Media Dinamika Global
Home All Post

Jumat, 09 Januari 2026

Audiensi Dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR, Wali Kota Ajukan Pembangunan Embung

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Wali Kota Bima H. A. Rahman, H. Abidin, SE, melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, bertempat di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Kamis, 8 Januari 2026.

Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dirjen SDA atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat melalui program pengendalian banjir di Kota Bima, baik yang bersumber dari kerja sama JICA maupun melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).

Ia menegaskan harapan agar penanganan pengendalian banjir di Kota Bima dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tuntas, mulai dari wilayah hilir hingga hulu, guna memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat serta meminimalkan risiko bencana banjir di masa mendatang.

Selain itu, Wali Kota Bima juga mengajukan permohonan pembangunan embung sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air baku untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Bima. Menurutnya, ketersediaan air baku menjadi salah satu kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan.

Dalam audiensi tersebut dibahas pula permohonan penanganan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian melalui dukungan Program INPRES Irigasi, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Kota Bima.

Di samping agenda utama, pertemuan ini juga membahas sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pengendalian banjir yang bersumber dari dana pinjaman (loan), termasuk tantangan teknis di lapangan serta bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memperlancar pelaksanaan program tersebut.

Audiensi ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Bima didampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). Rombongan diterima langsung oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, Dr. Ir. Dwi Purwantoro, S.T., M.T., beserta jajaran.(Sekjend MDG)

Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE Laksanakan Audiensi dengan Menteri Ekonomi Kreatif RI

      Comment   


Jakarta, Media Dinamika Global.id.– Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE melaksanakan audiensi dengan Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kementerian Ekonomi Kreatif RI, pada Jum’at, 9 Januari 2026, pukul 15.00 WIB.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Bima didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Kota Bima.

Audiensi ini membahas penguatan sektor ekonomi kreatif daerah sebagai salah satu pilar pembangunan Kota Bima, khususnya yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan pengelolaan lingkungan hidup. Wali Kota Bima menyampaikan berbagai potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Bima, sekaligus mendorong dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) di daerah.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang sinergi program antara Pemerintah Kota Bima dan Kementerian Ekonomi Kreatif RI, baik dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, hingga dukungan kebijakan dan program strategis nasional yang dapat diimplementasikan di daerah.

Menteri Ekonomi Kreatif RI menyambut baik audiensi tersebut dan mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal.

"Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar potensi ekonomi kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Melalui audiensi ini, Pemerintah Kota Bima berharap terjalin kerja sama yang lebih erat dengan Kementerian Ekonomi Kreatif RI guna mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kota Bima.(Sekjend MDG)

Cegah Tindakan Kriminalitas, Anggota Koramil 1608-01/Rasanae Gelar Patroli Batas Kota dan Siskamling

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Anggota Koramil 1608 - 01 / Rasanae melaksanakan kegiatan Patroli Batas Kota dan Siskamling di wilayah teritorial yang di pimpin oleh Serka Abd. Manan Babinsa Kelurahan Ntobo yang bertempat di batas Kota dan Kelurahan Mande Kecamatan Raba Kota Bima. Jum'at, (09/01/26)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh personil Anggota Koramil 1608-01/Rasanae 4 orang,, Ketua LPM Kel Kolo, Ketua RT 02 Ketua RT 01 Kelurahan Mande, dan Ketua Pemuda yang ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan Siskamling/

Pada pelaksanaannya Anggota Koramil 1608-01/Rasanae memaksimalkan peran Komunikasi Sosialnya dengan sejumlah warga sebagai upaya untuk cegah dini dan deteksi dini terhadap hal hal yang tidak diinginkan ditengah masyarakat.

Adapun Sasaran Siskamling dilaksanakan di Kelurahan Dara RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mande, dengan beberapa rangkaian kegiatan sebagai mana yang telah terjadwal.

Pukul 21.15 Wita, personil siskamling tiba di Pos Jaga RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mande. memberikan dengan memberikan himbauan

Dalam himbauanya dijelaskan bahwa, Patroli Siskamling malam ini dalam rangka mengajak warga untuk bersama - sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban Umum yang ada di Kelurahan Mande.

