 |
| Ketua PW SEMMI NTB dengan background PT AMNT, (Ist/Surya) |
Mataram,
Media Dinamika Global — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, terkait anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang turun hingga Rp110 miliar pada tahun 2025.
PW SEMMI NTB menilai kondisi tersebut menjadi bukti nyata rapuhnya struktur fiskal Pemerintah Provinsi NTB yang selama ini terlalu bergantung pada sektor tambang, khususnya aktivitas PT AMNT.
Ketua PW SEMMI NTB menegaskan, turunnya DBH tidak seharusnya hanya dijawab dengan penyesuaian belanja daerah melalui APBD Perubahan. Menurutnya, pemerintah daerah justru harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan ekonomi NTB yang dinilai terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.
“Turunnya DBH AMNT ini adalah alarm keras bahwa NTB sedang berada dalam jebakan ketergantungan tambang. Sangat ironis ketika fiskal daerah langsung goyah hanya karena satu perusahaan mengalami gangguan produksi,” tegasnya dalam keterangan pers, Senin (11/5/2026).
SEMMI menilai pernyataan Pemprov NTB yang terus mengaitkan stabilitas ekonomi daerah dengan aktivitas ekspor konsentrat PT AMNT menunjukkan kegagalan pemerintah membangun sektor ekonomi alternatif selama bertahun-tahun.
“Kalau hari ini APBD sampai tertekan hanya karena ekspor konsentrat berhenti dua triwulan, itu artinya pemerintah gagal menciptakan fondasi ekonomi yang mandiri. NTB seperti dipaksa hidup dalam bayang-bayang korporasi tambang,” ujarnya.
PW SEMMI NTB juga mengkritik narasi force majeure dan insiden kebakaran smelter yang terus dijadikan alasan pembenar turunnya kontribusi perusahaan terhadap daerah. Menurut mereka, persoalan teknis operasional perusahaan tidak seharusnya menjadi beban yang akhirnya ikut dirasakan masyarakat NTB melalui menurunnya pendapatan daerah.
“Jangan sampai rakyat terus diminta memahami kerugian perusahaan, sementara dampak lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan sosial di sekitar tambang jarang dibahas secara serius,” katanya.
Selain itu, SEMMI menilai wacana kembali membuka keran ekspor konsentrat demi menjaga DBH daerah merupakan langkah mundur terhadap agenda hilirisasi nasional. Pemerintah daerah diminta tidak terus-menerus menekan pemerintah pusat agar memberikan relaksasi ekspor.
“Logika yang dibangun sekarang sangat berbahaya. Seolah-olah daerah harus memilih antara taat hilirisasi atau menyelamatkan ekonomi. Padahal akar masalahnya ada pada kegagalan tata kelola ekonomi daerah yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif,” tegasnya.
PW SEMMI NTB juga menyoroti minimnya kontribusi sektor lain terhadap pendapatan daerah. Padahal, NTB memiliki potensi besar di sektor pertanian, kelautan, peternakan, pariwisata hingga UMKM yang dinilai belum dikelola secara maksimal.
“Selama ini pemerintah terlalu nyaman dengan uang tambang. Akibatnya, sektor produktif rakyat tidak pernah benar-benar diperkuat. Ketika tambang terganggu, daerah langsung panik,” kritiknya lagi.
Terkait pernyataan pihak AMMAN yang mengaku belum mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat dan memilih fokus pada optimalisasi smelter, PW SEMMI meminta pemerintah daerah menghormati kebijakan hilirisasi nasional dan tidak membangun opini seolah NTB akan lumpuh tanpa ekspor bahan mentah.
“Yang dibutuhkan NTB hari ini bukan normalisasi ketergantungan terhadap tambang, melainkan keberanian membangun ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan,” tutupnya.
Redaksi I
