Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 25 Februari 2026

Polres Lampung Tengah Diminta Usut Dugaan Korupsi BUMK Dan Penglolaan Aset Desa Onoharjo.

      Comment   

Lampung Tengah - Mediadinamikaglobal.Id || Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai lembaga usaha yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Kampung/desa bersama masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Kampung/desa dan sebagai pendapatan asli kampung. 

Dalam kegiatannya, BUMK mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lokal berdasarkan potensi desa guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, serupa dengan BUMDes di wilayah lain. 

Namun berbeda dengan pengelolaan BUMK Desa Onoharjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah patut dinilai dikelola secara tidak transparan dan akuntabel. Adapun menjabat sebagai Kepala bagian BUMK/BumDes Onoharjo bernama Dwi Rahayu.  

Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Yohanes Eko Wibowo tersebut berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh radaksi menunjukan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 diduga uang BUMK Desa Onoharjo digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Kampung. 

Selain uang BUMK Desa Onoharjo yang diduga untuk kepentingan pribadi, aset-aset milik Desa juga disinyalir dikelola dengan mengesampingkan tanggungjawab. Pasalnya, tanah bengkok seluas kurang lebih 17,5 hektar disewakan kepada pihak ke tiga dengan harga sewa Rp. 8 juta/hektar selama 3 tahun namun uang hasil sewa diduga tidak masuk sebagai pendapatan asli Desa (PAD) karena tidak tercatat dalam kas Desa. 

Hasil dari penelusuran tim redaksi, pihak ke tiga yang telah menyewa tanah milik desa Onoharjo tersebut berinisial BJ seluas 4 hektar di Kampung Putra Lempuyang (Bandar Rejo), Kabupaten Lampung Tengah. 

Salah seorang warga Desa Onoharjo yang enggan disebutkan namanya menyatakan sudh geram atas perilaku Kepala Kampung Desa Onoharjo yang dinilai tidak sesuai aturan dan tidak perduli dengan kemajuan Desa Onoharjo. 

“Kami sudh geram melihat perilaku Kepala Kampung yang patut dinilai semena-mena dalam mengelola aset-aset Kampung dan BUMK, sehingga kondisi ekonomi Kampung tidak mengalami kemajuan”, keluh warga pada Senin (23/2/2026). 

Untuk diketahui, warga Desa Onoharjo sangat mendukung Polres Lampung Tengah untuk segera menuntaskan pengusutan dugaan korupsi pengelolaan BUMK Desa Onoharjo dan uang PAD Desa Onoharjo hasil dari penyewaan tanah bengkok selama 3 tahun berturut yang kabarnya masih dalam pendalaman unit Tipikor Polres Lampung Tengah.
(Fs/Red) 

Polres Tulang Bawang Tetapkan Joni Putra Cs Sebagai Tersangka Dugaan Pelanggaran ITE dan Pasal 167 KUHP.

      Comment   

Tulang Bawang –Mediadinamikaglobal.Id || Polres Tulang Bawang resmi menetapkan Joni Putra bersama dua rekannya, Kopiah dan Melodi, sebagai tersangka dalam dua perkara berbeda, yakni dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta dugaan memasuki rumah atau pekarangan orang lain tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung cukup panjang, menyusul laporan yang diajukan Suwandi sejak sekitar satu tahun lalu.

Kuasa hukum Suwandi, Mawardi HJ, S.H., M.H., membenarkan perkembangan tersebut usai berkomunikasi langsung dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang, Selasa 24 Februari 2026.

“Perkara ini bermula dari laporan klien kami, Suwandi, yang merasa dirugikan atas tindakan Joni Putra Cs yang diduga mendatangi dan masuk ke rumahnya sekitar pukul 00.00 WIB tanpa izin. Selain itu, klien kami juga menilai ada penyebaran konten di media sosial yang bermuatan tudingan serta menyerang pribadi dirinya dan keluarga,” ujar Mawardi.

Menurutnya, dalam perkara ini para tersangka dijerat dengan Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan atau rumah tanpa izin, serta Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik.

Mawardi berharap proses hukum dapat segera dipercepat mengingat rentang waktu sejak pelaporan telah berjalan kurang lebih satu tahun. “Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap penyidik dapat segera menuntaskan perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya. ( Fs/Red) 

Antisipasi Eskalasi Unjuk Rasa, Polres Tulang Bawang Mantapkan Formasi dan Taktik Dalmas.

