Media Dinamika Global.id.--- Banyak pegawai PPPK ngeluh ke saya lewat DM. Keluhannya soal gaji yang menyusut. Aneh, udah ada NIP, kok gaji di bawah UMR, bahkan ada lebih sadis lagi. Mari kita lanjutkan menyuarakan kaum PPPK yang seperti dipinggirkan oleh pemerintah. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Sebuah negeri dengan bangga berteriak “pendidikan adalah masa depan bangsa”, tapi begitu sampai ke dapur guru, masa depannya disuruh rebus air doang. Inilah episode lanjutan reality show paling absurd sedunia birokrasi. ASN Paruh Waktu, Nama Mentereng, Gaji Menyusut, Hidup Makin Susah, Tapi Disuruh Bersyukur. Opening-nya megah. Pelantikan, NIP resmi, status ASN, wajah-wajah guru berdiri tegap seperti baru menang perang kemerdekaan. Tapi begitu kamera beralih ke rekening, yang muncul cuma angka segaris, tipis, mirip denyut nadi pasien ICU. Masih hidup, tapi nyaris.
Kita mulai dari data biar sakitnya ilmiah. Tahun 2026, di Aceh Utara, ada 8.094 PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah itu, sekitar 5.000 orang “digaji” Rp 200 ribu per bulan. Kata digaji di sini mohon dimaklumi, karena sebelumnya mereka nol rupiah, wak. Nol. Angka sakral yang biasanya dipakai buat nilai ujian atau saldo ATM habis lebaran. Sisanya, sekitar 3.000 orang, sedikit lebih “beruntung”: Rp 350 ribu honor bakti ditambah Rp 750 ribu honor daerah, total Rp 1,1 juta. Alasannya? Fiskal terbatas. Lucu ya, untuk rapat, spanduk, dan seremoni bisa cair, tapi untuk guru, mendadak dompet daerah puasa sunnah.
Geser kamera ke Cianjur. Di sini dramanya lebih sinematik. Ribuan guru PPPK Paruh Waktu menolak tanda tangan kontrak karena gaji cuma Rp 300 ribu. Bukan naik status, ini malah turun kasta. Dari honorer ke ASN, tapi pendapatan malah disunat. Mereka marah, dan wajar. Ini bukan soal angka, ini soal harga diri. Di Sukabumi, hampir 4.000 guru dan tenaga kependidikan turun aksi. Gaji terendah Rp 250 ribu, tertinggi Rp 650 ribu. Ada rencana “hitamkan pendopo”, tapi batal karena muncul spanduk misterius penolak demo. Entah siapa dalangnya, mungkin kelompok spiritual “yang penting ikhlas, wak”.
Sumedang? Ini sudah masuk genre horor komedi. Guru PPPK Paruh Waktu digaji Rp 55 ribu kotor. Setelah dipotong BPJS, bersih Rp 15 ribu. Lima belas ribu, akang. Itu bukan gaji, itu uang jajan bocah SD yang nggak jadi beli mainan. Cukup buat apa? Es teh satu gelas dan gorengan sebiji, itu pun kalau pedagangnya lagi murah hati. Di Kuningan, yang dulu THL Rp 1,5 juta kini turun jadi Rp 1 juta kotor, bersih Rp 950 ribu. Di daerah lain, variasinya makin bikin heran, nol rupiah sementara, Rp 160 ribu, Rp 250 ribu, Rp 350 ribu. Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia sampai angkat suara. Di bawah Rp 500 ribu plus potongan BPJS, guru disuruh hidup pakai apa? Photosynthesis?
Lalu masuklah plot twist yang bikin urat leher tegang. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) langsung mengangkat ribuan pegawai SPPG jadi PPPK penuh waktu per Februari 2026. Gajinya stabil. Koordinator Rp 5–8 juta, ahli gizi Rp 3,5–6 juta, tenaga lapangan Rp 2,5–4,5 juta. Semua full APBN, aman, nyaman, makmur. Sementara guru yang puluhan tahun mendidik anak bangsa? Tetap paruh waktu, jam mengajar 20–30 per minggu, gaji proporsional honor lama yang mini. Komisi X DPR sampai geleng-geleng. Gaji sopir bisa lebih besar dari guru. P2G menyebutnya menyakitkan. Ini bukan iri, ini logika yang terluka.
Padahal aturan sudah jelas, tertulis rapi, wangi tinta baru. KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, diktum 19–21, tegas menyatakan gaji PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dari honor sebelumnya. No reduction. Bahkan bisa mengacu UMP/UMK kalau daerah mampu. BKN bilang pemda bisa ambil dari belanja barang dan jasa, dan solusi akhirnya konversi ke PPPK penuh waktu sebelum kontrak habis September 2026. Tapi di lapangan? Banyak daerah tetap cuek. Pusat bilang lindungi, daerah bilang fiskal terbatas, publik bilang syukuri. Guru? Disuruh sabar sambil menahan lapar.
Di titik ini, heran saja tidak cukup. Ini saatnya berpihak. PPPK Paruh Waktu bukan beban, mereka tulang punggung kelas-kelas yang tiap hari menyalakan masa depan. Status mereka sudah ASN, NIP resmi, pengabdian puluhan tahun. Yang kurang cuma keberanian negara untuk adil. Bersatulah, suarakan, tekan DPRD dan DPR RI, desak konversi penuh waktu. Jangan biarkan PPPK cuma jadi singkatan indah tanpa isi.
Karena kalau hari ini kita diam, besok bukan cuma gaji yang dipangkas, harga diri guru ikut habis. Bangsa yang tega membiarkan gurunya hidup dengan Rp 15 ribu sebulan, itu bangsa yang sedang menertawakan masa depannya sendiri.(Sekjend MDG)