Lebih khusus lagi keamanan dan ketertiban di tiap lingkungan harus diperhatikan demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif untuk memberikan rasa aman, ujarnya.

Terakhir disampaikannya, mari kita bangun kesadaran untuk saling menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga dengan adanya kegiatan patroli rutin ini membuat pelaku kejahatan enggan beraksi, dan dengan kita bersinergi dengan baik maka akan bisa menekan angka kriminalitas di sekitar lingkungan kita, tandasnya.

Pukul 22.00 Wita, kegiatan patroli siskamling selesai dalam keadaan aman, tertib dan lancar. (Koramil-01/Tim MDG)

Wali Kota Temui Menteri Ekraf, Paparkan Potensi Content Creator Hingga Tenun Bima Dongkrak Ekonomi Lokal

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE kembali melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya di kantor Kementerian Ekraf, Jakarta.09 Januari 2026

Wali Kota Bima didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, H. Sukarno, SH, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Drs. H. Mahfud, M.Pd, Kepala BPKAD Kota Bima, Siswadi, serta Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin, S.IP, M.M.

Pada pertemuan tersebut, Wali Kota beserta rombongan disambut hangat oleh Menteri Ekraf RI dengan menghadirkan 4 deputi, sejumlah direktur dan jajarannya di Kementerian Ekonomi Kreatif.

Wali Kota Bima, H A Rahman memaparkan sejumlah potensi ekonomi kreatif Kota Bima yang diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

"Usulan kami mencakup berbagai subsektor, mulai dari tenun, musik, kuliner, fashion, fotografi, konten digital, film, hingga seni rupa," kata H. A. Rahman saat memaparkan potensi daerah di ruang rapat kantor Kemenekraf, pada Jum'at sore (09/01).

Menanggapi usulan dan harapan Wali Kota Bima, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya menegaskan komitmennya mendukung Pemerintah Kota Bima dalam mengembangkan ekonomi kreatif Kota Bima.

"Saya meminta jajaran saya untuk memotret potensi Ekraf di Kota Bima. Akan ada personal in charge yang akan menjembatani komunikasi lebih lanjut untuk akselerasi optimalisasi support kemenkraf pada potensi Ekraf Kota Bima," ungkap Teuku Riefky.

Teuku menegaskan pihaknya akan menjadwalkan untuk datang mengunjungi Kota Bima. Ia juga akan mendorong kemungkinan penyesuaian nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima ditambahkan nomenklatur ekonomi kreatif, sehingga program-program pembangunan ekonomi kreatif pusat dan daerah dapat bersinergi dan match.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan kesiapannya mengunjungi daerah Kota Bima sesuai arahan bapak Menteri Ekraf.

"Kita coba susu kuda liar nanti di Kota Bima pak menteri," ucap Cecep dengan nada seloroh disambut tawa.

Diakhir pertemuan, Wali Kota Bima memerintahkan tim yang mengikuti rombongan untuk mengkaji kemungkinan penyesuaian nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima ditambahkan nomenklatur ekonomi kreatif.(Sekjend MDG)

Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan, Wabup dr.H. Irfan Berikan Apresiasi

      Comment   


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Selain Penyerahan Sarana Usaha bagi Peserta Pelatihan Inkubasi Bisnis, Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima yang berlangsung Kamis (8/01/2026) juga dilakukan penyerahan Kartu Kepesertaan dan Santunan Klaim kepada Ahli Waris Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bima Erlangga Priadi Jomantara memaparkan, pada kesempatan tersebut pihaknya menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris almarhum Buniati dan Srimani, dengan pekerjaan sebagai Petugas Wilkerstat Tahun 2025 di BPS Kabupaten Bima dengan total manfaat Rp 397,8 juta. Sabtu, (10/01/26)

Masih terkait santunan JKK ini, juga penyerahan secara simbolis kepada ahli waris Muslim, Perangkat Desa Rasabou Bolo dengan total manfaat Rp. 237,5 juta. Santunan tersebut mencakup komponen JKK Rp. 148,5 juta, Jaminan Hari Tua Rp. 13,5 juta, Beasiswa 1 orang anak sebesar Rp. 75 juta dari SD - lulus kuliah dan Jaminan Pensiun Berkala sebesar Rp. 399.700 yang akan diterima ahli waris setiap bulan.

