 |
Direktur RSUP NTB Sambut Audiensi RKC, (Ist/Surya).
|
Mataram,
Media Dinamika Global – Direktur RSUP NTB menerima audiensi dari Ruangan Kita Center (RKC) dalam rangka membahas berbagai persoalan terkait sistem manajemen, tata kelola keuangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan RSUP NTB. Pertemuan berlangsung di Ruangan Media Center RSUP NTB. Kamis, (7/5/26).
Pertemuan ini penuh dengan semangat perbaikan demi mendorong rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Audiensi ini menjadi perhatian penting di tengah berkembangnya sejumlah isu di masyarakat terkait kondisi manajemen RSUP NTB, khususnya menyangkut pengelolaan anggaran APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kewajiban pembayaran rumah sakit kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Koordinator RKC, Juraedi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan terkait kondisi keuangan aktual RSUP NTB. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi langkah penting agar publik dapat mengetahui secara jelas kondisi riil rumah sakit daerah tersebut.
“Berapa total utang RSUP NTB per hari ini dan apa saja rinciannya berdasarkan jenis utang? Kemudian mengapa angka utang berubah dari sekitar Rp91 miliar menjadi sekitar Rp41 miliar, serta dari mana sumber pembayaran sehingga terjadi penurunan tersebut,” ujar Juwaedin.
Selain itu, Ketua Umum RKC, Is Karyanto, juga mempertanyakan total piutang RSUP NTB sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kesehatan keuangan rumah sakit.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes menegaskan bahwa pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan RKC sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan RSUP NTB.
“Kami menerima semua aspirasi teman-teman RKC dan kami akan terus memperbaiki, baik manajemen pelayanan, PAD, maupun sarana dan prasarana di RSUP NTB,” tegasnya.
Ia menilai audiensi ini sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi dan sinergi antara masyarakat sipil dengan pihak rumah sakit, sehingga ke depan tidak terjadi kesalahpahaman maupun miskomunikasi.
“Pertemuan ini merupakan silaturahmi yang tentunya harus kita tingkatkan sehingga tidak terjadi miskomunikasi di antara kita,” jelasnya.
Dalam penjelasannya, drg. H. Asrul Sani juga menerangkan bahwa status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melekat pada RSUP NTB merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas kepada rumah sakit dalam menjalankan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurutnya, sistem BLUD berbeda dengan organisasi perangkat daerah (OPD) biasa, karena rumah sakit memiliki kewenangan untuk mengelola langsung pendapatan yang diperoleh dari pelayanan tanpa harus menunggu seluruh proses birokrasi APBD seperti pada sistem pemerintahan umum.
“BLUD ini memberikan ruang gerak yang lebih cepat dalam pelayanan. Rumah sakit bisa langsung menggunakan pendapatan dari pelayanan pasien, klaim BPJS Kesehatan, dan sumber lainnya untuk kebutuhan operasional, tentu tetap sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya saat audiensi bersama RKC.
Ia menegaskan bahwa fleksibilitas tersebut bukan berarti tanpa pengawasan. Seluruh penggunaan anggaran tetap harus berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), serta diawasi oleh pemerintah daerah, dewan pengawas, inspektorat, hingga Badan Pemeriksa Keuangan.
Direktur juga menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan BLUD kerap muncul akibat keterlambatan pembayaran klaim BPJS, meningkatnya beban operasional rumah sakit, hingga kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga seperti penyedia obat dan alat kesehatan.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada stabilitas keuangan rumah sakit, termasuk pembayaran jasa pelayanan (jaspel), pengadaan sarana prasarana, dan berbagai kewajiban lainnya.
“Kadang masyarakat melihat rumah sakit memiliki pendapatan besar, tetapi tidak melihat beban yang juga sangat besar. Ada operasional harian, pembayaran obat, alat kesehatan, jasa pelayanan tenaga medis, dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia menambahkan, manajemen RSUP NTB saat ini terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar sistem pengelolaan BLUD berjalan lebih sehat, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, tujuan utama bukan hanya menjaga stabilitas keuangan rumah sakit, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal serta hak tenaga kesehatan tetap terpenuhi.
“Tujuan kita sama, yaitu memperbaiki RSUP NTB. Baik dari sisi pelayanan, tata kelola keuangan, maupun sarana dan prasarana, semuanya harus berjalan seimbang,” pungkasnya.
Redaksi |