      Comment   

Tulang Bawang - Mediadinamikaglobal.Id || Dalam rangka mengantisipasi potensi eskalasi unjuk rasa dan menjaga stabilitas kamtibmas tetap kondusif, Polres Tulang Bawang melalui Satuan Samapta menggelar kegiatan Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) Teori Dalmas Fungsi Teknis, pukul 08.30 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Mapolres, Rabu 25 Februari 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta IPTU I Ketut Suwardi Artono, S.H., M.M, dan diikuti oleh para pejabat fungsi serta 20 personel Dalmas yang disiapkan sebagai garda terdepan pengendalian massa.

Dalam arahannya, IPTU I Ketut Suwardi Artono menekankan bahwa latihan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap personel memahami secara komprehensif prosedur dan tahapan pengamanan unjuk rasa sesuai ketentuan yang berlaku.

“Latkatpuan ini adalah bentuk kesiapan kami dalam menghadapi setiap dinamika di lapangan. Seluruh personel harus memahami peran masing-masing, bertindak sesuai SOP, serta mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas dan terukur,” tegasnya.

Materi pelatihan dilanjutkan oleh Ps. Kanit I Dalmas AIPDA Atri Nugroho yang memaparkan secara rinci dasar hukum dan teknis pelaksanaan pengendalian massa.

Adapun materi yang diberikan meliputi: Dasar peraturan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum., Tugas dan peran Negosiator, Dalmas Awal, Dalmas Lanjut, Lapis Penebalan Pasukan hingga Lintas Ganti (PHH Brimob)., Tupoksi dan job description Dalmas serta Raimas., Larangan, kewajiban, serta anjuran bagi personel Dalmas., Tahapan pengamanan mulai dari negosiasi hingga konsolidasi akhir., Formasi taktis seperti Sikap Bersaf Dalmas Awal, Bersaf Searah Dalmas Lanjut, dan Sikap Paruh Lembing.

Selain itu, personel juga diingatkan pentingnya kesiapan sarana prasarana Dalmas, di antaranya helm, deker, tongkat, tali Dalmas, gas masker, HT, kamera digital, hingga perlengkapan taktis seperti Flash Ball dan APAR.

Untuk mendukung mobilitas dan pengendalian massa, disiagakan pula Rantis Raimas, kendaraan angkut personel, Ran Penmas, serta AWC (Armoured Water Cannon).

Kasat Samapta menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa merupakan bagian dari tugas konstitusional Polri dalam mengawal demokrasi dan menjamin rasa aman masyarakat.

“Polri hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap tindakan di lapangan harus proporsional, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami siap mengawal setiap penyampaian aspirasi agar berjalan aman dan tertib,” pungkasnya.

Dengan dilaksanakannya Latkatpuan ini, Sat Samapta Polres Tulang Bawang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memastikan setiap personel siap menghadapi segala kemungkinan dinamika situasi di lapangan.( Fs/Red) 

Forkopimda Kota Bima Perkuat Sinergi Jelang Ramadhan

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pemerintah Kota Bima memperkuat langkah antisipatif menghadapi Bulan Suci Ramadhan melalui Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang digelar di Aula Parenta Ruang Rapat Wali Kota yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE pada Rabu, 25 Februari 2026.

Rakor tersebut turut dihadiri unsur FKPD antara lain Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim 1608/Bima, Ketua Pengadilan Negeri Bima dan Danpos AL serta Danpos AU. Selain itu, hadir pula Sekda, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Plt. Asisten I, Kepala BPKAD, Kepala Bakesbangpol, Kadis Koperindag, Kadis Perhubungan, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kasat Pol PP, Kabag Ekonomi, serta seluruh camat lingkup Pemerintah Kota Bima.

Rakor tersebut menjadi momentum konsolidasi lintas sektor dalam memastikan stabilitas daerah, khususnya menjelang kunjungan Gubernur NTB pada 2–3 Maret 2026 dalam rangka Safari Ramadhan di Kota Bima.

Sekretaris Daerah Drs. H. Fakhrunraji menyampaikan bahwa kunjungan tersebut akan dirangkaikan dengan agenda silaturahmi, penyerahan bantuan, serta kegiatan sosial keagamaan.

"Karena itu, kesiapan teknis dan pengamanan menjadi perhatian utama seluruh perangkat daerah," tegasnya.

Selain membahas agenda kunjungan, Rakor juga menitikberatkan pada pengendalian potensi gangguan ketertiban umum selama Ramadhan hingga Idul Fitri. Pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan sepakat memperkuat koordinasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk mengantisipasi peningkatan mobilitas warga serta potensi gangguan sosial.