Sementara itu, santunan Jaminan Kematian diserahkan secara simbolis kepada ahli waris Joni Cortis, Pemilik Usaha Warung Makan senilai Rp 42 juta.

Selain penyerahan santunan, BPJS Ketenagakerjaan cabang Bima melakukan penyerahan secara simbolis Kartu Peserta kepada 7 orang Petani Tembakau dan Pekerja Rentan di wilayah Kabupaten Bima yang dilindungi melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT).

Para penerima kartu Kepesertaan sejarah simbolis tersebut yaitu M. Jaelani, Rusdin, Buyung, Taufik, Mawardin, Ramli dan M. Khafka yang merupakan pekerja rentan dari tujuh Kecamatan berbeda. 

Wabup dr. H. Irfan memberikan apresiasi atas komitmen pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi hak para peserta program instansi tersebut. "Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata bahwa BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Bima hadir melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian". Terangnya.

Senada dengan Wabup, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bima Erlangga Priadi Jomantara berharap santunan tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, juga menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Red).

Hadir di Tengah Bencana, Pelukan untuk Penyintas Leo Clubs International Kuatkan Tubuh dan Tenangkan Trauma

      Comment   


Sumut, Media Dinamika Global.Id - Pemulihan pascabanjir bandang dan longsor tidak berakhir saat air surut dan akses jalan kembali terbuka. Pada fase setelah tanggap darurat, masyarakat kerap menghadapi persoalan kesehatan yang menetap maupun berulang mulai dari keluhan fisik, terputusnya kontrol penyakit kronis, hingga beban psikologis yang memengaruhi fungsi keluarga, sekolah dan aktivitas kerja.

Merespons kebutuhan tersebut, Jejaring relawan bersama Leo Clubs MD 307 Indonesia melaksanakan pendampingan pemulihan kesehatan fisik dan mental yang mandiri bagi masyarakat terdampak banjir bandang di wilayah Sumatera selama bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

Pendampingan dirancang untuk membantu masyarakat, sebagai berikut 1. mengenali tanda bahaya (fisik maupun psikologis) secara dini, 2. melakukan dukungan awal yang aman bagi diri sendiri dan orang sekitar, serta, 3. menjaga rutinitas dasar pemulihan seperti tidur, hidrasi, nutrisi, kebersihan, dan penguatan dukungan sosial, 4. Intervensi ini juga mendorong akses rujukan yang tepat bagi kelompok rentan, termasuk anak, lansia serta warga dengan komorbid.

Kehadiran Leo Clubs dalam misi ini ditegaskan sebagai gerak kolektif anggota. Di lapangan para anggota hadir berdampingan dengan masyarakat terdampak memberikan dukungan, memastikan informasi pemulihan tersampaikan serta menguatkan solidaritas agar warga tidak menjalani fase pascabencana sendirian.

Renaldo Fajar Nugraha Susilo, President Leo Club MD 307 Indonesia, menegaskan bahwa kerja kemanusiaan perlu berbasis kebutuhan nyata dan berdampak terukur.

“Bencana memutus banyak hal sekaligus rutinitas, rasa aman, hingga akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Kami mendorong pendampingan yang membangun kapasitas warga agar mampu pulih dan berfungsi kembali secara mandiri,” ujarnya kepada awak media pada Jum'at (09-01-2026).

Sementara itu, Louis Valentino Chairus, Vice President Leo Club MD 307 Indonesia, menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak dan disiplin tata kelola relawan.

“Respons yang baik adalah respons yang terkoordinasi. Kami memastikan kerja lapangan berjalan rapi. Berjejaring dengan masyarakat lokal, menjaga akuntabilitas dan menguatkan kesinambungan pendampingan agar manfaatnya tidak terputus setelah kegiatan selesai,” katanya.

