mewujudkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen.

"Target kita adalah mewujudkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 98 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Ini membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat terjamin secara berkelanjutan," tegasnya.

Menanggapi berbagai strategi peningkatan kepesertaan yang dipaparkan BPJS Kesehatan, Jihan menyampaikan bahwa sebagian besar upaya tersebut telah diimplementasikan di Provinsi Lampung melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal.

Terkait kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Jihan menilai langkah tersebut merupakan inovasi yang sangat baik. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat menjadi peluang untuk memperluas sosialisasi dan kepesertaan JKN bagi tenaga maupun relawan yang terlibat dalam program pemenuhan gizi.

Selain itu, Lampung telah memiliki Mal Pelayanan Publik atau Pusat Pelayanan Publik dan Perizinan (P4) yang menyediakan layanan BPJS Kesehatan. Berbagai layanan perizinan dan administrasi publik yang terintegrasi dengan status kepesertaan JKN diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah peserta sekaligus menjaga keaktifannya.

Jihan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya dalam pemutakhiran data kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, maupun perubahan kartu keluarga.

"Integrasi data kependudukan dengan data JKN perlu terus diperkuat agar validitas data peserta tetap terjaga dan mendukung peningkatan cakupan maupun keaktifan kepesertaan," ujarnya.

Di sektor perbankan, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan implementasi berbagai program oleh Bank Lampung. Salah satu langkah yang akan didorong adalah menjadikan status kepesertaan dan keaktifan BPJS Kesehatan sebagai salah satu aspek pendukung dalam proses pemberian layanan kredit maupun pembiayaan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian UHC, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap segmen peserta yang memiliki tingkat ketidakaktifan tinggi. Berdasarkan data yang ada, kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, termasuk PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah, menjadi segmen dengan tingkat ketidakaktifan terbesar.

Selain itu, masih terdapat peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha dan beberapa segmen lainnya yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Untuk itu, Jihan berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan dukungan dan pendampingan agar proses identifikasi, reaktivasi, serta peningkatan keaktifan peserta dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.

"Dengan dukungan BPJS Kesehatan, kami optimistis upaya reaktivasi dan peningkatan keaktifan peserta dapat berjalan lebih efektif sehingga manfaat Program JKN benar-benar dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Lampung," pungkasnya.(Fs/Red) 

Terungkap: Kejagung Sebut Pejabat BGN Terima Setoran hingga Rp1 Miliar per Hari dari Yayasan Mitra MBG

     


JAKARTA, Media Dinamika Global.id.– Skandal dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin membesar. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, diduga menerima aliran dana hingga Rp1 miliar per hari dari yayasan-yayasan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut penyidik, yayasan tersebut merupakan mitra pengelola SPPG yang diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka. Sejumlah yayasan bahkan disebut dikelola oleh keluarga maupun kerabat dekat mereka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi mitra pada portal resmi BGN. Akibatnya, sejumlah pihak yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan tetap bisa lolos menjadi mitra pengelola SPPG.

“Yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka,” ujar Syarief di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta.

Kejagung menyebut yayasan-yayasan tersebut kemudian memperoleh insentif dalam jumlah sangat besar setiap harinya. Dana yang mengalir dari pengelolaan program itu diduga menjadi salah satu sumber keuntungan bagi para tersangka.

Kasus ini menjadi sorotan karena Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan anggaran fantastis. Pada tahun 2025, program ini memperoleh alokasi dana sekitar Rp85,27 triliun, sementara pada tahun 2026 anggarannya melonjak menjadi sekitar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN.

Tak hanya terkait penunjukan mitra, penyidik juga menduga adanya praktik mark up dalam berbagai pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Sejumlah item yang disorot antara lain motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi. Dugaan penggelembungan harga tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Ironisnya, salah satu tersangka, Sony Sonjaya, sebelumnya dikenal aktif mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap praktik penipuan yang mengatasnamakan kedekatan dengan pejabat BGN untuk meloloskan titik lokasi MBG. Kini, ia justru menjadi salah satu pihak yang terseret dalam perkara yang sedang diusut tersebut.

Saat ini Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung telah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Mereka dijerat dengan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan sebagaimana diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini kembali memunculkan kekhawatiran publik mengenai pengelolaan program bernilai ratusan triliun rupiah. Program yang dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat itu kini justru diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk meraup keuntungan pribadi.(Sekjend MDG)

SPPG Uma Lengge Wawo Kembali Menyajikan Menu Sehat dan Lezat

     


Bima, Media Dinamika Global.id.– Program Makan Bergizi (MBG) H. Kasnun pemilik SPPG uma lengge wawo Kabupaten Bima kembali menyajikan menu sehat dan lezat untuk para siswa pada kamis 04 Juni 2026.

Menu MBG Uma Lengge Wawo hari ini terdiri dari:

Kerupuk, buah salak, tempe goreng, garam asam daging sapi, nasi putih, timun dan kemangi. sebagai sumber protein,

Daging sapi segar sebagai sumber vitamin dan serat, yang gurih dan bergizi.

 sebagai bahan pelengkap, serta untuk menambah nutrisi dan menjaga stamina siswa.

Dengan komposisi menu yang seimbang, kegiatan MBG Uma Lengge Wawo diharapkan dapat mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, serta tumbuh kembang siswa secara optimal.

H. Kasnun direktur SPPG uma lengge wawo Kabupaten Bima menegaskan bahwa program ini akan terus diupayakan berjalan lancar dan variatif agar siswa selalu semangat mengikuti pembelajaran.(Sekjend MDG)