Dari sisi ekonomi, perhatian difokuskan pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. OPD terkait diminta aktif melakukan pemantauan distribusi, termasuk pengawasan LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Pemerintah juga akan menerbitkan Surat Edaran terkait penyesuaian operasional tempat hiburan dan rumah makan guna menjaga suasana kondusif selama bulan ibadah.

Dalam forum tersebut, unsur penegak hukum menyampaikan pentingnya kewaspadaan berdasarkan tren peningkatan perkara pada periode Ramadhan tahun sebelumnya. Karena itu, komunikasi dan pengawasan lintas sektor dinilai krusial agar potensi gangguan dapat dicegah sejak dini.

Seluruh unsur Forkopimda menyatakan komitmen mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bima. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menciptakan suasana Ramadhan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan pemerintahan dan sosial keagamaan berjalan lancar.(Sekjend MDG)

Pastikan Puasa Ramadan Berjalan Khidmat, Wali Kota Bima Keluarkan Imbauan

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dalam rangka memastikan selama ibadah puasa ramadan masyarakat Kota Bima berjalan khidmat dan nyaman, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE menerbitkan Imbauan Nomor 53 Tahun 2026 yang menegaskan sejumlah arahan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bima.

Kebijakan ini bertujuan menciptakan suasana aman, nyaman, serta mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan ramadan.

Beberapa poin penting yang ditegaskan antara lain penutupan sementara tempat hiburan umum seperti kafe, karaoke, dan biliar selama Ramadan, serta imbauan kepada pemilik warung makan dan minuman untuk tidak memberi layanan secara terbuka pada siang hari.

Selain itu, Pemerintah Kota Bima juga melarang produksi, penjualan, serta penggunaan petasan/mercon yang dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu ketertiban.

Aparat bersama instansi terkait akan melakukan penertiban terhadap peredaran minuman keras, narkoba, penggunaan knalpot racing yang bising, serta aktivitas lain yang berpotensi meresahkan masyarakat.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga situasi Kota Bima tetap kondusif sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan dapat berlangsung dengan damai dan penuh khidmat.(Sekjend MDG)

LBC STIT Sunan Giri Bima Mengucapkan

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- LBC STIT Sunan Giri Bima Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 H/ 2026 M.

Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalani ibadah.

Kerja Sama Tim Puskesmas Karang Pule Kota Mataram Terkesan Baik dan Profesional

      Comment   


Kota Mataram. Media Dinamika Global.id.Demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap warga masyarakat. Puskesmas Karang Pule mencakup Lima (5) bagian wilayah kerja di tiap kelurahan nya. Tim melakukan kunjungan serta pemantauan langsung terhadap Megawati warga RT.003/RW 000. Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram.

"Menindak lanjuti perihal Laporan Masyarakat itu terkait keadaan Pasien Megawati, yang diterima oleh Bidan Kuratul Aini A.Md.Keb alias (RATU) Bidan kelurahan itu asal Desa ngali kabupaten Bima selaku yang bertugas, dengan sigap dan profesional serta tanggung jawabnya. Dia melakukan kordinasi serta komunikasi kepada: Dr. Yulia Sari Risnawati Kepala Puskesmas (KAPUS) kemudian diteruskan ke Ketut Jepun S.Keb. sebagai Bidan Kordinasi (BIKOR) Puskesmas Karang Pule terkait Tentang Laporan tersebut yang mana pasien Megawati sedang Hamil Besar, namun selain itu ada Dua riwayat penyakit lainnya sehingga perlu dilakukan kontrol secara berkala dan pemantauan khusus. Demi menjaga serta mengetahui kondisi ibu beserta janin nya ungkap dia pada awak media ini saat kunjungan bersama Tim puskesmas Karang Pule dirumah kediaman pasien Megawati. Rabu 25/02/2026

"Selain itu Dr. Yulia Sari Risnawati menjelaskan bahwa Instruksi mengenai keselamatan ibu hamil di Puskesmas berfokus pada Antenatal Care (ANC) Terpadu untuk mendeteksi risiko tinggi secara dini, serta memastikan persalinan aman di fasilitas kesehatan. Kebijakan ini merujuk pada Permenkes No. 21 Tahun 2021 yang mewajibkan pelayanan berkualitas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Sehingga beberapa program khusus misalnya rutinitas kegiatan posyandu terus kami lakukan demi menjaga terpenuhi kesehatan maksimal pada warga disetiap wilayah tugas nya masing-masing. 