Hal ini ditambahkan oleh Angeline Chen sebagai MDT (Treasurer) Leo Club MD 307 Indonesia, ia memastikan bahwa setiap upaya kemanusiaan dikelola secara cermat, efisien dan berorientasi pada pemulihan jangka menengah hingga panjang, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dan mampu memperkuat kemandirian komunitas.

Pendampingan ini turut diperkuat oleh tim yang menjalankan fungsi teknis tata kelola dan pengorganisasian. R. Bg. Angelo Basario Marhaenis Manurung (Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Tarumanagara) sebagai Constitution and By Laws Committee Leo Club MD 307 Indonesia menekankan pentingnya desain pemulihan kesehatan mental yang dapat dipraktikkan komunitas. 

"Pemulihan psikologis yang mandiri berarti warga dibekali keterampilan dasar yakni menenangkan diri saat stres meningkat, menjaga fungsi harian, serta mengetahui kapan perlu mengakses bantuan lanjutan. Prinsipnya sederhana aman, manusiawi dan dapat dilanjutkan setelah pendampingan selesai,” ujarnya.

Joseph Aguslow menambahkan bahwa Ketepatan desain operasional menentukan kualitas dampak program. Pada situasi pascabencana, hal kecil menentukan dampak besar dengan alur koordinasi, pembagian peran dan ketepatan dukungan yang diberikan.

Aspek komunikasi publik dan penguatan jejaring juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan kegiatan. Melani Putri Saragih Rumahorbo dan Tiarma Simanjuntak berkontribusi dalam komunikasi jejaring lokal maupun di Jakarta, termasuk penguatan arus informasi lintas pihak serta desain visual untuk dokumentasi dan materi komunikasi. Peran ini membantu memastikan pesan edukasi, capaian kegiatan dan koordinasi dukungan tersampaikan secara jelas, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendampingan pemulihan kesehatan fisik dan mental yang mandiri ini diarahkan menjadi model kerja komunitas yang terstruktur dan berkelanjutan. Fokus akhirnya adalah mendorong komunitas untuk kembali berfungsi lebih sehat secara fisik, lebih stabil secara psikologis serta memiliki kemampuan mengambil keputusan kesehatan secara mandiri dalam keseharian. Dalam semangat we serve, Leo Clubs hadir bersama masyarakat terdampak melalui kerja kolektif para anggota yang bergerak, mendampingi dan menguatkan pemulihan.

Redaksi ||

Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan, Wabup dr.H. Irfan Berikan Apresiasi

      Comment   


Pemkab Bima, Media Dinamika Global.id.// Selain Penyerahan Sarana Usaha bagi Peserta Pelatihan Inkubasi Bisnis, Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima yang berlangsung Kamis (8/01/2026) juga dilakukan penyerahan Kartu Kepesertaan dan Santunan Klaim kepada Ahli Waris Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bima Erlangga Priadi Jomantara memaparkan, pada kesempatan tersebut pihaknya menyerahkan secara simbolis 

santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris almarhum Buniati dan Srimani, dengan pekerjaan sebagai Petugas Wilkerstat Tahun 2025 di BPS Kabupaten Bima dengan total manfaat Rp 397,8 juta.

Masih terkait santunan JKK ini, juga penyerahan secara simbolis kepada ahli waris Muslim, Perangkat Desa Rasabou Bolo dengan total manfaat Rp. 237,5 juta. Santunan tersebut mencakup komponen JKK Rp. 148,5 juta, Jaminan Hari Tua Rp. 13,5 juta, Beasiswa 1 orang anak sebesar Rp. 75 juta dari SD - lulus kuliah dan Jaminan Pensiun Berkala sebesar Rp. 399.700 yang akan diterima ahli waris setiap bulan.

Sementara itu, santunan Jaminan Kematian diserahkan secara simbolis kepada ahli waris Joni Cortis, Pemilik Usaha Warung Makan senilai Rp 42 juta.

Selain penyerahan santunan, BPJS Ketenagakerjaan cabang Bima melakukan penyerahan secara simbolis Kartu Peserta kepada 7 orang Petani Tembakau dan Pekerja Rentan di wilayah Kabupaten Bima yang 

dilindungi melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT).