"Lanjutnya Informasi serta Komunikasi adalah bagian terpenting untuk mengetahui kondisi serta keadaan kesehatan bagi warga, ketika ada informasi yang kami terima dari masyarakat ataupun pemerintah setempat, seperti kondisi Pasien Megawati maka kami segera menanggapi untuk kordinasi. Agar tindak lanjut atas perihal informasi tersebut dapat dilakukan dengan proses yang cepat sesuai aturan dan menjalin kerjasama yang baik dan profesional. Tandasnya.

"keluarga pasien Megawati mengapresiasi Atas kinerja anggota Tim puskesmas Karang Pule, terkait kunjungan mereka tentang bagaimana tindakan atau proses perawatan untuk kedepannya terhadap pasien Megawati. Bahkan Kuratul Aini A.Md.Keb alias (RATU) Bidan kelurahan menyampaikan lewat komunikasi via WhatsApp dengan keluarga Pasien, besok akan dampingi serta fasilitasi pasien agar dirujuk ke RS kota Mataram memakai Ambulance milik puskesmas Karang Pule, mengingat keadaan pasien sebagaimana kondisi yang tersebut diatas.(MDG.006)

Pembangunan Koperasi Desa Lewintana Kec Soromandi Bermasalah, Pemilik Lahan Menghentikan Pekerjaannya

      Comment   




Bima NTB, Media Dinamika Global.Id -- Kasus penyerobotan lahan oleh pemerintah daerah di beberapa desa di Kabupaten Bima sering terjadi untuk pembangunan fasilitas. Kali ini, melalui kuasa hukumnya Hafid Musa, SH.MH menggugah hati pemerintah daerah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady-Irfan untuk membayarkan ganti rugi atas kliennya Pak Beddu Eks TNI dengan luas lahan lebih Kurang 74 are. 

Sebelumnya di Ruangan Kabag Tatapem beberapa waktu lalu, ada pertemuan pihaknya mewakili Klien (Pemilik lahan) dengan Camat, Kepala Desa dan beberapa warga lainnya, Kabag Hukum, Asisten dan Kabag saat itu dibawah Kendali Pak Yan sapaan Akrabnya.

"Alhasil, saat pertemuan itu tak ada hasil yang memuaskan, dan mewakili kliennya dirinya merasa kecewa sekali. Pasalnya, dengan bukti yang dimiliki oleh kliennya terkesan pihak pemerintah daerah acuh tak acuh," tutur Hafid Musa selaku pengacara pada media ini, Selasa (31/8).

Sambung dia, melalui Kabag Tatapem Pak Yan sapaan akrabnya berharap agar ini menjadi perhatian khusus. Apabila ini diabaikan, warga selaku pemilik lahan akan menyegel kantor desa Lewintana Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima,NTB, agar pihak pemda peduli," terang Hafid Musa.

Tak lupa dia juga menyampaikan, sebelum ini dirinya telah berkordinasi dengan camat Soromandi agar meminta pihaknya memfasilitasi pertemuan dengan kades Lewintana dan Sekretaris nya, Ketua BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, akan tetapi gagal.

Disisi lain, lewat koordinasi via Whatshapp kades menuturkan tak ada kewenangan dirinya untuk menyelesaikan hal tersebut, silakan ke pemerintah daerah," cerita Hafid Musa.

Oleh karena mereka merasa memiliki hak atas Tanah tersebut, Pemilik Lahan menekan agar Pembangunan apa saja di atas Obyek Tanah tersebut tidak di Perbolehkan selama Proses Negosiasi belum Tuai Hasil. Bahkan Pemilik Lahan mengklaim adanya Dokumen Kepemilikan Awal yakni Kohir dari Desa yang ditulis tangan sejak Tahun 1972. Pungkasnya. (MDG.**). 

Keamanan Pangan Jadi Prioritas, Pemkab Tulang Bawang Perkuat Sinergi Lintas Sektor Bersama BPOM.

      Comment   
Tulang Bawang - Mediadinamikaglobal.Id || Komitmen memperkuat keamanan pangan terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai II Kantor Bupati Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Ir. Ferli Yuledi, S.P., M.M., M.T., secara resmi membuka Kegiatan Advokasi Lintas Sektor Program Prioritas Nasional Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Rabu 25 Februari 2026.

Dalam sambutannya, Sekdakab menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya BPOM, atas terselenggaranya kegiatan advokasi tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sangat mendukung kegiatan advokasi ini sebagai langkah nyata memperkuat pengawasan dan pembudayaan keamanan pangan di daerah,” ujar Sekdakab.

Ia juga berharap kegiatan ini mampu membangun komitmen bersama lintas sektor, sehingga pengawasan pangan tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan gerakan bersama dari sekolah, desa, hingga pasar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tulang Bawang, Rahmat Hidayat, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., menegaskan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan makanan yang beredar di masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa BPOM berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan guna memastikan produk pangan yang beredar benar-benar aman, bermutu, dan memiliki izin edar resmi.

“BPOM siap membantu dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan dan terhindar dari peredaran produk tanpa izin edar. Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Melalui program Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, Gerakan Keamanan Pangan Desa, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih sehat dan terlindungi dari risiko pangan yang tidak memenuhi standar.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud kolaborasi dalam mendukung suksesnya program prioritas nasional di bidang keamanan pangan.

Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan BPOM, diharapkan budaya keamanan pangan semakin mengakar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Fs/Red) 

Selasa, 24 Februari 2026

Satu Tahun Iqbal–Dinda: IPM NTB Meningkat, Fondasi SDM Kian Menguat

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda ditandai dengan capaian positif di sektor pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 mencapai 73,97, meningkat dari 73,10 pada tahun 2024. Rabu (25/2/26).

Kenaikan sebesar 0,87 poin atau 1,19 persen ini menempatkan IPM NTB tetap berada dalam kategori tinggi, sekaligus menjadi salah satu peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini mempertegas arah kebijakan pemerintahan Iqbal–Dinda yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Kepala BPS NTB menjelaskan, kenaikan IPM tersebut ditopang oleh perbaikan pada seluruh indikator pembentuk IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang semuanya mengalami pertumbuhan selama 2024–2025.

Di bidang kesehatan, Umur Harapan Hidup meningkat 0,35 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Bayi yang lahir pada 2025 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga 72,60 tahun, lebih panjang dibandingkan bayi yang lahir pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya akses layanan kesehatan, kualitas gizi masyarakat, serta efektivitas program promotif dan preventif yang dijalankan pemerintah daerah.

Pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat sebesar Rp316 ribu atau tumbuh 2,72 persen. Kenaikan ini menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin menguat, sejalan dengan stabilitas ekonomi lokal serta berbagai langkah pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi rakyat yang dijalankan Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota.

Penguatan sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi ini, didukung oleh pelaksanaan pasar murah, bazar pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta perluasan akses pembiayaan usaha. Upaya tersebut memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, pada dimensi pendidikan, capaian yang paling menonjol terlihat pada Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang meningkat 0,34 tahun, dari 7,87 tahun menjadi 8,21 tahun pada 2025. Artinya, masyarakat NTB kini rata-rata mengenyam pendidikan lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, Harapan Lama Sekolah juga mengalami kenaikan 0,01 tahun, dari 13,98 tahun menjadi 13,99 tahun. Meski peningkatannya relatif kecil, indikator ini tetap menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan menengah.

BPS mencatat bahwa peningkatan pada sektor pendidikan turut didorong oleh berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan ujian kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi anak-anak putus sekolah. Program ini menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah sekaligus membuka kembali akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Di era kepemimpinan Iqbal–Dinda, sektor pendidikan mendapat perhatian serius melalui penguatan bantuan pendidikan, afirmasi bagi keluarga kurang mampu, peningkatan sarana prasarana sekolah, serta perhatian khusus terhadap pesantren dan pendidikan nonformal. Pendekatan ini memastikan pembangunan manusia menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah terpencil.

Meski demikian, BPS juga memberikan catatan penting. Angka pernikahan usia anak yang masih tinggi serta fenomena anak muda yang harus mengurus keluarga sejak usia belia dinilai menjadi tantangan serius pembangunan manusia. Kondisi ini berpotensi menekan harapan hidup dan meningkatkan risiko putus sekolah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat intervensi lintas sektor, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan usia dini, penguatan perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga, agar capaian IPM dapat berkelanjutan.

Dibandingkan tahun 2024, capaian 2025 menunjukkan akselerasi pembangunan manusia yang lebih terarah. Kenaikan IPM sebesar 0,87 poin menjadi bukti bahwa satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda telah berada pada jalur yang tepat: menghadirkan pembangunan yang inklusif, memperkuat fondasi sumber daya manusia, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmen untuk menjaga momentum ini melalui penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Dengan fondasi awal yang kuat di tahun pertama, NTB optimistis mampu mempercepat terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadikan pembangunan manusia sebagai inti dari transformasi daerah.

Redaksi ||