Para penerima kartu Kepesertaan sejarah simbolis tersebut yaitu M. Jaelani, Rusdin, Buyung, Taufik, Mawardin, Ramli dan M. Khafka yang merupakan pekerja rentan dari tujuh Kecamatan berbeda. 


Wabup dr. H. Irfan memberikan apresiasi atas komitmen pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi hak para peserta program instansi tersebut. "Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata bahwa BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Bima hadir melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian". Terangnya.

Senada dengan Wabup, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bima Erlangga Priadi Jomantara berharap santunan tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, juga menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabag prokompi setda kabupaten bima Suryadin S.S.MSi (Sekjend MDG).



Kisruh Penolakan APBD oleh Unsur Pimpinan DPRD, Pemkab Bima Berikan Penjelasan

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Terkait adanya pemberitaan tentang cacat prosedural karena APBD ditolak oleh unsur DPRD dengan ini disampaikan bahwa: 

Semua tahapan pembahasan dokumen APBD mengikuti mekanisme yang diatur oleh alat kelengkapan Dewan itu sendiri. Jadi tidak ada pembahasan dokumen penganggaran yang dilakukan di luar mekaniknisme yang telah ditetapkan bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Terkait dengan hal tersebut perlu disampaikan bahwa APBD Kabupaten Bima TA. 2026 telah dilakukan penetapan oleh Bupati Bima melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2025.

Perda tersebut, ditetapkan setelah melalui tahapan pembahasan bersama Eksekutif dengan DPRD, mulai dari Badan Musyawarah (Banmus) hingga Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III dengan agenda Penyampaian Laporan Banggar terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026, Penandatangan Keputusan DPRD Kabupaten Bima dan Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 28 November 2025.

Sesuai amanat Pasal 112 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Eksekutif menyampaikan dokumen Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026 kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dimana dokumen beserta kelengkapan kertas kerjanya resmi diterima oleh tim evaluator provinsi pada BEKK BPKAD Provinsi NTB pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2026. Untuk kemudian pada Jum’at tanggal 19 Desember 2026 Pemkab Bima menerima Salinan Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.31-677 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Perda dimaksud secara daring melalui pelaksanaan Zoom Meeting.

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur NTB tentang Evaluasi dimaksud, Pemkab Bima melalui TAPD selanjutnya melakukan penyempurnaan agar selaras dengan perintah amanat evaluasi provinsi secara online, intens dan mendetail bersama Tim Evaluasi Provinsi. Kemudian, Pemkab Bima bersurat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor 903.122.07.3/2025 tanggal 22 Desember 2026 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda APBD TA. 2026.

Tahapan pelaksanaan penyempurnaan hasil evaluasi provinsi telah dipenuhi dengan bukti terbitnya surat rekomendasi Tim Evaluator Provinsi yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Bima bersurat kepada Provinsi dengan Nomor 188/131/03.3/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Mohon Nomor Register Peraturan Daerah dengan melampirkan Rekomendasi Tim Evaluator Provinsi berserta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang APBD Kabupaten Bima Tahun 2026 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur Pimpinan DPRD. Kepala Biro Hukum Pemprov NTB menindaklanjutinya dengan memberikan nomor register melalui surat Nomor 100.3.2/865/KUM/2025 tanggal 30 Desember 2026 Perihal Pemberian Nomor Register Raperda Kabupaten Bima. 

Setelah mendapatkan Nomor Registrasi Raperda Kabupaten Bima dimaksud, Pemda Kabupaten Bima menetapkan Rancanngan Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026 nya menjadi Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026. Artinya, penetapan ini dilakukan atas dasar taat azas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian pemerintah daerah menghargai perbedaan pandangan dan dinamika yang muncul berkaitan dengan pembahasan produk hukum tersebut.

Demikian penjelasan ini disampaikan 

Terima Kasih, Suryadin/Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab. Bima.(Sekjend MDG)

Polemik Aset Amahami, Fraksi NasDem dan Merah Putih Usul Bentuk Pansus Aset.

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global.id_Polemik penguasaan aset Pemerintah Kota Bima di kawasan Ama Hami kian memanas. Menyikapi dugaan penguasaan lahan pemerintah oleh oknum warga, dua fraksi di DPRD Kota Bima, yakni Fraksi NasDem dan Fraksi Merah Putih (Gerindra–PDIP), resmi mengajukan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset.


Surat usulan pembentukan Pansus tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Bima. Langkah ini diambil menyusul banyaknya aset daerah yang dinilai bermasalah, tidak tertata, bahkan berpotensi lepas dari penguasaan pemerintah.

Salah satu aset yang kini menjadi sorotan publik adalah lahan milik Pemkot Bima di kawasan Ama Hami yang direncanakan untuk pembangunan kolam retensi pengendali banjir, namun diduga telah dikuasai oknum warga dan dipagari seng.

“Surat resmi pembentukan Pansus Aset sudah kami ajukan ke pimpinan dewan,” tegas Edi, anggota DPRD Kota Bima dari Fraksi NasDem, Jumat (9/1/2026).

Edi menjelaskan, secara kelembagaan usulan tersebut akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.

Menurutnya, Pansus Aset sangat penting untuk melakukan inventarisasi menyeluruh, penelusuran status hukum, serta pengamanan aset daerah yang selama ini rawan diklaim atau dialihkan secara sepihak.

“Ini bukan kepentingan politik, tetapi murni upaya penyelamatan aset daerah agar tidak terus merugikan keuangan daerah dan kepentingan publik,” tegasnya.

Pansus nantinya akan memanggil OPD terkait, BPKAD, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan aset Pemkot Bima.

Sorotan masyarakat, lanjut Edi, semakin meluas karena banyak aset pemerintah diduga dikuasai oknum warga tanpa dasar hukum yang jelas. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh DPRD, sejumlah aset yang sebelumnya telah diserahkan Pemkab Bima kepada Pemkot Bima justru dialihkan secara sepihak.

“Di sinilah dibutuhkan keseriusan antara legislatif dan eksekutif untuk meluruskan persoalan aset agar tidak terus berulang,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD juga ingin mengetahui secara detail dokumen kepemilikan aset yang dimiliki eksekutif, apakah telah tertata dengan baik atau justru bermasalah.

Terlebih, baru-baru ini Pemkot Bima menerima ratusan aset hasil penyerahan dari Pemkab Bima, sehingga momentum ini dinilai tepat untuk memperjelas seluruh data dan dokumen aset daerah.

“Jangan sampai aset strategis pemerintah terus diklaim seenaknya oleh oknum tertentu,” tegas Edi.

Sebagai informasi, salah satu lahan aset Pemkot Bima di Ama Hami saat ini telah dipagar seng oleh oknum warga, padahal lokasi tersebut telah dikontrak untuk pembangunan kolam retensi dengan nilai proyek mencapai Rp69 miliar.

Kini publik mempertanyakan, apakah proyek strategis pengendalian banjir tersebut dapat berjalan, atau justru terhambat akibat carut-marut pengelolaan aset daerah.(red)

BMWI Sambut Positif Rencana Pembangunan Mall di Bima

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.id.– Wakil Ketua Umum DPP Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI), Ners Ijhul, memberikan tanggapan positif terhadap rencana pembangunan mall di Bima. Menurutnya, Bima merupakan daerah potensial untuk pengembangan bisnis dan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ia menilai, sebagai kota madya dengan jumlah penduduk terpadat di Pulau Sumbawa, Bima memiliki fasilitas umum yang cukup lengkap serta pertumbuhan sektor pendidikan yang sangat pesat. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi masuknya investasi sektor perdagangan dan jasa.

“Kehadiran mall tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan, mengingat Bima memiliki potensi pariwisata yang menarik,” ujarnya.

BMWI, lanjutnya, menyambut baik investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia mengajak generasi aktivis dan LSM untuk mendukung upaya pemerintah mendorong kemajuan daerah, selama pembangunan dilakukan melalui kajian yang wajar dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Sekjend MDG)